Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

The Effect of Tax Minimization and Company Size on Transfer Pricing Moderated by Profit Management Aini, Azhari; Rini, Yeni Tata
Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan Vol. 11 No. 3 (2023): JIMKES Edisi Desember 2023
Publisher : LPPM Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transfer pricing is an internal corporate rule relating to the price of transactions carried out with related parties. The objective of the survey is to test and analyze the partial impact of tax minimization and corporate size on transfer pricing, as well as to test whether profit management moderates the impact of tax minimization and the size of the company on transfer pricing. Quantitative methods use corporate financial statements as secondary data. Mining companies listed in the EIB from 2019 to 2022 are the subject of research. Purposive sampling method is used to determine the sample, and twelve companies are selected. Data analysis using descriptive statistics, validity tests, classical assumption tests, linear regression analysis, and moderation tests through residual methods. Research results show that tax minimization has a significant positive impact on transfer pricing. The size of the company has a significant negative impact. Profit management has not been shown to moderate the impact of tax minimization and corporate size on transfer pricing.
PROGRAM PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: Village Financial Management Assistance Program Ra’is, Dekki Umamur; Rini*, Yeni Tata
JAMAS : Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : Forind Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jms.v2i3.158

Abstract

Pengelolaan keuangan desa menjadi aspek krusial dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat grassroot. Program Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa ini dirancang untuk mengatasi tantangan kapasitas dan kompetensi perangkat desa dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Melalui pendekatan participatory action research dan mentoring intensif selama dua bulan, program ini bertujuan meningkatkan pemahaman regulasi, kemampuan penyusunan laporan keuangan, perencanaan anggaran berbasis kebutuhan masyarakat, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa. Kegiatan meliputi pelatihan intensif, pendampingan berkelanjutan, dan pengembangan sistem tata perilaku. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan dan pengetahuan perangkat desa, serta terciptanya rasa kepemilikan terhadap proses pengelolaan keuangan. Rencana tindak lanjut mencakup pembentukan Forum Keuangan Desa, pengembangan modul lanjutan, integrasi teknologi informasi, dan advokasi kebijakan. Program ini berhasil memberikan fondasi kuat untuk pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, serta dapat menjadi model bagi pengembangan kapasitas desa lainnya di Indonesia.
Perpajakan Atas Ekonomi GIG dan Influencer Yeni Tata Rini
JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI Vol. 2 No. 4 (2025): JULI
Publisher : CV. KAMPUSA AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jemba.v2i4.1080

Abstract

Abstrak. Penelitian ini menemukan bahwa ekonomi GIG dan freelancer di Indonesia telah berkembang pesat, namun perpajakan atas sektor ini masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Banyak freelancer dan pekerja GIG tidak melaporkan pendapatan mereka secara penuh atau sama sekali, yang mengakibatkan kehilangan pendapatan pajak yang signifikan bagi pemerintah. Ekonomi GIG di Indonesia menawarkan fleksibilitas dan kebebasan bagi pekerja, namun juga menimbulkan tantangan terkait regulasi, perpajakan, dan perlindungan pekerja. Pekerja GIG memiliki kebebasan untuk memilih proyek atau tugas yang mereka kerjakan dan memiliki fleksibilitas dalam hal jam kerja dan lokasi kerja. Penelitian ini menemukan bahwa metode kualitatif sangat penting untuk memahami isu-isu pajak dalam ekonomi GIG, karena keterbatasan data kuantitatif.
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA: ANALISA TREN PENGELOLAAN DANA DESA 2016-2024: Transparency and Accountability in Village Fund Management: An Analysis of Trends in Village Fund Management 2016-2024 Ra’is, Dekki Umamur; Rini*, Yeni Tata
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v1i2.13

Abstract

Implementasi pengelolaan dana desa di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan selama satu dekade terakhir, dengan peningkatan alokasi yang signifikan dan mekanisme tata kelola yang terus berkembang. Dari alokasi awal sebesar Rp20,8 triliun pada tahun 2015, komitmen pemerintah telah berkembang secara signifikan, mencapai sekitar Rp70 triliun pada tahun 2019 dan meningkat lebih lanjut menjadi Rp72 triliun pada tahun 2024. Penelitian ini berfokus pada analisis tren transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa selama periode 2016-2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan prinsip tersebut, dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan, penelitian ini menggunakan triangulasi data. Kerangka analisis penelitian ini mencakup dua dimensi utama, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Hasil kajian mengungkapkan adanya kemajuan yang signifikan dan tantangan yang masih ada dalam pengelolaan Dana Desa. Meskipun program ini telah mencapai pembangunan infrastruktur dan transformasi digital yang substansial, masalah transparansi, akuntabilitas, dan korupsi masih menjadi perhatian utama. Keberhasilan program ini sangat bervariasi di berbagai daerah, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti literasi digital, ketersediaan infrastruktur, dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah. Adapun Tantangan utama meliputi Korupsi dan salah urus, Literasi digital yang terbatas, Kendala infrastruktur, dan Kualitas implementasi yang bervariasi. Maka kedepan diperlukan upaya untuk memperkuat infrastruktur digital dan program literasi, Meningkatkan mekanisme transparansi, Menstandarisasi sistem pelaporan, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, dan mengembangkan program pengembangan kapasitas yang tepat sasaran.