Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

PENGEMBANGAN INDUSTRI COKLAT CREPES KHAS BULULAWANG KABUPATEN MALANG Mitha Endah Aprilia; Yeni Tata Rini
JPM17: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 01 (2020)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jpm17.v5i01.3248

Abstract

Program  kemitraan  masyarakat  merupakan  salah  satu  bentuk  pengabdian  kepada  masyarakat  yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelola UMKM, dalam bidang pengembangan usaha melalui pelatihan dan pendampingan.  Target  kegiatan  ini  meliputi:  peningkatan  kemampuan pengelola UMKM Coklat Crepes dalam tatakelola produksi.  Luaran  yang  diharapkan  berupa  peningkatan penjualan produksi,  modul  managemen sumber daya manusia, managemen organisasi, E-commers dan Akuntansi dasar. Metode  pelaksanaan  menggunakan  kombinasi antara  pelatihan  klasikal,evaluasi ,pendampingan  dan  hibah  peralatan  untuk  menstimulir UMKM Coklat Crepes dalam  mengimplementasikan  materi  pelatihan.  Hasil  pelaksanaan  pendampingan menyimpulkan  bahwa  adanya  peningkatan  kemampuan  dalam  tatakelola  pemasaran  produk, tata kelola keuangan   menunjukkan kinerja  pengelola  UMKM  terjadi  peningkatan yang signifikan.Kata kunci : Pelatihan, pendampingan, evaluasi, UMKM
MENGURAI PETA JALAN AKUNTANSI ERA INDUSTRI 4.0 Yeni Tata Rini
Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Unitri Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.839 KB) | DOI: 10.33366/ref.v7i1.1339

Abstract

Era 4.0. merupakan revolusi dalam dunia industri, pada era tersebut disebut sebagai fenomena distruptive innovation. Pada era industri 4.0, penekannya terletak pada pola digital economy, kecerdasan buatan (artificial intelligence), big data, robotic, dan otomatisasi. Dampak yang ditimbulkan pada era industri 4.0 berpengaruh terhadap bidang menajemen, keuangan, dan bisnis. Tidak terkecuali bidang akuntansi, para akuntan di tuntut untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi era tersebut yaitu dengan cara membekali diri dengan teknologi informasi dan kemampuan analisa bisnis. selain itu bidang studi akuntansi juga harus dipersiapkan untuk mampu berkolaborasi dengan teknologi. Kedepan akuntan tidak hanya diposisikan sebagai analis keuangan semata tetapi sebagai penasehat bisnis. Hal tersebut bermakna akuntan juga dituntut untuk memiliki kemampuan analisa bisnis dengan menggunakan kemampuan pengolahan data berbasis digital.
ANALISA PERAN PARTISIPATIF DAN AKUNTABILITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DESA SUMBERNGEPOH KECAMATAN LAWANG KABUPATEN MALANG) Dekki Umamur Ra’is; Yeni Tata Rini
REFORMASI Vol 8, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.845 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v8i2.1101

