Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.723
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Case Law MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Ida Farida
Universitas Galuh
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search
Journal : Case Law

 1 
TINJAUAN VIKTIMOLOGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN CIAMIS Herman Katimin; Ida Farida; Wildan Sany Prasetiya
Case Law Vol. 2 No. 1 (2020): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.489 KB)

Abstract

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada berbagai aspek yang menjadi permasalahan terhadap Tinjauan Viktimologi Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Ciamis. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengkajian mengenai Viktimologi Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan pengambilan keputusan (verification). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Anak sebagai korban kejahatan pencabulan di Kabupaten Ciamis memiliki peran secara aktif yang mendorong dirinya menjadi korban dengan menimbulkan rangsangan sehingga terjadi kejahatan terhadap dirinya dan ada pula yang berperan secara pasif yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban. 2) Kendala perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual beragam, mulai dari instrumen hukum atau peraturan hukum sendiri yang sebahagian muatan norma dalam pasal masih bias dan multitafsir serta belum ada koherensi antara tiap peraturan perundang-undangan antara UURI Perlindungan anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak. 3) Upaya-upaya pencegahan terhadap fenomena kejahatan pencabulan anak yang dilakukan sebagai upaya pre-emtif yang dilakukan orang tua yakni menanamkan nilai-nilai agama dan moral kepada anak, upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian yakni mengadakan sosialisasi disekolah dan juga melakukan penertiban di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi tindak pidana dan penjatuhan hukuman sanksi pidana yang tepat oleh hakim sebagai upaya represif.
ANALIS HUKUM SISTEM PARKIR PADA BAHU JALAN (ON STREET PARKING) DALAM MENINGKATKAN KELANCARAN BERLALU LINTAS DI KABUPATEN CIAMIS: Array Zulkarnaen; Ida Farida; Tintin Marliah; Iwan Setiawan
Case Law Vol. 3 No. 1 (2021): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (516.612 KB)

Abstract

Perparkiran bukanlah suatu fenomena yang baru, Perparkiran merupakan masalah yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Di banyak kota baik di kota-kota besar maupun kota-kota yang sedang berkembang selalu menghadapi masalah perparkiran. Penyelenggaraan parkir pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu pelaksanaan parkir pada bahu jalan (on street parking) dan parkir di luar badan jalan (off street parking). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normative). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, deskriptif karena dalam penelitian ini akan dipaparkan analisis sistem parkir bahu jalan dalam meningkatkan kelancaran berlalu-lintas di Kabupaten Ciamis. Bersifat analistis, karena terhadap data yang diperoleh itu dilakukan analisis data secara kualitatif. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan di lokasi penelitian, maka dilakukan dengan cara sebagai berikut penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research)/studi dokumentasi.Penggunaan badan jalan untuk dijadikan tempat parkir diperbolehkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/ K.105/DRJD/96, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir terdapat dua jenis fasilitas parkir, dengan syarat tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar, dan bahu jalan agar setiap pengguna jalan bisa menikmati kenyamanan berjalan tanpa adanya hambatan dan kemacetan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Parkir. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan parkir pada bahu jalan dalam meningkatkan kelancaran berlalu-lintas salah satunya sering terjadi pelanggaran berkaitan dengan kegiatan parkir pada bahu jalan yaitu diantaranya pelanggaran pada tempat parkir atau Satuan Ruang Parkir (SRP) kendaraan bermotor pada bahu jalan umum, pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir dan pelanggaran yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran selaku pengelola perparkiran di Kabupaten Ciamis.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK REPRODUKSI PEREMPUAN BAGI PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN DALAM MELAKUKAN ABORSI TANPA KEDARURATAN MEDIS (LEGAL PROTECTION FOR WOMEN’S PRODUCTIVE RIGHTS OF WOMAN VICTIMS OF RAPE IN ABORTION WITHOUT TAKING MEDICAL EMERGENCY INDICATIO: Array Herdi Wibowo; Ida Farida; Dewi Mulyanti; R. Yenni Muliani
Case Law Vol. 3 No. 1 (2021): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.554 KB)

