Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.064
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Rasikh : Jurnal Hukum Islam MIYAH: Jurnal Studi Islam MASADIR: Jurnal Hukum Islam
Miftakur Rohman
Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
IMPEACHMENT PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID DALAM TINJAUAN MAQASID AL SHARI’AH Miftakur Rohman
MIYAH : Jurnal Studi Islam Vol. 12 No. 2 (2016)
Publisher : Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (648.837 KB) | DOI: 10.33754/miyah.v12i2.155

Abstract

Abstrak: Impeachment merupakan instrumen untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari pemegangnya, Impeachment didesain sebagai instrumen untuk “menegur” perbuatan menyimpang, penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap kepercayaan publik dari orang yang mempunyai jabatan publik. Dalam proses pemberhentian Gus Dur terdapat sejumlah problematika hukum yang sangat mengganjal, yang mengakibatkan kepada konstitusionalitas pemberhentiannya mulai dari pembentukan Pansus Bulog yang cacat hukum, memorandum yang kurang fakta hukum, hingga Sidang Istimewa yang cacat hukum. Dalam prinsipnya Maqa@s}id al syari@’ah, membenarkan pemberhentian presiden dalam masa jabatan (impeachment) sebagaimana maksud dan tujuanya. MPR sebagai lembaga Negara tertinggi mempunyai wewenang memilih dan memberhentikan presiden. Dalam memberhentikan presiden sebaiknya MPR menimbang, mengkaji suatu persoalan yang mendasarinya dengan timbangan maslahah. Maslahah yang dikehendaki adalah maslahah yang bersifat universal serta tidak bertentangan dengan nash (undang undang).Kata Kunci : Impeachment, Presiden, MAQA@S}I
MODERNISASI PERADILAN MELALUI E-LITIGASI DALAM PERSPEKTIF UTILITARIANISME JEREMY BENTHAM Miftakur Rohman
MIYAH : Jurnal Studi Islam Vol. 16 No. 2 (2020)
Publisher : Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.698 KB) | DOI: 10.33754/miyah.v16i2.276

Abstract

Abstract: e-litigation exists as a form of judicial modernization in Indonesia, to answer the challenges of a digitalized era. The Supreme Court (MA) as the holder of judicial power in accordance with its mission of increasing the credibility and transparency of the judiciary, as evidenced by the emergence of public service innovations in the form of E-litigation which was passed on August 19, 2019. E-litigation at trial can be done by teleconferance, which means that Technically, the parties can participate in several stages of the trial program wherever they are as long as it is according to the schedule and integrated with the internet network. All of this certainly provides convenience, both for trial administrators and justice seekers. "Nothing is perfect in this world" Nothing is perfect in this world, as well as the presence of e-litigation, there are still many shortcomings. The e-litigation phenomenon is answered with the utilitarianism theory “the greatest happiness of the greatest number (the greatest happiness for as many people as possible). That the substance of the benefits of e-litigation is far greater than the shortcomings.Keyword: e-litigasi, utilitarianisme Jeremy bentham
URGENSI IKHTILAT MENURUT ABDUL KARIM ZAIDAN Miftakur Rohman
MIYAH : Jurnal Studi Islam Vol. 14 No. 01 (2018)
Publisher : Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.068 KB) | DOI: 10.33754/miyah.v14i01.362

Abstract

Abstract: Sebuah perkara yang sulit untuk kita hindari di zaman yang penuh dengan kemajuan dalam berbagai hal. Allah dan Rasulnya telah memperingatkan kita semua terhadap perkara tersebut, yaitu perkumpulan laki-laki dan wanita baik itu menyendiri atau pun terjadi di tempat umum. Seluruh aktifitas keseharian juga tak mudah untuk tidak terjadi akan hal tersebut. Demikian perlu adanya pengkajian hukum perkara ini, agar tidak di rasa samar dan bersifat menjadi sebuah hal yang biasa di kalangan masyarakat. Abdul karim zaidan dalam salah satu kitabnya “Al-Mufassol Fi< Ahka<m Al-Mar’ati Wa Al-Bait Al-Muslim memandang ikhtilat dengan paduan pendekatan tekstual dan kontekstual yang sangat jeli dan relevan dalam menghadapi era kemajuan di zaman ini. Lebih lanjut beliau memberikan pandangn tafsil dalam persoalan ini.Key word: Urgensi, Ikhtilat, abdul karim zaidan
PROHIBISI WANITA PNS MENJADI ISTRI KE DUA/KE TIGA/ KE EMPAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM Miftakur Rohman
MIYAH : Jurnal Studi Islam Vol. 14 No. 2 (2018)
Publisher : Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.93 KB) | DOI: 10.33754/miyah.v14i2.363

