Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : ASA

MENGEMBALIKAN CITRA NEGATIVE PELAKU POLIGINI DALAM PRESPEKTIF KONSTITUSI Dody Wahono Suryo Alam
ASA Vol 1 No 1 (2019): Februari
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penekanan pada penelitian ini adalah pentingnya pengembangan sikap toleransi dalam bidang agama, bersikap, berpendapat, bertingkah laku yang tentunya diatur dalam undang – undang (Pancasila ,UUD 1945 ps 29 ayat 1 dan 2,ps 28 ,UU NO 1 th 74 ps 55-59 dan lain – lain.). Inti sari pasal – pasal di atas menyatakan ajakan kepada kita semua antara lain marilah kita budayakan sikap toleransi, misalnya saja kita hormati individu maupun kelompok yang melakukan praktek poligini (walaupun mungkin kita atau sebagian orang berprinsip monogami). Tidak perlu dan bahkan kita sebenarnya ” dilarang ” untuk menggunjing, mengkritik negatif atau bahkan menghujat, menghambat dan membunuh karakter / karier/ masa depan individu maupun kelompok. Hal ini bisa melanggar HAM dan bahkan bisa mentabukan norma yang mana dibolehkan oleh syariat agama, idiologi dan konstitusi (khususnya pasal 55 – 59 UU no 1 th 74). Kalau ini terus terjadi di negara kita maka akan terjadi permasalahan yang lebih komplek dan sangat bertentangan dengan syariat Islam dan HAM , khususnya dalam kontek meyakini agama dan kepercayaan masing – masing (UUD 45 psl 29 ayat 1 dan 2), dan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat ( UUD 45 psl 28 ) Tujuan penelitian ini adalah Tujuan khusus: Sosialisasi sikap toleransi terhadap pelaku poligini di Indonesia, Menumbuhkan daya pikir masyarakat untuk mempelajari syariat agama Islam di negara Indonesia, Menegakkan dan Melindungi Hak Azasi Manusia (HAM), khususnya kebebasan dalam berkeyakinan dan beragama, dan Menemukan model sosialisasi sikap toleransi yang tepat terhadap pelaku Poligini di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis lebrery reseach yang berkenaan dengan reaktualisasi hukum islam .teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan studi dokumen yang terkait dengan teori hukum islam . data yang telah terkumpul ditafsirkan dan dianalisi menggunakan proses reduksi data ,penyajian data dan menarik kesimpulan.Keabsahan data dicek dengan uji kredibilitas melalui perpanjangan masa analisis dan observasi ; trianggulasi berbagai sumber pustaka Kesimpulan penelitian ini adalah: Pertama: Sebagai warga negara Indonesia yang baik kita harus mentaati konstitusi / aturan yang berlaku , baik aturan agama /kepercayaan maupun aturan negara seperti UUD 1945 pasal 29 ,uu perkawinan, kitab suci Alquran surat Annisa tentang poligin di inegara Indonesia, Kedua: Poligini dibolehkan dalam syariat Islam dan konstitusi negara Indonesia oleh karena itu tidak ada satupun alasan / dasar untuk mengharamkan ,menyalahkan, mentabukan bahkan membunuh karakter ataupun membunuh karir / masa depan oknum pelaku poligini, Ketiga: Penelitian ini mengandung makna betapa pentingnya menanamkan sikap toleransi dalam sebuah bingkai perbedaan , baik perbedaan pendapat, sikap, tindakan/perbuatan dan keyakinan, khususnya dalam mengamalkan sikap yaitu “bertoleransi kepada oknum pelaku poligini “ . Keempat: pentingnya diselenggarakan sosialisasi / penyuluhan dari pemerintah maupun dari tokoh agama, ormas islam dll baik secara langsung di masyarakat maupun di berbagai media cetak, media elektronik dan media sosial tentang arti dan fungsi toleransi dalam segala bidang salah satunya yaitu bertoleransi /sikap saling menghormati / menghargai kepada orang /oknum yang melakukan poligini
BUDAYA PREWEDDING DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM Dody Wahono Suryo Alama; Taufik; Heru Nail
ASA Vol 2 No 1 (2020): Agustus
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prewedding dalam pandangan hukum islam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) yang menggunkan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti. metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Jika dilihat dari segi pose, pakaian, dan juga pendampingannya yang sesuai dengan syariat Islam maka hukumnya boleh. Namun, apabila tidak sesuai dengan syariat Islam maka hukumnya haram
PREDIKAT NEGATIF MENIKAH SEBELUM KULIAH DI PERGURUAN TINGGI DITINJAU DARI UU PERKAWINAN Wahono Suryo Alam, Dody; Taufik
ASA Vol 4 No 1 (2022): FEBRUARI
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v4i1.41

