Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.27
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Hukum Adigama El-Iqtishady Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Jurnal Serina Abdimas
Rugun Romaida Hutabarat
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
PENDAMPINGAN MITIGASI BENCANA BAGI KORBAN TSUNAMI SELAT SUNDA SEBAGAI ANTISIPASI MEGATRUST DI TANJUNG LESUNG BANTEN Prianto, Yuwono; Rugun Romaida Hutabarat; Cesilia Aprianes; Ivon alvinia salim; Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing
Jurnal Serina Abdimas Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v3i2.34936

Abstract

Along with the passage of time, huntara (Temporary Housing) for those who have experienced house damage with a high level of damage due to torrents along the coast of Tanjung Lesung Beach, Panimbang District, Pandeglang Regency has turned into a new settlement called Huntap Village. A number of temporary residential buildings (Huntara) in Sugal Village, Mekarsari Village, Panimbang District, Pandeglang, Banten, were hit by strong winds and rain. The PKM team held an angry session to provide counseling on the anticipation of Megathrust in Tanjung Lesung which will be guided by the PKM Team Leader with the help of students. It is hoped that the lecture can be a provision for the community in the event of a natural disaster. Indonesia and Indo-Australia are on the path of subduction movement of the Eurasian plate. This position increases the likelihood of geological disasters in Indonesia. Tsunami is one of the geological disasters. Areas located on the coast are prone to tsunamis, flash floods, or coastal erosion. This sudden disaster can endanger tourism infrastructure and visitor safety. The Megathrust disaster mitigation assistance program in Huntap Village, Mekarsari Village, Panimbang District is a small step to anticipate the occurrence of a major tsunami due to the Megathrust disaster which is potentially just a matter of waiting for the time when it will occur. The PKM process in the resettlement site, Tanjung Lesung is running smoothly. The PKM team provides education regarding the importance of tsunami anticipation and health, as the local community still has limited knowledge and many children are not in school due to inadequate economic conditions. Most residents rely solely on marine resources as their source of income, and on average, mothers in the resettlement site do not earn an income and lack education. Therefore, with the implementation of PKM in the resettlement site, Tanjung Lesung, it is hoped that the local community and surrounding areas can gain knowledge to anticipate a tsunami if it occurs in the future ABSTRAK Seiring dengan perjalanan waktu huntara (Hunian Sementara) bagi mereka yang mengalami kerusakan rumah dengan tingkat kerusakan yang tinggi akibat torrent sepanjang dipesisir Pantai Tanjung Lesung Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang telah berubah menjadi permukiman baru bernama Kampung Huntap. Sejumlah bangunan hunian sementara (Huntara) di Kampung Sugal, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Pandeglang, Banten, diterjang angin dan hujan deras. Tim PKM mengadakan sesi cemarah guna memberikan penyuluhan mengenai antisipasi Megathrust di Tanjung Lesung yang akan dipandu oleh Ketua Tim PKM dengan dibantu oleh mahasiswa. Harapannya dengan diadakan ceramah tersebut dapat menjadi bekal bagi masyarakat apabila terjadi bencana alam. Indonesia dan Indo-Australia berada di jalur pergerakan subduksi lempeng Eurasia. Posisi ini meningkatkan kemungkinan bencana geologi di Indonesia. Tsunami adalah salah satu bencana geologi. Area yang terletak di pantai rentan terhadap tsunami, banjir rob, atau erosi pantai. Bencana tiba-tiba ini dapat membahayakan infrastruktur pariwisata dan keselamatan pengunjung. Program pendampingan mitigasi bencana Megathrust di Kampung Huntap, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang merupakan langkah kecil untuk mengantisipasi terjadinya tsunami besar akibat bencana Megathrust yang secara potensial tinggal menunggu waktu kapan akan terjadi. Proses PKM di huntap, Tanjung Lesung berjalan dengan lancer. Tim PKM memberikan edukasi terkait pentingnya antisipasi Tsunami dan pentingnya Kesehatan dikarenakan Masyarakat setempat masih banyak yang minim pengetahuan dan masih banyak anak-anak yang tidak sekolah karena ekonomi yang kurang memadai. Warga setempat sebagian besar hanya mengandalkan hasil laut sebagai sumber penghasilan, rata-rata ibu-ibu di huntap tidak berpenghasilan dan kurang edukasi. Oleh karena itu, dengan diadakannya PKM di huntap, Tanjung Lesung diharapkan warga setempat dan sekitarnya bisa mendapatkan ilmu untuk antisipasi Tsunami apabila terjadi kedepannya.
PENDEKATAN FAMILY GROUP CONFERENCE DALAM MENANGANI KASUS PERADILAN ANAK: STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN NEW ZEALAND Medi Terania; Shannon Megane Sulistio; Laurencia Kathleen Lie; Rugun Romaida Hutabarat
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.63079