Abstract

Abstract: Pengaturan mengenai perkawinan yg dilakukan oleh pemerintah melalui aturan positif sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yg didalamnya mengakomodir aneka macam hal yg berkaitan menggunakan hak & kewajiban sebagai akibatnya bisa menaruh jaminan kepastian & proteksi aturan bagi subjek yg melakukan termasuk Negara atau Pemerintah menjadi pembantu & pelaksana aturan mengenai perkawinan. Dalam keadaan tertentu seorang suami boleh menikah lebih dari seorang istri. Akan tetapi wanita yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dilarang secara penuh oleh Pemerintah seperti yang telah disahkan dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 pasal 4 (2), yang mana kebijakan tersebut tidak ada atau bisa dikatakan bertentangan dengan hukum islam. Namun dalam kontek peraturan pemerintah, prohibisi itu merupakan bentuk upaya pencegahan pemerintah dalam menertibkan dan menegakkan disiplin kehidupan Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat.Key word: Prohibisi, Wanita PNS, Hukum Islam
PERSETUJUAN ISTRI DALAM POLIGAMI (Analisis Hukum Islam dan Positif) Miftakur Rohman
MIYAH : Jurnal Studi Islam Vol. 15 No. 01 (2019)
Publisher : Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.462 KB) | DOI: 10.33754/miyah.v15i01.364

Abstract

Abstract: Undang undang Perkawinan  No 1 Tahun 1974 menganut azas monogami, Tetapi  realita yang terjadi saat ini adalah seorang suami memiliki keinginan untuk bisa menikah lagi (poligami). Adapun syarat syarat yang telah ditetapkan dalam Undang Undang perkawinan No 1 Tahun 1974, PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang poligami, yang mana salah satunya menekankan pada persetujuan istri. Tetapi dalam hukum islam sendiri menariknya tidak pernah menyinggung adanya persetujuan istri. Hal ini medorong penulis untuk bisa mengkaji bagaimana ketentuan hukum islam dan hukum positif tentang poligami dan bagaimana  perbandingan antara hukum islam dan hukum positif tentang adanya persetujuan istri dalam poligami.Key word: Persetujuan Istri, Poligami, Hukum Islam dan Positif
KEWAJIBAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN (TINJAUAN MAQA>SHID SYARI>AH) Miftakur Rohman
MIYAH : Jurnal Studi Islam Vol. 15 No. 2 (2019)
Publisher : Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.073 KB) | DOI: 10.33754/miyah.v15i2.365

Abstract

Abstract: Perceraian yang sah adalah perceraian yang proses beracaranya dilakukan di Pengadilan, khususnya PA dan mengikuti prosedur yang berlaku, salah satunya adalah kewajiban untuk mengikuti mediasi. Mediasi merupakan cara dalam proses penyelesaian konflik dengan menghadirkan pihak ketiga yang bertugas sebagai penengah dalam mendamaikan para pihak. Mediasi juga merupakan suatu amanah yang diberikan oleh MA untuk dilaksanakan sehingga proses beracara di PA bisa sesuai dengan asasnya yakni, cepat, sederhana dan biaya murah. Diwajibkannya mediasi ini untuk mengurangi tingginya angka perceraian yang semakin bertambah setiap tahunnya. Kewajiban mediasi ini sesuai dengan manifestasi Maqa>shid Syari>ah, yakni Hifdz an-Nasl dan Hifdz ad-Din. Diaturnya kewajiban ini karena memiliki kemaslahatan yang besar, bukan hanya berdampak pada para pihak yang bersangkutan, namun masa depan anak-anak merekalah yang sangat tertolong jika kesepakatan damai dicapai.Key word: Mediasi, Perceraian, Maqa>shid Syari>ah
CUSTOMS IN MERARIQ WEDDING TRADITION OF SYAFI'IYAH MADZHAB PERSPECTIVE : (CASE STUDY IN ARAB VILLAGE, AMPENAN LOMBOK) Miftakur Rohman; Muhammad Hasyim
al-Rasῑkh: Jurnal Hukum Islam Vol. 11 No. 1 (2022): al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38073/rasikh.v11i1.861

