Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Hukum Prasada Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Postgraduated Community Service Journal Law Doctoral Community Service Journal
widia, ketut
Universitas Warmadewa
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Pemajuan Kebudayaan Dalam Rangka Menjadikan Kalimantan Timur Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia I Ketut Widia
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2-2 (2019)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Istilah “pemajuan kebudayaan” tidak muncul tiba-tiba. Istilah tersebut sudah digunakan para pendiri bangsa pada UUD 1945 dalam Pasal 32, yaitu “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”, untuk menegaskan bahwa kebudayaan merupakan pilar kehidupan bangsa. Pasal 32 UUD 1945 dikembangkan menjadi, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Dengan kehadiran UU Pemajuan Kebudayaan, cita-cita pendiri bangsa agar Indonesia menjadi bangsa dengan masyarakat berkepribadian secara budaya, berdikari secara ekonomi, serta berdaulat secara politik, kini siap diwujudkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis kebudayaan yang mendesak untuk dikembangkan dan dimajukan dalam rangka menjadikan Kalimantan Timur menjadi tujuan wisata berkelas dunia dan untuk mendeskripsikan upaya pemajuan kebudayaan itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative. Maksudnya adalah penelitian berdasarkan hasil kajian kepustakaan dan dokumen yang relevan dan mendukung materi penelitian. Berdasarkan analisis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa macam kebudayaan Kalimantan Timur yang mendesak untuk dimajukan yaitu suku, bahasa daerah, lagu daerah, senjata tradisional, pakaian adat, rumah adat, alat musik (kedire, klentengan (sluding), sampek, jatung utang, uding/uring), desa adat. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam pemajuan kebudayaan yaitu menyumbang pokok pikiran kebudayaan daerah kepada perwakilan ahli yang ditunjuk di masing-masing daerah, mencatat dan mendokumentasikan objek kebudayaan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu, melakukan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan secara kontinu atau berkelanjutan, masyarakat harus berperan aktif untuk mengamankan objek kebudayaan untuk menghindari terjadinya klaim kebudayaan dari pihak asing, masyarakat harus turut berperan aktif untuk memelihara objek-objek kebudayaan, ikut berperan aktif menyelamatkan objek pemajuan kebudayaan melalui revitalisasi, repatriasi, atau restorasi, mengambangkan objek pemajuan kebudayaan melalui penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman, mempublikasikan segala informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan.
KEABSAHAN PERJANJIAN SUROGASI DI INDONESIA elisa wibowo; Simon Nahak; I Ketut Widia
Jurnal Hukum Prasada Vol. 4 No. 2 (2017): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.4.2.2017.1-5

Abstract

Abstract One branch of science and technology (Science and Technology) are developing rapidly today is reproductive technologies. This is an attempt to overcome the problem of infertility (infertility) in couples of childbearing age. Basically artificial insemination through the Babysitting same womb with IVF, it's just the difference between artificial insemination (sutogasi) with test tube baby technique is a process or way as in the conception stage. The lack of regulations governing this will certainly have implications for legal certainty for the parties, because it could have social and economic situation of different causes one of the parties in a weak position. From the above background there are any issues to be researched is the first How keabsahankontrak surogasi, the latter Is surogasi contract has an impact on people's lives in Indonesia. The method used in this research is the method used is normative, ie a study deductively begins by analyzing the articles of the legislation governing the matter in this study, while the normative mean legal research that aims to acquire knowledge about the relationship between a normative regulations with other regulations and application in practice. Approach to the problem used in this study is the approach law (statute approach), cooperative study, approach to the concept (conceptual approach). Primary legal source used is legislation and secondary legal sources using the research results of the study authors then compared with the source material, namely tertiary law dictionary Indonesian and Foreign Languages, internet, journals, and other litelatur. Secondary data collection techniques, carried out by means of a literature study. The conclusion of this study is the first agreement surogasi illegitimate in the eyes of positive law Indonesisa, because it has no legal protection was legal. Both effects that occur in society is socially children born do not have a clear status in the society in which the surrogate mother, surrogate mothers get a lot of criticism of things to do, as the economic aspects of surrogate mothers undergoing significant change. Keywords: Agreements, subrogation
Kekuatan Mengikat MoU Antara PT. Bali Tourism Development Coporation (BTDC) Persero Dengan PT. Jaya Makmur Bersama Dalam Perspektif Investasi Pada Sektor Industri Pariwisata Budi Adnyana; Simon Nahak; Ketut Widia
Jurnal Hukum Prasada Vol. 4 No. 2 (2017): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.4.2.2017.12-23

