Garuda - Garba Rujukan Digital

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum Hamzani, Achmad Irwan; Widyastuti, Tiyas Vika; Sanusi, Sanusi; Asmarudin, Imam; Wildan, Muhammad; Pratama, Erwin Aditya
Masyarakat Berdaya dan Inovasi Vol 1, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Research and Social Study Institute

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum di Desa Batumirah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal bertujuan memberikan wawasan dan pemahaman dibidang hukum administrasi kependudukan serta hak perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Informasi hukum yang disampaikan diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam percepatan kepemilikan bukti administrasi kependudukan berupa KTP dan lain sebagainya serta mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik, psikis maupun ekonomi.Sasaran dalam kegiatan ini adalah warga masyarakat di Dusun 3 Desa Batumirah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal berjumlah 35 orang. Sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum ini dilakukan dengan metode ceramah, contoh kasus yang disertai dengan tanya jawan. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan bagaimana konsep administrasi kependudukan dan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan disertai contoh kasus-kasus dan cara penyelesaiannya. Sementara metode tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada para peserta berkonsultasi dalam mengatasi kendala masalah yang sedang dihadapi berdasarkan pengalamannya di kehidupan berkeluarga para peserta. Ketersediaan tenaga ahli yang memadai dalam sosialisasi ini, antusiasme peserta, dukungan kepala desa terhadap pelaksanaan kegiatan dan dana pendukung dari fakultas merupakan dukungan terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Adapun kendala yang dihadapi adalah belum adanya pengetahuan awal peserta, keterbatasan waktu dan kesibukan peserta di ladang garap. Manfaat yang dapat diperoleh peserta dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini antara lain mengetahui (1) prosedur dan arti penting pengurusan serta kepemilikan bukti administrasi kependudukan dalam kehidupan bermasyarakat dan ekonomi; (2) sikap waspada dan tindakan apa yang dilakukan bagi perempuan dan anak jika mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum Achmad Irwan Hamzani; Tiyas Vika Widyastuti; Sanusi Sanusi; Imam Asmarudin; Muhammad Wildan; Erwin Aditya Pratama
Masyarakat Berdaya dan Inovasi Vol. 1 No. 2 (2020): Oktober
Publisher : Research and Social Study Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33292/mayadani.v1i2.3

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum di Desa Batumirah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal bertujuan memberikan wawasan dan pemahaman dibidang hukum administrasi kependudukan serta hak perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Informasi hukum yang disampaikan diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam percepatan kepemilikan bukti administrasi kependudukan berupa KTP dan lain sebagainya serta mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik, psikis maupun ekonomi.Sasaran dalam kegiatan ini adalah warga masyarakat di Dusun 3 Desa Batumirah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal berjumlah 35 orang. Sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum ini dilakukan dengan metode ceramah, contoh kasus yang disertai dengan tanya jawan. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan bagaimana konsep administrasi kependudukan dan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan disertai contoh kasus-kasus dan cara penyelesaiannya. Sementara metode tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada para peserta berkonsultasi dalam mengatasi kendala masalah yang sedang dihadapi berdasarkan pengalamannya di kehidupan berkeluarga para peserta. Ketersediaan tenaga ahli yang memadai dalam sosialisasi ini, antusiasme peserta, dukungan kepala desa terhadap pelaksanaan kegiatan dan dana pendukung dari fakultas merupakan dukungan terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Adapun kendala yang dihadapi adalah belum adanya pengetahuan awal peserta, keterbatasan waktu dan kesibukan peserta di ladang garap. Manfaat yang dapat diperoleh peserta dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini antara lain mengetahui (1) prosedur dan arti penting pengurusan serta kepemilikan bukti administrasi kependudukan dalam kehidupan bermasyarakat dan ekonomi; (2) sikap waspada dan tindakan apa yang dilakukan bagi perempuan dan anak jika mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Examining the Legal Impact of Presidential Threshold Implementation in the 2024 Presidential Election Imawan Sugiharto; Erwin Aditya Pratama
Jurnal Dinamika Hukum Vol 22, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2022.22.2.3429

Presidential threshold is the threshold of vote acquisition that must be obtained by political parties in an election to be able to nominate a presidential candidate. General elections for president and vice president are submitted by political parties or a combination of political parties that have at least 20% of the seats in the DPR or 25% of the national valid votes in legislative elections. The type of research used is library research. The approach used is a normative approach. The data collection technique is through literature study. And analyzed by qualitative data analysis method. The presidential threshold setting as determined by the Constitutional Court through decision Number 53/PUU-XV/2017 states Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning Elections which regulates the Presidential threshold requirements have an impact on political parties, due to restrictions on the constitutional rights of political parties that has a small number of seats in the DPR. Then the high threshold number will cause only political parties to nominate their president and vice president so that the implementation of the Presidential threshold is more likely to benefit the authorities and harm the people and negate the people's right to be able to choose alternative figures in the 2024 Presidential Election.Keywords: Presidential Threshold, Presidential Election, 2024 Presidential Election, President.

