Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.789
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Yustisia Varia Justicia Jurnal HAM AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM University Of Bengkulu Law Journal Jurnal Hukum Sehasen
Hangabei, Sinung Mufti
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Hukum Sehasen

 1 
Legal Analysis Of The Decision Number: 22 / Pdt.g / 2019 / Pn.bgl. to The Employment Contract Between Cv. Tapan Gems Construction With Public Works And Spatial Planning Department Bengkulu Province Rani Alfiani; Mikho Ardinata; Ahmad Dasan; Sinung Mufti Hangabei
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 8 No 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v8i2.3079

Abstract

The purpose of this research is to find out the legal responsibility in the event of the failure of one of the parties in case number 22 / Pdt.G / 2019 / PN.Bgl. (2). To review the judge's considerations and legal bases in decision No. 22 / Pdt.G / 2019 / PN.Bgl. This type of research is normative legal research using qualitative methods. The results of this study show that the legal responsibility in the event of late payment by one of the parties in Case No. 22 / Pdt.G / 2019 / PN.Bgl is to pay the damage suffered to the obligee, or briefly referred to as compensation if brought forward a judge, reimbursement of costs, losses and interest for failure to perform an agreement under Article 1243 of the Civil Code. The judge's reasoning and legal basis in the decision in case No. 22 / Pdt.G / 2019 / PN.Bgl was that the plaintiff could not prove the core of the problem in this case, that the construction of drainage and cliff coverings for the Muara-Aman-Test Road in Lebong Regency was 100% completed, Witness - the witnesses and the evidence presented by the defendant agree, the defendant was able to prove that the work done by the plaintiff was not 100%, but 60, 15% it was stated that the plaintiff does not execute the employment contract (contract) and thus the plaintiff cannot prove the reasoning of his claim, on the other hand the defendant was able to prove his counter-argument, so that the plaintiff's claim is completely rejected
Identification Of Sexual Violence Cases In Higher Education: A Human Rights And Academic Ethics Perspective Ardinata, Mikho; Hangabei, Sinung Mufti; Suryani, Iis
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 11 No 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v11i1.8089

Abstract

Kekerasan seksual memiliki dampak multidimensional yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Fenomena ini tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga di lingkungan institusi pendidikan tinggi. Berdasarkan data tahun 2024, tercatat sebanyak 25.528 korban kekerasan seksual dengan mayoritas korban merupakan perempuan berusia muda, termasuk mahasiswa, yang mencapai 22.118 individu atau sekitar 79,8% dari total kasus. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan cross-sectional guna memberikan gambaran empiris mengenai prevalensi dan karakteristik kekerasan seksual berdasarkan data yang telah terdokumentasi. Sumber data utama berasal dari situs resmi pemerintah, yaitu https://kekerasan.kemenpppa.go.id/, yang merupakan bagian dari SIMFONI PPA di bawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Data yang digunakan mencakup laporan kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang periode Januari hingga Desember 2024. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi masih menjadi isu mengkhawatirkan dengan total sebanyak 2.761. Bentuk kekerasan yang teridentifikasi meliputi pelecehan verbal, penyalahgunaan wewenang, serta kekerasan berbasis gender yang kerap terjadi dalam relasi hierarkis, baik antara dosen dan mahasiswa maupun di antara mahasiswa sendiri. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 telah diterapkan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan terutama dalam aspek penegakan hukum dan keberanian korban untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Sebagai langkah mitigasi, diperlukan penguatan literasi hukum bagi mahasiswa, optimalisasi peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), serta internalisasi nilai-nilai kesetaraan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam budaya akademik. Maka, disarankan perguruan tinggi perlu membangun mekanisme pelaporan yang lebih mudah diakses dan menjamin anonimitas korban agar merasa aman dalam melaporkan kasus kekerasan seksual.
Co-Authors Absori Absori Ahmad Dasan Akhmad Akhmad Akhmad Muslih Ardinata, Mikho Hendi Sastra Putra Khudzaifah Dimyati Mikho Ardinata Natangsa Surbakti Rangga Jayanuarto Rani Alfiani SURYANI, IIS Susiyanto Susiyanto