Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Borobudur Law and Society Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Azhar Islamic Law Review
Faturohman
Universitas Bina Bangsa
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Penerapan Restorative Justice pada Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Terjadi di Indonesia Faturohman Faturohman; Laila Kurniawati; Siti Milani
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 6 (2023): Vol 2 No 6 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10960

Abstract

Dalam konteks pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, serta mencegah dan memberantas korupsi, keadilan restoratif menjadi pendekatan yang relevan. Keadilan restoratif menawarkan alternatif bagi sistem hukum konvensional dengan memprioritaskan rekonsiliasi antara pelaku tindak pidana korupsi, korban, dan masyarakat, sambil tetap mempertimbangkan kepentingan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat ahli hukum terkait penerapan keadilan restoratif dalam konteks kasus korupsi di Indonesia. Hasil penelitian ini mengungkap pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam menangani kasus korupsi untuk mencapai rekonsiliasi, mengganti kerugian negara, dan memperkuat integritas serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang relevansi dan tantangan dalam menerapkan keadilan restoratif pada kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, serta menyoroti perlunya dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan untuk mencapai keadilan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam penegakan hukum.
Peran Korban dalam Penyelenggaran Sistem Peradilan Pidana Saat Ini di Indonesia Faturohman Faturohman; Mohamad Ali Vira; Salsabilah Rahma Alia
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 6 (2023): Vol 2 No 6 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11024

Abstract

Penelitian ini membahas peran korban dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana saat ini di Indonesia, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peran korban dalam proses peradilan pidana telah menjadi fokus penting dalam reformasi hukum Indonesia, terutama dalam memberikan keadilan yang lebih holistik dan memperhatikan hak-hak korban. Dalam konteks KUHAP, penelitian ini mengkaji perlindungan dan keterlibatan korban dalam proses peradilan pidana, termasuk hak korban untuk memberikan keterangan, mendapatkan informasi tentang perkembangan perkara, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi. Analisis terhadap implementasi ketentuan KUHAP yang berkaitan dengan peran korban juga dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas sistem peradilan pidana dalam memenuhi kebutuhan dan keadilan bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta putusan-putusan pengadilan terkait kasus-kasus yang melibatkan korban. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan perlindungan terhadap korban di masa depan.
Membangun Sistem Hukum Pancasila Yang Merdeka Dari Korupsi Dan Menjunjung Hak Asasi Manusia (Ham) Faturohman Faturohman; Alvya Anggreini; Revina Tri Deasti
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v2i3.873

Abstract

Developing a legal system based on Pancasila that is free from corruption and upholds human rights (HAM) is an important challenge in strengthening the foundations of democracy and justice in Indonesia. A legal system based on Pancasila values ​​must be able to provide fair and equitable protection for all citizens in the country, while maintaining independence from corrupt practices that damage and affect the integrity of legal institutions. On the other hand, upholding Human Rights (HAM) must also be a top priority in efforts to ensure justice and dignity for every individual. In achieving these goals, concrete steps need to be taken. Firstly, in-depth legal reform is needed to align legal regulations with Pancasila values, strengthen the independence of law enforcement institutions, and increase transparency and accountability in the justice system. Second, eradicating corruption must be the main focus, by implementing very strong anti-corruption policies, strengthening law enforcement institutions, and encouraging active community participation in monitoring and preventing corruption. In addition, the government's efforts to protect Human Rights (HAM) must be increased through strict law enforcement against human rights violations, strengthening institutions for the protection of Human Rights (HAM), and increasing public awareness about human rights. This is important to ensure that every individual has equal access to justice and legal protection, without discrimination or oppression.
SOSIALISASI BAHAYA JUDI ONLINE DAN NARKOBA: LANGKAH AWAL MENUJU KESUKSESAN EKONOMI REMAJA Kenedi Kenedi; Faturohman Faturohman; Irwan Sukmawan; Muhamad Agisna; Okvin Mulia
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2024): Vol. 5 No. 6 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i6.37289

