Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Edukasi Kebijakan Organisasi Adaptif di Era VUCA pada Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Leuwiliang Bogor Abdul Rahman; Mulkan Habibi; Ali Noer Zaman; Hamka Hamka; Muhammad Sahrul
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 12, No 3 (2021): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v12i3.7133

Abstract

Eskalasi revolusi industri 4.0 semakin menjadi tantangan berat bagi suatu organisasi. Saat ini dunia juga terus dihadapkan pada volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas (VUCA) yang secara praktis juga semakin meningkat, terlebih di tengah-tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Oleh karena itu setiap organisasi dituntut untuk dapat adaptif, khususnya dalam membuat kebijakan dan menatakelola organisasi. Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PC IPM) Leuwiliang Bogor merupakan sub organisasi Muhammadiyah yang juga tidak luput dari tantangan tersebut. Namun demikian, kegiatan operasional mereka yang terefleksi dalam 4 gerakan yakni: student earth generation, campaign inklusi, pelajar sehat, dan studentpreneur menjadi terhambat karena efek pandemi Covid-19. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas peserta dalam menghasilkan kebijakan dan menatakelola organisasi. Metode yang digunakan ialah edukasi atau peningkatan pemahaman terhadap 50 peserta mengenai dimensi atensi kebijakan, strategi tata kelola organisasi adaptif, dan pentingnya membangun mindset adaptif. Sementara itu, pengambilan data untuk evaluasi dilakukan melalui kuesioner sebagai bentuk feedback atas materi yang telah disampaikan. Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan, diperoleh implikasi signifikansi pemahaman terhadap aspek kebijakan, strategi tata kelolanya, dan mindset untuk adaptif. Hal itu diperkuat dari beberapa hasil sebagai berikut: Pertama, materi edukasi yang diberikan berimplikasi positif pada peningkatan pengetahuan dan kapabilitas operasional peserta. Hal ini dibuktikan dari banyaknya peserta yang menjawab materi sesuai untuk meningkatkan pengetahuan yakni sebesar 90% (45 dari 50 peserta) dan yang menjawab materi sesuai untuk meningkatkan kapabilitas operasional peserta yakni 86% (43 dari 50 peserta). Kedua, pelaksanaan kegiatan memuaskan karena 42 dari 50 peserta (84%) menyatakan puas.
PERANAN UNITED NATIONS WOMEN DALAM MENGATASI TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA TAHUN 2016-2017 Galuh Artika Suri; Hamka Hamka; Ali Noerzaman
Independen Vol 1, No 1 (2020): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.429 KB) | DOI: 10.24853/independen.1.1.30-40

Abstract

Tulisan ini akan mengkaji peran United Nations Women sebagai entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk untuk mendukung perempuan secara global  atas kesepakatan dari Majelis Umum PBB serta sebagai bagian dari agenda reformasi PBB. Penelitian ini menggunakan metode literatur (LiteratureReview Method) dengan bentuk kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap permasalahan UN Women. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan Literature Review Method dan penyajian data dalam penelitian ini dalam bentuk teks naratif deskriptif dengan menganalisa menggunakan teori organisasi internasional. Hasil dari penelitian ini ditemukan tiga peran penting UN Woman dalam mengatasi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan, yaitu: Memberikan pelatihan bagi penyedia layanan perempuan korban kekerasan dan reintegrasi social. Memberikan pemahaman hukum, pemberdayaan ekonomi, memfasilitasi pendampingan layanan, dan memfasilitasi sarana/prasarana pelayanan bagi perempuan korban kekerasan serta perlindungan hak perempuan lintas sektor dengan menguatkan peran serta para pemangku kepentingan, lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa.
POLITIK IDENTITAS DIBALIK PANGGUNG PILKADES Dian Ariyani Surya; Ali Noerzaman; Usni Usni
Independen Vol 2, No 2 (2021): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (616.816 KB) | DOI: 10.24853/independen.2.2.29-35