Abstract

Abstrak Nota kesepahaman yang di dalam lalulintas bisnis sering disebut sebagai Memorandum of Understanding (MoU), sering dipahami berbeda oleh para pelaku bisnis dan juga oleh parapakar hukum. Perdebatan panjang tentang kekuatan mengikat dari MoU sebagai alat bukti diuji dalam perkara yang terjadi antara PT.BTDC Persero melawan PT. JMB yang bergulir dari Pengadilan Negeri Denpasar, lalu di Pengadilan Tinggi Bali, dan berakhir di Mahkamah Agung.Penelitian ini bermaksud untuk menjawab permasalahan tentang, bagaimana kekuatan pembuktian MoU sebagai alat bukti, dan dampak dari bergulirnya perkara ini di pengadilan terhadap iklim investasi di Bali. Ada tiga teori yang dipergunakan dalam rangka untuk membedah dan menganalisa permasalahan yang dimaksud. Ketiga teori itu adalah, teori kepastian hukum, teori perjanjian, teori perlindungan. Metode peneltian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif.Temuan penelitian ada dua yaitu, MoU sebagai alat bukti tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dalam sebuah perjanjian, kekuatan pembuktiannya disamakan dengan surat biasa karena dianggap masih sebagai kesepahaman moral dalam rangka untuk melakukan perjanjian inti. Simpulan yang keduaa dalah, bergulirnya perkara antara PT.BTDC Persero dengan PT. JMB di pengadilan, secara signifikan tidak berpengaruh tehadap iklim investasi di bali, juga tidak terlalu berpengaruh terhadap aspek sosial, budaya, dan agama di Bali. Kata Kunci: MoU, PT. BTDC, PT. JMB., alatbukti, investasi
Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia Gede Irwan Agustian; Simon Nahak; I Ketut Widia
Jurnal Hukum Prasada Vol. 4 No. 2 (2017): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.4.2.2017.24-36

Abstract

Abstract The government has issued home ownership rules for foreigners domiciled in Indonesia and raising conflicting norms against existing regulations. This conflict of norms can be examined by using normative legal research methods and principles of conflict resolution, so they will know the extent of the authority of government, the rules that will be used, and what the legal consequences of the provision of ownership dwelling house by foreigners domiciled in Indonesia. The authority of the government in this case is the authority of attribution, conflict resolution can be solved with the legal principle of lex specialis, derogate lex generali, and the legal consequences in one year shall waive its right. Keywords: government authority, dwelling house, foreigner.
Legal Protection for Suspect on Sexual Harassment Against Children With Disabilities at The Examination Stage Putu Edy Sukaryawan; Simon Nahak; I Ketut Widia
Jurnal Hukum Prasada Vol. 5 No. 2 (2018): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.5.2.2018.83-89

Abstract

Abstract Sexual malpractice against children with disabilities in recent years is an increasing trend in quality and quantity throughout Indonesia. In that case, there is a growing issue in the community. It is that legal protection for suspects of the cases of sexual harassment against children with disabilities at the stage of examination is not optimal. This study seeks to address the issue in question by revealing the procedures of providing legal aid to perpetrators of sexual harassment against children with disabilities at the examination stage and to the impacts of such legal protection. The type of research used in the study is empirical law research. The results of data analysis indicate that: 1) procedures of providing legal aid in the form of protection to perpetrators of sexual harassment against children with disabilities are adjusted according to the provisions contained in the Criminal Procedure Code; 2) the impact of legal protection toward such perpetrators against sexual harassment is that the number of crimes decreases. Keywords: Children With Disabilities; Legal Protection; Sexual Harrasment.
The Execution Rights Of Dependents Online I Nyoman Semadiartha; I Nyoman Sujana; I Ketut Widia
Jurnal Hukum Prasada Vol. 7 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.7.1.2020.8-13