Abstract

Syarat sah nya perkawinan menurut UU Perkawinan no 1 tahun 1974 salah satunya jika laki laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 19 tahun. Tetapi setelah mematuhi UU perkawinan tersebut ternya masih ada cibiran , cemooh, fitnah dll yang pada intinya tercipta predikat yang negatif terhadap calon kedua mempelai yang akan menikah maupun setelah menikah.Hal ini merupakan fenomena nyata yang sebenarnya terjadi sudah sejak lama dan keyakinan penulis semakin bertambah tahun maka semakin menjadi / semakin keras tekanan yang dirasakan bagi para warga negara yang ingin menikah setelah lulus SMA/SMK. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk membahas dan memberikan solusi yang ideal supaya UU perkawinan tetap dijalankan warga negara dan warga negara tetap aman / nyaman atau tidak merasa di usik/ tidak merasa mendapatkan predikat yang jelek dari masyarakat itu sendiri. Ada beberapa solusi alternatif yang mana penulis akan uraikan di pembahasn ini , diantarany perlu diadakan kegiatan sosialisasi UU perkawinan dan juga diiringi dengan siraman kalbu yang dikemas dengan acara ceramah pengajian yang di agendakan rutin oleh pemerintah bersama dengan MUI,NU,Muhammadiyah dan ormas Islam lainya serta seluruh tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu harus ada branding atau penegasan yang diulang ulang bahwa menikah setelah SMK / SMU itu bukan kategori menikah pada usia dini dan bahkan bukan menikah yang belum waktunya seperti yang diisukan dimasyarakat.
REALITA PENYIMPANGAN TUNANGAN DI MASYARAKAT DITINJAU DARI PERAN ORANG TUA, KUHP DAN UU PERKAWINAN Wahono Suryo Alam, Dody
ASA Vol 4 No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v4i2.53

Abstract

According to Rahmat Hakim (2000: 47-51), fiancé can be said to be a proposal or khitbah which means a request, which according to custom is a form of statement from one party to another with the intention of entering into a marriage bond. The status of fiancées according to Islamic law is not yet legal husband and wife, therefore it is not allowed to live in the same house let alone have a relationship as husband and wife who are bound in a legal marriage according to Islam and according to state law.This study aims to discuss as well as provide solutions to the reality that occurs in the community related to the actions of the fiancées as if they are considered to have officially become a legal husband and wife, in fact they are still fiancées. In fact, not a few often live in the same house or at least often have relations like husband and wife, resulting in pregnancy before marriage.The definition of marriage according to the essence of Islamic law contained in Marriage Law No. 1 of 1974 is the inner and outer bond of a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on God Almighty. Therefore, in addition to the author wants to provide a solution to the reality of the abuse of this fiancé, the author also hopes that this paper can at least provide effective enlightenment / understanding to the community, especially for the perpetrators of the fiancé in order to distinguish between the understanding of the fiancé.
NUMBUHKAN TAAT HUKUM SEBAGAI IMPLEMENTASI HUKUM DI INDONESIA BERDASAR ATAS HUKUM Wahono Suryo Alam, Dody
ASA Vol 6 No 1 (2024): FEBRUARI
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v6i1.96