Online Dispute Resolution Sebagai Solusi Sengketa E-Commerce Laelatus Syahna F.A; Soesi Idayanti; Erwin Aditya Pratama
Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 1 No. 3 (2023): Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)
Publisher : Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jurbisman.v1i3.262

Intensitas masyarakat Indonesia dalam bertransaksi melalui internet mengalami kenaikan sejak pandemi Covid-19. Timbulnya sengketa elektronik diharapkan mampu diselesaikan secara online juga dengan itu ditawarkannya alternatif penyelesaian sengketa melalui Online Dispute Resolution (ODR). Penyelesaian sengketa melalui ODR sangat memiliki peluang yang besar untuk dapat dilaksanakan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pengaturan online dispute resolution dalam penyelesaian sengketa e-commerce, dan untuk mengkaji solusi penerapan online dispute resolution dalam penyelesaian sengketa e-commerce. Jenis penelitian menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme pengaturan ODR harus mengadopsi regulasi yang ada pada UU AAPS, PP E-Commerce, UU ITE, dan adapun UU Perdagangan, Perlu adanya perubahan dari UU AAPS dengan menambahkan pengaturan yang berkaitan serta relevan dengan penerapan ODR adapun Lembaga alternatif penyelesaian sengketa yaitu BANI seharusnya dimanfaatkan agar ODR dapat terakomodasi. ODR dapat memberikan solusi dalam sengketa perdagangan e-commerce, ODR ini merupakan hasil interaksi antara teknologi informasi, komunikasi, mekanisme sengketa alternatif, yang sering digunakan oleh konsumen dan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa akibat transaksi perdagangan komersial.

Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Sanusi; Pradini Imso, Lorent; Pratama, Erwin Aditya
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 1 (2019): Mei 2019
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Jaksa adalah pegawai pemerintah yang berkecimpung di bidang hukum, bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum. Dalam bahasa Belanda disebut officer van justitie, dalam bahasa inggris disebut public prosecutor. jaksa sebagai salah satu penegak hukum mempunyai tanggungjawab untuk menjalankan strategi pembangunan hukum yang telah dijamin dalam undang– undang. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah menjamin kemandirian kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya, sesuai yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2). Akan tetapi dalam ketentuan selanjutnya kedudukan kejaksaan tidak dapat terlepas dari lembaga eksekutif. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya kejaksaan seringkali dihadapkan pada persoalan kemandirian dalm pencapaian tugas, karena bagaimanapun kejaksaan tidak dapat melepaskan diri dari bayang-bayang lembaga eksekutif, hal inilah yang menyebabkan kejaksaan sering dianggap tidak profesional. Menghindari dominasi tunggal Presiden dalam menentukan jabatan Jaksa Agung, maka harus dilakukan dengan melibatkan lembaga lain seperti DPR atas persetujuan dari seluruh rakyat. Menyadari bahwa kekuasaan penuntutan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, maka pengertian kekuasaan kehakiman yang dijabarkan dalam UUD 1945 hasil amandemen perlu ditinjau kembali. Keterpaduan dalam kekuasaan kehakiman dapat memberikan pengaruh dan kontrol satu sama lain. Maka dari itu sangat diperlukan untuk meletakkan kekuasaan penyelidikan dan penuntutan dalam bab kekuasaan kehakiman didalam UUD 1945 apabila di kemudian hari dilakukan amandemen kelima.

Implementasi Kebijakan Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Tegal Taufik, Moh; Sugiarto, Imawan; Pratama, Erwin Aditya
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2019): November 2019
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Isu tentang peran negara, hukum dan kebijakan publik tidak akan pernah lepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam UUDN RI 1945 terutama di dalam pembukaan dan penjelasannya disebutkan bahwa keadilan dan kesejahteraan merupakan cita cita bersama seluruh elemen yang berada dalam yang disebut negara. Negara harus mampu menciptakan perlindungan bagi warganya. Undang Undang no. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial menjabarkan secara konkrit tentang kehadiran negara. Khususnya dalam pasal 19 dan 20 yang khusus membahas kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran negara, hukum dan kebijakan publik melalui studi kasus tentang implementasi program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tegal. Penelitian ini menggunakan konsep tentang negara kesejahteraan, hukum dan keadilan, kebijakan publik, dan kemiskinan. Bahan penelitian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, sementara narasumber dalam penelitian ini adalah Bupati tegal, Sekretaris daerah, Ketua dan Anggota komisi 4 DPRD, Bappeda Kabupaten Tegal, Dinas Sosial, dan Dinas Permades Kabupaten Tegal. Keberhasilan dan efektivitas program kemiskinan sangat ditentukan oleh keterpaduan data dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program , dalam hal ini peran dinas yang terkait dengan program pengentasan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan akan berjalan maksimal jika dibuat Peraturan Daerah sebagai Individual Norma dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tegal.

Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli nuridin, nuridin; Wildan, Muhammad; Pratama, Erwin Aditya
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2020): November 2020
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Buying and selling is something that is already familiar to us. Buying and selling in this case the sale and purchase of land rights often occurs in the community, but in its implementation the community has not been too understanding in terms of land registration procedures due to legal acts of sale and purchase. The lack of understanding from the community resulted in disputes in the future such as the rise of disputes over land rights resulting from the transfer of rights to land that had not yet been registered. This writing uses a normative juridical research method, where this study refers to the provisions of applicable laws and regulations. The results of the study show that legal actions through buying and selling must be officially registered with the local Land Office. The purpose of registering the transfer of land rights is to obtain legal guarantees for the parties regarding ownership of the land rights. So that there is a need for further understanding of the importance of registration of land rights due to buying and selling.

Dapatkah Putusan Perkara Pidana Dijadikan Sebagai Dasar Peninjauan Ulang Putusan Mahkamah Konstitusi Hartoyo, Dwijoyo; Rizkianto, Kus; Mahardika, Dinar; Pratama, Erwin Aditya
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2021): Mei 2021
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/diktum.v9i1.94

The purpose of this paper is to review the decision of the Constitutional Court made due to the criminal act of bribery on constitutional judges. Based on the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 in article 24 C and Article 10 paragraph (1) of Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court states that the Constitutional Court has the authority to adjudicate at the first and last level whose decision is final, namely a decision that immediately obtains permanent legal force since it is pronounced and no legal remedy can be taken. However, what would be the legal consequences if the Constitutional Court's decision was made on the basis of the criminal act of bribery. This research is a conceptual study that examines the thoughts of reviewing the Constitutional Court's decision on the existence of a bribery crime. The results of this study include (1) the legal consequences if the decision of the Constitutional Court is made on the basis of the criminal act of bribery is Null and Void with all its consequences, and (2) The decision of the criminal case may be used as a basis for review of the decision of the Constitutional Court.

Nilai Keadilan Dalam Rekonstruksi Peralihan Hak Atas Tanah Indriasari, Evy; Pratama, Erwin Aditya
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 (2022): Mei 2022
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/diktum.v10i1.95

The purpose of the study is to examine conceptually how the transfer of land katas rights and the reconstruction of the transfer of land ha katas are in accordance with the value of justice. The reconstruction of the transfer of land rights refers to article 3d of Government Regulation Number 41 of 1964 concerning the Implementation of Land Division and Compensation Providers which states that it is prohibited to carry out all forms of transferring new rights to agricultural land which results in the landowner concerned owning a plot of land outside the Regency where he resides. However, this provision actually hinders the current transfer of agricultural land rights. This is because one of the parties did not obtain their rights, namely not being able to bind the sale and purchase in the Sale and Purchase Deed and automatically the registration of land to obtain certificates as a proof of their land rights could not be implemented so that the provisions of Article 3d of Government Regulation Number 41 of 1964 concerning the Implementation of Land Division and Compensation Must be immediately revised because they are not in accordance with the value of justice.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Peserta Asuransi Sosial BPJS Kesehatan Hartati, Suci; Haryadi, Toni; Hartati, Oemi; Pratama, Erwin Aditya
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2021): Mei 2021
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/diktum.v9i1.96

Law No. 24 of 2011 stipulates that National Social Security will be organized by BPJS, which consists of BPJS Kesehatan and BPJS Ketenagakerjaan. Then, Article 47 of BPJS Kesehatan Regulation Number 1 of 2014 concerning the Implementation of Health Insurance, BPJS Kesehatan Participants are entitled to good, safe, and quality health services. The purpose of the study was to examine the fulfillment of the rights of BPJS participants in health services at the Brebes Regency Regional Hospital. The purpose of the study was to examine the fulfillment of the rights of BPJS participants in health services at the Brebes Regency Regional Hospital. The research method uses a type of field research, the research approach uses a socio-legal approach. Research data comes from primary data, research analysis using qualitative analysis. Based on the results of the research conducted by the author, it was obtained that the legal protection of patients participating in BPJS Kesehatan as service consumers at the Brebes Regency Hospital is good, this can be proven by: : (1) The fullness of the information needed by patients regarding their illness when given health services, (2) The implementation of security, safety and comfort guarantees when provided health services, and (3) Patients are treated equally and when given health services by doctors / health workers.

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search