Abstract

Abstact : The process of implementing village development activities requires a good planning. In the preparation of development planning, the village government is required to be accountable and participatory, considering that this is the mandate of the Regulation. In addition the quality of village development will be determined by the extent of the role of the community in providing aspirations, implementing, monitoring, and evaluating the village development as well as the extent to which the village government is able to implement the values of accountability so that the community has access to information and data related to village development. This study using a qualitative approach. Primary data sources in this study were obtained through interviews with the objects interviewed, including: Pemerintahan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Perempuan, Tokoh Masyarakat, and Tokoh pemuda. Based on the results of the analysis of this study, it is known that the level of involvement of the villagers in Sumberngepoh in the process of planning, implementing, and monitoring development is still lower. Communities that should be involved have not been well involved, such as vulnerable groups, disabled people, marginal communities, the poor, and women are still not actively involved. While in terms of accountability, based on the results, it is known that the delivery of information related to the planning and implementation process of village development has started well, although there are many things need to be improved. Such as the process of submitting the reports related to the implementation of previously planned development. Keywords : Participatory, Development Planning and Accountability. Abstrak: Proses pelaksananaan kegiatan pembanguna desa memerlukan perencanaan yang baik. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, pemerintah desa dituntut untuk akuntabel dan parisipatif, mengingat hal tersebut merupakan amanah UU Desa. Selain itu kualitas pembangunan desa akan ditentukan oleh sejauh mana peran masyarakat dalam memberikan aspirasi, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pembangunan desa serta sejauh mana pemerintah desa mampu menerapkan nilai-nilai akuntabilitas sehingga masyarakat memiliki akses terhadap informasi dan data terkait pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan objek yang diwawancarai, antara lain: Pemerintahan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Perempuan, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh pemuda. Berdasarkan hasil analisa dari penelitian ini, diketahui bahwa tingkat keterlibatan warga Desa Sumberngepoh dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan masih belum maksimal. Masyarakat yang sepatutnya terlibat belum terlibat dengan baik, seperti kelompok masyarakat rentan, difabel, masyarakat marjinal, masyarakat miskin, dan kaum perempuan masih belum terlibat secara aktif. Sementara dari sisi akuntabilitas, berdasarkan dari hasil anlisa diketahui bahwa penyampaian informasi terkait proses perencanaan dan pelaksaan pembangunan desa sudah mulai baik, walaupun masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Seperti proses penyampaian laporan terkait pelaksaan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Kata Kunci : Partisipasi, Perencanaan Pembangunan dan Akuntabilitas.
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (PKD) Dekki Umamur Ra’is; Abd Rohman Rohman; Yeni Tata Rini
JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia) Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.273 KB) | DOI: 10.33366/japi.v7i2.3586

Abstract

Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 membawa implikasi bagi Pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan sendiri pengelola  keuangan desanya. Dampaknya, banyak masalah dan tantangan yang dihadapi desa, pemerintah harus memiliki kesiapan untuk melakukannya, salah satunya adalah kapasitas sumber daya manusia. Ruang besar yang diberikan oleh undang-undang tersebut bukan tanpa konsekuensi, ada potensi konflik, baik itu vertikal dan horizontal. Upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa. Tujuan dari kegiatan ini mendedahkan pengetahuan dasar dan pemahaman yang bersifat teknis tentang cara mengelola keuangan desa. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat menunjukan peningkatan pemahaman dan kemampuan teknis perangkat desa.
PELATIHAN CREATIVE THINKING UNTUK MENGHASILKAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK BAGI SEKRETARIS KECAMATAN Dekki Umamur Rais; Yeni Tata Rini
Community : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 2 No 3 (2022): November : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi - Studi Ekonomi Modern

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (763.394 KB) | DOI: 10.51903/community.v2i3.279

Abstract

Pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah merupakan kesejahteraan dasar bagi warga negara. Kesejahteraan merupakan hak setiap warga negara. Untuk mencapainya, pemerintah harus menjamin ketersedian pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, transparan, berkeadilan, dan mudah. Masih kurang bagusnya layanan publik di beberapa Lembaga pemerintahan Idonesia sudah menjadi tantangan tersendiri untuk mewujudkannya. Sebagian Lembaga pemerintah masih kesulitan untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada warga negara sesuai dengan semangat yang diusung dalam reformasi birokrasi Indonesia, dimana salah satunya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kecamatan merupakan lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan publik. Pelayanan Publik bisa diwujudkan melalui serangkaian inovasi. Namun, menghasilkan inovasi bukan perkara mudah. Diperlukan kualitas dan kapasitas SDM yang handal. Sekretaris Kecamatan selaku Koordinator pelaksana pelayanan kecamatan memiliki tanggung jawab tersebut. Sekretaris Kecamatan adalah aparat pemerintah yang cukup paham terkait kondisi internal organisasinya. Usaha untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas SDM Sekretaris Kecamatan. Tujuan dari pelatihan ini adalah memberikan pengetahuan dasar tentang cara menghasilkan inovasi melalui metode Creative Thingking. Hasil dari pelatihan ini menunjukkan adanya pengingkatan yang signifikan terkait cara memahami masalah pelayanan dan menyelesaikannya melalui inovasi yang dihasilkan melalui metode Creative Thinking. Kata kunci: Creative Thinking, Inovasi, Pelayanan Publik
PELATIHAN BERFIKIR KREATIF BAGI PENGELOLA BUMDES DESA SENGGURUH: Training In Creative Thinking For The Management Of BUMDes In The Village Of Sengguruh Dekki Umamur Ra’is; Yeni Tata Rini
JAMAS : Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : Forind Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.853 KB)

