Claim Missing Document
Check
Articles

IKLIM KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM MENCIPTAKAN MANAJEMEN REPUTASI DI PT PLN AREA SURAKARTA Nurati, Dian Esti
Transformasi Vol 15 No 25 (2013): Transformasi
Publisher : Transformasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

-
STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS PT. PLN (PERSERO) AREA SURAKARTA DALAM MENCIPTAKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) MELALUI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Nurati, Dian Esti
Transformasi Vol 1 No 31 (2016): Transformasi
Publisher : Transformasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

-
MUATAN NILAI-NILAI SOSIAL DALAM INDUSTRI TELEVISI PUBLIK SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEBUDAYAAN MASYARAKAT Dian Esti Nurati
Joglo Vol. 21 No. 1 (2009): Joglo
Publisher : Joglo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

-
PROFESIONALISME LEMBAGA PERS DALAM MEMPERTAHANKAN NILAI BERITA, MENCERDASKAN BANGSA, SERTA MEMPERTAHANKAN CITRA BANGSA Dian Esti Nurati
Joglo Vol. 18 No. 1 (2006): Joglo
Publisher : Joglo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

-
SISTEM PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN DI KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA PADA LINGKUP KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Jemmy Novian Tirayudi; Dian Esti Nurati; Maya Sekar Wangi
JI@P Vol 9 No 2 (2020): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jp.v9i2.3784

Abstract

The objective of research is to study and to analyze the evidence and lootmanagement system in North Jakarta District Attorney in Republic of Indonesia’sAttorney Scope. Organization development at North Jakarta District Attorneylevel in Republic of Indonesia’s Attorney Scope has not been supported by thepresence of stipulation in the form of Standard Operating Procedure inimplementing the duty and function of evidence and loot management system, sothat the implementation of such duty and function has not run optimally eitherstructurally or hierarchically leading to vulnerability to internal conflictoccurring in the organization recalling the evidence and loot management sectionin North Jakarta District Attorney refers to an internal consensus of organizationonly in implementing its duty and function.The result of research showed that, viewed from organizational managementfunction, the evidence and loot management system in North Jakarta DistrictAttorney in Republic of Indonesia’s Attorney Scope, involving planning,organization, activation, and coordination, indicates the presence of planning instructural development not supported with operational stipulation in the form ofstandard operating procedure. Then, its structural organization has notfunctioned optimally in its hierarchy in the implementation of authority andresponsibility, while in the term of activation, it can be seen the leadership thatuse its discretion in looking for the solution to the implementation of duty andfunction in evidence and loot management section and the coordination in thestructure in North Jakarta District Attorney has not set forth the equality principlein structure, because the role of structure has not been seen clearly, but there iscoordination at bottom level, so that the form of responsibility in hierarchy levelis still vulnerable to the internal conflict by blaming each other.
IMPLEMENTASI PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN OLEH DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN PONOROGO Andri Niswandri Prasojo; Dian Esti Nurati; Adi Purwanto
JI@P Vol 9 No 2 (2020): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jp.v9i2.3785

Abstract

This study aims to describe and analyze how the implementation of structuringand guiding shopping centers and convenience stores by Trade Cooperatives andMicro Enterprises office of Ponorogo Regency along with what are the supportingfactors and obstacles to its implementation. This type of research is qualitativeresearch using the theory of George C. Edward III as a basis for thinking inassessing the implementation of policies that are influenced by 4 main variablesnamely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Themethod of data collection is done by observation, interviews, and documentation.The results showed that the implementation has not been running optimally.Communication is good enough. Resources are not optimal, the number of staffand supporting facilities for implementation are still inadequate. Disposition, theselection of personnel is appropriate, but there is no incentive. BureaucraticStructure is not optimal yet the absence of Regional Regulations or RegentsRegulations affecting Standard Operating Procedures (SOPs) and fragmentationbetween work units involved in the implementation process.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NO. 14 TAHUN 2019 DALAM MENINGKATKAN KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN DI INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA Heruwibawa Heruwibawa; Dian Esti Nurati; Joko Pramono
JI@P Vol 10 No 1 (2021): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jp.v10i1.5112

