Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Election Governance Drafting a Special Voter List of Elections in 2019 in Indragiri Hulu Regency Dedi Afda Putra; Bakaruddin Rosyidi; Tengku Rika Valentina
ARISTO Vol 10, No 1 (2022): January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v10i1.4009

Abstract

The preparation of the electoral register is a problem in every election. One of the problems that often arises in the form of the number of eligible voters but not registered in the list of permanent voters. This is evident in the large number of voters of resident identity card users who are registered in the special voter list. This research aims to analyze the problem of special voter list of the 2019 election in Indragiri Hulu Regency, Riau Province. In this study, researchers used an election governance perspective consisting of three stages, namely the stages of rule making, the implementation of rules, and the adjudication of rules. This research uses a qualitative approach with case study methods. The results showed that based on the perspective of election governance, the contributing factor to the large number of special voter lists for the 2019 election in Indragiri Hulu regency was at three stages of election governance. At the rule-making stage, in the form of implications of several policies taken by actors involved in the drafting of the rules. At the stage of implementation of the rules, in the form of the implementation of voter list preparation activities in Indragiri Hulu Regency which is not good. While the stage of adjudication rules in the form of non-accommodating recommendations of the Indragiri Hulu District Election Supervisory Agency related to special voters. There are two factors that are at the root of the problem of the large number of special voters. The root of the problem related to special voters who have not been registered on the Permanent Voter List, due to the non-implementation of matching and re-research of voters at the stage of updating the voter list. While the root of the problem related to special voters who have been registered on the permanent voter list, due to the difference in the maximum number of voters per polling place in elections and elections, so it must be re-mapping polling stations.
Politik Identitas Etnis Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Studi Kasus : Peranan Etnis Tionghoa Dalam Pilkada Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 Muhammad Saleh; . Yuslim; Bakaruddin Rosyidi
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The decentralization politics that occurred in the era of reformation has encouraged the ambition of the ethnic identity politics which give a big contribution in the appearance of small kings in every region. Schmitterian explained that liberalization politics will activate the certain rights that be owned by each person individually and social groups and cover them from the cruel deeds or the third group. At the level of ethnic at least liberalization can be seen from the availability of spaces for every society to form their own community that can protect their rights, and also the decrease of the intervention of the nation in the political appreciation of every group.
PELATIHAN PENGUATAN ORGANISASI LOKAL MASYARAKAT DI KELURAHAN LIMAU MANIS KECAMATAN PAUH KOTA PADANG Asrinaldi Asrinaldi; Bakaruddin Rosyidi; Sri Zul Chairiyah; Aidinil Zetra; T. Rika Valentina; Indah Adi Putri; Tamrin Tamrin; Sadri Sadri; Zulfadli Zulfadli; Dewi Anggraini
Jurnal Pengabdian Warta Andalas Vol 25 No 4 (2018): Warta Pengabdian Andalas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim Dosen Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas yang dilaksanakan pada 10 November 2018, bertempat diKelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Padang, fokus kepada penguatan organisasi lokalmasyarakat. Tujuannya, agar organisasi yang dijalankan oleh masyarakat dapat berkembangsekaligus sebagai sarana masyarakat berlatih menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Pelatihanini mendapatkan sambutan yang baik oleh masyarakat dimana dari 25 peserta yang diundanguntuk mengikuti pelatihan ini yang hadir ada sebanyak 30 orang. Peserta sendiri terdiri daribeberapa utusan masyarakat yang aktif dalam organisasi seperti PKK, Karang Taruna, sertaketua RT/RW. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini yaitu metode Pendidikan OrangDewasa (Andragogi) yang mengajak peserta untuk terlibat aktif dalam pelatihan ini. Adapunhasil dari pengabdian ini (1) Masyarakat memiliki pemahaman dasar tentang pentingnya terlibatberorganisasi; (2) Masyarakat tahu bahwa organisasi menjadi wadah pendidikan politik untukpenguatan demokrasi di aras lokal; (3) Masyarakat paham bahwa lewat organisasi mereka dapatmempengaruhi kebijakan.
PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS SELATAN TAHUN 2015 James Hendra Patar Siregar; Ernita Arif; Bakaruddin Rosyidi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7, No 2 (2020): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v7i2.2020.325-339