Abstract

Abstrak Penelitian ini menganalisis efektivitas pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia serta mengevaluasi relevansi model Family Group Conference (FGC) di New Zealand sebagai acuan reformasi. Meskipun UU SPPA dan PERMA Diversi telah memberikan dasar normatif yang komprehensif, implementasi diversi di Indonesia menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Hambatan utama terletak pada kapasitas Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang terbatas, tingginya beban kerja Pembimbing Kemasyarakatan, minimnya keterlibatan korban, inkonsistensi koordinasi antar-penegak hukum, serta lemahnya pemantauan pasca-kesepakatan. Sebaliknya, FGC di New Zealand terbukti mampu menerapkan prinsip keadilan restoratif secara substantif melalui konferensi multipihak yang melibatkan keluarga, korban, komunitas, dan pekerja sosial dalam merumuskan rencana pemulihan yang mengikat dan terstruktur. Model ini juga berhasil mengurangi penggunaan penahanan, menurunkan residivisme, serta mencegah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Dengan melakukan perbandingan substantif, penelitian ini menemukan bahwa sejumlah elemen Family Group Conference seperti fasilitator independen, legitimasi keluarga dalam pengambilan keputusan, partisipasi korban, dan mekanisme pemantauan berkelanjutan—dapat diadaptasi secara selektif tanpa mengubah struktur hukum Indonesia secara fundamental. Studi ini merekomendasikan reformasi diversi menuju model yang lebih restoratif, partisipatif, dan responsif terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Kata Kunci: Diversi, Keadilan Restoratif, Family Group Conference , Peradilan Anak, Bapas. Abstract This study analyzes the effectiveness of diversion in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia and evaluates the relevance of the Family Group Conference (FGC) model in New Zealand as a reference for reform. Although the SPPA Law and PERMA Diversion have provided a comprehensive normative basis, the implementation of diversion in Indonesia shows a very low success rate. The main obstacles lie in the limited capacity of the Correctional Center (Bapas), the high workload of Community Counselors, the lack of victim involvement, inconsistent coordination between law enforcement agencies, and weak post-agreement monitoring. In contrast, FGC in New Zealand has proven capable of substantively applying the principles of Restorative Justice through multi-party conferences involving families, victims, communities, and social workers in formulating binding and structured recovery plans. This model has also succeeded in reducing the use of detention, lowering recidivism, and preventing overcrowding in correctional institutions. By conducting a substantive comparison, this study found that a number of elements of the Family Group Conference , such as independent facilitators, family legitimacy in decision-making, victim participation, and continuous monitoring mechanisms, can be selectively adapted without fundamentally changing the structure of Indonesian law. This study recommends reforming diversion toward a model that is more restorative, participatory, and responsive to the best interests of the child. Keywords: Diversion, Restorative Justice, Family Group Conference , Juvenile Justice, Bapas.
EFEKTIVITAS PERAN LEMBAGA PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOTIKA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN Arka Candyas Hermawan; Jonathan Ervando; David Njotowidjaja; Rugun Romaida Hutabarat
Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Vol. 1 No. 5 (2025): Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah (Bulan November 2025)
Publisher : PT. Saha Kreasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64788/ar-rasyid.v1i5.111

Abstract

This study examines narcotics circulation within correctional facilities, which persists due to weak supervision, overcrowding, staff involvement, and high inmate demand. Using a normative juridical approach supported by empirical data, the study analyzes the mechanisms of narcotics distribution and evaluates government efforts involving the Ministry of Law and Human Rights, the National Narcotics Board, and the National Police. The findings indicate that current measures remain ineffective due to structural constraints such as punitive drug policies, limited security infrastructure, and insufficient isolation of high-risk inmates. The study concludes that policy reform, independent oversight, and stronger institutional coordination are essential to curb narcotics circulation in prisons.
Co-Authors Ahmad Yani Y Alhaddad Alya Clara Angelita Arka Candyas Hermawan Cesilia Aprianes Christian Sutanto Christopher Christopher David Njotowidjaja Deasy Diantirta Ayu Doni Darmawan Tikoalu Felina Desiana Gregorius Martin Heski Manura Felinda Ishenna G Lalwani Ivon alvinia salim Jonathan Ervando Laurencia Kathleen Lie Mazmur Prima Dimu Heo Medi Terania Muhammad Afrizal Pramudito Muhammad Fadhil Andika Ramadhan Nabila Azzahra Ovaldo Noor Hakim Rosita Rosita Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing Shannon Megane Sulistio Syarifah Aliya Hasna Teuku Maudriansyah Yadi Ahmad Melyantoro Yuwono Prianto