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 14 Tahun 2019 dalam meningkatkan kinerja tenaga kependidikan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisa data menggunakan analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam pemberian tunjangan kinerja pegawai di ISI Surakarta sudah berjalan dengan baik, dimana sudah memiliki transformasi informasi yang jelas melalui sosialisasi kepada pelaksana dan tenaga kependidikan. Sumber daya manusia memiliki kualitas yang baik serta terpenuhinya dukungan sarana dan prasarana. Disposisi pihak-pihak dalam implementasi kebijakan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik, yang menerima tugas dan tanggung jawab serta komitmen yang tinggi, jujur dan bertanggung jawab. Struktur birokrasi implementasi kebijakan sudah melakukan pembagian pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya, terjalin koordinasi antar pelaksana dengan baik hanya saja belum ada SOP dalam implementasi Permenristekdikti No. 14 Tahun 2019.
PENERAPAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM MENCIPTAKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA PT. PLN (PERSERO) AREA SURAKARTA Dian Esti Nurati
RESEARCH FAIR UNISRI Vol. 3 No. 1 (2019): RESEARCH FAIR UNISRI
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.743 KB) | DOI: 10.33061/rsfu.v3i1.2583

Abstract

Substansi keberadaan CSR dalam suatu perusahaan adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri di sebuah kawasan, dengan jalan membangun kerjasama antar stakeholders yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. Atau dalam pengertian kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya, baik lokal,nasional, maupun global, karenanya pengembangan CSR perlu mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan (sustainability development). Penelitianini bertujuan untuk mengetahui Program CSR PT PLN Area Surakarta dalammembangun Good Corporate Governance serta pelaksanaan program CorporateSosial Responsibility yang dikelola oleh Tim CSR PT PLN Area Surakarta sesuaidengan kebutuhan masyarakat sebagai target sasaran. Konsep dan pengertianGood Corporate Governance yang dipergunakan sebagai alat analisis adalahmengacu pada definisi Cadbury Commite dan Pedoman GCG yang disusun olehKomite Nasional Kebijakan Corporate Governanace. Dalam penelitian ini,penulis berusaha mengetahui lebih mendalam mengenai Program Kemitraan,yaitu Community Relation , Community Services , Community Empowering dan Pelestarianalam sebagai fungsi CSR yang dilaksanakan oleh PT PLN Area Surakarta. Metode yangdipergunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian kualitatif yangmemaparkan secara lebih rinci mengenai kondisi yang terjadi, denganmempergunakan analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa Tim CSR merupakan pelaksana CSR, mulai darimenganalisa proposal permohonan yang masuk, melakukan survei, membuatperjanjian kontrak, menyerahkan bantuan, dan kemudian memberikanpendampingan atau pembinaan terkait dengan penerima CSR. Dalam hal ini TimCSR berperan sebagai Fasilitator, yaitu sebagai penghubung atau mediator antarapublik penerima CSR dan perusahaan sebagai pelaksana. Dengan terlaksananyaProgram CSR tersebut sangat berpengaruh pada aspek sosial, karena adanyakepedulian, yang diharapkan adanya kesinambungan program, yang akibatnyatimbul kepercayaan masyarakat. Bagi PT PLN area Surakarta, denganmenjalankan GCG telah merasakan besarnya manfaat yang bisa di ambil setelahmenjalankan konsep tersebut secara konsisten, selain kinerja yang juga terusmembaik.Kata Kunci: CSR (Corporate Social Responsibility), GCG (Good CorporateGovernance), Masyarakat Binaan.
PENERAPAN PRINSIP PARTISIPASI DAN TRANSPARANSI DALAM PENATAAN DAN PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR KLEWER SURAKARTA Dian Esti Nurati
RESEARCH FAIR UNISRI Vol. 2 No. 1 (2018): RESEARCH FAIR UNISRI
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.584 KB) | DOI: 10.33061/rsfu.v2i1.2631