Abstract

Kabupaten Nias Selatan salah satu daerah yang ikut dalam pelaksanaan Pemilihan kepala daerah serentak tahun 201, yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pasangan calon yang ikut pemilihan tersebut adalah empat pasang. Salah satu peserta pemilihan adalah bupati petahana. Sebagai Bupati tentu mempunyai keunggulan, yaitu sedang menjalankan program pemerintahan. Salah satu program yang populer saat itu dijalankan petahana adalah pendidikan gratis sampai ke jenjang perguruan tinggi.  Hasil pemilihan menunjukkan calon petahana kalah dari pasangan calon lain dan mendapatkan perolehan suara terbanyak kedua. Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui perilaku memilih masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan tahun 2015. Penulis menggunakan teori perilaku memilih, yaitu: Pendekatan sosiologis dengan melihat ikatan kedaerahan pasangan calon dengan pemilih, dan pendekatan psikologis, meliputi identifikasi partai, isu-isu kampanye dan kualitas calon. Selain perilaku memilih, penelitian ini juga mencoba melihat politik uang kepada pemilih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor psikologis lebih dominan memengaruhi perilaku memilih dibandingkan faktor sosiologis. Namun, variabel yang paling berpengaruh terhadap perilaku memilih adalah Ikatan kedaerahan, yang merupakan bagian dari faktor sosiologis. Sedangkan pada faktor psikologis yang punya pengaruh terhadap perilaku memilih adalah kualitas calon dan isu kampanye. Sementara identifikasi partai tidak berpengaruh kepada perilaku memilih.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PILKADA : STUDI VOTER TURNOUT MASYARAKAT KOTA TEBING TINGGI DALAM PILKADA 2017 DENGAN CALON TUNGGAL Muhammad Saleh; Yuslim Yuslim; Bakaruddin Rosyidi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 7 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i7.2022.2532-2537

Abstract

Partisipasi memilih menjadi salah satu kebutuhan agar keberlanjutan demokrasi dan sistem politik tidak mengalami hambatan. Pemilu sebagai instrumen utama demokrasi merupakan salah satu kunci yang menjembatani suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan mandat kepada seseorang sebagai wakil rakyat atau sebagai penguasa yang akan duduk dalam pemerintahan. Oleh karena itu, sebagian negara-negara yang menganut demokrasi, termasuk Indonesia, menjadikan partisipasi sebagai salah satu agenda yang tidak dapat dikesampingkan dalam proses pemilu khususnya dalam hal hadir atau tidaknya warga negara untuk memilih (voter turnout).Salah satu fenomena yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah sejak tahun 2015 yang lalu adalah munculnya pasangan calon tunggal dalam pemilihan. Undang undang juga telah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal tersebut. Kota Tebingtinggi di Provinsi Sumatera Utara termasuk salah satu dari Kabupaten/Kota yang memiliki pasangan dengan calon tunggal di Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2017 yang lalu. Berdasarkan data, partisipasi pemilih dalam pilkada Kota Tebing Tinggi dengan calon tunggal menunjukkan angka yang tidak terlalu tinggi, yaitu  sebesar 59.868 suara (55,8 %). Sedangkan masyarakat Kota Tebing Tinggi yang memilih Walikota Incumbent 41.937 suara (70,04%), yang memilih kotak kosong sebesar 16.861 suara (28,16%) dan masyarakat yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 47.943 suara (44,46%). Alasan masyarakat yang memilih Walikota Incumbent antara lain popularitas calon yang tinggi, memiliki kinerja yang baik, adanya hubungan kekerabatan dan lainnya. Sedangkan yang memilih kotak kosong memiliki alasan tidak suka dengan calon Walikota, tidak diberi uang dan adanya ajakan dari etnis tertentu untuk memilih kotak kosong.