Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Belo Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Journal of Business, Social and Technology
Iqbal Taufik
Universitas Pattimura
Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Resosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Wilayah Kepulauan Maluku Erwin Ubwarin; John Dirk Pasalbessy; Iqbal Taufik
JURNAL BELO Vol 7 No 1 (2021): Volume 7 Nomor 1, Agustus 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol7issue1page80-95

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan konsep resosialisasi dan faktor yang mempengaruhi proses resosialisasi warga binaan pemasyarakatan di Maluku. Metode yang dipakai adalah yuridis empiris dengan sempel diambil pada lima Lembaga Pemasyarakatan di Maluku. Hasil pembahasan Tahap Proses Penelitian Kemasyarakatan atau Litmas, adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS. Tahap Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Tahapan Evaluasi, dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, yang menentukan Warga Binaan Pemasyarakatan, lanjut atau tidak ke Tahap berikut ataukah tidak.Tahap Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan masyarakat.
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI TERHADAP ANAK PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II AMBON Erwin Ubwarin; John Dirk Pasalbessy; Iqbal Taufik
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2022): Volume 3 Nomor 3 Tahun 2022
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v3i3.7646

Abstract

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak yang beradapan dengan hukum untuk pelaku kejahatan dibina pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon, disini yang dirampas hanyalah hak untuk kebebasan, namun hak untuk mengenyam bangku pendidikan tetap diperhatika oleh negara. Pada tahun 2045 Negara Indonesia akan mengalami bonus demografi, untuk itu persiapan generasi bangsa yang bebas korupsi harus juga dilakukan pada anak yang dibina pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, untuk itu kami melakukan pengabdian masyarakat kepada anak yang dibina dengan melakukan di design thinking, ceramah dan role play. Kami berharap agar semua lembaga pemasyarakatan yang khusus anak juga dapat membuat pojok kejujuran agar penanaman nilai kejujuran itu terus ada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dari hasil evaluasi kami, jalannya kegiatan ini berdampak bagi anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
Disparitas Pemidanaan Pada Ratio Decidendi Perkara Narkotika dalam Kajian Individualisasi Pidana Gloria Imanuella Manuputty; Reimon Supusepa; Iqbal Taufik
Journal of Business, Social and Technology Vol. 7 No. 2 (2026): Journal of Business, Social and Technology
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jbt.v7i2.615

Abstract

Latar belakang:  Ketidakseragaman dalam pemidanaan perkara narkotika menimbulkan ketidakpastian hukum serta persepsi ketidakadilan di masyarakat, di mana pelaku dengan karakteristik perkara yang serupa menerima hukuman yang berbeda secara signifikan. Fenomena ini terjadi meskipun asas individualisasi pidana memberikan kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan kondisi individual terdakwa. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor dalam ratio decidendi (pertimbangan hukum hakim) yang menyebabkan disparitas pemidanaan, serta menganalisis penerapan asas individualisasi pidana dalam putusan perkara narkotika di Indonesia. Metode: Penelitian normatif yuridis ini menggunakan analisis terhadap dua putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, yakni Putusan No. 626/Pid.Sus/2020/PN.Rap dan Putusan No. 159/Pid.Sus/2019/PN.Rap, keduanya berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil: Hasil penelitian mengungkapkan bahwa disparitas pemidanaan terjadi akibat kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana, perbedaan penafsiran terhadap fakta persidangan, serta pertimbangan faktor yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Terdakwa dengan barang bukti lebih sedikit sebesar 0,64 gram dan tanpa alat pendukung justru menerima hukuman lebih berat dibanding terdakwa dengan barang bukti lebih banyak sebesar 1,30 gram yang disertai dengan bong, timbangan, dan ponsel, yang hanya divonis 3 tahun. Meskipun demikian, tanpa pedoman pemidanaan yang jelas, penerapan asas individualisasi pidana berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan di masyarakat. Kesimpulan: Pelaksanaan asas individualisasi pidana yang efektif memerlukan penguatan pedoman pemidanaan, peningkatan kualitas ratio decidendi, serta pelatihan hakim guna memastikan bahwa disparitas pemidanaan mencerminkan perbedaan kasus yang nyata, bukan variasi yudisial yang bersifat arbitrer.
Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3268 K/Pid.Sus/2025 dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Distribusi Cadangan Beras Pemerintah Kota Tual Muhamad Zulkarnain Tamher; Sherly Adam; Iqbal Taufik
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 6 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i6.5785

Abstract

Penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual Tahun 2016–2017 menunjukkan kesenjangan antara norma ideal dan praktik peradilan, khususnya terkait penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dalam perkara bantuan publik.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3268 K/Pid.Sus/2025 serta implikasinya terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian lanjutan menunjukan bahwa Implikasi putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3268 K/Pid.Sus/2025 terhadap praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya dalam perkara penyalahgunaan CBP di daerah yaitu putusan ini memperketat pengawasan, sehingga aparat daerah akan lebih berhati-hati dalam pengelolaan dan distribusi CBP agar tidak terjerat tindak pidana korupsi. Putusan ini menegaskan komitmen Mahkamah Agung dalam melakukan koreksi terhadap putusan tingkat bawah untuk menjaga kesatuan penafsiran hukum (casser), terutama dalam konteks penyederhanaan administrasi perkara dan penguatan kepastian hukum.
Pendekatan Kuratif Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan Fisik pada Lingkungan Pendidikan Virley Kezia Soehadi; Margie Gladies Sopacua; Iqbal Taufik
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 8 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i8.6282

