Garuda - Garba Rujukan Digital

The Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles Over Goods & Services Procurement Over PT. Angkasa Pura Solusi Qisthina Izazi Shaleha; Suyud Margono Shaleha
Journal of Multidisciplinary Academic Vol 5, No 3 (2021): Science, Engineering and Social Science Series (New Update: With DOI index)
Publisher : Penerbit Kemala Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The principles in Good Corporate Governance (GCG) have been applied at PT. Angkasa Pura Solusi as a subsidiary of State-owned enterprises of Indonesia (BUMN). This activity has referred to Article 3 PER-01/ MBU/2011 issued by the State Minister for BUMN concerning the Implementation of Good Corporate Governance. As a BUMN which consists of transparency, accountability, independence, responsibility and fairness. Theoretically, the practice of the principles of Good Corporate Governance in BUMN holding can increase the value (valuation) of the company by increasing the performance and value of the company so that it can benefit state revenues in the form of dividends, taxes, employment, and competitive products and services to consumers. The legal basis for the procurement of goods and services in BUMN is based on the Regulation of the Minister of BUMN No.PER-05 / MBU / 2008 concerning General Guidelines for the Implementation of the Procurement of Goods and Services for State-Owned Enterprises. This specificity is enforced because BUMN is a form of business entity which all or most of its capital is owned by the state through direct participation originating from separated state assets. Thus, the enactment of the Regulation of the Minister of BUMN Number PER-05 / MBU / 2008, the Board of Directors of PT. Angkasa Pura Solusi has established Guidelines for the Procurement of Goods and Services based on the Decree of the Board of Directors Number: 013B / APS / SK / DIR / III / 2018, dated March 26, 2018 regarding Barag Procurement Guidelines / Services PT. Angkasa Pura Solusi. This regulation regulates the mechanism for the procurement of goods and services at PT. Angkasa Pura Solusi. In every process of procuring goods and services at PT. Angkasa Pura Solusi, it must refer to this regulation.

PRINSIP DEKLARATIF PENDAFTARAN HAK CIPTA: Kontradiksi Kaedah Penda Ō aran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali Suyud Margono
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 1, No 2 (2012): August 2012
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum Hak Cipta Indonesia memiliki regulasi tentang Penda Ō aran Hak Cipta. Penda Ō arannya bisa dilakukan oleh pemohon baik Pencipta atau Pemegang Hak Cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ser Ɵ fi kat Penda Ō aran Hak Cipta menjadi alat buk Ɵ jika terjadi sengketa melalui proses penyelesaian di Pengadilan atau non-pengadilan. Ketentuan Penda Ō aran Ciptaan ini Ɵ dak seimbang dan mengeyampingkan keberadaan karya-karya Cipta yang Ɵ dak dida Ō arkan dalam jumlah jutaan. Sebenarnya, dalam prinsip universal dan perlindungan hak cipta internasional Ɵ dak mewajibkan untuk se Ɵ ap penda Ō aran bagi penciptaan kepada lembaga di satu negara tertentu. Sebuah doktrin universal yang digunakan, untuk perlindungan hak cipta telah mendapat perlindungan hukum setelah dibuat, dan dapat diketahui, didengar, dilihat oleh pihak lain. Prinsip ini dikenal dengan Prinsip Deklara Ɵ f. Ini berar Ɵ ekspresi penciptaan memiliki perlindungan sejak publikasi pertama kalinya. Oleh karena itu, berdasarkan permasalah pertentangan antara Penda Ō aran Hak Cipta dan perlindungan penciptaan yang mengiku Ɵ sistem deklara Ɵ f, maka perlu pemikiran ulang pengaturan penda Ō aran hak cipta yang bertentangan dengan kepemilikan hak cipta yang didapat sejak saat penciptaan pertama dipublikasikan.Indonesian Copyright Law has regula Ɵ on about Copyright Registra Ɵ on. Its registra Ɵ on can be done by applicant(s) even Creator or the Owner of Copyrights to Directorate General Intellectual Property (Indonesia IP O ffi ce). Cer Ɵ fi cate of Creature Registra Ɵ on will make easy proved if dispute happening event takes proceedings at Court or non-court se Ʃ lement. This rule of Copyright Registra Ɵ on made in-balance for the un-register crea Ɵ on in fact a million crea Ɵ on that doesn’t listed in General of registered creature. Actually, in universal principle and based on interna Ɵ onal conven Ɵ on concerning copyright protec Ɵ on not knows or not make compulsory for any sense registra Ɵ on for crea Ɵ on or given authority to the ins Ɵ tu Ɵ on at one par Ɵ cular state. An Universal doctrine that is u Ɵ lized for copyright protec Ɵ on which is a creature has go Ʃ en law protec Ɵ on since that creature fi nish is made, and gets to be known, heard, seen by other Party this principle recognised with Declara Ɵ ve Principal. Its mean a that crea Ɵ on is not an ideas but cons Ɵ tute protected expression of ideas or have protec Ɵ on since fi rst Ɵ me publica Ɵ on, but especially at Indonesia has rule and mechanism of copyrights Registra Ɵ on event its registra Ɵ on is not compulsary. Therefore, based on problema Ɵ c contradic Ɵ ng among Copyright Registra Ɵ on and protec Ɵ on of crea Ɵ on that follow declara Ɵ ve system this research is rethinking the existence copyright registra Ɵ on rule causes to be breached copyright ownership compossed to be go Ʃ en since that crea Ɵ on fi rst Ɵ me is publicized ( fi rst to publish).

