Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Belo Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Iqbal Taufik
Universitas Pattimura
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Resosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Wilayah Kepulauan Maluku Erwin Ubwarin; John Dirk Pasalbessy; Iqbal Taufik
JURNAL BELO Vol 7 No 1 (2021): Volume 7 Nomor 1, Agustus 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol7issue1page80-95

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan konsep resosialisasi dan faktor yang mempengaruhi proses resosialisasi warga binaan pemasyarakatan di Maluku. Metode yang dipakai adalah yuridis empiris dengan sempel diambil pada lima Lembaga Pemasyarakatan di Maluku. Hasil pembahasan Tahap Proses Penelitian Kemasyarakatan atau Litmas, adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS. Tahap Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Tahapan Evaluasi, dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, yang menentukan Warga Binaan Pemasyarakatan, lanjut atau tidak ke Tahap berikut ataukah tidak.Tahap Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan masyarakat.
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI TERHADAP ANAK PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II AMBON Erwin Ubwarin; John Dirk Pasalbessy; Iqbal Taufik
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2022): Volume 3 Nomor 3 Tahun 2022
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v3i3.7646

Abstract

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak yang beradapan dengan hukum untuk pelaku kejahatan dibina pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon, disini yang dirampas hanyalah hak untuk kebebasan, namun hak untuk mengenyam bangku pendidikan tetap diperhatika oleh negara. Pada tahun 2045 Negara Indonesia akan mengalami bonus demografi, untuk itu persiapan generasi bangsa yang bebas korupsi harus juga dilakukan pada anak yang dibina pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, untuk itu kami melakukan pengabdian masyarakat kepada anak yang dibina dengan melakukan di design thinking, ceramah dan role play. Kami berharap agar semua lembaga pemasyarakatan yang khusus anak juga dapat membuat pojok kejujuran agar penanaman nilai kejujuran itu terus ada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dari hasil evaluasi kami, jalannya kegiatan ini berdampak bagi anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
Preserving Indonesia's Unity Through The Law Based On Bhineka Tunggal Ika Soeleman Djaiz Baranyanan; Muhammad Irham; Iqbal Taufik; Hendrik Salmon; Sherlock Halmes Lekipiouw
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5977

Abstract

Based on positive law, which applies in Indonesia,decentralization has "chosen" to give up some of itsauthority to autonomous regions. The delegated authority is very broad, because in Law Number. 23 of2014 uses a residual system when determining what is the authority of local governments. With the residualsystem, the central authorities have been clearly defined in advance, while the rest are autonomous regions.Therefore, authority in the health sector has become an autonomous regional government authority, becausethat authority is not determined as the authority of the central government. On the one hand this benefits thelocal government, because by using its authority, the regional government can regulate the health sectoraccording to its aspirations and capabilities. This research was approached in terms of legal science, bothat the dogmatic level, legal theory, and legal philosophy.In this study also used a normative legal approach orlibrary law, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data.Normative legal research or literature includes research on semantic law, research on the degree of vertical andhorizontal synchronization, comparison of law and history of law. Research on legal principles is carriedout by interpreting the legal norms formulated in laws and regulations relating to local government inIndonesia. Based on this research study, it can be concluded that in terms of law and policy as well as thescope of authority of regional governments that support regional autonomy in the health sector, it is still unclearand inconsistent in the description of the functions and authority of regional governments in the health sector
Reformulation of the Mechanism for Imposing Criminal Sentences for Narcotics Crimes in Indonesia Iqbal Taufik; Muhammad Irham; Nasarudin Tianotak; Andres Deny Bakarbassy
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6572

Abstract

Equality before the law, in its implementation, does not only refer to the actions of the state toward its citizens, but also to actions that aim to ensure legal certainty based on justice. Equality in legal protection and law enforcement for victims of narcotics crimes has not yet been reflected in any tangible form of implementation. Fair sentencing in narcotics-related crimes has become more of a slogan for the public rather than a reality for individuals who are subjected to the death penalty for narcotics abuse. Through normative legal research, it was found that the presence of Ad Hoc judges as assessors and final decision-makers on the recommendations of the integrated assessment team for rehabilitation reflects justice based on the principle of equality before the law in handling victims of narcotics crime.
Co-Authors Andres Deny Bakarbassy Erwin Ubwarin Hendrik Salmon John Dirk Pasalbessy Muhammad Irham Nasarudin Tianotak Sherlock Halmes Lekipiouw soeleman djaiz baranyanan