Abstract

Pemilihan kepala desa merupakan pemilihan tingkat bawah yang menyentuh masyarakat sebagai implementasi sistem demokrasi. Sehingga warga negara mempunyai hak yang bebas untuk mengemukakan pendapatnya serta bebas untuk memilih. tetapi tidak lepas dengan kaidah undang-undang yang sudah ada. Cara memilih seorang kepala desa dapat dilakukan di desa tersebut secara langsung, damai, dengan warga desa yang sudah siap untuk memilih calon kepala desanya. Namun, pada saat pemilihan kepala desa sedang berlangsung kerap kali dibarengi dengan politik identitas di dalamnya. Hal tersebut dilakukan supaya calon kepala desa bisa mencapai tujuannya untuk memperoleh suara terbanyak di pemilihan calon kepala desa. Seperti yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa rumpin pada tahun 2019. Tidak hanya politik identitas saja yang ada di balik panggung pemilihan kepala desa,  tetapi politik identitas etnikpun dihadirkan dalam panggung pemilihan kepala desa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai metode deskriptif. Teknik pengumpulan data sendiri menggunakan teknik wawancara yang mendalam kepada berbagai sumber. Penelitian ini juga menggunakan data yang sekunder dengan melalui studi literatur dari sebuah jurnal serta media online yang dijadikan sebagai bahan rujukan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa politik identitas warga yang ada di desa rumpin di landasi dengan adanya sebuah agama dan etnik dalam budaya politik yang warga desanya memiliki sebuah kepercayaan kepada calon kepala desanya sehingga bisa terjadi sebuah nepotisme di desa Rumpin.
KETERLIBATAN PEMERINTAHAN JOKO WIDODO DALAM UPAYA PERDAMAIAN DI AFGHANISTAN Ali Noer Zaman
Independen Vol 1, No 2 (2020): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.352 KB) | DOI: 10.24853/independen.1.2.95-106

Abstract

Artikel ini membahas mengenai pertimbangan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam upaya perdamaian di Afghansitan, sebuah kebijakan yang dianggap luar biasa karena beberapa hal seperti orientasi kebijakan luar negeri pemerintahan Joko Widodo yang dianggap lebih mempertimbangkan kepentingan domestik dan tidak seperti pendahulunya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang aktif di panggung internasional, dan latar belakang keagamaan Presiden Joko Widodo yang diperspesikan dari kalangan abangan. Di sisi lain, Afghanistan adalah sebuah negara dengan kultur Islam yang sangat kuat dan konflik di Afghanistan sendiri dianggap tidak mudah untuk diselesaikan. Data didasarkan pada studi kepustakaan baik melalui internet maupuin dokumen tercetak. Teori yang dipakai adalah pilihan rasional (rational choice). Artikel berkesimpulan bahwa langkah aktif Presiden Joko Widodo dalam upaya perdamaian di Afghanistan merupakan amanah dari konstitusi  di mana Indonesia menganut kebijakan luar negeri yang bebas aktif, yakni bebas dalam pengertian tidak memihak pada blok keamanan, sedangkan aktif berarti terlibat dalam upaya perdamaian intenasional. Pertimbangan lain kemungkinan adalah Presiden Jokowi ingin dipandang memiliki kebijakan Islam yang moderat, dan aktif dalam membela kepentingan umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Afghanistan, sehingga hal ini diharapkan bisa memberi keyakinan pada publik di dalam negeri bahwa Presiden Joko Widodo tidak memiliki kebijakan anti islam.
Strengthening Pancasila in Religious Life: Pioneering a New Form of Relations between Islam and Pancasila Ma'mun Murod; Ali Noer Zaman; Djoni Gunanto; Usni Usni
Journal of Government and Civil Society Vol 6, No 2 (2022): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v6i2.5910

