Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.323
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Keadilan Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Keadilan Jurnal Ragam Pengabdian Jurnal Analogi Hukum Community Service Journal of Law
I Ketut Sukadana
Universitas Warmadewa
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Kedudukan Wanita Bali yang Tidak Menikah di Desa Adat Sengkidu, Karangasem Ni Ketut Risya Dewi Calista; I Ketut Sukadana; Luh Putu Suryani
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 1 (Spesial Issue) (2026): "Dharma Samudera"
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/c2etgn26

Abstract

Dalam Hukum adat Bali terdapat sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan purusa sebagai ahli waris utama, sehingga kedudukan wanita yang tidak menikah dalam pewarisan di Desa Adat Sengkidu, Karangasem, sering berada pada posisi terbatas. Kondisi ini menimbulkan persoalan kepastian hak dan perlindungan hukum, mengingat jumlah wanita yang tidak menikah dan tetap tinggal dalam keluarga asal cukup signifikan. Penelitian ini membahas rumusan masalah mengenai bagaimana pengaturan pewarisan menurut hukum adat Bali dan bagaimana kedudukan wanita yang tidak menikah dalam sistem pewarisan Desa Adat Sengkidu. Penelitian ini memanfaatkan tipe penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan Awig-awig, melalui wawancara serta studi dokumen. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa berdasarkan Palet 5 Pawos 49 Awig-awig Desa Adat Sengkidu, anak laki-laki memperoleh bagian penuh, sedangkan anak perempuan hanya memperoleh asuhun atau bekal. Dalam praktiknya, wanita yang tidak menikah umumnya tidak mendapatkan hak kepemilikan penuh atas harta warisan, melainkan sebatas hak menikmati atau hak pakai, sehingga masih terdapat ketidakseimbangan antara norma adat dan praktik pewarisan. Keadaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status dan hak wanita yang tidak menikah dalam sistem pewarisan adat yang berlaku di desa adat tersebut.
Covid-19 Prevention Handling Model Bali Province Government I Ketut Sukadana; I Nyoman Sutama; Ni Made Sukaryati Karma
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 5 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.5.1.2022.25-31

Abstract

According to data from the Indonesian Covid Task Force, as of Augustus 2, 2021, there were 3,462,800 cases and 97,291 deaths. Even though in terms of the quantity of Balinese people affected by COVID-19, which is around 2,3% of the sufferers nationally (2,231 deaths), the social impact it causes is very broad, especially in the tourism sector which is almost totally not operating. The government has taken policies or steps to overcome the impact of the Covid-19 pandemic. All parties are also expected to be able to make efforts to prevent transmission and mitigate the impact that occurs, from the Government, Provincial Government, Regency / City Government, and all levels of society. Efforts to improve the health status of the highest in the form of efforts to prevent disease transmission by involving the community at large. Interesting legal issues to study are as follows: Policies implemented by the Bali Provincial Government in Preventing the Transmission of Covid-19. This study aims to obtain and examine the model applied by the Bali Provincial Government in handling the spread of COVID-19. The results of the study show The policies carried out by the Provincial Government of Bali in the Prevention of Covid-19 Transmission are to realize the acceleration of handling health related to COVID-19, to realize the acceleration of handling the impact of COVID-19 on the economy, and to realize the acceleration of handling the impact of COVID-19 on the community, in the form of a Social Safety Net. The scope of the policy includes: budget reallocation, handling health related to COVID-19, handling the impact of COVID-19 on the economy, and handling the impact of COVID-19 on the community in the form of a Social Safety Net. Handling the Prevention of Covid-19 Transmission is by forming a Task Force based on Traditional Villages and handling health by the Provincial Task Force. The involvement of the traditional village at the behest of the ruler means not respecting the traditional village as an institution that has genuine autonomy that cannot be governed by parties outside the traditional village. Conditions would be different if the initiative to assist the implementation of the handling of Covid-19 came from the traditional village itself.
Legal Responses to Violence Against Football Referees: Criminal Liability and Disciplinary Measures I Nyoman Aji Duranegara Payuse; Amos Mokorros; I Made Suwitra; I Ketut Sukadana
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.8.1.2025.19-26