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA KURATOR TERHADAP PELANGGARAN DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT SUYUD MARGONO
YURE HUMANO Vol 5 No 1 (2021): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dalam menjalankan tugasnya (mengelola kepailitan), salah satu/tim kurator bertanggung jawab terhadap kreditur yang dirugikan dalam pembagian harta pailit dengan proses yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini untuk mengetahui cara penyelesaian kreditur yang dirugikan. Batasan pernyataan dilatarbelakangi oleh bagaimana pertanggungjawaban pidana kurator kepada kreditur yang dirugikan dalam pengurusan dan penyelesaian harta pailit. Untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, kajian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan studi kasus yang relevan mengenai akuntabilitas Kurator dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dari perspektif doktrin, peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku. hukum dan masalah terkait. hukum yang sedang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan pertanggungjawaban pidana kurator, mengenai tanggung jawab dalam kapasitas profesional sebagai kurator yang berkaitan langsung dengan kinerja kurator dalam mengelola harta pailit secara profesional. Selanjutnya tanggung jawab pribadi kurator harus mengganti kerugian dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan/atau kelalaian. Kewajiban Kurator dan kewajibannya melaksanakan Putusan Pengadilan Niaga untuk mengurus harta pailit dengan baik, karena mempunyai akibat hukum berupa pertanggungjawaban perdata dan pidana bagi Kurator apabila penanganan atau penyelesaian harta pailit tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 72 UU Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang. Kata Kunci: Kepailitan, Penundaan Pembayaran, Kurator, Kewajiban Profesional, Pidana; Pengelolaan, Penyelesaian Aset, Harta Kepailitan

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI MELALUI APLIKASI INSTAGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Astrid Eka Deva; Suyud Margono; Setia Jaya
YURE HUMANO Vol 6 No 1 (2022): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Meningkatnya sistem elektronik mendorong penyelenggara sistem elektronik untuk menyediakan layanan berbasis elektronik dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam hal pelaku usaha melakukan kegiatan jual beli dan semakin pesatnya teknologi informasi, Semakin meningkat pengguna internet membuat para pelaku bisnis berusaha untuk memajukan bisnis yang dijalankannya dengan memperluas jaringan bisnis melalui internet sebagai salah satu media untuk menawarkan produknya, situs jual beli online yang saat ini berkembang pesat di Indonesia adalah e-commerce jenis marketplace. Marketplace merupakan sebuah tempat secara online dimana penjual dapat membuat akun dan menjajakan barang dagangannya. Marketplace yang ada di Indonesia salah satunya diantara lain Instagram, tidak dipungkiri bahwa setiap situs jual beli online memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan setiap penyedia, konsumen pun tidak luput dari masalah-masalah transaksi dan persoalan-persoalan hukum, tentang agaimana perlindungan hukum konsumen dalam transaksi elektronik dan bagaimana menghindari akun palsu pelaku usaha terhadap tansaksi jual beli di media sosial Instagram tersebut. Hal ini terjadi karena antara transaksi jual beli penjual dan konsumen dengan hukum mempunyai peranan yang relatif besar di dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang teratur dalam kehidupan bersama.

