<![CDATA[Food security represents a strategic public issue that reflects the capacity of the state and local governments to manage development policies. In developing countries, food policy implementation is often challenged by complex administrative structures, overlapping authorities, and fragmented power relations. This article aims to analyze local leadership practices within a prismatic society context by examining the leadership of Gatot Soeherman, Governor of West Nusa Tenggara (NTB) from 1978 to 1988, particularly in the implementation of food policy through the gogo rancah program. This study employs a qualitative approach with a historical case study design, drawing on policy documents, governmental archives, and academic literature. Frederick W. Riggs’ prismatic society theory and power perspectives in public policy are used as the analytical framework. The findings reveal that the success of food policy in NTB was not merely the result of technical policy design but was strongly influenced by the governor’s capacity to manage dispersed power, bureaucratic differentiation, and adaptation to social, political, and ecological environments. The study demonstrates that prismatic power can be productively governed through adaptive and collaborative leadership. Theoretically, this article extends the application of prismatic society theory to the regional leadership level, while practically offering policy implications for designing context-sensitive and sustainable food policies in developing regions.Ketahanan pangan merupakan persoalan publik strategis yang mencerminkan kapasitas negara dan pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan pembangunan. Di negara berkembang, implementasi kebijakan pangan kerap dihadapkan pada kompleksitas struktur administrasi, tumpang tindih kewenangan, serta fragmentasi kekuasaan. Artikel ini bertujuan menganalisis praktik kepemimpinan daerah dalam konteks masyarakat prismatic melalui studi kasus kepemimpinan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 1978–1988, Gatot Soeherman, khususnya dalam implementasi kebijakan pangan melalui program gogo rancah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus historis, melalui analisis dokumen kebijakan, arsip pemerintahan, dan literatur akademik. Kerangka teoretis yang digunakan adalah teori masyarakat prismatic Frederick W. Riggs serta perspektif kekuasaan dalam kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pangan di NTB tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan teknis, tetapi oleh kemampuan kepemimpinan daerah dalam mengelola distribusi kekuasaan yang tersebar, diferensiasi birokrasi, serta adaptasi terhadap lingkungan sosial, politik, dan ekologis. Studi ini menegaskan bahwa kekuasaan prismatic dapat dikelola secara produktif melalui kepemimpinan adaptif dan kolaboratif. Secara teoretis, artikel ini memperluas penerapan teori masyarakat prismatic pada level kepemimpinan regional, sementara secara praktis memberikan implikasi kebijakan bagi perumusan kebijakan pangan yang kontekstual dan berkelanjutan di daerah. ]]>
