Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Pertarungan Perempuan Dalam Demokrasi Dunia Politik Untuk Mendukung Ketahanan Sosial Politik Di DKI Jakarta Endang Sulastri; Eko Priyo Purnomo; Asep Setiawan; Aqil Teguh Fathani; Chandra Oktiawan
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 26, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.61152

Abstract

ABSTRACT The goal of this research was to examined women's candidacy, nomination, and fight for social resilience in Indonesia in the democratic world of political life. The Constitution of 1945 and the law of the KPU outlined the responsibilities and obligations of political parties to included women in a political jurisdiction. The study methods were qualitative exploratory, the data collection model was performed through direct interviews with political parties and sources directly relevant to the research. The research showed that the DKI Jakarta region as an axis of other areas only saw current rules as the formality of the political parties, that the selection stage was solely based on a party's will, and that there was no importance of accountability. Furthermore, there was no seriousness of political parties, as shown by the 2009, 2014, and 2019 DKI Jakarta DPRD polls, that women had no stipulation of 30%t or just 23.4%, 17.9%, and 21%. In the selection process, only people who had connections to party officials and were wealthy that were chosen to be nominated and given the preference to got their original serial number so that they could choose the preferred region (dapil). This showed that political parties were dominated by oligarchs and only to gained influence in political parties so that democratic ideals and gender equality did not exist.ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa proses kandidasi, pencalonan dan pertarungan perempuan dalam demokrasi dunia politik untuk mendukung ketahanan sosial di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang KPU telah mengatur secara rinci mengenai peran dan kewajiban partai politik dalam mengikutsertakan perempuan dalam kompetensi politik.Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif eksploratif, model pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pihak partai politik dan narasumber-narasumber yang terkait langsung dalam penelitian ini.Hasil penelitian adalah pada daerah DKI Jakarta sebagai poros daerah-daerah lainnya hanya memandang regulasi yang ada sebagai formalitas partai politik, terbukti dalam tahap penjaringan yang dilakukan sepenuhnya dilakukan berdasarkan kehendak partai dan tidak ada nilai transparansi di dalamnya. Selain itu, tidak ada keseriusan partai politik dalam mengikutsertakan perempuan dalam kompetensi politik, terbukti dalam kontestansi pemilu DPRD DKI Jakarta tahun 2009, 2014 dan 2019 ketetapan 30% perempuan selalu tidak terpenuhi atau hanya pada angka 23,4%, 17,9% dan 21,7%. Dalam proses penjaringan, penyeleksian hingga pemilihan kandidat hanya orang-orang yang memiliki hubungan dengan petinggi partai serta memiliki banyak kekayaan yang dipilih untuk dicalonkan, serta diutamakan untuk memperoleh nomor urut pertama hingga bebas untuk memilih daerah pilihan (dapil). Hal ini menggambarkan bawah partai politik dari tingkat pusat hingga daerah dikuasai oleh kaum-kaum oligarki dan hanya sebagai tempat untuk memperoleh kekuasaan sehingga tidak ada nilai-nilai demokrasi dan kesetaraan gender di dalam partai politik. 
Relasi Kuasa Elit Lokal Dan Pemerintah Lokal Dalam Penangan Konflik Sosial Paska Pilkada Dalam Mendukung Ketahanan Sosial Lusi Andriyani; Ma'mun Murod; Endang Sulastri; Djoni Gunanto; Muhammad Sahrul; Devia Andiani
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 27, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.61155