Abstract

The study was motivated by the increasingly influential technology against the executions carried out by the Bank as an alternative to the completion of bad debt. Online auction based on article 6, UUHT is the executable can cause conflict parate norms, because the existence of regulations implementing the Government-level, as article 26 UUHT, associated with article 7 (1) of law No. 12 of 2011. Parate executions required by Court Fiat. The theory is a theory of hierarchi theory of norms, legal certainty and the theory of legal protection. This study aims to examine the dependent object execution rights in the settlement effort as the execution parate bad debt at The Rural of Banks and to describe the legal protection for the winner of the auction as a result of the implementation of the execution rights of dependents. This type of research and the approach is normative, legal research with approach of legislation and cases. The result of this study gave conclusion on the dependent right execution parate conducted an online lender as an alternative to the last settlement of bad debt, for quick and efficient. Auction winner gets legal protection internally, because the lender makes a deal with the auction winner that the auction is legal transactions such as selling in General. External legal protection, the State provides legal protection to all parties in the execution of rights to dependents.
Legal Certainty of Guarantor for the Existence of Foreign Investors in Indonesia I Made Rusdiko; I Ketut Widia; I Wayan Rideng
Jurnal Hukum Prasada Vol. 6 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.6.2.2019.123-129

Abstract

One of the effects of globalization is the development of an increasingly complex investment scope, among others, the emergence of certain Foreign Investors who set up companies in Indonesia with management status and full ownership by these investors. This has obscured the provisions regarding guarantors for their existence in the Indonesian Territory as stipulated in Law No. 6 of 2011 concerning Immigration. The Law on Limited Liability Companies and the Investment Law, does not provide a regulation regarding the obligation of the existence of Indonesian Citizens in the management of companies established by foreigners who have been guarantors. The formulation of the problem to be examined is: how is the legal certainty of the guarantor and who can be the guarantor for the existence of the foreign investor in obtaining a residence permit in Indonesia. This type of research is normative legal research because of the absence of norms, referring to Article 63 paragraph (1) of Law Number 6 Year 2011 concerning Immigration. Based on the results of the study concluded that there has been a vacuum of norms regarding guarantors for certain foreign investors in obtaining guarantors that guarantee their existence in the Territory of Indonesia. This causes legal uncertainty for the guarantor and the investor in obtaining a residence permit. Therefore it is necessary to deregulate existing laws and regulations so that the guarantor and investors get legal certainty and protection while they are in the territory of Indonesia.
Regulation Of Location Permits For Tourism Investment Fatikhah Kismilarsih; Simon Nahak; I Ketut Widia
Jurnal Hukum Prasada Vol. 6 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.6.2.2019.97-102

Abstract

The authority of regulating the permits of location for tourism investment is entitled to the government as a public official to control in accordance with the applicable procedures. The aims is to discover the legal norms that are the authority in providing the location permits for tourism investment. The method used was conducted by applying normative juridical law and exploiting related legal theories as an analysis device for the object being studied. The result is conflicts occur between Artcile 1 number 8 and Article 1 number 7 of the Regulations of the Ministry of Agrarian and Spatial / the Regulations of the Head of the Agency of National Land of Indonesian Republic, in the item 14 of 2018 pertaining to Location Permits, as well as its hierarchically preceding laws, which are Tourism Law dan Investment Law. The licensing is issued by vertical public officials to oversee the investors in the tourism sector who carry out their business activities to realize prosperity for all levels of society, according to the mandate of the preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Any decisive action from the provincial, district and / or municipal governments in consonance with the applicable provisions is definitely necessary to draft regional regulations which exclusively governing the Norms, Standards, Procedures, and Provisions concerning supervision, guidance and issuance of permits for tourism investment locations, so that there is a legal umbrella for the law enforcement officers in issuing the Location Permits for Tourism Investment.
Legal Protection Against Offenders in the Process of Investigation in the Resort Police of Denpasar City Dian Martina Octavia; Simon Nahak; I Ketut Widia
Jurnal Hukum Prasada Vol. 6 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.6.2.2019.109-114

