Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Indonesian Journal of Innovation Studies Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam
Moh. Lutfi Nurcahyono
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Religion Computer Science & IT Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Problem Pelaksanaan Kompetensi Pengadilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah Najib, Lutfi Ainun; Sa’adah, Sri Lumatus; Nurcahyono, Moh. Lutfi
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 3 : Al Qalam (Mei 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v18i3.3487

Abstract

Secara umum berjalannya Perma Nomor 14/2016 bisa dikatakn berjalan dengan baik selama ini, akan tetapi dalam tataran praksis masih ditemukannya keberadaan dualisme kewenangan, yang mana ditemukannya sengketa ekonomi syariah tentang permohonan penundaan kewajiban pembayarat utang atau PKPU serta kepailitan dengan akad syariah masih diproses oleh Pengadilan Niaga. Suatu kajian yang mana jenis penelitiannya normatif, yakni berfokus kepada beberapa bahan pustaka yang berkaitan dengan ekonomi syariah serta regulasinya. Sehingga fokus dalam kajian ini yakni pertama: Bagaimana Kompetensi Hakim PA terhadap penyelesaian perkara di Bidang Ekonomi Syariah?. Kedua, Bagaimana Upaya PA untuk menyelesaikan masalah di  Bidang Ekonomi Syariah. Hasil dari penelitian ini yakni pertama Ketika disahkannya UU Nomor 3 th 2006 tentang peradilan agama yang mengalami tambahan wewenang absolut yang berupa tanggung jawab penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dalam hal ini PA sebagai wilayah kekuasaan di tingkat pertama membutuhkan seorang hakim yang memang kredibelitasnya diakui. Maksudnya adalah karena hakim dianggap seorang yang telah mengetahui segala persoalan yang ada di ekonomi syariah yang merupakan tanggung jawab hakim juga, maka dengan asas adagium ius curia novit peradilan harus siap ketika ada sebuah perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tersebut. Kedua, Dalam peradilan agama yang mengadili sebuah perkara ekonomi syariah maka akan mengupas hukum sesuai dengan apa yang terjadi / disengketakan ditinjau dari sumber hukumnya yaitu, pertama akad (isi perjanjian) apakah sesuai/tidak dengan Al- Quran khususnya prinsip-prinsip syariah, kedua, Undang-undang, ketiga Yurisprudensi, empat, Fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu produk ijma’ para ulama, dan kelima, yang merupakan doktrin pengetahuan terkait hukum islamnya. Tetapi dalam decade terakhir ini, sumber hukum yang yang dipakai oleh PA dalam mengadili perkara ekonomi syariah dengan memakai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disingkat menjadi KHES.
Strategi Baru Tentang Penjaminan Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian pada Layanan Yaumuna di Pengadilan Agama Jember Laela, Samina; Ishaq, Ishaq; Nurcahyono, Moh. Lutfi
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No 4 : Al Qalam (Juli 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v17i4.2388

Abstract

Meskipun pada dasarnya Mahkamah Agung tidak pernah tinggal diam untuk membuat kebijakan yang terbaik demi terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, namun masih banyak ditemukan putusan pengadilan yang tidak memuat akibat perceraian (hak-hak perempuan dan anak). Oleh karena itu, Pengadilan Agama Jember membentuk Layanan Inovasi Yaumuna sebagai langkah maju untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Bahkan, Yaumuna menjadi layanan inovasi terbaik dalam acara Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Award Tahun 2021. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang berlokasi di Pengadilan Agama Jember. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat strategi baru yang digunakan Yaumuna serta implikasinya dalam menjamin hak perempuan dan anak pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember.
Upaya Hakim dalam Menerapkan Cita Keadilan pada Kasus Kedudukan Anak Perempuan sebagai Penghalang Kewarisan Saudara di Peradilan Agama Noor, Mukhlisin; Ishaq, Ishaq; Nurcahyono, Moh. Lutfi; Abbas, Rafid
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 1 : Al Qalam (Januari 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v18i1.3131