Abstract

ABSTRACTThe purpose of this study is to examine the relation between the local elite power and the local government following the 2017 regional election of DKI Jakarta (Pilkada). The conflict phenomenon that occurs after the general election is an important issue to study. In line with Pilkada's high-intensity activities in many regions in Indonesia, a study of the power relationships between local elites and the local government is important in order to prevent social conflicts following elections. This research is qualitative research using interview data and secondary data from online media, journals, books and related materials to collect data. The technique of data analysis uses secondary data domain techniques. Results of this study stated that 4.3% of people whose friendship had been damaged by the presidential election in 2014 and 5.7% of their social relations affected the regional head elections in Jakarta in 2017. This will continue to increase if no precautionary measures exist other than handling post-election conflicts, which local political elites and local governments deliberately ignore. ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji relasi antara kuasa elit lokal dengna pemerintah lokal pasca pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta tahun 2017. Fenomena konflik yang terjadi setelah pelaksanaan pemilihan umum menjadi isu penting untuk dikaji. Seiring dengan kegiatan pilkada yang dilaksanakan di Indonesia di beberapa daerah dengan intensitas yang tinggi maka penting adanya kajian tentang relasi kuasa elit lokal dan pemerintah lokal dalam pencegahan konflik sosial pasca pemilihan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui data wawancara dan data sekunder yang berasal dari media online, jurnal, buku dan dokumen terkait. Adapun teknik analisis data menggunakan teknik domain data sekunder. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat 4,3 persen masyarakat yang hubungan pertemanannya rusak karena pemilihan presiden tahun 2014 dan sebesar 5,7 persen hubungan sosialnya terdampak akibat pemilihan kepala daerah Jakarta tahun 2017. Kondisi tersebut akan semakin meningkat apabila tidak ada tindakan pencegahan selain itu pola penanganan konflik paska pilkada dinilai kurang serius dan sengaja dibiarkan oleh elit politik lokal dan pemerintah lokal.  
STRATEGI POLITIK PEMENANGAN PETAHANA PASANGAN HJ. AIRIN RACHMI DIANY DAN BENYAMIN DAVNIE PADA PILKADA KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2015 Yuniazma Zeliana; Endang Sulastri; Sumarno Sumarno; Lusi Andriyani
Independen Vol 2, No 1 (2021): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (502.686 KB) | DOI: 10.24853/independen.2.1.9-20

Abstract

 Sebagai calon petahana yang kembali bertarung dalam pemilu tentu sudah memiliki modal utama yaitu kedekatan dengan masyarakat dan birokrat, namun tidak semua calon petahana bisa kembali menduduki kursinya. Calon Petahan Airin-Benyamin yang kerap diterpa dengan isu-isu negatif mengenai dirinya dalam pelaksanaan pilkada di Kota Tangerang Selatan, mulai dari isu Dinasti politik,  korupsi Wawan yang merupakan suami dari Arin, sampai  isu kegagalan dalam pemerintahanya. namun dengan berbagai isu tersebut,Airin-Benyamin mampu untuk memenangkan kembali pertarungan dalam pilkada. Strategi politik apakah yang dilakukan dalam pemenangan calon petahana Airin-benyamin dalam pilkada Kota Tangerang Selatan 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.Tipe penelitian ini mengunakan deskripsi analisis dan metode triangulasi yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data.Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan Timses, Perwakilan partai pengusung, Birokrat TRUTH dan Panwaslu Kota Tangerang Selatan, serta dengan mengunakan teknik dokumentasi.Teori yang digunakan adalah Teori Kekuatan-kekuatan Politik.. Penelitian ini menghasilkan sebuah fakta bahwa dalam Strategi politik pemenangan pasangan calon petahana Airin-Benyamin mengunakan strategi pemenangan dengan mengunakan kekutan-kekutan politik dari atas hinga akar rumpun  yang memiliki power dan basis masa yang sangat kuat, serta memanfatkan kekuatan politik Dinasti Ratu Atut yang telah dirawat  dengan baik dari sejak pemenangan Atut dan merencanakan strategi politik dengan begitu tersuktur untuk pemenangan.
MEDIA SOSIAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PILKADA 2020 TANGERANG SELATAN Muhammad Irfan Dwitama; Firza Alif Hakiki; Endang Sulastri; Usni Usni; Djoni Gunanto
Independen Vol 3, No 1 (2022): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/independen.3.1.53-66