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH BERSERTIFIKAT GANDA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH JAKARTA TIMUR (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 146/G/2018/ PTUN JKT) Feri Evandani Saragih; Suyud Margono; Lasbok Marbun
YURE HUMANO Vol 6 No 1 (2022): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dengan diberikanya suatu tanda hak yang kuat yaitu sertifakat atas tanah. Penerbitan sertifikat sering kali membawa akibat hukum baik bagi pihak yang dituju ataupun pihak-pihak yang merasa kepentinganya dirugikan yang mengakibatkan terjadinya sengketa tanah yang dimana proses penyelesaianya harus dibawa lewat jalur litigasi. Salah satu contohnya adalah penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Timur yang harus diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Jakarta Timur sehingga masalah yang akan diteliti yakni 1. Bagaimanakah tahapan proses penerbitan sertifikat tanah sehingga dapat terjadi kepemilikan seritifikat ganda? 2.Bagaimanakah Perlindungan hukum dan kepastian hukum atas kepemilikan sertifikat tanah? Dengan studi kasus (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 146/G/2018/PTUN JKT). Penelitian ini mengunakan metode yuridis empiris pendekatan perundangan undangan dan kasus dan pengumpulan data dilapangan langsung. Hasil penelitan menunjukan factor penyebab terjadinya sertifikat ganda yakni kurang telitinya dan profesional Kantor Badan Pertanahan dalam menjalankan proses pendaftaran tanah. Dalam penyelesaian sengketa ini ditempuh melalui jalur pengadilan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE NOMOR 8 TAHUN 1999 DALAM KASUS PEMBELIAN PRODUK HANDPHONE TIDAK SESUAI DENGAN PESANAN MELALUI E-COMMERCE PLATFORM TOKOPEDIA Charles D.L. Pardede; Manotari Pasu Simamora; Suyud Margono
YURE HUMANO Vol 6 No 2 (2022): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dalam praktik perlindungan hukum terhadap konsumen e-commerce, seringkali diketemukan ketidak seimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban terhadap konsumen e-commerce, dan diketahui seringkali pihak pelaku usaha yaitu pengelola e-commerce, maupun pedagang pada e-commerce, menghindari tanggungjawab terhadap konsumen,. Masalah ini seringkali tidak mendapat perhatian dari pemerintah dimana meskipun seringkali terjadi dimana konsumen dirugikan oleh pelaku usaha e-commerce, namun pemerintah lebih menyerahkan penyelesaian masalah yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen e-commerce pada pihak pelaku usaha e-commerce. Pada penelitian ini diketahui hendak membahas mengenai perlindungan hukum konsumen dalam bertransaksi melalui tokopedia dan prosedur penyelesaian sengketa yang sudah terjadi dalam transaksi e-commerce khususnya tokopedia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun hasil penelitian ini diketahui bahwa perlindungan hukum konsumen dalam bertransaksi melalui tokopedia pada dasarnya dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, maka perlindungan hukum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka mekanisme perlindungan hukum tersebut bila terjadi sengketa maka dilakukan dengan mengutamakan terlebih dahulu online dispute resolution yang disediakan penyelenggara e-commerce, dan bila gagal, konsumen dapat melanjutkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi pengadilan, meskipun faktanya penanganan perlindungan terhadap konsumen lebih banyak dilakukan melalui upaya pemidanaan oleh aparatur penegak hukum, termasuk adanya perlindungan hukum terhadap konsumen pada tokopedia. Kemudian Penyelesaian sengketa yang sudah terjadi dalam transaksi e-commerce khususnya tokopedia diketahui dilaksanakan dengan metode online dispute resolution yang disediakan penyelenggara e-commerce, dan bila gagal, konsumen dapat melanjutkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi pengadilan, dimana dalam praktiknya diketahui penyelesaian sengketa antara pihak pembeli dengan pihak penjual, dilaksanakan selama kurang lebih 13 hari, dimana pihak tokopedia cukup lama merespon keluhan konsumen atau pembeli, yaitu tiga hari setelah keluhan disampaikan, dan konsumen juga harus melewati tahap pengaduan yang berbelit-belit dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, mulai dari mengkonfirmasi data pribadi konsumen kepada pihak tokopedia, jasa pengiriman, dan pihak penjual pada tokopedia.

PENDAFTARAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) SECARA ELEKTRONIK (HT-EL) DENGAN AGUNAN SERTIPIKAT TANAH Wahid Budi Pranoto; Suyud Margono; Appe Hutauruk
YURE HUMANO Vol 7 No 1 (2023): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Hak tanggungan elektronik merupakan inovasi dalam dunia hukum yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan mekanisme pemberian jaminan atas harta benda. Dalam konteks ini, harta benda yang diberikan sebagai jaminan tidak hanya berwujud fisik, tetapi juga dapat berbentuk digital atau elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan secara elektronik dengan jaminan sertipikat tanah dan untuk mengetahui efektifitas pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan secara elektronik dibandingkan dengan pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan secara Konvensional (non emektronik). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Hasil analisis menunjukkan bahwa hak tanggungan elektronik memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam sistem jaminan harta benda. Kelebihan utamanya meliputi kemampuan untuk mengamankan aset digital, pengurangan biaya administrasi, dan peningkatan transparansi. Namun, terdapat pula beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti perlindungan privasi, keamanan data, serta keabsahan dan enforceability hak tanggungan elektronik di mata hukum. Dalam implementasinya, aspek hukum, teknologi, dan keamanan data harus diintegrasikan dengan baik. Pengaturan hukum yang jelas dan konkrit diperlukan untuk mengatur hak tanggungan elektronik, termasuk pengakuan legalitasnya dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam era digital ini, kolaborasi antara lembaga hukum, teknologi, dan regulasi menjadi krusial guna memastikan bahwa hak tanggungan elektronik berjalan efektif dan dapat diandalkan dalam praktiknya.