Abstract

Physical attacks on football referees by players pose significant legal challenges that require analysis within both international and Indonesian legal frameworks. This study examines the legal consequences of such acts by reviewing applicable laws, regulations, and case precedents. The research employs a normative juridical method, focusing on legal norms through statutory and conceptual approaches. Primary data consists of legal regulations, including Indonesian criminal law and FIFA rules, while secondary data includes academic literature, legal doctrine, and case studies. This approach allows for an in-depth examination of the legal framework governing referee assaults. Findings reveal that although Indonesian law criminalizes physical attacks, enforcement is inconsistent due to limited awareness and reluctance to prosecute offenders. FIFA regulations impose disciplinary measures, but their implementation varies. The study concludes that strengthening legal frameworks, enhancing enforcement, and fostering cooperation between sports authorities and legal institutions are crucial to protecting referees and preserving the integrity of football.
Status Tanah Karang Desa Di Desa Pakraman Selat Belega Ketut Adi Wirawan; I Ketut Sukadana; Cok Gede Suryanata
Kertha Wicaksana Vol 13 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.1.2019.12-18

Abstract

Adanya aturan khusus mengenai tanah karang desa secara adat terhadap krama atau masyarakat yang memiliki tanah karang desa di Desa Selat Belega baik dalam bentuk warisan turun-temurun yang telah diatur atau diungkapkan Awig-awig di Desa Selat Belega. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan dan kewajiban tata krama desa atau untuk penduduk pemilik tanah karang desa sebagaimana telah ada dalam aturan adat Desa Selat Belega dan sebagaimana diatur dalam hukum adat dan desa tradisional Awig-awig. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu mencari fakta-fakta dalam prakteknya di masyarakat, kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum untuk mencari jalan pemecahannya. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kewajiban manusia desa sebagai pemegang tanah karang desa antara berada di Desa Pakraman Selat sesuai dengan Awig-Awig dan Pararem Desa, menjadi milik para pengarep , tedun mebanjar, ngayah di desa pakraman dan/atau Kahyangan Tiga dan mengeluarkan Pepeson, patuh dan patuh pada awig-awig di desa Pakraman dan telah menjadi kebiasaan adat Banjar. Posisi tanah karang desa di Desa Selat Belaga adalah melemahnya desa Pakraman yang diserahkan penggunaannya dengan sopan santun dari generasi ke generasi sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya masing-masing, krama yang menempati desa karang memiliki ukuran kecil, tanah menengah dan besar, misalnya ada daerah 200, 400 dan 800 dengan kewajiban ngayahan desa dan tedun mebanjar. Kata kunci: Tanah Karang Desa; Desa Pakraman; Awig-Awig There are special rules regarding traditional village coral land against krama or the community that owns village coral land in the Desa Selat Belega both in the form of genetic inheritance that has been regulated or revealed by Awig-awig in the Desa Selat Belega. The purpose of this study was to find out how the rules and obligations of village manners or for residents of village coral landowners as already contained in the traditional rules of the Desa Selat Belega and as stipulated in conventional law and traditional villages Awig-awig. This type of research used in this study is a type of empirical legal analysis that is looking for facts in practice in society, then associated with legal provisions to find a way to solve it. The results of the discussion in this study are as follows: Obligations of village people as holders of village coral land between being in Pakraman Selat Village according to Awig-Awig and Pararem Desa, belonging to the pengepep, tedun mebanjar, ngayah in pakraman village and/or Kahyangan Tiga and issued Pepeson, obedient and obedient to awig-awig in Pakraman village and had become a custom of Banjar. The village coral land position in the Desa Selat Belega is the weakening of Pakraman village which has been surrendered by manners from generation to generation in accordance with the needs of their respective communities, the krama that occupy the coral village have small size, medium and large land, for example 200, 400 and 800 with the obligation to cultivate the village and incur losses. Keywords: Tanah Karang Desa; Pakraman Village; Awig-Awig
Hak Waris Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat Bali I Ketut Sukadana
Kertha Wicaksana Vol 14 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.14.2.2020.124-131