Abstract

Pilkada serentak ini bertepatan dengan terjadi pandemi covid-19 yang terjadi di seluruh dunia. Aktoraktor politik dan partai politik harus berfikir luas mengenai kampanye politik yang harus ia lakukan dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di Pilkada 2020 Tangerang Selatan. Saat terjadinya pandemi covid-19, teknologi internet dalam penggunaannya terjadi peningkatan dalam penggunaan media sosial, pada proses pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon walikota dan walikota. Media sosial menjadi suatu instrumen yang penting dalam kampanye politik untuk mempengaruhi partisipasi politik masyarakat guna memberikan informasi terkait rancangan program kerja yang akan diusung pasangan calon walikota dan wakil walikota. Artikel ini menyimpulkan bahwa media sosial mempunyai peran penting dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. dikarenakan dalam penggunaannya media sosial sangat mudah dan terjangkau bagi masyarakat dalam mengakses media sosisal. Disamping iitu pun para peserta calon walikota dan wakil walikota bisa menjadikan media sosial sebagai suatu sarana kampanye politik yang dimana pandemi covid-19 ini mengharuskan masyarakat untuk berada di rumah saja. Tujuan artikel ini dibahas untuk mengetahui masyarakat dalam berparitsipasi politik yang dipengaruhi oleh penggunaan media sosial dalam Pilkada 2020 Tangerang Selatan.
Kehadiran Negara Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Indonesia Disanksikan Dapat Bersaing Dalam Asean Community Budiharjo Budiharjo; Herry Rachmatsyah; Endang Sulastri
Public Administration Journal (PAJ) Vol 1, No 1 (2017): Public Administration Journal
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9835.448 KB)

Abstract

Establishment of the ASEAN Community will make every ASEAN countries will be involved in the global market . Education is a sector that is very important and strategic to improve the development of human resources in the face of the global market . In the ASEAN Community will occur free labor market in 2015 . Indonesia faced in education reform to produce competitive human resources at the regional level . The role of a strong state is needed to make Indonesia to compete in the ASEAN Community .
The Role of Government Policies in Environmental Management Andriansyah Andriansyah; Endang Sulastri; Evi Satispi
Research Horizon Vol. 1 No. 3 (2021)
Publisher : Publindo Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.515 KB) | DOI: 10.54518/rh.1.3.2021.86-93

Abstract

Humans in meeting the needs of their lives need natural resources, in the form of land, water and air, and other natural resources that are included in renewable and non-renewable natural resources. However, it must be realized that the natural resources that humans need have limitations in many ways, namely limitations regarding their availability in quantity and quality. Certain natural resources also have limitations according to space and time. The government needs to take alternative steps to determine the potential and problems in the use of natural resources. The purpose of this study is to find out how the role of the government through its policies in managing the environment. This research uses the descriptive analysis method. The results of the study indicate that the creation of a fair and firm environmental law enforcement to manage natural resources and the environment in a sustainable manner with the support of quality human resources, the expansion of the application of environmental ethics, and socio-cultural assimilation are increasingly stable.
KPU Strategy South Tangerang City in Increasing Voter Participation During Pandemic Times at The Election in 2020 Endang Sulastri; Lusi Andriyani; Achmad Mudjahid Zein
International Journal of Management, Entrepreneurship, Social Science and Humanities Vol. 6 No. 1 (2023): Specific Issue
Publisher : Research Synergy Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31098/ijmesh.v6i1.1484

