Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.463
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Banua Law Review International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara
Muhammad Topan
Faculty Of Law Lambung Mangkurat University
Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PERKAWINAN ADAT SUKU DAYAK MERATUS DI KALIMANTAN SELATAN Fathul Achmadi Abby; Ifrani Ifrani; Muhammad Topan
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2021): Edisi Februari 2021
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v2i1.17

Abstract

Penelitian kali ini dimaksudkan untuk menjawab 2 (dua) permasalahan pokok, yaitu; Pertama, Bagaimana hukum perkawinan adat pada Masyarakat adat dayak Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan ? Kedua, Bagaimana hukum perkawinan berdasarkan adat Dayak Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan ditinjau menurut kajian dan ajaran Asas dan Ilmu Hukum Adat? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum socio-legal. Penggunaan metode penelitian yang demikian tidak hanya sebatas menelaah hukum sebagai sederetan norma-norma atau kaidah-kaidah perundang-undangan yang berhubungan dengan perkawinan adat dayak, tetapi juga menelaah bagaimana agar hukum itu hidup dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum yang demikian, dapat pula disebut sebagai metode penelitian yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa pertama, ada dua konsep hubungan perkawinan dalam suku adat Dayak, pertama ada perkawinan berdasarkan ikatan suci pernikahan (perkawinan secara sah) dan kedua adalah ‘palas’ yakni hubungan yang muncul tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dan bahkan bisa dianggap sebagai zinah. Kedua, norma-norma hukum perkawinan adat Dayak dilandasi pada asas-asas hukum adat yakni asas kerukunan, asas kepatutan dan asas laras.
A Forest Protection Model Based on Local Wisdom of the Kotabaru Dayak Indigenous Communities in Kalimantan Selatan Forest Conservation Mahyuni Mahyuni; Muhammad Topan
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 3 No. 1 (2023): April Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v3i1.36

Abstract

Indonesia's forest management is still unable to fulfill the constitutional mandate, thus driving the rate of forest degradation and deforestation. This very high damage occurred in the concession area, therefore forest management in customary lands must be returned to indigenous peoples who do have constitutional rights. Furthermore, based on previous research conducted by the World Resource Institute, forest management under the control of indigenous peoples runs more effectively than forest management outside the scope of adat and can reduce the rate of forest deforestation. The purpose of this research is to answer 2 (two) main issues, namely; (1) Analyzing forest protection based on local laws of the Dayak Kotabaru indigenous people on environmental sustainability; (2) Finding a forest protection model based on the local law of the Dayak Kotabaru indigenous people in Kalimantan Selatan. The research method used in the first year is an empirical research method that examines the forest protection model based on local laws of the indigenous Dayak community in Kalimantan Selatan. In the second year, using the socio-legal research, discovered the concept of regional policies in forest management based on the values ??contained in the local legal system of the Dayak indigenous people in Kalimantan Selatan.
Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Gula Yang Tidak Mencantumkan Label Ukuran Kevin Cristopher Sitorus; Ahmad Syaufi; Muhammad Topan
Banua Law Review Vol. 5 No. 1 (2023): April
Publisher : Banua Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/balrev.v5i1.54

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin terhadap pedagang gula yang tidak mencantumkan label ukuran dan juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik PPNS Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin terkait Metrologi legal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang bersumber pada data primer berupa penelitian lapangan yang didukung dengan data sekunder. Adapun sifat penelitian ini bersifat deskriptif yang memberikan gambaran secara sistematis mengenai permasalahan yang sedang diteliti.Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin adalah dengan 2 cara,yaitu preventif dan represif, untuk cara preventif yaitu dengan melaksanakan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium kemetrologian serta melaksanakan pengawasan UTTP dan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) sedangkan untuk upaya represif dalam rangka penegakan hukum pada umumnya, penyelidikan dan penyidikan secara tuntas dalam rangka mata rantai sistem acara pidana, contohnya : Yang pertama menegur dan kedua adalah merampas barang pelaku berdasarkan pasal 33 Undang-Undang No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Kedua, Kendala yang dihadapi penyidik PPNS Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin terkait Metrologi Legal di Kota Banjarmasin ialah keterbatasan kewenangan terkait penindakan dan proses penyidikan secara langsung dan sangat terbatasnya SDM serta sarana dan prasarana yang mumpuni
PENDAMPINGAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI DESA HILIR MESJID KABUPATEN BARITO KUALA Muhammad Topan; Junaidi Arief; Fitriani Fitriani; Elma Fitria
Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 2 No. 2 (2022): EDISI OKTOBER 2022
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengabdian masyarakat di Kabupaten Barito Kuala yang di tujukan kepada Kepala Desa serta Aparatur Desa Hilir Mesjid, bertujuan untuk memberikan pengetahuan terhadap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa. Program Dana Desa menjadi ladang kasus-kasus korupsi yang mengakibatkan masih banyak warga desa yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan. Pengabdian masyarakat yang berjudul “Pendampingan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa” ini diharapkan dapat memberikan pemahaman untuk Kepala Desa serta Aparatur Desa dalam hal alokasi dana desa khususnya pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sehingga dengan adanya pengabdian ini, maka dapat mengurangi kasus-kasus korupsi yang sampai saat ini masih marak terjadi. Metode yang di gunakan dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan pendekatan sosio yuridis (sosio legal) dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau “hibrida” antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis dengan menggunaan cara analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan holistic. Kata Kunci : Pelaporan, Pertanggungjawaban, Penyalahgunaan, Dana Desa
Adultery as a Complaint Offense in Overcoming Free Sex Behavior Muhammad Topan
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 3 No. 1 (2023): April Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v3i1.64

