Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Aktualisasi Nilai Pancasila "Persatuan Indonesia" Kepada Anak-Anak Sekolah Dasar Negeri Ciherang syelvi stephani; Arafi Nabil Aldiansyah; Amran Aulia Alfanshuri; Mohamad Ihsan Perdana Putra; Putri Amalia Firdaus; Ikhwan Ridwan Hanafi; Maulana Syahdan Alifi; Muhammad Aliyuddin Mulqi; Alyaa Rahma Kamila; Hamdan Hawary Airlangga; Dian Herdiana; Yuyun Yulianti; Naila Mumtaza Hadi
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 06 (2025): DESEMBER 2025
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nilai-nilai Pancasila mengandung pandangan hidup bangsa yang seharusnya ditanamkan sejak dini. Pengabdian ini dibuat untuk mengetahui kesadaran anak sekolah dasar pada penerapan sila persatuan. Melalui metode pembelajaran interaktif, seperti penyampaian materi, diskusi, ice breaking, dan gotong royong. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif menumbuhkan kesadaran dan sikap persatuan, menghargai perbedaan, serta kerja sama di lingkungan sekolah. Penanaman nilai Pancasila sejak dini terbukti krusial untuk membentuk karakter kebangsaan yang kuat menghadapi tantangan modern. Keterlibatan guru dan mahasiswa juga memperkuat sinergi pendidikan dan masyarakat dalam membangun generasi yang berkarakter Pancasila hidup nyata.
Kegiatan Aktualisasi Nilai Pancasila Sebagai Upaya Cinta Tanah Air dan Persatuan Sejak Dini Di SD Majalaya 02 Amelia Putri Rahayu; Hafrizan Ariyan Basuni; Nilam Cahya; Sukma Aulia Khoerunnisa; Siti Nur Pauzah; Annisa Helmalia Siti Hamidah; Taqiyya Muhammad Khofiyya; Razif Abdul Aziz; Izuzudin Hanif Al Chaidar; Ryan Haerul Makhrom; Aulia Tazkia; Miptah; Dian Herdiana
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 2 No. 1 (2026): Menulis - Januari
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v2i1.824

Abstract

Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara tentu harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada saat usia ini, anak-anak sangat mulai belajar dan memahami nilai-nilai moral dan spiritual, termasuk ke dalam sila ke 1 dan sila ke 3 yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Persatuan Indonesia” Pada saat usia ini, anak-anak sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitar dan pendidikan dalam menanamkan spiritual serta sikap sosial sejak dini. Melalui pembiasaan sederhana seperti berdoa, mengenal keberagaman dan saling menghormati, sehingga aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat terlaksana. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 dari mata kuliah Pendidikan Pancasila Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung telah melaksanakan tugas aktualisasi nilai-nilai pancasila di Sekolah SDN Majalaya 2 Jl. Talun No.9, Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Pada tanggal 12 November 2025 dengan materi yang dibawakan berupa “Penerapan Cinta Tanah Air, Toleransi, dan Persatuan Sejak dini. Dalam melaksanakan program ini, kami menggunakan metode belajar kualitatif yaitu dengan metode yang lebih fokus dan pada pengamatan langsung, dan juga kami memberikan tanya jawab sebanyak 4 pertanyaan serta memberikan hadiah sebagai apresiasi kepada anak yang aktif serta pada anak yang berhasil menjawab pertanyaan.
Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Membangun Karakter Siswa Di MTs Al Fajar Sumedang Saffanah Salsabila; Liani Juwita Sari; Mahfuzh Mujtahid Mubarok; Adinda Oktavianti; Destria Putri Farida; Muhamad Diral Ar-Rizki; Hikmal Adhitya Haryadi; Nihayatun Natasya; Muhamad Hafiz Nazardi; Dian Herdiana; Enjang Kamal
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 1 No. 12 (2025): Menulis - Desember
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v1i12.863

