Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JADMENT: Journal of Administration and Development

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KREATIF DI KELURAHAN NGAGLIK KECAMATAN BATU KOTA BATU: Implementation of Community Empowerment Policies in Improving the Creative Economy in Ngaglik Village Batu Sub-District Batu City Delima, Maria Da Costa; Adiwidjaja, Ignatius; Wulandary, Roro Merry Chornelia
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v2i1.23

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi kreatif di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi kreatif meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya dan pendidikan masyarakat. Penelitian ini menyoroti peran pemerintah, serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mendorong kemampuan kreatif masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta dokumen terkait, dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Analisis data dilakukan secara induktif untuk memastikan kesesuaian dengan kenyataan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, keterbatasan sumber daya, sikap aktif pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung koordinasi. Keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung pada dukungan berbagai pihak, terutama dalam mengatasi kendala pendanaan dan akses pasar. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang tantangan dan peluang dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi kreatif di tingkat lokal.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELECTRONICAL GOVERMENT MELALUI APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) (STUDI DI KANTOR KECAMATAN KARANGPLOSO KEBUPATEN MALANG): Implementation of Electronic Government-Based Public Service Policies Through The Digital Population Identity (IKD) Application (Study at The Karangploso Sub-District Office Malang Regency) Mau, Egidius Randy; Adiwidjaja, Ignatius; Suprojo, Agung
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v2i1.26

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas implementasi kebijakan pelayanan publik berbasis Electronical Government melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kantor Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam proses implementasi tersebut. Menggunakan metode kualitatif, sumber data utama diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan teknik penentuan informan purposive sampling yang melibatkan masyarakat dan unsur pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi terkait implementasi kebijakan IKD di Kecamatan Karangploso berjalan baik. Ini terlihat dari interaksi efektif antara pembuat kebijakan, pelaksana, hingga masyarakat, yang didukung oleh sosialisasi, rapat koordinasi, FGD, serta pemanfaatan media sosial oleh Pemerintah Kabupaten Malang dan Kecamatan Karangploso. Dari sisi sumber daya, Kecamatan Karangploso memiliki ketersediaan SDM yang kompeten, anggaran yang memadai, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Sikap pelaksana dari petugas kecamatan juga positif, tercermin dalam pelayanan yang ramah dan sigap kepada masyarakat. Implementasi ini turut didukung oleh struktur birokrasi yang terorganisir. Berdasarkan analisis prinsip-prinsip e-Government, implementasi IKD di Karangploso mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik digital. Efisiensi dan transparansi sudah mulai terwujud, meskipun aspek partisipasi dan responsivitas masih menghadapi tantangan teknis dan sosial yang perlu diatasi.