OPTIMALISASI ALAT BUKTI SAKSI PADA PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI (KASUS PUTUSAN NOMOR 18/PDT.G.S/2021/PN.MRT ) Yessa Rivaldy Panie; suyud Margono; Lasbok Marbun
YURE HUMANO Vol 7 No 2 (2023): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kesaksian yang di berikan kepada hakim di hadapan persidangan tentang peristiwa yang di sengketakan oleh orang yang di anggap mengetahui suatu peristiwa dari salah satu pihak yang terlibat dalam perkara, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di depan sidang yang memenuhi syarat-syarat tentang suatu peristiwa atau keadaan tersebut, namun bagaimana bila saksi memberikan keterangan pada suatu perkara tentang perjanjian lisan di hadapan persidangan. Alat bukti saksi dan putusan pengadilan mengenai pembuktian perlu di kaji lagi sehingga penulis menguji melalui rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini yakni 1. Bagaimanakah optimaslisasi kekuatan Alat Bukti Saksi dalam hukum acara perdata di dalam proses persidangan? 2 Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt sudah sesuai dengan supremasi hukum?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatrif dimana pendekatan yang di lakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini setiap saksi menyebutkan sebab-sebabnya ia dapat mengetahui suatu peristiwa, untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa yang hanya dapat di peroleh dengan pembuktian.Dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/ Pn Mrt pada point dua (2) Majelis Hakim memutuskan menyatakan sah dan mengikat secara hukum perjanjian secara lisan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, sebab kesaksian saksi dari kedua belah pihak dalam memberikan keterangan sesuai dengan peristiwa atau apa yang saksi lihat, alami dan dengar sendiri, serta kesaksian menjadi sah karena di ucapkan di hadapan persidangan, Putusan tersebut sudah sesuai dengan supremasi hukum karena hakim mempertimbangkan dalil dari Penggugat.

PERAN KURATOR DALAM PENERAPAN MEDIASI PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) THE ROLE OF CURATOR IN MEDIATION STAGE IMPLEMENTATION IN BANKRUPTCY AND SUSPENSION OF PAYMENT OF DEBT Suyud Margono
YURE HUMANO Vol 7 No 1 (2023): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kewajiban dan tugas Kurator dalam mengelola dan/ atau membereskan harta Debitor Dalam Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/ PKPU, Disamping itu Kurator juga dapat berperan dalam melakukan upaya mediasi agar terdapat perdamaian (Settlement Agreement) antara Debitur (dalam Pailit) dengan Para Kreditornya. Dalam penelitian ini juga termasuk untuk mengetahui bagaimana Debitor dengan itikad baik melunasi utangnya agar dapat diketahui oleh masyarakat melalui Lembaga Peradilan khususnya Pengadilan Niaga, dalam hal mendapatkan persetujuan dari Para Kreditor dan Pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan studi kasus yang relevan dan menggunakan analisis kualitatif deskriptif dari perspektif doktrin, regulasi ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan isu-isu terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kurator (perseorangan / tim) sebagai profesi bertanggung jawab kepada kreditor untuk mengelola harta kekayaan pailit dan harus menyelesaikan harta pailit secara wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/ PKPU.

KEBIJAKAN PELAKSANAAN PATEN PEMERINTAH UNTUK PRODUK OBAT DAN VAKSIN: DISKURSUS SISTEM PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Margono, Suyud
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 52, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Intellectual Property Protection system has contradiction with the Government's use of Patent Implementation Policy for Pharmaceutical Products, Medicines and Vaccines occurs in addition to the increasing need for Medicines and vaccines in the Covid-19 pandemic situation, due to the provisions of the Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement in International trade has become a legal instrument that makes intellectual property exclusively. Identification of this research problem among others: What should be the Exploitation and Protection Policies for Inventions of Vaccine Patent Products so that there are no contradictions in the Intellectual Property Rights (IPR) System for International trade? The research method is adjusted to the research topic, especially for the Intellectual Property Rights (IPR) protection system for Invention of Medicines and Vaccine product within the scope of international trade. Research finding that the Intellectual Property System does not only guarantee protection for inventions but includes efforts to adequately exploit patented drug and vaccine inventions, so that state intervention is needed not only during the Covid-19 pandemic but also for sustainability and conditions of community needs or public interest. Indonesia continues to fight for equal access to pharmaceutical drugs and vaccines for all countries. International Cooperation (both bilateral and multilateral) within the scope of international relations is aimed in strengthening cooperation to solve common problems.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search