Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PERAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PENDAMPINGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU Ahmad Dasan; Susiyanto Susiyanto; Sinung Mufti Hangabei; Mikho Ardinata
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 7, No 1 (2022): Januari
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v7i1.6236

Abstract

Abstract: One of the reasons why the poor need legal protection is the equality of citizens before the law, there is no gap between the people and those who have money and positions, where both have the status of citizens in accordance with the legal system. In an atmosphere of a criminal justice system that has not yet reached the point of integration, there is a need to defend poor people or groups. The purpose of this study was to determine the role of legal advice and support institutions in providing legal support and community empowerment to the underprivileged. Using an empirical legal approach, this research focuses on the activities of the Legal Aid and Consultation Institute at the University of Muhammadiyah Bengkulu in fulfilling its role. The results of the study show that the Legal Consultation and Aid Institute is obliged to provide free legal aid through legal aid providers, but the information on the provision of free or free legal aid is not optimal, so there are still many accused or suspects with the law in Conflicted, not receiving legal advice/assistance from legal aid providers, thereby rendering the user powerless to deal with allegations/accusations/charges from the state. Keywords: Legal Aid Institutions, Free Legal Aid, Underprivileged Communities
Hak Asasi Manusia dan Pemenuhan Pendampingan Hukum (Advokasi Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Bengkulu) Susiyanto Susiyanto; Mikho Ardinata; Sinung Mufti Hangabei; Hendi Sastra Putra
Jurnal HAM Vol 12, No 3 (2021): December Edition
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.89 KB) | DOI: 10.30641/ham.2021.12.429-448

Abstract

Selain pemakai, remaja dijadikan sebagai perantara untuk mengedarkan narkotika di tingkat sekolah. Beberapa remaja yang ditangkap sebagai pengedar tidak mengetahui mengenai apa yang disangkakan. Kewajiban memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin oleh advokat sejalan dengan prinsip justice for all dan hak untuk didampingi oleh advokat tanpa kecuali. Dalam sistem hukum pidana yang belum mencapai titik keterpaduan, pembelaan bagi orang atau kelompok miskin tetap diperlukan. Tulisan ini membahas mengenai peran pengacara dalam hal pendampingan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba di Kota Bengkulu. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum empiris dengan mengamati perilaku verbal maupun nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, informasi berkaitan pemberian hukum secara gratis belum maksimal. Masih banyak pengguna narkotika yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan pendampingan/ bantuan hukum yang menimbulkan ketidakberdayaan. Perlu adanya ketentuan untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa yang disangka dan didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah lima tahun.
Student Decision to Enter College in Bengkulu Ririn Harini; Susiyanto Susiyanto; Onsardi Onsardi; Fitri Nur Hafidzah
EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol 12 No 1 (2024): Januari
Publisher : UNIVED Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/ekombis.v12i1.4989

Abstract

Universities in Indonesia face increasingly fierce competition in attracting prospective students to remain and compete with other universities, Muhammadiyah University of Bengkulu needs to apply factors that can influence student decisions. This research aims to examine the influence of social media marketing, university reputation, tuition fees, location, and product variations on students' decisions to study at UM Bengkulu. The data used is primary data. This research is included in quantitative research with a purposive sampling technique. The population of this research was all UM Bengkulu students, totaling 800 respondents. This research uses SEM-PLS version 4.0. The results of this research state that tuition fees, location, and product variety have a significant influence on student decisions, while social media marketing and university reputation have no influence on students' decisions to study at UM Bengkulu.
Pendampingan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Pimpinan (Posbakum) Wilayah Aisyiyah Bengkulu Riri Tri Mayasari; Susiyanto Susiyanto; Randy Pradityo; Rangga Jayanuarto
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) Vol 5 No 1 (2022): Indonesian Journal of Legal Community Engagement
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v5i1.48038

Abstract

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (Posbakum) Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bengkulu masih belum sepenuhnya mampu melayani pendampingan hukum kepada masyarakat dengan baik. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya jumlah anggaran yang didapat dari pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kesadaran pengurus tentang peningkatan akreditasi untuk lebih mengoptimalkan pendampingan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia menjadi detail kelemahan yang harus diatasi, agar banyaknya permohonan masyarakat yang meningkat setiap bulannya dapat dipenuhi secara maksimal. Untuk mencari solusi permasalahan mitra, seperti Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (Posbakum) Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bengkulu, kami mengadakan program kerja bersama mitra dalam rangka peningkatan edukasi dan pendampingan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mempersiapkan re-akreditasi yang lebih baik. Kata Kunci : Pendampingan, Bantuan Hukum, Organisasi Bantuan Hukum, Akreditasi