Abstract

Voter participation in an election is often a measure of election success. The higher the level of participation, the higher the public's trust in the election process and the stronger the legitimacy of the elected leader. The City of South Tangerang, which has participated in the regional elections three times until the last election in 2020, has had an interesting experience regarding voter participation. In the previous regional elections, namely in 2010 and 2015, voter participation was never more than 60%. In the 2010 elections, voter participation only reached 56.9%, and in the 2015 elections even decreased to only 56.8%. This number is very far from the average target for regional election participation. In 2020 elections were held during a pandemic, and there was concern that voter participation would decline further. In fact, voter participation rose to 60.48%. From the initial survey, it was found that the KPU of South Tangerang City before the election was worried that participation would decline, so they developed a strategy to increase voter participation. This study aims to determine the strategy for increasing voter participation carried out by the KPU of South Tangerang City in the 2020 elections and to find out the challenges, obstacles, and supporting strengths. The theory used in this study is the theory of voter participation from Hungtinfton, Verba, and Kaats, as well as findings in journals related to strategies for increasing participation. The research method uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques through interviews and documentation. Data analysis: qualitative based on Miles and Huberman. Test the Validity of the Data using Triangulation. The result research showed that the KPU of South Tangerang City, in an effort to increase the level of political participation, used a strategy with the P Process model by starting to use vision and mission analysis, identifying problems, formulating strategies by making activities plans, implementing strategies through socialization with five types of activities: competitions, virtual meetings, print journalism, social media and distribution of visual aids for socialization purposes. All implementations are monitored and evaluated both in the middle and at the end of the activities.
Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia: Ceramah dan Diskusi di Majelis Ta’lim Nurkhozin Al-Jaelani, Tangerang Selatan Ali Noer Zaman; Endang Sulastri; Hilaly Basya; Usni Usni; Muhammad Kosasih; Putri Ade Fitriani; Muhammad Eggy; Marlina Sintyawati
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 3, No 3 (2023): Abdira, Juli
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v3i3.325

Abstract

Women's participation in politics in Indonesia is a problem that is still being faced by the country and Indonesian community. Even though women have been involved in various problem solving-activities, when viewed from the 2019 election, the number of women’s representative has only reached around 20%, and failed to fulfil 30% quota as stipulated in the law. Various problems hindered the sufficient presence of women in politics including the electoral system in Indonesia, the policies and political will of political parties, and the patriarchal culture that still dominates. To increase awareness of the importance of women's participation in politics, it is necessary to conduct political education. One way is through discussions held at the Nurkhozin Al-Jaelani Ta'lim Assembly, South Tangerang, Banten Province which succeeded in sparking public awareness about the need for women to play a role in politics as evidenced by their responses during the discussion of the issue.
Implementasi Tata Naskah Dinas di Kelurahan Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Iswan; Endang Sulastri; Ma’mu Murod; Agus Sarjito
Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7 No 4 (2023): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aks.v7i4.20909

Abstract

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara umum, bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas para aparatur kelurahan, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) khususnya dalam lingkungan Kelurahan Cireundeu, Kecamatan Ciputat Tmur, Kota Tangerang Selatan. Melalui proses pendidikan dan pelatihan bagi aparatur yang beradadi garda terdepan harus terus dilakukan agar memahami bahwa setiap unsur komponen di masyarakat bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Implementasi tata naskah dinas di Kelurahan Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Secara terus menerus disosialisasikan melalui pelatihan tentang tata naskah dinas. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sangat baik agar seluruh aparatur RT dan RW, agar memiliki persepsi yang sama tentang sistem administrasi yang baik. Aparatur RT dan RW adalah merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka untuk memberi pelayanan kepada masyarakat, dan pemerintah, oleh karena itu pembinaan terus dilakukan secara berkelanjutan. Hasil diadakan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai pelayan publik, agar pemahaman tentang system administrasi yang berkaitan dengan naskah dinas betul-betul sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan. Peningkatan keterampilan bagi para pengurus lembaga kemasyarakatan ini khususnya dalam bidang administrasi agar berjalan dengan baik dan benar, dan dapat menciptakan hubungan yang harmonis antar masyarakat dengan pemerintah daerah. Secara umum peserta pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan tentang tata naskah dinas, berdasarkan data yang diperoleh mayoritas peserta pelatihan para aparatur RT dan RW, masih berpendidikan SLTP sebanyak 6 orang dan yang berpendidikan SLTA sebanyak 22 orang sedangkan yang berpendidikan Sarjana sebanyak 6 orang dan yang berpendidikan magister ada 1 orang.