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kekaburan norma dalam KHI pada Pasal 181 dan Pasal 182 tentang kedudukan anak perempuan sebagai penghalang kewarisan saudara almarhum. Kekaburan norma ini telah menuntut para hakim Peradilan Agama untuk melakukan upaya agar penerapan cita keadilan dalam putusannya menjadi lebih maksimal. Masalah ini menarik karena putusan dan upaya yang dilakukan para Hakim kontradiktif dan berdampak pada penerapan cita keadilan perkara waris. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (library research) dengan pendekatan normatif-filosofis. Penelitian ini menyimpulkan 1) bahwa upaya hakim Peradilan Agama dalam menerapkan cita keadilan pada kasus kedudukan anak perempuan sebagai penghalang kewarisan saudara almarhum dilakukan dengan dua hal. Pertama dengan menafsirkan kekaburan makna anak pada Pasal 181 dan Pasal 182 melalui metode dan pendekatan yang berbeda. Kedua, mengaitkan pada living waris yang hidup dan berkembang pada masyarakat Muslim Indonesia. Ketiga, mengkorelasikan substansi makna anak melalui penelusuran asbabun nuzul. 2.) Penggunaan metode dan pendekatan yang variatif ini telah berimplikasi pada kualitas penerapan cita keadilan di setiap putusan hakim di Pengadilan Agama. Adapun putusan yang dianggap lebih mengakomodir cita keadilan adalah keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan anak perempuan bisa menghijab kewarisan saudara almarhum. Hal demikian karena keputusan MA dianggap lebih sesuai fakta, sistem, dan tradisi kewarisan bilateral yang hidup pada masyarakat Muslim Indonesia.
Pandangan terhadap Anak dalam Ajaran Islam Nurcahyono, Moh. Lutfi
Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam Vol 1 No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/taalum.2013.1.2.145-158

Abstract

Children in a family like banana trees, which bear fruit only once. Through its fruit, banana tree not only can grow up with dignity but also can be affected by disease; withered, thin, and then die with no edible fruit. So are children in a family, they could make their family proud, or they could fall into the darkness and obscurity. Based on this disturbing phenomenon, Islam encourages family as much and as early as possible to direct the development of children so as to grow up with dignity in the world and the hereafter.
The Legality of Digitalization of Marriage Dispensation in Religious Courts: A Legal Perspective: Legalitas Digitalisasi Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Yuliana, Atik; Ishaq; Nurcahyono, Moh. Lutfi
Indonesian Journal of Innovation Studies Vol. 25 No. 1 (2024): January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijins.v25i.1053

Abstract

The implementation of the Marriage Law in Indonesia has led to a notable surge in Marriage Dispensation requests, particularly observed at the Bondowoso Religious Court. This study aims to investigate the efficacy of the Marriage Dispensation Integration System (SIDIKA) application at the Bondowoso Religious Court through empirical juridical research methods. Analyzing data from 2019 to 2022, a significant reduction in Marriage Dispensation requests post-SIDIKA implementation is evident, with cases dropping from 299 in 2019 to 718 in 2022. This suggests a successful utilization of SIDIKA in streamlining dispensation processes. The implications underscore the potential for digitalization to enhance efficiency and accessibility in legal procedures concerning marriage dispensation, offering insights for broader adoption in similar contexts globally. Highlights: The surge in Marriage Dispensation requests post-Marriage Law enactment. Drastic reduction in Dispensation requests following SIDIKA implementation. Implications of digitalization for legal procedures and court efficiency. Keywords: SIDIKA, Religious Court, Marriage Law
Co-Authors Ishaq Ishaq Ishaq Laela, Samina Najib, Lutfi Ainun Noor, Mukhlisin Rafid Abbas Sa’adah, Sri Lumatus Yuliana, Atik