Abstract

This research discusses the process of customary events that occur in Lombok about marriage, namely merariq marriage or elopement that is ingrained and difficult to change, and disni discusses how to overcome this custom so that the marriage is in accordance with the shari'a that has been determined in Islam in accordance with the shafi'iyah madzhab. This study would like to reveal the marriage traditions Merariq in Kampung Arab Ampenan Lombok and Know the Practice integration of religion and marriage customs merariq in Kampung Arab Ampenan Lombok. The type of research used by the authors in this study is qualitative research. Data were collected using inteinterviews, observation, and documentation techniques that took place at the crime scene. Data analysis techniques consist of data reduction, data model and, conclusion verification. The results of this study show that this merariq marriage process has indeed become a custom and generation from the ancestors with a sacral customary process and must be carried out according to predetermined rules that do not violate predetermined norms. The result of the perspective of the madzhab shafiiyah or in the religion of marriage is sunah Rasulullah then it should be done with the conditions that have been established by Shari'a so that in the implementation of the Marriage merariq does not deviate from the shari'a and customs that have been running in the middle of the community
Eksistensi Mafqud (Solusi Atas Masa Tangguh Bagi Istri Dan Status Ahli Waris) Miftakur Rohman
MASADIR: Jurnal Hukum Islam Vol. 1 No. 1 (2021): APRIL 2021
Publisher : Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33754/masadir.v1i1.326

Abstract

Abstract: Natural phenomena such as natural disasters are part of sunnatullah, of course there are wisdoms and problems that arise from them. Floods, landslides, fires, and even drought are among the examples. From this incident some people died, were injured and people were missing. Missing people create problems for the household, especially for wives who need certainty to remarry, as well as the status of their heirs. This issue attracted the attention of scholars to provide legal clarity and was responded to with several answers. For the tough period a wife can marry, first, the missing person is confirmed to have died. Second, waiting four years and four months and ten days as iddah for a wife whose husband died. Third. According to the judge's decision. However, if the mafqud returns there are 2 opinions. First, a wife is still the second husband's wife. Second, a husband who is mafqud can withdraw his wife or give her compensation for a mitsil dowry. Meanwhile, the issue of the status of the heir of mafqud. First. The wealth may not be distributed until it is clear that the mafqud has passed away or the death of the majority of people his age. Second, if the inheritance has been divided and the mafqud arrives, the heir must return it or replace it. Key word: Mafqud, Tough Period, Status of Heirs
Tata Kerja Pembentukan Fatwa-Fatwa MUI: Melacak Karakteristik Ushul Fiqh MUI dalam Memutuskan Hukum Taufiqur Rahman; Miftakur Rohman
MASADIR: Jurnal Hukum Islam Vol. 1 No. 2 (2021): Oktober 2021
Publisher : Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33754/masadir.v1i2.371

Abstract

The Indonesian Ulama Council is a forum or assembly that brings together scholars, zu'ama> and Indonesian Muslim scholars to unite the movements and steps of Indonesian Muslims in realizing common goals. The Indonesian Ulema Council was established on July 26, 1975 in Jakarta. The presence of MUI as a place of reference for Muslims in Indonesia in dealing with and resolving and deciding a law that occurs in Indonesian society is a necessity. Therefore, there have been many legal fatwas born from this organization since the beginning until this modern era. Be it in matters of religious practice, social, economics, science, medicine and even the political realm. The development of Islamic legal thought in Indonesia faces complex dynamics due to the unique socio-political system that exists. Thus, the MUI fatwa itself is not uncommon or often counter-productive both externally and internally by Muslims themselves. The author in this study intends to critically describe the MUI fatwa itself, both in terms of its existence and its manhaj.
Implementasi E-Court Terhadap Pelayanan Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Gresik Miftakur Rohman; Ayu Kartika
MASADIR: Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No. 1 (2022): April, 2022
Publisher : Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33754/masadir.v2i1.483

Abstract

In the current development of digital technology, the Court has experienced a few obstacles since the emergence of the 2019 covid pandemic virus outbreak, including the Gresik religious court which requires restrictions on public crowds. With these obstacles, the court issued a case registration system using E-court where the application is contained in Supreme Court Regulation No. 3 of 2018 concerning the case registration process which is carried out electronically. How is the implementation of E-court on administrative services at the Gresik Religious Court and what are the factors that support and hinder the implementation of E-court on administrative services at the Gresik Religious Court. Based on monitoring and research, the implementation of E-court on administrative services at the Gresik Religious Court has been carried out well in accordance with Supreme Court Regulation No. 3 of 2018 which is based on the principles of fast, easy, simple and low cost. Factors that support the implementation of the E-court are the existence of sufficient technical facilities such as computers and internet networks, but sometimes there is interference with the signal which makes the upload of data transmission long and this is part of the obstacle. The convenience of this technology is in great demand by advocates because it makes it easy, but it is considered difficult for some people due to the lack of human resources and government socialization.
Co-Authors Ayu Kartika Erni Juniyati Muhammad Hasyim Taufiqur Rahman Yuliana