Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Public Administration Journal (PAJ) PEPAKEM: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Sugianto Sugianto
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Keseimbangan Disintegrasi Antara Dana Perimbangan Pusat dan Pemerintah Lokal Lukman Hakim; Sugianto Sugianto
Public Administration Journal (PAJ) Vol 1, No 1 (2017): Public Administration Journal
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9371.629 KB)

Abstract

Responding to one of the regional autonomy issues of balance funds, financial regulations on this area EAM remains the division of proportion not to giving broad authority so that a greater emphasis on the results of natural resources (SDA) is considered more profitable rich areas (SDA) and unfavorable non-producing areas of natural resources While the general allocation fund resources, although based on a formula that is more objective and transparent, but tend to be more emphasis on equity and less attention to the side of justice. The success of the governments financial problems mengatasai actual area is an important step in moving the wheels of government in the region, but its impact would be potentially to the demands of the financial division more precise, demands federalisasi, up to the threat of disintegration when the central government assessed maintain financial balance in regional centers unfair because it does not take into account the contribution of the region to the central revenue. From some thought it was revealed that in order to anticipate the negative impact of the above then any design other than the financial balance needs to be designed more carefully and take into account regional equity fund balance policy should also always bersendikan central element of the potential capacity of the reception area (assessing the local contribution to revenue centers) as well as guarantee the autonomy regional and local accountability.
Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Cirebon Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tentang Pengelolaan Sampah Desi Fitri Ramadhani; Sugianto Sugianto; Izzudin Izzudin; Nursyamsudin Nursyamsudin; Kusdiyana Kusdiyana
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 2 No 1 (2024): Mei 2024
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v2i1.112

Abstract

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi DPPRD yang tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, tujuan dilaksanakan fungsi pengawasan tersebut yaitu menjamin agar pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya tidak bertentangan dengan aturan atau perda yang telah dibuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Cirebon terhadap pelaksanaan perda Nomor 5 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah serta dalam perspektif fiqih siyasah. penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara, observasi, dokumentasi serta analisis dengan meode deskriptif. Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD dalam mengawasi produk hukum daerah terhadap perda yaitu dalam bentuk mengawasi pelaksanaan, selain itu DPRD telah melaksanakan pengawasan terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah, namun pengawasan yang dilakukan belum berjalan secara opimal dikarenakan masih banyaknya kendala yang belum dapat teratasi dengan baik dan cepat. 
Transformasi Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Alih Status Pegawai Menjadi ASN Tinjauan Hukum dan Fiqh Siyasah Muhammad Zaky Naufal Salim; Sugianto Sugianto; Rabith Madah Khulaili Harsya
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 1 No 1 (2023): Mei 2023
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v1i1.118

Abstract

Sejak disahkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, terjadi perubahan besar dalam struktur lembaga tersebut. Salah satu perubahan yang mencolok adalah konversi status pegawai KPK menjadi ASN sesuai Pasal 1 ayat (6) UU tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan KPK terkait transisi status pegawai menjadi ASN, dengan mempertimbangkan perspektif Fiqh Siyasah pada Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 69C UU Nomor 19 Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif, dengan data yang diperoleh dari literatur, dokumen, dan artikel yang relevan dengan fungsi, wewenang, dan posisi KPK dalam konteks transisi status pegawai menjadi ASN sesuai UU Nomor 19 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi UU KPK mengakibatkan pegawai KPK secara otomatis menjadi ASN, dan terdapat perubahan dalam struktur organisasi KPK. Dari sudut pandang Fiqh Siyasah, terdapat persamaan dan perbedaan antara KPK dan Wilayah al-Mazhalim. Wilayah al-Mazhalim dalam hukum Islam adalah lembaga peradilan yang lebih tinggi dan berada di bawah naungan sultah tanfidhiyah (eksekutif). Meskipun KPK ditempatkan dalam ranah eksekutif, wewenangnya tetap independen yang sejalan dengan prinsip Fiqh Siyasah.
Co-Authors Desi Fitri Ramadhani Harsya, Rabith Madah Khulaili Izzudin Izzudin Kusdiyana Kusdiyana Lukman Hakim Muhammad Zaky Naufal Salim Nursyamsudin Nursyamsudin