Abstract

The life of indigenous peoples in Indonesia with their diverse religions and cultures, does not rule out the possibility of cross-marriages between them, such as many marriages between people of different faiths. Marriage between people of different religions, in the community often causes problems in the family and even leads to divorce. The formulation of the problem in this paper is how is the legal status of interfaith marriages according to Law Number. 1 of 1974 and how the inheritance rights for children born from marriages of different religions according to Balinese customary law. This research is a normative legal research by examining the laws and regulations and using literature studies. The results showed that interfaith marriages in the Marriage Law in Indonesia were not strictly regulated in Marriage Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in conjunction with Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to the Marriage Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Marriage Law requires couples of different religions if they want to have a marriage, they must submit themselves to the religion of one party. As for the inheritance rights of children born from marriages of different religious partners according to Balinese customary law, if the child follows his father's religion then he will be given the right to inherit. However, if the child follows his mother's religion, he will not get the right to inherit. This is based on that the Balinese traditional inheritance law adheres to the principle of kapurusa (father line) and inheritance not only in the form of rights but also always attaches certain obligations that can only be carried out by heirs of the same religion as the heirs.
Sanksi Kasepekang Dalam Hukum Adat Bali I Ketut Sukadana; Diah Gayatri Sudibya; Ni Made Sukaryati Karma
Kertha Wicaksana Vol 15 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.15.1.2021.72-79

Abstract

Traditional villages in Bali as now regulated through the Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019, have the same government system. Activities carried out in traditional villages cover the custom and religious fields, where a traditional village in Bali has its own customary rules which are outlined in the village awig-awig. Customary village government is autonomous, meaning that each customary village has its own rules which only apply to the residents of the village / banjar concerned. In general, the rules contained in awig-awig must not at all conflict with the prevailing regulations at the national or regional levels. But in reality there are still awig-awig in some traditional villages that contain sanctions that are no longer suitable to the times, such as still applying the Kasepekang customary sanction, namely exclusion from the association of living together. The exclusion of members of the community is not half-hearted, and some have even closed off access to the outside of their home yard. The problems examined in this study: (1) the regulation of sanctions in Balinese customary law, and (2) the factors that become the reasons for the implementation of the kasepekang customary sanctions. This type of research is empirical with data collection techniques using interviews with informants. Based on the research results, it can be said that the customary sanctions arrangements are listed in the awig-awig of each customary village, namely indik pamidanda (regarding sanctions); As for the reason that the kasepekang sanction is still being applied in people's lives is because the person concerned is outrageous and difficult to foster, besides this type of sanction is stated in awig-awig so that the prajuru adat (traditional leader) still has a legal basis to apply it.
Hak Cipta Karya Seni Lukis sebagai Jaminan Fidusia Ni Kadek Emy Kencana Wati; I Nyoman Putu Budiartha; I Ketut Sukadana
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.2.1.2963.32-36

Abstract

The use of copyright for painting artworks in the Intellectual Property Law system in Indonesia provides many benefits for painters as copyright owners or copyright holders. A creator or copyright holder has Economic Rights on his work which includes the right to duplicate, display, and lease his work to third parties. Copyright Law No. 28/2014 states that copyright can be used as an object of Fiduciary security. This study aims to determine the characteristics of the copyright of painting works that can be used as fiduciary guarantees to get credit in banking and to analyze the execution of copyright guarantees of painting works if the debtor defaults The method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach, and the sources of legal materials used are primary and secondary legal materials with literature collection techniques which are analyzed in descriptive analytical form. Based on the results of the study, it can be concluded that the characteristics of copyright in painting are providing protection for works of art and providing economic rights for the creators or copyright holders and moral rights for the creators. The execution of copyright guarantees can be done by executorial method in accordance with article 29 of the Fiduciary Law.
Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No.7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah I Kadek Wisnu Dwipayana Ariska; I Ketut Sukadana; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.2.1.2970.68-71

Abstract

One of the cities in Bali Province, Klungkung Regency; is one of the districts in Bali which is very developed in the arts and small industry, but has a problem, namely waste. This study aims to analyze the implementation process and analyze the actions of the local government regulations of Klungkung Regency No. 7/2014 on the people of Klungkung Regency. The research method used is empirical research. In carrying out this research, researchers went directly to the field and directly examined what was happening in the real field. The results showed that the government, which has full authority on waste management, must protect the community so that it can be managed properly and properly, not littering. Through this research, it is hoped that the Klungkung Regency Government will increase community participation in proper and correct waste management.
Penyelesaian Sengketa Penggelapan Hasil Kebun di Atas Tanah Landerform Ida Bagus Made Murda Soma Widya; I Made Sepud; I Ketut Sukadana
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.2.1.2981.128-132