Abstract

This article has the main discussion on the relationship between Islam and Pancasila. This article aims to find out more about the opinions of Islamic mass organizations leaders about the relationship between Islam and Pancasila. In addition, this article aims to map the views and thoughts of religious leaders about Pancasila in religious life. This article uses explorative interpretive quantitative and qualitative methods. Quantitative data was collected by surveying 40 Muhammadiyah figures, 40 NU figures, and 20 other Islamic mass organizations. The survey was conducted randomly on the figures of Islamic organizations with a random selection of respondents at the national and provincial levels. This survey uses purposed random sampling. This study describes and explains a phenomenon that occurs by using an interpretive understanding approach to reality or the object of research. Through this study it was found that as many as 21% of respondents strongly agree and 79% agree that Pancasila is the basis of the state. Although support for Pancasila as the state ideology is very high, in the related survey there are inconsistencies, namely as many as 33% still crave the presence of the Jakarta Charter in the constitution, while 67% reject related matters. In general, this article argues that the relationship between Islam and Pancasila today is better than before because the majority of Muslims have accepted Pancasila as the basis of the state constitution. it was found that as many as 21% of respondents strongly agree and 79% agree that Pancasila is the basis of the state. Artikel ini memiliki pembahasan utama tentang hubungan antara Islam dan Pancasila. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang pendapat para tokoh ormas Islam tentang hubungan Islam dan Pancasila. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk memetakan pandangan dan pemikiran para pemuka agama tentang Pancasila dalam kehidupan beragama. Artikel ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif interpretatif eksploratif. Data kuantitatif dikumpulkan dengan mensurvei 40 tokoh Muhammadiyah, 40 tokoh NU, dan 20 tokoh ormas Islam lainnya. Survei dilakukan secara acak terhadap tokoh-tokoh ormas Islam dengan pemilihan responden secara acak di tingkat nasional dan provinsi. Survei ini menggunakan purposed random sampling. Penelitian ini mendeskripsikan dan menjelaskan suatu fenomena yang terjadi dengan menggunakan pendekatan pemahaman interpretative terhadap realitas atau objek penelitian. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa sebanyak 21% responden sangat setuju dan 79% setuju bahwa Pancasila adalah dasar negara. Meski dukungan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara sangat tinggi, dalam survei terkait terdapat inkonsistensi, yakni sebanyak 33% masih mendambakan kehadiran Piagam Jakarta dalam konstitusi, sedangkan 67% menolak hal terkait. Secara umum, artikel ini berpendapat bahwa hubungan Islam dan Pancasila saat ini lebih baik dari sebelumnya karena mayoritas umat Islam telah menerima Pancasila sebagai dasar konstitusi negara. Ditemukan bahwa sebanyak 21% responden sangat setuju dan 79% setuju bahwa Pancasila adalah dasar negara.
Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia: Ceramah dan Diskusi di Majelis Ta’lim Nurkhozin Al-Jaelani, Tangerang Selatan Ali Noer Zaman; Endang Sulastri; Hilaly Basya; Usni Usni; Muhammad Kosasih; Putri Ade Fitriani; Muhammad Eggy; Marlina Sintyawati
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 3, No 3 (2023): Abdira, Juli
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v3i3.325

Abstract

Women's participation in politics in Indonesia is a problem that is still being faced by the country and Indonesian community. Even though women have been involved in various problem solving-activities, when viewed from the 2019 election, the number of women’s representative has only reached around 20%, and failed to fulfil 30% quota as stipulated in the law. Various problems hindered the sufficient presence of women in politics including the electoral system in Indonesia, the policies and political will of political parties, and the patriarchal culture that still dominates. To increase awareness of the importance of women's participation in politics, it is necessary to conduct political education. One way is through discussions held at the Nurkhozin Al-Jaelani Ta'lim Assembly, South Tangerang, Banten Province which succeeded in sparking public awareness about the need for women to play a role in politics as evidenced by their responses during the discussion of the issue.
KERJASAMA INDONESIA DENGAN UNI EROPA DI BIDANG LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM (2020-2022) Muhamad Farhan Azwinanto; Ali Noer Zaman
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 5 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : CV SWA ANUGERAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/tjis.v1i5.227

