Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Darul Ahdi wa Syahadah and the Implementation of Maqasid Al-Shariah in the Context of the Pancasila State Saputra, Edy; Ridwan, Mohammad; Effendi, Amri; Rita Defriza; Hidayat, Rahmad
Nurani Vol 24 No 2 (2024): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v24i2.25028

Abstract

This research explores the application of the concept of Darul Ahdi Wa Syahadah as a foundation for implementing Maqasid al-Shariah within the context of the Pancasila state. The aim is to examine how Islamic values, which protect religion, life, intellect, progeny, and property, align with the principles of pluralism and diversity enshrined in Pancasila, ultimately striving to achieve a just, prosperous, and harmonious Indonesian society. Using a qualitative approach with a literature review and critical discourse analysis, this study examines various scientific works, official Muhammadiyah documents, and public policy reports. Findings reveal that Darul Ahdi wa Syahadah and Maqasid al-Shariah can harmonize in public policies that promote social justice and welfare in alignment with Pancasila’s principles, underscoring the role of Muhammadiyah as a key agent in integrating Islamic values with state ideology. Despite significant challenges, particularly concerning pluralism and religious freedom, these concepts hold substantial potential to reinforce social and political stability in Indonesia. Future research should focus on developing specific indicators to assess the effectiveness of Darul Ahdi wa Syahadah and Maqasid al-Shariah in public policies across sectors such as education, economic development, and healthcare. Additionally, empirical studies should be conducted to evaluate the broader societal reception of these concepts within Indonesia's pluralistic framework.
Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutanamale melalui Pelatihan Tajhizul Mayit Menggunakan Metode Simulasi Mawardi; Riski Pratama; Reski Wahyuni Hsb; Husnul Falah Nst; Rika Nurhasanah; Rahma Atikah; Suci Ramadani Nst; Elsya Juliana; Nabila Az-Zahra; Rita Defriza; Nila Rahmadani
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 5 (2025): OKTOBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/4qhq2x16

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilan warga Desa Hutanamale, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, mengenai tata cara pengurusan jenazah sesuai ajaran Islam. Pelatihan dilaksanakan dengan metode Participatory Action Research (PAR), yang mencakup dua tahap utama: penyampaian materi teori tentang hukum dan prosedur perawatan jenazah, serta praktik lapangan secara langsung. Kegiatan ini dilaksanakan pada 13 Agustus 2025 dan diikuti oleh sekitar 30 peserta dari masyarakat Desa Hutanamale. Hasil pelaksanaan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta terhadap tata cara pengurusan jenazah serta kemampuan mereka memanfaatkan aplikasi sebagai media pembelajaran. Program ini terbukti efektif dalam memperkaya pengetahuan masyarakat sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial.
Putusan Arbitrase Tidak Dapat Dieksekusi: Analisis Perbandingan Hukum Arbitrase Indonesia, New York Conention, UNCITRAL, dan SIAC Rita Defriza; Zulfahmi
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4719

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alasan-alasan yang menyebabkan putusan arbitrase tidak dapat dieksekusi menurut UU No. 30 Tahun 1999, New York Convention, UNCITRAL Model Law, dan SIAC Rules serta menganalisis perbedaan dan persamaan dalam pengaturan ketidakmampuan eksekusi putusan arbitrase dalam keempat kerangka hukum tersebut. Fokus penelitian ini juga mencakup dampak perbedaan tersebut terhadap efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase di berbagai yurisdiksi dan pengaruhnya terhadap kepercayaan publik terhadap sistem arbitrase internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, mengkaji sumber hukum, peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 30 Tahun 1999 memberikan dasar hukum yang modern untuk arbitrase, terdapat tantangan dalam eksekusi putusan, terutama terkait dengan cacat prosedural dan pertentangan dengan kebijakan publik. New York Convention dan UNCITRAL Model Law menawarkan kerangka hukum internasional yang memungkinkan penolakan eksekusi jika terdapat pelanggaran prinsip dasar, namun implementasinya di Indonesia masih terhambat oleh ketidaksesuaian dengan hukum nasional. SIAC, dengan aturan yang jelas, memperkuat pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip prosedural. Harmonisasi antara hukum nasional dan internasional diperlukan untuk memperkuat kepercayaan terhadap arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.