Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.998
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PROGRESIF: Jurnal Hukum AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM University Of Bengkulu Law Journal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Jurnal Hukum Sehasen JIMAKUKERTA Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences Jurnal Al-Maun Jurnal HAM
Mikho Ardinata
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Zakat Behavior in Urban Communities: A Sharia-Oriented Phenomenological Study Susiyanto; Mikho Ardinata; Muhammad Faiz Isra; Arief Dwi Saputra; Alfina Rahmatia
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 11 No 1 (2026)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v11i1.15260

Abstract

This study advances the understanding of zakat behavior by challenging dominant behavioral approaches particularly those grounded in the Theory of Planned Behavior which reduce compliance to measurable determinants while overlooking its legal and experiential dimensions. Adopting a socio-legal Islamic law perspective, this research employs an interpretive phenomenological approach to examine how muzakki experience, interpret, and enact zakat as a binding religious obligation in contemporary urban contexts. Data were collected through in-depth interviews with 15 informants and analyzed using a systematic thematic coding process. The findings reveal that zakat behavior is fundamentally meaning-driven, rooted in experiential religiosity as an internalized moral and spiritual awareness. Institutional trust emerges not as a direct determinant, but as an interpretive mediator through which individuals assess the legitimacy of formal and informal zakat practices, resulting in hybrid distribution patterns. Critically, maqasid al-shariah operates as a practical framework of legal reasoning, guiding compliance based on the perceived realization of maslahah, adl, and tazkiyah, rather than procedural adherence alone. By integrating phenomenological insights with socio-legal analysis, this study reconceptualizes zakat behavior as a meaning-driven, legally interpreted, and socially embedded process. It contributes to the literature by moving beyond determinant-based models toward an integrative framework that bridges Islamic legal theory and empirical behavior. Practically, the findings underscore the need for maqasid-oriented governance and hybrid zakat management strategies that enhance institutional legitimacy by aligning formal systems with lived religious expectations.
Rekonstruksi Pertanggungjawaban Perdata Atas Kebocoran Data Pribadi Dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Ciesa Nodi Fedriano; Mikho Ardinata; Sinung Mufti Hangabei; Hendi Sastra Putra
Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS) Vol. 5 No. 1 (2026): Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/ijoms.v5i1.2574

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan aktivitas pemrosesan data pribadi oleh berbagai institusi, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko kebocoran data pribadi yang berpotensi menimbulkan kerugian material maupun immaterial bagi masyarakat. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif, pengaturan mengenai pertanggungjawaban perdata atas kebocoran data pribadi masih menyisakan berbagai persoalan, khususnya terkait pembuktian unsur kesalahan, hubungan kausalitas, dan kerugian yang dialami korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban perdata atas kebocoran data pribadi dalam perspektif perbuatan melawan hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta merumuskan model rekonstruksi pertanggungjawaban perdata yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan korban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi pertanggungjawaban perdata yang berlaku saat ini masih bertumpu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga korban kebocoran data pribadi menghadapi kesulitan dalam pembuktian unsur kesalahan dan kerugian, terutama kerugian immaterial. Di sisi lain, UU Pelindungan Data Pribadi telah mengadopsi prinsip akuntabilitas yang dapat menjadi dasar penguatan pertanggungjawaban pengendali data pribadi. Rekonstruksi yang ditawarkan meliputi penguatan prinsip akuntabilitas, penerapan pembalikan beban pembuktian secara terbatas, pengakuan terhadap kerugian immaterial, serta pengembangan tanggung jawab berbasis risiko. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai mekanisme ganti rugi dan standar pembuktian guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi korban kebocoran data pribadi.
SOSIALISASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SMA NEGERI 3 BENGKULU UTARA Ebit; Ahmad Dasan; Mikho Ardinata; Muhammad Faiz Isra
Almaun: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): DESEMBER (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/almaun.v5i2.9454