Abstract

Skripsi ini menganalisa bentuk kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Uni eropa melalui isu lingkungan dan perubahan iklim dunia. Keterlibatan hubungan kerjasama Indonesia dan Uni Eropa telah terjalin sejak lama. Kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa dalam perubahan iklim meningkat sejak Perjanjian Paris. Dalam hal perubahan iklim dan lingkungan ini bertujuan untuk lebih memajukan hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa yang memiliki hubungan diplomatik melalui Partership Cooperation Agreement (PCA). Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab dan menjelaskan bahwa adanya kerjasama Indonesia dan Uni Eropa dalam menangani isu lingkungan dan perubahan iklim yang semakin mengancam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Indonesia dan Uni Eropa dari tahun ke tahun selalu meningkatkan kerjasamanya. Walaupun beberapa perencanaan dan upaya-upaya program penanganan lingkungan dan perubahan iklim masih berupa kesepakatan dari kedua negara, karena menyesuaikan dengan target Indonesia yang telah disampaikan Intended Nationally Determined Contribution (INDC) dengan target penurunan emisi pada tahun 2030 dengan upaya sendiri dan dengan bantuan internasional. Salah satu kepentingan Indonesia adalah untuk melakukan perubahan yang lebih baik melalui lingkungan yang bertujuan unutuk meningkatkan ekonomi, melalui program Blue Economy dan Energi Terbarukan. Serta semua negara, terutama negara maju, diharapkan berkontribusi lebih dalam aksi mitigasi dan adaptasi, melalui mobilisasi pendanaan dan dukungan.
Diplomasi Indonesia Menghadapi Konflik Rusia dan Ukraina Tahun 2022 Komala, Marisa; Setiawan, Asep; Zaman, Ali Noer; Tohari, Amin
INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol 4, No 2 (2023): INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/independen.4.2.97-112

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji diplomasi Indonesia dalam menangani konflik Rusia dan Ukraina pada tahun 2022. Mediasi konflik itu terjadi ketika Indonesia menduduki Presidensi G20 yang menjadi tuan rumah dalam pertemuan puncak G20 di Bali. Dalam penelitian ini konsep politik luar negeri dan diplomasi digunakan dalam mengkaji upaya Indonesia menjadi mediator konflik Rusia dan Ukraina. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui data sekunder baik jurnal, berita maupun sejumlah dokumen. Hasil penelitian; pertama, kepresidenan G20 Indonesia menghadapi kesulitan yang lebih besar akibat dari kondisi politik dan ekonomi dunia, seperti konflik antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan posisi politik dunia yang muram. Kedua, Indonesia melakukan diplomasi perdamaian dengan mengunjungi Ukraina pada tanggal 29 Juni 2022, Presiden Joko Widodo mendesak resolusi damai untuk konflik itu. Ketiga, Indonesia melakukan mediasi ke Rusia pada tanggal 30 Juni 2022. Keempat, Indonesia mengangkat isu perang Rusia dan Ukraina di forum G20 untuk mendorong terjadinya perdamaian.
ANALISIS KEPENTINGAN NASIONAL UNI EMIRAT ARAB MELAKUKAN PROSES NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN ISRAEL 2020 Syamsul Ma Arif; Ali Noer Zaman
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No. 1 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/tjis.v2i1.650