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penyebab terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak di lingkungan pendidikan, serta mengevaluasi upaya pendekatan kuratif yang diterapkan oleh Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, tenaga pendidik, orang tua, serta studi dokumen dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan fisik yang dilakukan anak di ling-kungan pendidikan merupakan masalah kompleks yang disebabkan oleh gabungan faktor internal dan eksternal. Faktor utama meliputi pola asuh keluarga yang tidak te-pat (otoriter, mengabaikan, atau adanya kekerasan dalam rumah tangga), penerapan disiplin di sekolah yang keliru atau kurang konsisten, pengaruh budaya masyarakat setempat yang masih membenarkan penyelesaian masalah melalui kekerasan, paparan konten kekerasan di media sosial, serta ketidakstabilan emosi dan kurangnya pengen-dalian diri pada diri anak.Pendekatan kuratif yang diterapkan di wilayah penelitian telah berlandaskan pada prinsip keadilan restoratif dan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk penanganan yang dilakukan meliputi mediasi dan penyelesaian kekeluargaan, pembinaan serta bimbingan konseling, penerapan sanksi edukatif, mekanisme diversi, hingga penanganan hukum khusus bagi kasus berat. Meskipun te-lah diterapkan, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa pemahaman masyarakat yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, serta kurangnya koordinasi antar lembaga.
Penegakan Hukum Pidana dan Kode Etik Profesi terhadap Anggota Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Perzinaan Safina Aulia Malawat; Hadibah Z. Wadjo; Iqbal Taufik
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 8 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i8.6316

Abstract

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban fungsi ganda sebagai penegak hukum sekaligus teladan moral bagi masyarakat, sehingga setiap anggotanya dituntut menjunjung tinggi norma hukum dan etika secara bersamaan. Realitas menunjukkan masih ditemukan oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana perzinaan, sebagaimana kasus yang ditangani Subbid Wabprof Bidpropam Polda Maluku berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-B/89/VIII/2023/Yanduan. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri dan penegakan hukum pidana terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana perzinaan, serta menelaah relasi antara kedua rezim pertanggungjawaban tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung data primer hasil wawancara dan observasi di Subbid Wabprof Bidpropam Polda Maluku serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan kode etik dilaksanakan melalui tahapan penerimaan laporan, pemeriksaan oleh Propam, sidang Komisi Kode Etik Polri, hingga penjatuhan sanksi administratif dan disiplin berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Sementara itu, penegakan hukum pidana tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum acara pidana dengan memperhatikan karakter tindak pidana perzinaan sebagai delik aduan absolut. Kedua mekanisme berjalan secara paralel dan komplementer dalam bingkai double track accountability, tanpa saling meniadakan, guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan substantif, serta menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian.
Praperadilan sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tersangka dalam Proses Penyidikan Viktor Ratuanik; Sherly Adam; Iqbal Taufik
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 9 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i9.6385

Abstract

Pengadilan Negeri memegang wewenang tambahan berupa praperadilan guna menilai penerapan tindakan paksa, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan oleh aparat. Kewenangan ini semakin berkembang berkat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memasukkan penetapan tersangka sebagai bagian dari objek praperadilan. Fokus penelitian ini berpusat pada analisis peran dan fungsi praperadilan sebagai instrumen perlindungan HAM bagi tersangka di tahap penyidikan. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan implikasi yang timbul dari Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2024/PN.Amb serta Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN.Amb bagi hak-hak tersangka. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang mencakup analisis undang-undang, pendekatan konsep, serta kasus. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang seluruhnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat dua kesimpulan mendasar. Poin pertama yaitu praperadilan berfungsi membentengi HAM tersangka dengan menjamin legalitas proses tindakan paksa dalam penyidikan, meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, sampai penetapan tersangka, sehingga mencegah terjadinya penyimpangan wewenang oleh aparat. Kedua, meskipun praperadilan berperan penting dalam menjamin keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi tersangka, dalam praktiknya penyidik kerap mengabaikan putusan praperadilan yang telah dikabulkan dan berkekuatan hukum tetap. Sikap pengabaian ini berdampak negatif terhadap efektivitas perlindungan HAM tersangka, sekaligus menunjukkan lemahnya kepatuhan aparat penegak hukum terhadap keputusan lembaga peradilan yang seharusnya bersifat mengikat.
Co-Authors Erwin Ubwarin Gloria Imanuella Manuputty Hadibah Z. Wadjo John Dirk Pasalbessy Margie Gladies Sopacua Muhamad Zulkarnain Tamher Reimon Supusepa Safina Aulia Malawat Sherly Adam Viktor Ratuanik Virley Kezia Soehadi