Abstract

Embezzlement is an act that is detrimental to the country's economy. Embezzlement activities are carried out on the assumption that making money is faster than having to work by following the rules of the company. Community behavior reflects low moral values. This study aims to analyze the arrangement of and describe the procedures for settling disputes over embezzlement of Landreform land crops. This research uses normative legal research with a statutory approach that is based on law as the basis for research. The data used are sourced from primary and secondary legal materials. The research results show that the applicable law is not so important for some people who have power over a building or land ownership and prefer power over land that should not be private property. As for the regulation of Landreform is a prohibition aimed at all people who want to control land beyond their ability or part of it without permission and notify their intentions in advance to others. Settlement of disputes over embezzlement of land reform land products can be resolved by non-litigation (outside the court) and litigation (in court).
Tradisi Manak Salah di Desa Adat Padangbulia Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Ni Luh Gede Astari Dewi; I Ketut Sukadana; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.2.1.2989.170-174

Abstract

Manak salah is a tradition carried out by the Padangbulia indigenous people who consider that the birth of tapered twins (male and female) is a mistake which obliges the parents and the tapered twins to undergo temporary isolation for three months. This was considered contrary to humanity so that the government issued Regional Regulation Number 10 of 1951 concerning the Elimination of Manak Salah or Buncing Customs. This study aims to explain the manak salah tradition in the traditional village of Padangbulia and what are the factors causing the implementation of the manak salah tradition in the traditional village of Padangbulia. The research used is empirical legal research with a sociology of law approach and a case approach by looking at real legal events that occurred in Padangbulia Village and the sources of legal materials used are primary and secondary legal materials with techniques of collecting legal materials through interviews and recording which are analyzed qualitatively in The descriptive form of the analysis shows that Manak was wrongly implemented in accordance with the beliefs of the Padangbulia people with the palm-leafed god tatwa and brahma sapa which were used as the basis for the implementation of this tradition since time immemorial. Even though the manak salah tradition has been abolished, it is still being carried out today because of the belief of the Padangbulia indigenous people about the disasters that will occur if this tradition is not implemented.
Co-Authors A. A. Dwi Ani Agustini Agnes Geraldine Olga Supriyana Agus Suarnegara Amos Mokorros Antonius Yoseph Bou Cok Gede Suryanata Dewa Ayu Adhika Saraswati Dewi, A.A Sagung Laksmi Diah Gayatri Sudibya Diah Gayatri Sudibya Fransiska Maryl Agatha Gede Agus Darmawan Gede Agus Widya Sasmita Gede Andi Wiradharma Gusti Ayu Dewi Irna Yanthi Gusti Ngurah Agung Tresna Wangsa I Gede Bayu Ari Krishna I Gede Made Doni Pramana Putra I Kadek Wisnu Dwipayana Ariska I Ketut Jika I Ketut Widia I Komang Pande Rayana I Made Aditya Mantara Putra I Made Agus Widiana I Made Budiyasa I Made Gianyar I Made Handika Putra I Made Minggu Widyantara I Made Sepud I Made Suwitra I Made Suwitra, I Made I Made Yudhiantara I Nengah Laba I Nyoman Agus Suprapta I Nyoman Aji Duranegara Payuse I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sujana I Nyoman Sutama I Putu Gian Favian Adhi Pradana I Wayan Bayu Suta I Wayan Diva Adi Pradipta I Wayan Wesna Astara Ida Ayu Adi Iin Yuliandari Ida Bagus Made Murda Soma Widya Ida Bagus Putra Mahardika Kade Richa Mulyawati Kadek Ayu Surya Dwi Utami Kadek Ayu Surya Dwi Utami Kadek Nadya Pramita Sari Kadek Yogi Pranata Mulyawan A Karinka Karma, Ni Made Sukaryati Ketut Adi Wirawan Luh Putu Suryani Luh Putu suryani Mahadewi Mulia Gangga Mulyawati, Kade Richa Ni Kadek Emy Kencana Wati Ni Kadek Oktaviani Ni Ketut Risya Dewi Calista Ni Komang Evic Triani Ni Luh Gede Astari Dewi Ni Luh Sri Candra Yuni Ni Made Jaya Senastri Ni Made Jaya Senastri Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Sukaryati Karma Ni Nyoman Oktaviani Ni Putu Feggy Cintya Karna Ni Putu Putri Pebriyanti Apsari Ni Putu Yuni Purnamawati Putu Aditya Palguna Yoga Putu Agustina Mega Antari Putu Budiartha, I Nyoman Putu Suryani . Suryani, Luh Putu widia, ketut