Abstract

Penulisan jurnal ini membahas mengenai kajian yuridis pengguguran kandungan (abortus) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan perlindungan hukum bagi hak reproduksi perempuan ketika menjadi korban perkosaan. Hal ini dilatar belakangi adanya pengguguran kandungan (abortus) yang dilakukan wanita yang menjadi korban pemerkosaan yang seharusnya dilindungi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. KUHPidana yang mana melarang semua tindak pidana pengguguran kandungan dipidana tanpa alasan tetapi kini telah diatur dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mana pengguguran kandungan akibat pemerkosaan diperbolehkan. Perlindungan hak-hak korban perkosaan dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia diatur secara umum dalam KUHAP dan diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 yang mana memberikan perlindungan fisik, psikis dan hukum.
TINJAUAN VIKTIMOLOGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN CIAMIS Herman Katimin; Ida Farida; Wildan Sany Prasetiya
Case Law : Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2021): Case Law : Journal of Law | Januari 2021
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v2i1.2507

Abstract

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada berbagai aspek yang menjadi permasalahan terhadap Tinjauan Viktimologi Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Ciamis. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengkajian mengenai Viktimologi Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan pengambilan keputusan (verification). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Anak sebagai korban kejahatan pencabulan di Kabupaten Ciamis memiliki peran secara aktif yang mendorong dirinya menjadi korban dengan menimbulkan rangsangan sehingga terjadi kejahatan terhadap dirinya dan ada pula yang berperan secara pasif yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban. 2) Kendala perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual beragam, mulai dari instrumen hukum atau peraturan hukum sendiri yang sebahagian muatan norma dalam pasal masih bias dan multitafsir serta belum ada koherensi antara tiap peraturan perundang-undangan antara UURI Perlindungan anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak. 3) Upaya-upaya pencegahan terhadap fenomena kejahatan pencabulan anak yang dilakukan sebagai upaya pre-emtif yang dilakukan orang tua yakni menanamkan nilai-nilai agama dan moral kepada anak, upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian yakni mengadakan sosialisasi disekolah dan juga melakukan penertiban di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi tindak pidana dan penjatuhan hukuman sanksi pidana yang tepat oleh hakim sebagai upaya represif.
ANALIS HUKUM SISTEM PARKIR PADA BAHU JALAN (ON STREET PARKING) DALAM MENINGKATKAN KELANCARAN BERLALU LINTAS DI KABUPATEN CIAMIS: Array Zulkarnaen Zulkarnaen; Ida Farida; Tintin Marliah; Iwan Setiawan
Case Law : Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2021): Case Law : Journal of Law | Juli 2021
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v2i2.2513

Abstract

Perparkiran bukanlah suatu fenomena yang baru, Perparkiran merupakan masalah yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Di banyak kota baik di kota-kota besar maupun kota-kota yang sedang berkembang selalu menghadapi masalah perparkiran. Penyelenggaraan parkir pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu pelaksanaan parkir pada bahu jalan (on street parking) dan parkir di luar badan jalan (off street parking). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normative). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, deskriptif karena dalam penelitian ini akan dipaparkan analisis sistem parkir bahu jalan dalam meningkatkan kelancaran berlalu-lintas di Kabupaten Ciamis. Bersifat analistis, karena terhadap data yang diperoleh itu dilakukan analisis data secara kualitatif. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan di lokasi penelitian, maka dilakukan dengan cara sebagai berikut penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research)/studi dokumentasi.Penggunaan badan jalan untuk dijadikan tempat parkir diperbolehkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/ K.105/DRJD/96, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir terdapat dua jenis fasilitas parkir, dengan syarat tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar, dan bahu jalan agar setiap pengguna jalan bisa menikmati kenyamanan berjalan tanpa adanya hambatan dan kemacetan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Parkir. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan parkir pada bahu jalan dalam meningkatkan kelancaran berlalu-lintas salah satunya sering terjadi pelanggaran berkaitan dengan kegiatan parkir pada bahu jalan yaitu diantaranya pelanggaran pada tempat parkir atau Satuan Ruang Parkir (SRP) kendaraan bermotor pada bahu jalan umum, pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir dan pelanggaran yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran selaku pengelola perparkiran di Kabupaten Ciamis.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK REPRODUKSI PEREMPUAN BAGI PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN DALAM MELAKUKAN ABORSI TANPA KEDARURATAN MEDIS (LEGAL PROTECTION FOR WOMEN’S PRODUCTIVE RIGHTS OF WOMAN VICTIMS OF RAPE IN ABORTION WITHOUT TAKING MEDICAL EMERGENCY INDICATIO: Array Herdi Wibowo; Ida Farida; Dewi Mulyanti; R. Yenni Muliani
Case Law : Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2021): Case Law : Journal of Law | Juli 2021
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v2i2.2517