Abstract

Pancasila sebagai pandangan dan dasar hidup berbangsa dan bernegara tentu harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari hari. Pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam pebentukan karakter setiap individu dan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan menanamkan dan menerapkan nilai nilai dasar negara dalam kehidupan sehari hari. Penanaman nilai nilai Pancasila di kalangan siswa harus mulai dilakukan sedari dini karena pada saat usia dini siswa dapat dengan mudah untuk dibentuk dan diarahkan, sehingga aktualisasi nilai nilai Pancasila dalam kehidupan sehari hari dapat terlaksana. khususnya pada sila kedua yang menekankan “kemanusiaan yang adil dan beradab”, Nilai ini dapat membentuk generasi muda yang lebih berkualitas untuk masa mendatang. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok III mata kuliah Pendidikan Pancasila, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung telah melaksanakan tugas aktualisasi nilai nilai Pancasila di Madrasah Tsanawiyah Al Fajar yang berada di Dusun Cibalong RT 02 RW 03 Desa Cipancar, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang pada tanggal Oktober 2025 dengan materi yang dibawakan berupa pemaparan tentang menjungjung tinggi nilai adab dan kemanusiaan di lingkungan sekolah. Dalam melaksanakan kegiatan, kami menggunakan metode belajar sambil bermain dan berdiskusi serta dengan pemberian hadiah sebagai apresiasi dari setiap keberhasilan dan keberanian anak. Tujuannya agar siswa dapat dengan mudah memahami nilai Pancasila secara ringan agar dapat menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari.
Aktualisasi Nilai Pancasila Sila Ke 3 : Upaya Pencegahan Bullying Untuk Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Di Kelas X Sma Pasundan 1 Kota Bandung Rizki Maulana; Faiz Muazirul Haq; Sahrul Mubarok; Muhammad Ibnu Andika; Muhammad Azka Lababan; Nazwa Zahara; Qurratul Aini; Nisrina Fathin; Azfa Aenurrohman; Naila Dwi Salsabila; Cahya; Dian Herdiana; Ridaaul Ummah
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 1 No. 12 (2025): Menulis - Desember
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v1i12.864

Abstract

Persatuan Indonesia (Sila Ketiga Pancasila) merupakan fondasi moral bangsa, namun fenomena bullying di kalangan remaja SMA Pasundan 1 Bandung menjadi manifestasi perilaku yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip solidaritas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar masalah bullying dan merumuskan upaya pembentukan budaya anti-bullying yang efektif dengan menjadikan nilai Persatuan Indonesia sebagai kerangka filosofis dan solusi utama. Mengingat bullying masih sering disalahartikan sebagai "candaan," penelitian kualitatif deskriptif ini dilaksanakan melalui sosialisasi komprehensif kepada 38 siswa. Kegiatan ini menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan ice breaking untuk mengidentifikasi bentuk bullying (verbal, fisik, sosial, cyberbullying) dan mendiskusikan dampaknya yang serius (psikologis, akademik, sosial). Hasil kegiatan menegaskan bahwa penguatan identitas kolektif, yang merupakan inti dari Sila Ketiga Pancasila, adalah kunci untuk mengatasi akar masalah. Strategi pencegahan yang disosialisasikan, seperti membangun budaya inklusif dan membentuk komunitas anti-bullying, merupakan implementasi langsung dari nilai persatuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya pencegahan bullying akan efektif dan berkelanjutan hanya jika didasarkan pada penanaman Sila Ketiga Pancasila, yang secara tegas menolak tindakan yang memicu perpecahan dan mendorong terciptanya lingkungan belajar yang aman dan suportif bagi seluruh peserta didik.
PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH TERHADAP BISNIS TOKO KELONTONG Aldy Yahya Imam Mujahidin Saputra; Jaenudin Jaenudin; Dian Herdiana
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 6 (2025): Desember : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu (JIMI)
Publisher : CV. Denasya Smart Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69714/p4pavw57

Abstract

This study analyzes the implementation of the musyarakah contract in a grocery business in Cimahi using a qualitative juridical-empirical approach. The analysis focuses on the implementation mechanism, legal compliance, supporting and inhibiting factors, and its impact on business development. Interviews with business owners revealed that revenue was initially divided based on work shifts, which did not fully align with the musyarakah profit-sharing principle. However, adjustments to the agreement enabled compliance with Sharia by separating capital-based profit from wage-based compensation (ujrah). Legally, the practice aligns with DSN-MUI Fatwa No. 08/2000, KHES, and Sharia financing regulations as long as capital, profit-sharing ratios, and loss allocation are transparently stated. The partnership’s success is supported by trust, open communication, and business integrity, while challenges arise from low Sharia financial literacy and weak record-keeping. Overall, musyarakah positively influences business growth through increased revenue, better governance, and fairer profit distribution.
ANALISIS TERHADAP PRAKTIK KECURANGAN KUOTA HAJI DALAM KACAMATA HUKUM EKONOMI SYARIAH Taopik Paturohman; Achmad Ru'yat Alfarizi; Rizki Akmal; Jaenudin Jaenudin; Dian Herdiana
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 6 (2025): Desember : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu (JIMI)
Publisher : CV. Denasya Smart Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69714/k4z6pk31

