Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Penelitian Serambi Hukum

Tinjauan Hukum tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung (PTSL) Di Kabupaten Jayapura yang Dikaitkan dengan Hukum Adat yang Berada di Kabupaten Jayapura Alga Gana Pertiwi; Suharno; Nourma Dewi
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.341 KB)

Abstract

Dalam peraturan tentang pendaftaran tanah dan aturan pelaksanaannya diatur tentang proses peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya, yang berakhir dengan terbitnya sertifikat. Oleh karena itu kekuatan sertifikat akan tergantung dari keabsahan perbuatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik langsung (PTSL) di Kabupaten Jayapura dan Untuk mengatahui kendala serta upaya dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematika lansung (PTSL) di kantor Agraria dan tata ruang/Badan pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura. Jenis Penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ini dilakukan wawancara dengan bapak Kemudian sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Yosep Simon Done dari BPN Jayapura, yang telah diwawancarai. Selain itu data sekunder dari penelitian ini adalah Data, Buku-buku dan Undang-undang. Hasil dari penelitian ini adalah dalam melaksanakan program pendaftaran tanah secara PTSL di Kabupaten Jayapura, kantor ATR/BPN Kabupaten Jayapura sudah melakukan upaya secara maksimal dengan melakukan penyuluhan kepada masyaratat terkait program PTSL yang telah dicanangkan oleh pemerintah, keuntungan dan kemudahan yang diberikan dalam pelayanan kepda masyartak dan telah melaukan kunjungan ke Distrik-Distrik yang telah direncanakan sebagai daerah yang akan dilakukan pendaftaran tanah secara PTSL. Kata Kunci : Kantor Pertanahan Jayapura, PTSL, Hukum Adat
Tinjauan Yuridis tentang Peredaran Jamu Palsu di Kabupaten Sukoharjo Nova Bagaskoro; Hadi Mahmud; Nourma Dewi
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.33 KB) | DOI: 10.59582/sh.v16i01.581

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana peredaran jamu palsu di Sukoharjo ditinjau dari Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan mengetahui penegakan hukum terhadap peredaran jamu palsu di Sukoharjo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan data primer sebagai sumber data utama. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana peredaran jamu palsu di Sukoharjo pada perkara pemalsuan jamu pelancar haid condong ke arah pada Pasal 196 dan Pasal 197 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta adanya penegakan hukum terhadap peredaran jamu palsu di Sukoharjo yang dilakukan oleh Polres Sukoharjo yang merupakan lembaga penegak hukum menggunakan tindakan represif dilakukan dengan menindak pelaku kejahatan yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Kata Kunci : penegakan hukum, peredaran jamu palsu, pengaturan tindak pidana.
Analisis Perlindungan Hak Tenaga Kerja Wanita Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Dalam Konsep HAM Asa Nur Fadhilah; Suharno; Nourma Dewi
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pekerjaan adalah kebutuhan seluruh warga negara untuk menyejahterakan keluarga. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara wajib memfasilitasi kebutuhan tersebut dan telah memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja. Perlindungan hukum harus meliputi seluruh tenaga kerja termasuk tenaga kerja wanita. Tenaga kerja wanita memiliki peluang paling besar dalam mengalami diskriminasi dalam pekerjaan. Diperlukan ketentuan khusus yang melindungi tenaga kerja wanita. Ketentuan yang ditetapkan tersebut harus berdasar atas konsep Hak Asasi Manusia yang diakui oleh dunia internasional. Saat ini, tenaga kerja dilindungi dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diperbarui dengan Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Analisis perbandingan dilakukan terhadap ketentuan perlindungan hukum tenaga kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan konsep HAM yang melindungi tenaga kerja wanita untuk mengetahui kesesuaian di antara keduanya. Hasilnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum tenaga kerja wanita dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan telah sesuai dengan konsep HAM. Kata Kunci: Cipta Kerja; HAM; hak asasi wanita; tenaga kerja; tenaga kerja wanita