Abstract

Kondisi terbaru tentang penataan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Surakarta,bahwa jumlah yang belum tertata cukup signifikan. Data yang ada di Dinas Perdagangandari total 5.817 PKL yang terdata , masih menyisakan beberapa pedagang yang belumdituntaskan penataannya oleh Pemerintah Kota Surakarta. Untuk penataan memang tidakbisa dilakukan secara bersama-sama. Penataan tersebut hanya bisa dilakukan secarabertahap sesuai dengan kondisi anggaran yang ada di Pemerintah Kota Surakarta. Selainitu penataan tersebut juga harus memperhatikan zona yang ditempati oleh para PKL.Perkembangan jumlah PKL yang selalu bertambah terus jika penataan dilakukan secarabersama-sama, justru akan menjadikan masalah di kemudian hari. Pemerintah KotaSurakarta menjalankan cukup serius untuk menata para PKL. Pemkot Surakarta pada awaltahun 2017 telah menyelesaikan pembangunan kembali Pasar Klewer yang terbakar akhirtahun 2014 lalu. Dinas Perdagangan Surakarta melakukan penataan dan pengelolaanPedagang Kaki Lima di Pasar Klewer dengan prinsip partisipasi dan transparansi. Prinsippartisipasi menurut Verhagen (Mardikanto dan Soebianto, 2015:81), bahwa partisipasimerupakan bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagiankewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Prinsip Partisipasi dan transparansimendukung terciptanya Good Government dimana aplikasi dari konsep ini seringkalitergantung pada kerjasama pemerintah dan masyarakat yang terorganisir diantaranyaPaguyuban (Riswanda Imawan, 2002: 32). Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tercermindalam penataan disesuaikan dengan kondisi pedagang saat pasar belum terbakar. Prosesvalidasi data pedagang Pasar Klewer telah diselesaikan oleh Pemkot, ada sebanyak 2.211diantaranya adalah Pedagang kaki Lima. Pedagang yang akan ditata, dan mulai melakukanproses penempatan, dimulai dari pendataan, pemetaan persoalan, penyusunan jadwal, sertasyarat-syarat telah dikomunikasikan dengan seluruh pedagang, baik melalui PaguyubanPedagang Pelataran Pasar Klewer (P4K), Himpunan Pedagang Pasar Klewer (HPPK),Komunitas Pedagang Pasar Klewer (KPPK), pedagang renteng, hingga PKL disekitarpasar. Syarat yang ditetapkan untuk dapat mendapatkan tempat di pasar permanen, yaitumenunjukkan Surat Hak Penempatan (SHP), memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP), dan bersedia membayar retribusi secara elektronik (e-retribusi). Pemerintah KotaSurakarta melaksanakan penataan pedagang dan PKL di pasar Klewer Surakarta denganjajaran stakeholders lainnya, sesuai dengan tujuan-tujuan maupun program- program yangtelah dituangkan kedalam kebijakan penataan pedagang di kota Surakarta. Denganmengacu pada penerapan prinsip Partisipasi dan Transparansi, maka terwujudnya GoodGovernance Pemkot Surakarta diharapkan mampu berhasil lebih baik dan profesionaldalam pengelolaan selanjutnya.Kata Kunci: Penataan PKL, Partisipasi, Transparansi, Good Governance.
MEMBERIKAN PEMAHAMAN TENTANG KETERTIBAN LINGKUNGAN PADA PKL SUNDAY MARKET MANAHAN SURAKARTA Dian Esti Nurati
Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 1 (2018): ADIWIDYA
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/awpm.v2i1.2089

Abstract

The arrangement and management of Street Sellers (thereafter called PKL) in Surakarta City referring to Surakarta City Local Government’s Regulation Number 3 of 2008 about the Arrangement and Management of Street Sellers in Surakarta City is conducted, among others, by arranging and managing Street Sellers in Sunday Market Manahan Surakarta conducting activity every Sunday morning. Surakarta City government has devised to close street sellers of Sunday Market Manahan Surakarta in 2016. Solo Mayor, F.X. Hadi Rudyatmo devised to sterilize Manahan Stadion area from Sunday Market sellers’ activity. Pasar Tumpah (spilled market) generated in Sunday Market Manahan location will be relocated to other location. The policy is still processed currently by Surakarta City Government. City government wants to recover the original function of Manahan Stadium for sport activity purpose. So far, the existence of sellers utilizing road or sidewalk in Manahan Stadium area disrupts the people’s to do exercise. In addition, the pile of rubbish resulting from Sunday Market activity is so high. The cleaning service officers of Cleanliness and Gardening Service (DKP) working are often overloaded when cleaning the rubbish pile resulting from Sunday Market. This one-day trading activity takes three days to clean its rubbish. Through Youth and Sport Service (Dispora), in this case Surakarta City’s Local Technical Service Unit of Sport Infrastructure, Solo City Government released Joint Decree approved by Dispora, Trade Service of Surakarta City and Street Seller Association of Sunday Market Area. In the presence of Community Service activity, several benefits can be achieved: Successfully giving understanding to the street sellers of Sunday Market about Environment Orderliness in trading location, in Manahan Stadium area of Surakarta; successfully encouraging the street sellers to encourage the City Government’s program to recover the original function of Manahan Stadium for sport activity purpose for Solo City people, so that they no longer use road and sidewalk in Manahan Stadium area; successfully giving an understanding on the importance of maintaining the cleanliness of Sunday Market area, by obliging the sellers to clean rubbish after their activity has been completed; and successfully giving understanding on the importance of maintaining plant as the park (garden) in Sunday Market area. Keywords: Management and Arrangement, Understanding on Environment Orderliness, Street Sellers of Sunday Market