Abstract

The level of legal awareness and citizens' adherence to the law can show the progress of a country. This factor of legal awareness and legal consciousness has an important role in the development of law; in other words, the lower the legal awareness of the community, the less legal compliance; conversely, the higher the legal awareness of the community, the stronger the legal compliance. The life of society and the state as a whole is more orderly. The research method uses descriptive qualitative. Research findings, public legal awareness which in turn will create a good law enforcement atmosphere, which can provide a sense of justice, create legal certainty in society and provide benefits for community members. The way to increase legal obedience or awareness is through education, enforcement and the role of society. With education means teaching that every human being is strived to have legal awareness of how to be a good citizen, the community will know about actions that violate the rules. In addition, law enforcement and the role of the community also need to be carried out in monitoring citizens' obedience to the law so that all people strive to obey.
POLA RELASI GENDER DI KALANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA: STUDI KASUS KELUARGA PEKERJA MADURA DI MALAYSIA Bahdatul Nur Laili; Holid, Muhammad; Wahono Suryo Alam, Dody
ASA Vol 6 No 2 (2024): AGUSTUS
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v6i2.109

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas tentang relasi gender dalam konteks keluarga di mana istri memiliki peran ganda sebagai pekerja dan ibu rumah tangga. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendalami dinamika hubungan suami istri dalam kondisi tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap tiga pasangan suami istri yang bekerja di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal memainkan peran sentral dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah peran ganda istri. Pasangan suami istri menunjukkan kemampuan untuk saling mendukung dan berkolaborasi dalam menghadapi tantangan, seperti keterbatasan waktu bersama akibat jadwal kerja yang berbeda. Kesetaraan gender tercermin dalam bagaimana pasangan menghargai dan mendukung peran masing-masing, tanpa terpengaruh oleh pendapatan atau karier istri yang lebih baik. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dalam dunia kerja dan pengakuan terhadap peran ganda istri dalam keluarga adalah aspek penting dalam mencapai kesetaraan gender. Implikasi dari penelitian ini juga merangsang pemikiran tentang inklusivitas gender dalam hubungan suami istri, yang dapat berdampak pada norma sosial yang lebih inklusif dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerjasama dan dukungan dalam keluarga.Top of Form Kata Kunci : Relasi Gender, Pekerja Migran Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia   Abstract This research discusses gender relations within the context of families where wives have dual roles as both workers and homemakers. The study employs a qualitative approach using a case study method to delve into the dynamics of husband-wife relationships under these conditions. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies of three couples where both spouses work at Malaysia. The research findings indicate that interpersonal communication plays a central role in maintaining household harmony amidst the wife's dual roles. Husband-wife pairs demonstrate the ability to support and collaborate with each other in facing challenges, such as limited time together due to differing work schedules. Gender equality is reflected in how couples value and support each other's roles, irrespective of the wife's higher income or career achievements. The conclusion of this study emphasizes that empowering women in the workplace and recognizing the wife's dual role in the family are crucial aspects in achieving gender equality. The implications of this research also stimulate thinking about gender inclusivity within husband-wife relationships, which can influence more inclusive social norms and societal awareness of the importance of cooperation and support within families. Keywords: Gender Relations, International Migrant Workers, Indonesian Migrant Workers
PENDEKATAN HIBRIDA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN: (SINERGI ANTARA ADVOKASI HUKUM DAN MEDIASI) Miftahul Qodril R; Selvi Yulianti; Dody Wahono Suryo Alam
ASA Vol 7 No 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v7i2.152

Abstract

Angka perceraian yang terus meningkat di Indonesia menunjukkan adanya krisis dalam penyelesaian sengketa perkawinan yang tidak cukup ditangani melalui pendekatan litigatif semata. Artikel ini mengeksplorasi pendekatan hibrida dalam penyelesaian sengketa keluarga dengan memadukan peran advokat dan mekanisme mediasi berbasis komunitas. Dengan menelaah data empiris dan praktik peradilan agama serta komunitas lokal, studi ini menemukan bahwa integrasi peran advokat sebagai fasilitator damai dan tokoh agama sebagai mediator dapat memperkuat keadilan substantif dan mendorong rekonsiliasi yang lebih berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menekan dampak sosial dan psikologis pasca perceraian, tetapi juga memperkuat legitimasi penyelesaian sengketa melalui nilai-nilai keagamaan dan kultural. Artikel ini merekomendasikan reformasi pendekatan advokasi hukum keluarga menuju model penyelesaian yang lebih kontekstual, humanistik, dan inklusif.