Abstract

UU No.30 tahun 2002 pasal 13 menyatakan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan.Upaya penyelenggaraan program pendidikan antikorupsi ditindak lanjuti dengan dilakukannya kerjasama antara Depdiknas dengan beberapa lembaga pendidikan (SD, SMP, SMA) maupun perguruan tinggi. Pelajarakan menjadi generasi penerus bangsa sehingga harus dikenalkan penerapan nilai-nilai pendidikan antikorupsi mulai dari hal-hal kecil dari contoh kebiasaan sehari-hari yang ternyata bisa menjadi bibit melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan korupsi tanpa mereka menyadarinya, misalnya mencontek ketikaujian, membolos, mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, datang terlambat kesekolah dan lain -lainnya. Untuk membudayakan pendidikan antikorupsi dikalangan pelajar, maka diperlukan kerja sama yang baik dari semua pihak termasuk pendidik untuk menjadi role model bagi siswanya dengan berprilaku antikorupsi. Pelaksanan kegiatan dilaksanakan di SMA negeri 3 Bengkulu Utara metode pelaksanaan sosialisasi tentang penanaman nilai-nilai antikorupsi. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner Karakteristik remaja berdasarkan jenis kelamin sebagian besar perempuan (77,3%) dan laki-laki (22,7%.) Pengetahuan tentang penanaman nilai-nilai antikorupsi sebelum pre test tentang korupsi itu sebagian besar berpengetahuan cukup (15%) dan setelah sosialisasi sebagian besar mengalami peningkatan menjadi berpengetahuan baik (66.91%). Penanaman nilai-nilai anti korupsi dikalangan pelajar merupakan hal yang penting untuk dilakukan supaya membiasakan diri agar pelajar melakukan hal-hal benar tidak bertentangan dengan nilai-nilai anti korupsi karena permasalahan korupsi di Indonesia sangat mengakhawatirkan dengan kasus tiap tahunnya meningkat.
Perlindungan Konsumen terhadap Potensi Misinformasi Dalam Iklan Produk Air Minum Aqua Berdasarkan Undang-Undangan Nomor 8 Tahun 1999 Muhammad Fadhlurrahman; Mikho Ardinata; Hendi Sastra Putra; Sinung Mufti Hangabei
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 19 No 2 (2025): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/7cftx431

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menghadapi potensi misinformasi iklan produk air minum, dengan studi kasus pada iklan Aqua. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik penegakan hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, pelaksanaannya masih lemah karena pengawasan bersifat reaktif dan belum terintegrasi antar lembaga. Kasus viral terkait sumber air Aqua memperlihatkan lemahnya mekanisme preventif dalam pengawasan iklan, rendahnya literasi konsumen, serta belum adanya standar etik iklan yang jelas untuk produk vital seperti air minum. Penelitian juga menemukan bahwa upaya pemerintah melalui pedoman etik periklanan dan klarifikasi publik oleh pihak Aqua masih bersifat sementara, belum menyentuh akar persoalan transparansi informasi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi terpadu, penerapan pre-clearance system iklan, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan pelaku usaha untuk mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang efektif, transparan, dan berkeadilan.
PENGEMBANGAN PADA SISTEM E-GOVERMENT DALAM PENINGKATAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS SOSIAL MEDIA Hendri Padmi; Oktari Dwi Miranti; Eceh Trisna Ayuh; Mikho Ardinata; JT Pareke
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (JIMAKUKERTA) Vol. 5 No. 2 (2025): JIMAKUKERTA
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jimakukerta.v5i2.5780