Abstract

Penulisan jurnal ini membahas mengenai kajian yuridis pengguguran kandungan (abortus) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan perlindungan hukum bagi hak reproduksi perempuan ketika menjadi korban perkosaan. Hal ini dilatar belakangi adanya pengguguran kandungan (abortus) yang dilakukan wanita yang menjadi korban pemerkosaan yang seharusnya dilindungi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. KUHPidana yang mana melarang semua tindak pidana pengguguran kandungan dipidana tanpa alasan tetapi kini telah diatur dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mana pengguguran kandungan akibat pemerkosaan diperbolehkan. Perlindungan hak-hak korban perkosaan dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia diatur secara umum dalam KUHAP dan diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 yang mana memberikan perlindungan fisik, psikis dan hukum.
URGENSI PERENCANAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM PENETAPAN PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN CIAMIS Nova Elsa Aprillia; Deni Wahyu Hidayat; Ida Farida; Dewi Mulyanti
Case Law : Journal of Law Vol. 3 No. 2 (2022): Case Law : Journal of Law | Juli 2022
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v3i2.2839

Abstract

Untuk mengantisipasi agar produk hukum daerah tidak terjebak sebagai produk hukum yang cacat hukum dan dishasmonis, setiap pembentukan peraturan hukum daerah senantiasa harus memperhatikan konsep Negara hukum, asas demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan asas-asas umum perundang-undangan yang baik serta dilaksanakan secara terencana, terukur dan terintegrasi. Perencanaan pembentukan produk hukum daerah merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 yang harus diimplementasikan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari, mengetahui, dan menganalisis Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Kabupaten Ciamis, Urgensi Perencanaan Produk Hukum Daerah dalam Penetapan Produk Hukum Daerah Di Kabupaten Ciamis dan Analisis Normatif terhadap Urgensi Perencanaan Produk Hukum Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Ciamis. Penelitian dan penulisan dilakukan dengan desain deskriptif dan memperoleh data melalui metode kualitatif dalam bentuk, observasi, wawancara semiterstruktur, dokumentasi. Digunakan metode analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Kabupaten Ciamis dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yaitu dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang mulai dari perencanaan, pembahasan, sinkronisasi dan harmonisasi hingga pada pembatalan dan pencabutan yang masing-masing tahapannya di laksanakan dengan Standart Operasional Prosedur yang berbeda, namun belum secara konsisten dan menyeluruh. Urgensi Perencanaan Produk Hukum Daerah dalam Penetapan Produk Hukum Daerah Di Kabupaten Ciamis merupakan pedoman utama dalam mewujudkan Pembangunan Daerah mengingat seluruh bagian Pelaksanaan Pembangunan Daerah merupakan implementasi dari produk hukum daerah itu sendiri. Perencanaan pembentukan produk hukum daerah menjadi pedoman sekaligus alat kendali untuk menekan adanya disharmonis peraturan perundang-undangan di daerah serta benturan hukum dan benturan kepentingan di daerah untuk memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat.
ANALISIS DAMPAK PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SECARA LANGSUNG: REFORMULASI SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA (AN ANALYSIS OF THE IMPACT OF DIRECT ELECTION FOR LOCAL LEADERS: REFORMULATION OF ELECTION FOR LOCAL LEADERS SYSTEM IN INDONESIA): Array Ida Farida; Nanang Permana; Sopwan Ismail; Maulana Hasanudin
Case Law : Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law : Journal of Law | Juli 2020
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v1i1.2291