Abstract

Globalization has a global meaning which is likened to freedom. Many foreign cultures have entered, even though these cultures are not in accordance with our Eastern culture. For example, the culture of free sex behavior that is widespread in Western culture is not to our culture and is contrary to the foundation of our country, Pancasila. Indonesia has six officially recognized religions, namely Islam, Protestant Christianity, Catholic Christianity, Hinduism, Buddhism, and Confucianism. The majority of official religions in Indonesia give the view that free sex is a deviant behavior. The opening of the 1945 Constitution in the third paragraph states that it is the grace of God Almighty and so on. That is, this view has juridical consequences for all laws and regulations which must refer to and originate from theological values, namely the value of Belief in the One and Only God. With the expansion of the offense of adultery in the new Criminal Code that "adultery for men and women who are not married (not legally married) can also be punished", meaning that the new Criminal Code has referred to and sourced theological values ??as a basis for expanding the meaning of adultery, namely by the principle of Belief in the One and Only God in Pancasila. However, the formulation of complaint offenses in the new Criminal Code which limits only family members who can complain needs to be reviewed again for a criminal law policy in the context of tackling free sex behavior which is currently engulfing Indonesian society. Because by being limited to only the family who can complain, this is of course the same as opening up the family's disgrace, so there is a possibility that there will be no complaints. In addition, it is not right to limit only family members who can make complaints because they are considered the victims who are most affected. So actually it can also be assessed that the most affected by this free-sex behavior is not only the family but it must be interpreted that there is a "society" (or "community morals") as victims. When viewed in the context of collective morality, society suffers greatly because the quality of life together has decreased in quality or is referred to as moral degradation.
Optimalisasi Pemahaman Hukum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Perlindungan Data Pribadi Pasien di Rumah Sakit Daddy Fahmanadie; Yulia Audina Sukmawan; Ifrani Ifrani; Muhammad Topan; Dadang Abdullah; M. Ali Amrin; Abdul Halim Barakatullah; Rike Julian Syafrilla; Denok Kusuma Wardani
KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 4 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/kreatif.v5i4.8487

Abstract

The development of information technology in the healthcare sector brings significant benefits for improving services, but also poses serious challenges related to the protection of patient personal data. The prevalence of medical data leaks demonstrates weak security systems and a low level of understanding among healthcare workers regarding the legal and ethical aspects of data management. This study aims to improve the legal understanding of medical and healthcare workers in protecting patient personal data through the Compulsory Lecturer Service Program (PDWA) at a hospital in Banjarmasin City. The method used was participatory outreach, delivering materials on regulations, data governance, and professional ethics, as well as quantitative evaluation through pre- and post-tests. The results showed a gap in initial knowledge, but after the outreach, there was a significant increase in legal understanding, professional attitudes, and ethical awareness among participants. This program also encouraged the formation of a work culture that better respects patient privacy and strengthens hospital institutional governance, thereby increasing public trust in healthcare services. The implications of this activity are the importance of ongoing training, strengthening internal regulations, and developing a secure digital infrastructure to minimize the risk of data leaks. Thus, patient personal data protection can be implemented optimally and sustainably in the hospital environment.
Co-Authors Abdul Halim Barakatullah Ahmad Syaufi Daddy Fahmanadie Denok Kusuma Wardani Elma Fitria Fathul Achmadi Abby Fitriani Fitriani ifrani ifrani Ifrani, Ifrani Junaidi Arief Kevin Cristopher Sitorus M. Ali Amrin Mahyuni Mahyuni Mohammad Rezki Ramadhan Mahfi Muhammad Hendri Yanova Rike Julian Syafrilla Yulia Audina Sukmawan