Abstract

Pada tahun 2020 fakta mengejutkan datang dari negara Timur Tengah yaitu Uni Emirat Arab melakukan Normalisasi perjanjian damai dengan Israel. Perjanjian ini banyak mendapatkan respon dari berbagai kalangan terutama dari para aktor negara. Tentu saja dalam perjanjian ini yang disebut dengan Abraham Accords merupakan proses yang memiliki didalamnya kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya terjalin kerjasama bilahteral di antara kedua negara yaitu Uni Emirat Arab dan Israel dengan tidak mengeyampingkan perdamaian Palestina di dalamnya. Perjanjian ini terjadi karena adanya tingkat ancaman yang tinggi dari Iran, merujuk pada letak geografis Iran sangat berdekatan dengan teritori Uni Emirat Arab yang pada akhirnya membuat kesepakatan bersama Israel ditengah ketidakpastian keamanan kawasan yang dihagemoni oleh Iran, kelompok-kelompok Islam Radikal serta teroris menjadi ancaman nyata. Penelitian ini melihat cara gaya kepemimpinan Presiden UEA Muhammad bin Zayed dalam melakukan proses kebijakan politik luar negri yang terbilang dekat dengan Presiden AS kala itu Donal Trump cukup dinamis, UEA merasa bahwa dengan adanya atau terjalinnya serangkaian perjanjian yang lahirnya kerjasama diantara kedua negara bisa timbul adanya interdepedensi atau ketergantungan diantara kedua negara untuk menghindari serangkaian konflik yang terjadi. Kemudian menggunakan konsep kepentingan nasional yang mana didalam substansi perjanjian tersebut terjadi kerjasma di berbagai sektor, terutama pada sektor politik, ekonomi dan militer. Pada sektor politik bisa dikatakan bahwa UEA dan Israel bersama-sama mempunyai keresahan pada program nuklir Iran yang bersama-sama meloby ke Mahkamah Internasional untuk melakukan protes terkait program nuklir Iran. Melihat pada sektor ekonomi terlihat kedua negara melakukan serangkaian kerjasma dibidang investasi di mana di dalamnya keuntungan dari kerjasama ekonomi terlihat sangat tinggi setelah terjalinnya perjanjian normaliasi diantara keduanya. Pada sektor militer tidak bisa dilepaskan antara keamanan dan juga militer keduanya mempunyai relevansi yang kuat, UEA bisa mengimpor tekhnologi persenjataan militer dari UEA dan dapat pemasukan senjata dari AS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai metode deskriptif. Teknik pengumpulan data sendiri menggunakan data yang sekunder dengan melalui studi literatur dari sebuah jurnal serta media online yang dijadikan sebagai bahan rujukan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa kepentingan nasional mereka menjaga keamanan regional dari ancaman nuklir Iran dan kelompok Islam Radikal menjadi urgensi dalam konstelasi politik Timur Tengah.
DIPLOMASI BUDAYA INDONESIA KE THAILAND Zaman, Ali Noer; Effendi, Cecep; Ridwan, Wachid; Pahlevi, Reza
Kajian Ilmu Sosial (KAIS) Vol. 4 No. 1 (2023): KAIS : Kajian Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/kais.4.1.1-12

Abstract

Riset ini tentang kebijakan, strategi dan kegiatan diplomasi budaya Indonesia di Thailand. Indonesia dan Thailand sebagai negara yang terletak di wilayah yang sama, yaitu Asia Tenggara, dan memiliki hubungan bilateral di kedua belah pihak, baik bidang sosial, ekonomi ataupun kebudayaan, termasuk berkontribusi dalam keanggotaan ASEAN. Thailand merupakan salah satu negara di wilayah Asia Tenggara yang menarik untuk dikaji sebagai fenomena hubungan internasional. Kebudayaan dalam seni tari terutama menjadikan Thailand menjadi penting sebagi patner kerjasama bilateral dengan Indonesia, terlihat dari beberapa event yang diadakan oleh Indonesia dan Thailand yang berlangsung baik. Riset ini bertujuan mendokumentasikan kebijakan, strategi dan upaya diplomasi budaya yang telah dilakuka oleh pemerintah Indonesia. Untuk mencapai target tersebut, maka data diperoleh dari dokumen pemerintah seperti dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kantor Presiden. Data lain diperoleh dari sektor swasta yang membantu kegiatan diplomasi budaya Indonesia di Thailand seperti para agensi budaya dan pendidikan, organisasi masyarakat, serta para pengusaha yang mensponsori kegiatan diplomasi tersebut. Data-data yang ada kemudian dikonfirmasi dengan data lain, seperti data pemberitaan dan pandangan para ahli. Teori yang digunakan adalah teori diplomasi yang mencakup diplomasi bilateral antar pemerintah dan diplomasi dengan sector non pemerintah. Riset ini berkesimpulan bahwa diplomasi budaya Indonesia di Thailand telah dilakukan secara aktif melalui berbagai bentuk kerjasama seperti pameran, beasiswa pendidikan, dan pertunjukan seni.