Abstract

BUMDes adalah lembaga yang dibentuk oleh desa atau bersama-sama oleh desa-desa untuk mengelola usaha, mengoptimalkan aset, memperluas investasi dan produktivitas, memberikan jasa pelayanan, serta mungkin juga menyediakan jenis usaha lainnya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha di tingkat desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat perekonomian desa dan pembentukannya didasarkan pada kebutuhan serta potensi yang ada di desa tersebut. Sebagai badan usaha, BUMDes perlu dikelola secara profesional seperti entitas bisnis lainnya, dengan perencanaan yang solid, serta dikelola oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Ada aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan BUMDes, yaitu SDM manajemen BUMDES, mereka harus memiliki kemampuan perencanaan, inovasi, dan berpikir kreatif. Situasi Pengurus BUMDES dihadapkan pada sistem manajemen yang belum efektif, dengan banyak kelemahan seperti kurangnya kualitas usaha BUMDES yang belum memiliki keunggulan kompetitif. Mereka perlu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cepat menghadapi perubahan, terus mengembangkan kreativitas, dan merespons dinamika internal maupun eksternal organisasi secara proaktif. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah memberikan pemahaman dasar tentang metode Creative Thinking dalam menghasilkan inovasi. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kemampuan peserta dalam memahami dan menyelesaikan masalah pelayanan melalui inovasi menggunakan metode Creative Thinking
PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI STRATEGI SDM PARIWISATA DI KEBON AGUNG, KECAMATAN UJUNG PANGKAH, KABUPATEN GRESIK Wijayanti, Tri Cicik; Yeni Tata Rini
JAMAS : Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : Forind Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jms.v1i1.13

Abstract

Abstrak Wabah “Covid’19” menjadi tantangan sekaligus ancaman bagi keberlanjutan bisnis UMKM. Bagi pengusaha wanita (womenpreneur) menjalankan usaha adalah tuntutan dan kebutuhan dalam mendukung ekonomi keluarga. Berdasarkan analisis situasi menunjukkan bahwa beberapa diantara intrepreuner khususnya womenpreneur UMKM di Ujung Pangkah Desa Kebon Agung Kabupaten Gresik merupakan tulang punggung keluarga, sehingga dampak pandemi sangat mempengaruhi perekonomian mereka. Bahkan sampai memasuki era new normal ini, tingkat kesejahteraan ekonomi interpreneur /womenpreneur tidak ada perubahan signifikan. Pengabdian masyarakat melalui kegiatan berbagi pengetahuan dan pengalaman merupakan bentuk kontribusi membantu UMKM mengupayakan resiliensi dan adaptasi bisnis saat pandemi. Kegiatan pengabdian yang melibatkan kolaborasi akademisi, mahasiswa dan pelaku usaha diharapkan dapat membawa perubahan baik pada keberlangsungan bisnis UMKM. Pendampingan partisipatif terhadap mitra dengan melibatkan peran akademisi, praktisi, interpreneur /womenpreneur dari mahasiswa dan UMKM adalah bentuk metode pengabdian. Materi sosialisasi dan edukasi pada kegiatan pengabdian, antara lain: perilaku inovasi bisnis new normal, dan legalitas produk. Sebelum mengadakan kegiatan berbagi ilmu, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui potensi Daerah ini dan observasi pada mitra untuk mengetahui permasalahan pelaku usaha. Hasil akhir pengabdian menunjukkan bahwa mitra memperoleh insipirasi bisnis disertai pengetahuan dan pengalaman baru untuk mendukung kemajuan bisnisnya. Kegiatan berbagi ilmu pada pengabdian masyarakat secara implisit menyiratkan makna tentang begitu pentingnya sinergi pelaku usaha, praktisi dan womenpreneur, baik dari UMKM maupun mahasiswa untuk mendukung keberlanjutan usaha untuk mewujudkan Desa Agrowisata.
MENDORONG PENERAPAN BASIS AKRUAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Yeni Tata Rini; Dekki Umamur Ra’is
Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Vol. 2 No. 3 (2022): Desember : Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (JEBAKU)
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jebaku.v2i3.778

