Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal Gema Keadilan Journal of Maritime Studies and National Integration Law, Development and Justice Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Journal of Law, Society, and Islamic Civilization
Muhyidin Muhyidin
Faculty Of Law, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275
Religion Earth & Planetary Sciences Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Law, Development and Justice Review

 1 
Pasar Modal Syariah dalam Tinjauan Al Maqoshid Syariah Muhyidin Muhyidin
Law, Development and Justice Review Vol 2, No 2 (2019): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v2i2.6407

Abstract

Lembaga pasar modal secara umum, mempunyai permasalahan hukum, terutama unsur gharar (spekulatif), untuk mengatasinya maka lembaga pasar modal syariah didirikan. Artikel ini bertujuan menilai operasional pasar modal syariah, apakah secara pasti dapatmenghilangkan unsur gharar dalam praktek di lapangan, serta bagaimana mekanisme yang dilakukan untuk maksud tersebut. Artikel ini merupakan kajian yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan historis dan filosofis, dianalisis menggunakan teori maqashid syariah. Berdasarkan kajian yang dilakukan, disimpulkan bahwa pendirian pasar modal syariah telah menunjukkan upaya signifikan dalam menghilangkan unsur gharar dalam operasionalnya. Adanya mekanisme bahwa semua sekuritas yang memasuki aliran pasar modal syariah melalui seleksi ketat Syariah Islam JII (Jakarta Islamic Index) sekarang menjadi Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) juga membantu untuk operasional dalam pasar modal syariah. Lembaga ini merupakan prasyarat, sekuritas Islam dengan bisnis utama yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Persepsi Hakim Tentang Positivisasi Lembaga Rechtverwerking Muhyidin Muhyidin
Law, Development and Justice Review Vol 1, No 1 (2018): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v1i1.3573

Abstract

Ketika hukum tidak tertulis, moralitas serta etika dipositivikasi dalam bentuk undang-undang, maka akan terjadi pergeseran makna esensial dari hukum tidak tertulis, moralitas ataupun etika tersebut, sebab dengan dipositivisasi nilai moralitas, etika serta hukum tidak tertulis tersebut tidak lagi mengabdikan dirinya kepada nilai, kesadaran dan kepentingan bersama, tetapi mengabdi kepada mereka yang memiliki “kekuasaan" yang lebih kuat. Demikian misalnya lembaga rechtverwerking positivisasi lembaga ini semula dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan sistem negatif dalam sistem pendaftaran tanah, namun kemudian dalam perspektif “Critical Legal Study” serta persepsi hakim yang serba positivistik menjadikan lembaga adat tersebut justru mengebiri hak masyarakat adat atas penguasaan tanah adat mereka 
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Peredaran Makanan Kadaluarsa Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Putri Wandira; Herni Widanarti; Muhyidin Muhyidin
Law, Development and Justice Review Vol 6, No 1 (2023): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v6i1.18747

Abstract

Food or food products, which are daily human needs, can actually plunge consumers into losses. Not a few irresponsible and negligent business actors sell and distribute expired food products. The circulation of dangerous expired food raises questions about how legal protection is for consumers and what is the responsibility of business actors for losses received. The government as a supervisory body also underlies this question with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The purpose of this study is to determine legal protection for consumers regarding the distribution of expired food in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to determine the responsibility of business actors for losses suffered by consumers. This study uses an empirical juridical approach. In this study, the respondents who were used as research data sources were the Palembang Food and Drug Administration (BPOM). The data collected is through primary data in the form of interviews and secondary data through writing, books, internet and laws. The analytical method used in this study was analyzed using qualitative methods, namely data consisting of a series of words. The results of the study show that the form of legal protection for consumers and the responsibility of business actors who harm consumers have been realized with the existence of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and other related laws and with the assistance of the Center for Drug and Food Control (BPOM). as an institution that oversees the circulation of expired food.
Perbandingan Mekanisme Hukum Pengangkatan Anak Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Semarang islamiyati islamiyati; Ghina Aslam; Muhyidin Muhyidin; Achmad Arief Budiman
Law, Development and Justice Review Vol 5, No 2 (2022): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v5i2.17175

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Peradilan Agama, menjelaskan bahwa perkara pengangkatan anakmenjadi kewenangan Pengadilan Agama. Namun, realita menunjukkan bahwa terdapat masyarakat yang beragama Islam mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri. Hal demikian menimbulkan akibat hukum yang berbeda dalam pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang. Penelitian ini akan menganalisis tentang perbandingan hukum mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Semarang. Manfaatnya dapat membantu pemerintah dalam penegakan hukum pengangkatan anak di Indonesia.Penelitian termasuk fileld research dan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, membutuhkan data primer dan sekuder, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwapersamaan mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri terdapat pada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat ketika bermaksud mengangkat anak dan tujuan pengangkatan anak. Perbedaannya terdapat pada dasar hukum yang dijadikan pedoman, status dan kedudukan, serta akibat hukum yang timbul pada pengangkatan anak
Co-Authors Achmad Arief Budiman Achmad Zulfa Andikatama Agung Basuki Prasetyo Agus Sarono Aisyah Ayu Musyafah Cahya Samekta Jati Ganis Akbar S Ghina Aslam Herni Widanarti Islamiyati Islamiyati Islamiyati islamiyati Listiawati Listiawati Mira Novana Ardani Putri Wandira Retno Saraswati Ro'fah Setyowati Sukirno Sukirno Ulumil El Qudsie