Muhyidin Muhyidin
Faculty Of Law, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Optimalisasi Kinerja Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah Di Indonesia Aisyah Ayu Musyafah; Islamiyati Islamiyati; Muhyidin Muhyidin; Achmad Zulfa Andikatama
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v5i1.1545-171

Abstract

PPAIW mempunyai tugas pokok dalam penyediaan administrasi wakaf dan melayani keperluan calon wakif yang akan mewakafkan sebagian bendanya sesuai dengan ketentuan perudang-undangan. Namun, peran PPAIW dalam memberikan pelayanan wakaf tanah di masyarakat belum optimal yaitu masih lambannya melayani syarat administrasi wakaf tanah terbatasnya kualitas sumber daya manusia (SDM) PPAIW yang ahli dalam hukum wakaf kesadaran hukum masyarakat dalam berwakaf di PPAIW masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja PPAIW, mengidentifikasi problematika hukum, dan merumuskan optimalisasi kinerja PPAIW. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja PPAIW belum sesuai dengan indicator konsep kerja. Problematika PPAIW sebagai lembaga pelayan masyarakat yaitu sumber daya personal PPAIW, partisipasi masyarakat dan anggaran yang mendukung kinerja. Problematika hukum PPAIW yang berasal dari sumber daya personal PPAIW, yakni; kurangnya kemampuan dalam memahami asas-asas penyelesaian sengketa, dan mensosialisasikan perkembangan regulasi. Optimalisasi kinerja PPAIW yakni meningkatkan sumber daya PPAIW dan bekerjasama dengan instansi yang berkaitan.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Peredaran Makanan Kadaluarsa Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Putri Wandira; Herni Widanarti; Muhyidin Muhyidin
Law, Development and Justice Review Vol 6, No 1 (2023): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v6i1.18747

Abstract

Food or food products, which are daily human needs, can actually plunge consumers into losses. Not a few irresponsible and negligent business actors sell and distribute expired food products. The circulation of dangerous expired food raises questions about how legal protection is for consumers and what is the responsibility of business actors for losses received. The government as a supervisory body also underlies this question with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The purpose of this study is to determine legal protection for consumers regarding the distribution of expired food in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to determine the responsibility of business actors for losses suffered by consumers. This study uses an empirical juridical approach. In this study, the respondents who were used as research data sources were the Palembang Food and Drug Administration (BPOM). The data collected is through primary data in the form of interviews and secondary data through writing, books, internet and laws. The analytical method used in this study was analyzed using qualitative methods, namely data consisting of a series of words. The results of the study show that the form of legal protection for consumers and the responsibility of business actors who harm consumers have been realized with the existence of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and other related laws and with the assistance of the Center for Drug and Food Control (BPOM). as an institution that oversees the circulation of expired food.
Perbandingan Mekanisme Hukum Pengangkatan Anak Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Semarang islamiyati islamiyati; Ghina Aslam; Muhyidin Muhyidin; Achmad Arief Budiman
Law, Development and Justice Review Vol 5, No 2 (2022): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v5i2.17175

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Peradilan Agama, menjelaskan bahwa perkara pengangkatan anakmenjadi kewenangan Pengadilan Agama. Namun, realita menunjukkan bahwa terdapat masyarakat yang beragama Islam mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri. Hal demikian menimbulkan akibat hukum yang berbeda dalam pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang. Penelitian ini akan menganalisis tentang perbandingan hukum mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Semarang. Manfaatnya dapat membantu pemerintah dalam penegakan hukum pengangkatan anak di Indonesia.Penelitian termasuk fileld research dan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, membutuhkan data primer dan sekuder, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwapersamaan mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri terdapat pada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat ketika bermaksud mengangkat anak dan tujuan pengangkatan anak. Perbedaannya terdapat pada dasar hukum yang dijadikan pedoman, status dan kedudukan, serta akibat hukum yang timbul pada pengangkatan anak