Abstract

The village government, as the manager and organizer of the policy, must be able to carry out village financial management in a reliable, effective, efficient, and accountable manner. Prior to the issuance of a government regulation governing a regional financial accounting system that used an accrual basis, the village government financial management system still used a cash-based, single-entry accounting system. Furthermore, in its development, it uses a cash basis for accruals (hybrid). Efforts to apply the accrual basis in village financial governance intend to improve the quality of village financial reports. Financial reports become more accurate so that they can be used as a tool to measure the performance of village government. Another benefit of the accrual basis is its ability to show how the village government fulfills its funding needs, finances all development activities, and evaluates the village's financial ability to finance and fulfill its obligations. Seeing the benefits, it is time for village financial management to fully use the accrual basis. The village government will be more accountable, transparent, responsible, and have projection capabilities when preparing village development plans.
The Influence of Public Accounting Firm Reputation and Audit Report Lag on Company Value Aini, Azhari Atul; Rini, Yeni Tata
Jurnal Akuntansi Indonesia Vol 13, No 1 (2024): Jurnal Akuntansi Indonesia
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Faculty of Economics, Department of Accounting

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jai.13.1.17 - 28

Abstract

Evaluating and studying how the reputation of the Public Accounting Firm (Kantor Akuntan Publik/KAP) and audit report lag affect firm value is the purpose of this research. On the other hand, this study also analyzes how value Earnings Per Share (EPS) is able to moderate the influence of the reputation of the Public Accounting Firm (Kantor Akuntan Publik/KAP) and audit report lag on firm value. This study uses a quantitative approach with the company's financial statements as secondary data. The population used is LQ45 companies on the Indonesia Stock Exchange in 2021-2022. From the population, 26 companies were selected as samples through purposive sampling. The data was tested using descriptive statistical analysis, linear regression analysis, and moderation test with the residual method. The study results reveal that the reputation of the KAP affects firm value, audit report lag does not affect firm value, EPS cannot moderate the effect of the reputation of the KAP on firm value, and EPS cannot moderate the effect of audit report lag on firm value.
Implementation of Training Strategies, Financial Management, Human Resource Management, Business Management, Layer Chicken Wijayanti, Tri Cicik; Kurniaty, Kurniaty; Sawitri, Dyah; Anjeli, Maya Rupa; Rini, Yeni Tata; Bin Abdul Satar, Abdul Hadi
Teumulong: Journal of Community Service Vol. 2 No. 2 (2024): April 2024
Publisher : Institute of Education and Social Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62568/jocs.v2i2.114

Abstract

This article explores the implementation of financial management, human resource management (HRM), and business management training strategies in the context of layer chicken farming in Indonesia. Using a case study method, this research investigates best practices and challenges faced in implementing these strategies. The findings indicate that training in financial management, HRM, and business management significantly enhances operational efficiency and profitability of layer chicken farming businesses. However, the implementation of these strategies also encounters several obstacles such as limited resources, resistance to change, and a lack of understanding of the importance of effective management. This article provides valuable insights for layer chicken farming business owners and other stakeholders to strengthen management practices in the poultry industry. Further steps are also suggested to address the challenges encountered in implementing these strategies.