Abstract

The involvement of children in a crime is a phenomenon that is rife. As is the case in the Denpasar City Police Department, where there are children who commit sexual intercourse with friends of their age. In the investigation process, the child as the perpetrator of the crime, found a gap between the prevailing norms and practice, namely in Article 64 of Law Number 17 Year 2016 concerning Child Protection stipulates that, special protection for children facing the law, which is wrong one is getting assistance by a parent or guardian. This research was analyze the form of legal protection against the offender's offender in the investigation process and the obstacles to children as perpetrators of criminal acts in the investigation process at the Denpasar City Police Department. This research was empirical research conducted through the method of legislation and legal concepts as the basis of research. The approach in this study uses the legal concept approach, and the legal approach. Based on the results, it was found that the form of child protection as an offender in the police investigation process was divided into two, namely Preventive protection and Repressive protection. Special treatment of children as perpetrators of criminal offenses is carried out with diversion. The diversion effort is one of the Preventive efforts applied to children facing the law which is a settlement of criminal cases outside the court while the Repressive effort that can be done is to provide a quick, precise and efficient investigation process. The factors that become obstacles in the context of investigating children are the factors of underage children, which makes it difficult for the investigation process, the number of parties involved, parents and surrounding communities who are less concerned. The advice given is first, full awareness of the police is needed in the preventive and repressive stages of children facing the law so that in the future this case can be handled properly and efficiently. Second, it is necessary to familiarize parents or related parties who stumble over child problems that intersect with the law so that in the future there will be no more indifference from the parents or related parties in dealing with such crimes.
Criminal Sanctions against Taxpayer Who are Negligent to Register Land and Building Taxes Made Putri Pradnya Parahita; Simon Nahak; I Ketut Widia
Jurnal Hukum Prasada Vol. 7 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.7.2.2020.73-78

Abstract

One of the most common problems related to land and building tax is where there are citizens who are aware of their obligation to pay taxes by registering their objects, but due to certain circumstances, the taxpayer does not register the tax object he owns. This study aims to find out the regulation of criminal sanctions against taxpayers who do not register land and building tax and to find out the criminal liability of taxpayers who do not register the object of land and building tax. This study uses normative research that starts with an indication of the obscurity of legal norms. The results of this study showed that the provision of sanctions is needed as a form of the last effort to realize the certainty of tax activities going well. Sanctions given can be in the form of administrative sanctions in the form of fines to criminal sanctions in the form of prison or confinement, which can be imposed on taxpayers and related officials. Criminal liability in the field of taxation arises when each taxpayer is indicated to have committed a tax crime. The intended taxpayer is an individual taxpayer or legal entity or corporation. Likewise, it has been regulated that starting from the taxpayer, tax officials/employees, to third parties have their respective criminal liabilities. The legal basis is Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures. The advice given is the need for strict rules regarding criminal sanctions against land and building tax registration.
Co-Authors Budi Adnyana Dian Martina Octavia elisa wibowo Fatikhah Kismilarsih Fransiska Maryl Agatha Gede Irwan Agustian I Dewa Ayu Mira Pradewi I Ketut Sukadana I Made Rusdiko I Made Suarja I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Semadiartha I Nyoman Sujana I Wayan Rideng I Wayan Wesna Astara Luh Made Mahendrawati Made Putri Pradnya Parahita Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Edy Sukaryawan Simon Nahak Simon Nahak