Abstract

E- Goverment atau pemerintahan elektronik , merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mempercepat pembangunan daerah. Ini adalah penggunaan teknologi ingormasi berbasis internet untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Tujuan pengembangan E-Government pengembangan E-Government memiliki tujuan antara lain: meningkatkan efektifitas prosedur birokrasi yang sering kali rumit, melaksanakan pelayanan kepada masyarakat Desa Padang pelasan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governace)serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Kendala dalam implementasi E-Government tetapi dalam praktiknya penerapan e-Goverment menghadapi berbagai kendala. Beberapa diantaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia , minimnya sarana dan prasarana yang diperlukan karena baya yang tinggi, serta faktor-faktor lainnya. Stategi penerapan E-Government diperlukan strategi tertentu salah satu strategi yang diterapkan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
PENYULUHAN TENTANG BAHAYA TIDAK TERTIB DALAM BERLALU LINTAS DI BENGKULU SELATAN Anggita Puput Pramugita; Titi Darmi; Hendi Padmi; Mikho Ardinata
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (JIMAKUKERTA) Vol. 6 No. 1 (2026): JIMAKUKERTA
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa melalui kegiatan nyata di lapangan. Salah satu program kerja individu yang dilaksanakan dalam kegiatan KKN ini adalah Penyuluhan mengenai bahaya tidak tertib dalam berlalu lintas dilaksanakan sebagai bentuk upaya preventif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di wilayah Bengkulu Selatan, terhadap pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya yang terjadi akibat kelalaian, ketidaktahuan, maupun sikap abai terhadap rambu-rambu lalu lintas menjadi latar belakang utama kegiatan ini. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat umum. Materi yang disampaikan mencakup jenis-jenis pelanggaran lalu lintas, dampak yang ditimbulkan (baik dari segi hukum maupun keselamatan), serta pentingnya membangun budaya tertib berlalu lintas. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta tentang risiko dan konsekuensi dari tidak tertib berlalu lintas, serta munculnya komitmen bersama untuk lebih disiplin di jalan. Penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Bengkulu Selatan.
Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Mikho Ardinata
Jurnal HAM Vol 11 No 2 (2020): Edisi Agustus
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/ham.2020.11.319-332

Abstract

Peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan terutama di dalambentuk pelayanan kesehatan secaramenyeluruh,dengan diakui kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia yaituseperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, Tujuan daripenelitian ini ialah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini ialah Dalam pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, pemerintah terikat tanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal. Sebagai upaya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi kewajiban negara dengan mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan.
Hak Asasi Manusia dan Pemenuhan Pendampingan Hukum (Advokasi Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Bengkulu) Susiyanto Susiyanto; Mikho Ardinata; Sinung Mufti Hangabei; Hendi Sastra Putra
Jurnal HAM Vol 12 No 3 (2021): Edisi Desember
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/ham.2021.12.429-448

Abstract

Selain pemakai, remaja dijadikan sebagai perantara untuk mengedarkan narkotika di tingkat sekolah. Beberapa remaja yang ditangkap sebagai pengedar tidak mengetahui mengenai apa yang disangkakan. Kewajiban memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin oleh advokat sejalan dengan prinsip justice for all dan hak untuk didampingi oleh advokat tanpa kecuali. Dalam sistem hukum pidana yang belum mencapai titik keterpaduan, pembelaan bagi orang atau kelompok miskin tetap diperlukan. Tulisan ini membahas mengenai peran pengacara dalam hal pendampingan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba di Kota Bengkulu. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum empiris dengan mengamati perilaku verbal maupun nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, informasi berkaitan pemberian hukum secara gratis belum maksimal. Masih banyak pengguna narkotika yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan pendampingan/ bantuan hukum yang menimbulkan ketidakberdayaan. Perlu adanya ketentuan untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa yang disangka dan didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah lima tahun.
Co-Authors Ahmad Dasan Alfina Rahmatia Anggita Puput Pramugita Arief Dwi Saputra Ciesa Nodi Fedriano Ebit Eceh Trisna Ayuh Hangabei, Sinung Mufti Hendi Padmi Hendi Sastra Putra Hendri Padmi Jaka Adi Setiawan Juliantio Dwi Pramana Luthfi Almanda Meliya Andani Muhammad Fadhlurrahman Muhammad Faiz Isra Oktari Dwi Miranti Pareke, JT Rangga Jayanuarto Rani Alfiani Riri Tri Mayasari Susiyanto Susiyanto Susiyanto Titi Darmi