Abstract

This study examines the controversy surrounding the distribution of Hajj quotas allocated by Saudi Arabia to Indonesia in 2024, focusing on alleged allocation irregularities currently being investigated by the Corruption Eradication Commission (KPK), from the perspective of Sharia Economic Law. The main issue is the tension between Law No. 8 of 2019, which stipulates a regular Hajj quota of 92% and a special Hajj quota of 8%, and the discretionary policy of the Ministry of Religious Affairs through a ministerial decree dividing the additional quota of 20,000 into 50:50 (regular and special). Using a qualitative method with a juridical-empirical approach, this study analyses field data related to the argument of the Sharia-based logistical limit of the Mina area (maa baynal jabalin). The results of the study show that logistically, this policy is based on the principles of Maslahah Mursalah and Hifz an-Nafs to avoid extreme crowding in the regular Mina tents. However, in terms of positive law, this action violates regulations and, in terms of Islamic economic law, contains elements of distributive injustice and Tuhmah (suspicion) due to a lack of transparency that has the potential to lead to risywah (bribery) for commercial gain.
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP SKEMA PEMBEBANAN PAJAK DALAM TRANSAKSI QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Dhinar Adira Rachim; Mirza Yusuf Chandra, N; Muhammad Nurkamila Wardana; Jaenudin Jaenudin; Dian Herdiana
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 6 (2025): Desember : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu (JIMI)
Publisher : CV. Denasya Smart Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69714/m1ddfx82

Abstract

This study empirically examines the tax imposition scheme in QRIS transactions through normative legal analysis from two perspectives: Islamic economic law and Indonesian positive law. The study uses a qualitative method by analyzing legal documents, fatwas, and regulations. From a sharia perspective, QRIS is analyzed as a wakalah bil ujrah and ijarah contract in line with the principle of mashlahah mursalah. However, tax impositions such as MDR (Merchant Discount Rate) and VAT raise issues. These issues include double taxation, gharar, and injustice towards MSMEs, which contradict the maqashid sharia. This study proposes solutions through fair policy reform, education programs, DSN-MUI fatwas, and the implementation of blockchain technology. In positive law, QRIS is regulated by the HPP Law and PMK 69/2022. Tax objects include income tax on MDR and merchant income, as well as VAT on payment system services. This system involves various parties, including merchants and service providers. The main challenges identified are administrative complexity and limited understanding among MSMEs. This can be overcome through system integration such as the Coretax Administration System. The study concludes that QRIS can effectively support Indonesia's digital economy if taxes are levied transparently and fairly. Key recommendations include strengthening regulatory synergy to improve tax compliance and sustainable economic growth.
ANALISIS HUKUM FATWA DSN-MUI TENTANG AQAD QARD AL-HASAN PADA PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH UMKM DI KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG Azka Hijrotul Falah; Arifin Ilham; Jaenudin Jaenudin; Dian Herdiana
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 6 (2025): Desember : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu (JIMI)
Publisher : CV. Denasya Smart Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69714/x915xq90

Abstract

Al-Qardh al-Hasan is a loan agreement (tabarru’) that functions as a social instrument in Islamic Financial Institutions (LKS) to help customers in need, especially Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This study aims to align the application of the Qard al-Hasan agreement in MSME financing in the Cibiru area with the provisions of the DSN-MUI Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 concerning Al-Qardh. The research method used is normative-empirical law with a regulatory approach (statutory approach) and a contextual approach (conceptual approach), and supported by field data (field research). The results of the study indicate that the application of the Qard al-Hasan agreement by BMD serving MSMEs in Cibiru has generally complied with sharia provisions, especially regarding the prohibition on requiring additional imbalances from the loan principal (the principle of kullu qardin jarra manfa’atan fahuwa riba).