Abstract

Program sosialisasi tentang bahaya judi online dan narkoba yang dilaksanakan di Desa Cikolelet, Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan remaja mengenai risiko yang terkait dengan kedua aktivitas berbahaya tersebut. Program ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu persiapan, pengenalan isu, pendalaman materi, workshop, serta evaluasi dan tindak lanjut. Setiap tahap dirancang dengan pendekatan interaktif dan partisipatif, yang berhasil menarik minat remaja dan meningkatkan keterlibatan mereka. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman remaja tentang dampak negatif judi online dan narkoba, serta pengembangan keterampilan praktis untuk menghindari pengaruh negatif tersebut. Evaluasi dan tindak lanjut yang dilakukan memastikan bahwa informasi dan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan secara berkelanjutan. Kesimpulannya, sosialisasi ini berhasil mencapai tujuan utamanya dan membuktikan pentingnya pendekatan komprehensif dan berkelanjutan dalam pencegahan judi online dan narkoba di kalangan remaja
Deskripsi Analisis Yuridis Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia Faturohman Faturohman; Irwanto Irwanto; Rt. Septia Ningsih
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 6 NOMOR 1, 2024
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research examines the juridical analysis of sexual violence from the legal perspective that applies in Indonesia. The crime of sexual violence in criminal law, in the criminal justice mechanism for dealing with sexual harassment behavior. Sexual harassment is the mildest but most frequent form of sexual violence. Many victims do not receive a sense of justice because so far there has been no strict regulation regarding sexual harassment in Indonesian criminal law. By using normative juridical research methods, and equipped with an in-depth approach to criminal law policy. The results obtained from writing this article are that the regulation of criminal law regarding sexual harassment is included as a crime of decency in general. In enforcing criminal law against sexual harassment in the criminal justice system process in Indonesia, the police, prosecutors and judges are involved, so its implementation still faces technical, juridical problems, especially the problem of evidence, in addition, the underlying thinking of law enforcement officials is still dogmatic normative juridical. Sexual harassment is carried out using Articles 281 to 294 of the Criminal Code, where the definition of acts that violate decency and obscene acts is returned to the feelings of decency of the local community and places the element of the victim's dislike as the most important element for the law to be enforced in Indonesia. Penelitian ini mengkaji mengenai analisis yuridis kekerasan seksual dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia. Tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum pidana, dalam mekanisme peradilan pidana untuk menangani perilaku pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan bentuk kekerasan seksual yang paling ringan tetapi paling sering terjadi. Banyak korban yang tidak mendapatkan rasa keadilan karena sejauh ini belum ada pengaturan yang tegas tentang pelecehan seksual dalam hukum pidana Indonesia. Dengan menggunakan metoda penelitian yang bersifat yuridis normatif, serta dilengkapi dengan pendalaman pendekatan kebijakan hukum pidana. Diperoleh hasil dari penulisan artikel ini, bahwa pengaturan hukum pidana mengenai pelecehan seksual dimasukkan sebagai tindak pidana kesusilaan secara umum. Dalam penegakan hukum pidana terhadap pelecehan seksual dalam proses sistem peradilan pidana di Indonesia melibatkan kepolisian, kejaksaan dan hakim, sehingga pelaksanaannya masih menghadapi problema teknis secara yuridis terutama masalah pembuktian, di samping itu yang melandasi pemikiran para aparat penegak hukum masih yuridis normatif dogmatik. Pelecehan seksual dilakukan dengan menggunakan Pasal 281 hingga 294 KUHP yang mana definisi perbuatan melanggar kesusilaan dan perbuatan cabul dikembalikan kepada perasaan kesusilaan masyarakat setempat dan menempatkan unsur ketidaksukaan korban sebagai unsur terpenting untuk dapat ditegakkannya hukum di Indonesia.
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyuluhan PHBS, Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Pencegahan Demam Berdarah Dengue: Pengabdian Faturohman; Cahya Esa Lailatul Hikmah; Ratu Asofi Fani Mukholifah
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 5 Nomor 1 (Juli 2026 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v5i1.7827

Abstract

Analisis masalah yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Mahasiswa (KKM) 87 di Desa Bojongcae menghasilkan 2 isu utama yaitu terkait komponen Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS): Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan potensi berkembangnya penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Isu yang sudah dirangkum didapatkan dari hasil observasi secara langsung di lapangan dan inkulturasi dengan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai penerapan PHBS, pengolahan sampah rumah tangga, serta tindakan pencegahan DBD. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi pengisian pre-test, penyampaian materi melalui media pamflet dan ceramah (pemaparan materi), sesi tanya jawab, pengisian post-test, penggunaan bubuk abate dan ikan pemakan jentik sebagai aksi nyata pencegahan perkembangbiakan nyamuk penyebab DBD. Materi yang disampaikan mencakup pengertian dan penerapan PHBS, pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan prinsip 3R, serta pencegahan DBD melalui Gerakan 3M Plus. Kegiatan diikuti oleh 12 peserta. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata peserta dari 86,67 pada pre-test menjadi 91,67 pada post-test. Selain itu, peserta menunjukkan antusiasme yang baik selama kegiatan berlangsung. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan dan aksi pemberdayaan yang dilakukan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai PHBS, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pencegahan DBD.
Sosialisasi Hukum Warga Kecamatan Cibadak: Edukasi Pencegahan Judi Online, dan Pinjaman Online Ilegal: Pengabdian Faturohman; Ainurul Rihadatul Ais; Muhammad Bimo Daffa; Aditia Putri
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 5 Nomor 1 (Juli 2026 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v5i1.7910

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko munculnya berbagai bentuk kejahatan digital, seperti judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) ilegal. Rendahnya literasi hukum, literasi digital, dan literasi keuangan menyebabkan sebagian masyarakat belum mampu mengenali risiko maupun modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan digital. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya judi online, risiko pinjaman online ilegal, pentingnya perlindungan data pribadi, serta penggunaan teknologi digital secara bijaksana. Kegiatan dilaksanakan oleh KKM UNIBA Kelompok 87 Universitas Bina Bangsa di Desa Bojongcae, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak melalui metode sosialisasi hukum yang meliputi penyampaian materi, edukasi hukum, diskusi, tanya jawab, dan evaluasi partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dampak judi online, ciri-ciri pinjaman online ilegal, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dan keluarga. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat sehingga mampu memanfaatkan teknologi secara aman, bertanggung jawab, serta mendukung upaya pencegahan kejahatan digital di lingkungan masyarakat.
Co-Authors Aditia Putri Afi Nurul Febriyanti Ainurul Rihadatul Ais Alvya Anggreini Andri Subandrio April Laksana Asnawi Asnawi Badrudin Badrudin Cahya Esa Lailatul Hikmah Charles Frisheldy Nainggolan Deri Ardiari Kusumah Irwan Sukmawan Irwanto Irwanto Jaka Surya Jihan Hidayah Kenedi, Kenedi Khujaemi Saputra Laila Kurniawati Mohamad Ali Vira Muhamad Agisna Muhammad Bimo Daffa Okvin Mulia Rahmad Hidayat Ratu Asofi Fani Mukholifah Revina Tri Deasti Rt. Septia Ningsih Salsabilah Rahma Alia Silvia amanah Siti Milani Suwahono wahono Zakia AriKinanti