Abstract

The mandate of the Constitution which became the basis for implementing a democratic Regional Head Election contained in Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.. The democratic meaning is then set forth in a law which then regulates the local election mechanism. That currently the PILKADA regime is directly being implemented, there are some weaknesses and negative impacts that we should evaluate in order to build a constitutional democracy and reconstruct the implementation of PILKADA that is in accordance with the social, cultural and geographical system in Indonesia. The problems examined in this study are related to the evaluation of the implementation of direct local elections and reformulation of the local election system in Indonesia. The research method used is normative juridical doctrinal research. The approach used by the writer is the statutory approach and the cash approach. The results of the discussion of this research are that the holding of regional head elections still contains various problems both juridically and sociologically, starting from the huge cost and work burden, the regional head tripping over the law, political money, horizontal conflicts, and inconsistent regional dispute resolution. As a step to reformulate the local election system, it is necessary to carry out together the two direct and indirect regional head elections systems, directly to district / municipal regional head elections, indirectly, provincial level regional head elections where the regional head is elected by the president as the representative of the central government in the region.
Upaya Pemerintah Kabupaten Ciamis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal Pada Usaha Kecil Asep Hendi Suhendi; Yat Rospia Brata; Ida Farida; Fahmi Zulkifli Lubis
Case Law : Journal of Law Vol. 4 No. 1 (2023): Case Law : Journal of Law | Januari 2023
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v4i1.3069

Abstract

Upaya Pemerintah Kabupaten Ciamis terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal Pada Usaha Kecil. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen produk pangan dalam kemasan tanpa label halal pada usaha kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan produk pangan berlabel halal dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap haknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Informasi didapatkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Adapun bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan non hukum diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dari hasil penelitian tersebut diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kewajiban yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh pelaku usaha khususnya usaha kecil. untuk mencantumkan label halal pada kemasan pada setiap produk yang diproduksi sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) huruf h UUPK, dan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen sesuai dengan UUPK yaitu, dapat menyelesaikan sengketa secara langsung kepada pelaku usaha, pengaduan melalui YLKI, Penyelesaian melalui BPOM, melapor ke BPSK dan penyelesaian melalui Peradilan Umum.
STRATEGI PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIK RUMAH PADA BANK TABUNGAN NEGARA CABANG TASIKMALAYA Nur Muttaqin; ida Farida; Hendra Sukarman
Case Law : Journal of Law Vol. 4 No. 2 (2023): Case Law : Journal of Law | Juli 2023
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v4i2.3267

Abstract

Bank Tabungan Negara (BTN) merupakan bank umum yang fokus pada pembiayaan perumahan tanpa subsidi. Per 30 November 2021, Cabang Tasikmalaya telah menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah kepada 16.230 debitur dengan jumlah terhutang. Namun, ada 702 debitur dengan tunggakan sebesar Rp. 83.607.235.627,00. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit macet di masa pandemi COVID-19 dalam akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Tabungan Negara Tasikmalaya serta kendala dan upaya perlindungan hukum terhadap kredit macet. Metodologi penelitian ini menggunakan deskriptif-analitik dengan pendekatan kualitatif, dengan paradigma positivis problematis. Penyelesaian kredit macet di masa pandemi bertujuan untuk memitigasi risiko kredit dan meminimalisir kredit macet. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit publik yang terdampak pandemi COVID-19.
Co-Authors Asep Hendi Suhendi Brata, Yat Rospia Deni Wahyu Hidayat Fahmi Zulkifli Lubis Hendra Sukarman Herdi Wibowo Maulana Hasanudin Mulyanti, Dewi Nanang Permana Nova Elsa Aprillia Nur Muttaqin Otong Husni Taufiq R. Herman Katimin R. Yenni Muliani Sahadi Sopwan Ismail Tintin Marliah Vera Fillinda Agustiana Dewi Wildan Sany Prasetiya Zenal Abidin Zulkarnaen