Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

PERTANGGUNGJAWABAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PIDANA PROFESI KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT PROFESSIONAL UNLAWFUL ACT AND CRIMINAL LIABILITIES CURATOR PROFESSION IN MANAGING AND SETTLEMENT OF BANKRUPTCY ASSET Margono, Suyud
DELEGASI Vol 3 No 2 (2023): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kurator (perorangan/tim) sebagai profesi bertanggung jawab kepada para kreditor untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit secara adil. Penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban Kurator apabila terjadi kesalahan (melanggar hukum) baik berdasarkan kesalahan maupun kelalaian dan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam melakukan pengurusan, pemberesan dan pemberesan harta pailit dan termasuk untuk mengetahui cara penyelesaian terhadap kreditor yang dirugikan. Batasan masalah dari latar belakang tersebut, bagaimanakah pertanggungjawaban kurator baik pertanggungjawaban secara profesional maupun pidana terhadap masyarakat dan kreditor yang dirugikan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Penelitian kualitatif dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan studi kasus yang relevan mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan pertanggungjawaban Kurator dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dari sudut pandang doktrin, peraturan ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku dan isu-isu yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan pertanggungjawaban kurator berdasarkan ketentuan Perbuatan Melawan Hukum, menyangkut tanggung jawab dalam kemampuan profesional sebagai kurator yang berkaitan langsung dengan kinerja dalam pemberesan harta pailit secara profesional. Oleh karena itu, pertanggungjawaban kurator secara perbuatan melawan hukum didasarkan pada kesalahan dan/atau kelalaiannya, lebih lanjut pertanggungjawaban kurator secara pribadi adalah mengganti kerugian dalam rangka melaksanakan Putusan Pengadilan Niaga dalam membereskan harta pailit.
Patent Development Strategy through PCT (Patent Cooperation Treaty) International Registration System: Challenge for Intellectual Property (IP) Attorneys in Indonesia Suyud Margono
Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 3 No. 12 (2024): Edunity: Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/edunity.v3i12.342

Abstract

This research addresses the role of Intellectual Property (IP) Lawyers in patent registration and prosecution, particularly in the Patent Cooperation Treaty (PCT) context. In a complex research and development environment, an understanding of the risk of patent imitation is essential. This study aims to analyze the strategy of international patent registration through the PCT system and evaluate its effectiveness compared to national patent registration in Indonesia. This research uses a normative legal approach by analyzing the literature and practical aspects relating to international patent registration through the PCT system. The research findings show that Intellectual Property Lawyers need to have in-depth knowledge of the national and international patent registration systems. The research also highlights the challenges for inventors with limited budgets in choosing between national Patent and PCT registration, as well as the importance of strategic planning in registration to protect innovation. This research underscores the important role of IP Attorneys in assisting inventors through the patent registration process, both nationally and internationally, and emphasizes that the PCT system is a viable option to effectively protect innovation while managing costs.