Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PRIVATE LAW Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Jatiswara Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Bintang Puwan Permata
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN OTORITAS JASA KEUANGAN INDONESIA DENGAN FINANCIAL SERVICES AUTHORITY INGGRIS Permata, Bintang Puwan
PRIVATE LAW Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaaan antara Otoritas Jasa KeuanganRepublik Indonesia dengan Financial Services Authority Inggris, serta untuk mengetahui kelebihan dankekurangan diantara kedua lembaga pengawas jasa keuangan tersebut. Penelitian ini termasuk jenispenelitian normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber datasekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tekhnikpengumpulan  data  yaitu  dengan  tekhnik  studi kepustakaan  dengan  cara  membaca,  mempelajari,membandingkan, dan menganalisis perundang-undangan dan bahan hukum lain yang berhubungan denganpenelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan metode interpretasi dan perbandingan.Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dihasilkan  simpulan  sebagai  berikut  :  pertama,persamaan lembaga Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dengan Financial Services Authority Inggris adalahdalam hal model lembaga pengawas, pendekatan sistem pengawasan, latar belakang pembentukan lembagapengawas, tujuan pembentukan lembaga pengawas, penempatan anggota ex-officio pada dewan komisionerlembaga pengawas, dan aspek kewajiban untuk berkoordinasi dengan lembaga terkait lainnya. Sedangkanperbedaan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dengan Financial Services Authority Inggris adalah dalamhal sumber pembiayaan lembaga, independensi sebagai lembaga negara, dan aspek akuntabilitas lembaga.Kedua, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dan Financial Services Authority Inggris mempunyai kelebihandan kelemahan masing-masing.
POTENSI MELEMAHNYA PRINSIP TERBUKA DAN BERSAING DALAM PENGADAAN DENGAN METODE E-PURCHASING Bintang Puwan Permata
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 10 No 1 (2024): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v10i1.76057

Abstract

E-purchasing is a form of government innovation aimed at expediting the procurement process for goods and services. However, in its implementation, the competition among participants/providers of goods/services appears to be superficial. This research aims to review the application of the principles of openness and competitiveness in the procurement of goods and services using the e-purchasing method. This study is a normative legal research with a prescriptive nature and a legislative approach. Data collection is conducted through a literature study technique. The types of data used are secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The data obtained are analyzed using deductive reasoning techniques. Based on the research findings, it is known that there is a potential for collusion that results in unhealthy business competition in the implementation of the procurement of goods and services through the e-purchasing method. Therefore, there is a need for regulations that clearly define the requirements and criteria for the selection of goods/services providers
Penyelenggaraan Clearing House Dalam Rangka Mencegah Potensi Permasalahan Pengadaan Di Lingkungan Mahkamah Agung Permata, Bintang Puwan
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2023
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55961/jpbj.v2i2.39

Abstract

Pada prakteknya proses pengadaan barang dan jasa menyimpan potensi permasalahan yang dapat muncul pada setiap tahapan prosesnya, mengingat begitu panjang dan kompleksnya alur pengadaan barang/jasa mulai dari tahap perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Clearing house pengadaan merupakan alternatif baru dalam menyelesaikan permasalahan pengadaan yaitu dengan cara melibatkan ahli/pakar/pihak lain yang telah lama berpengalaman dalam dunia pengadaan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan layanan clearing house pengadaan di mahkamah agung dan tantangan yang di hadapi. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa peraturan hukum dan hasil penelitian terdahulu. Melalui tulisan ini diketahui bahwa clearing house pengadaan di mahkamah agung telah dilaksanakan dengan pendekatan antisipatif, yaitu berusaha untuk mencegah/menghindari risiko pengadaan dengan cara melakukan mitigasi permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi pada kegiatan pengadaan. Sebagai masukan dimasa yang akan datang, perlu dilaksanakan konsultasi secara berkala ke LKPP terkait dengan isu-isu aktual seputar dunia pengadaan atau mitigasi potensi permasalahan yang mungkin terjadi dengan melihat permasalahan pengadaan yang timbul pada K/L/PD lain.
Konsekuensi Kekeliruan Penempatan Persyaratan Tender dan Persyaratan Kontrak Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Permata, Bintang Puwan
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2024
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55961/jpbj.v3i2.54

Abstract

Kekeliruan penempatan persyaratan kontrak dalam dokumen tender telah menjadi isu krusial dalam proses pengadaan barang/jasa. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsekuensi dari kesalahan tersebut terhadap efisiensi, kompetisi, dan risiko hukum dalam pengadaan barang/jasa. Artikel ini merupakan tulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder yang selanjutnya diteliti dengan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sering kali persyaratan yang seharusnya hanya berlaku pada tahap pelaksanaan kontrak, seperti jaminan pelaksanaan dan surat dukungan, secara keliru dicantumkan sebagai persyaratan tender. Hal ini mengakibatkan terhambatnya proses seleksi, berkurangnya kompetisi, serta meningkatnya risiko sengketa hukum. Penyedia yang sebenarnya memenuhi kualifikasi teknis sering kali gagal lolos seleksi akibat ketidakmampuan memenuhi persyaratan kontrak pada tahap tender. Artikel ini juga menemukan bahwa pemisahan yang jelas antara persyaratan tender dan persyaratan kontrak dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil pengadaan, serta mengurangi risiko hukum di masa mendatang. Dengan demikian, pemisahan yang tepat di antara kedua jenis persyaratan ini sangat penting untuk menjaga kompetisi yang sehat, mengoptimalkan waktu pelaksanaan, dan memastikan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa.
Implikasi Kekeliruan Penentuan Kebijakan Sebagai Tindak Lanjut Atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Permata, Bintang Puwan
JATISWARA Vol. 39 No. 3 (2024): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v39i3.1150

Abstract

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dalam kontrak pengadaan barang/jasa berpotensi menimbulkan kerugian baik dari sisi penyedia maupun pemerintah selaku pengguna jasa. Terdapat dua alternatif yang dapat digunakan sebagai tindak lanjut atas keterlambatan tersebut, namun berpotensi untuk disalahgunakan. Kajian ini bertujuan untuk meneliti mengenai dampak dari kesalahan dalam penentuan tindak lanjut atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan memahami pendekatan yang dapat digunakan untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Kajian ini merupakan kajian hukum normatif dengan pendekatan teori dan menggunakan data sekunder. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa keputusan yang keliru dalam menangani peristiwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan dapat menimbulkan kerugian negara, oleh sebab itu, prinsip-prinsip pengadaan dan asas-asas dalam hukum perjanjian perlu diimplementasikan secara bertanggungjawab oleh para pihak yang terlibat.
KONSEP NULITAS DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA YANG DIKERJAKAN OLEH PIHAK PEMINJAM NAMA PERUSAHAAN Bintang Puwan Permata
The Juris Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Commitment Officer as the services user is the aggrieved party in a procurement contract for goods/services signed and/or executed by the party borrowing the company's identity. This is because the work is carried out by a party who, legally, lacks the authority and legitimate position and cannot be directly held accountable for the executed work. Consequently, delays and a decrease in quality may occur in line with the specified technical specifications. This article aims to provide an overview for parties involved in government procurement contracts regarding the consequences and legal actions that can be taken in the event of a dispute over a government procurement contract signed and/or executed by a party borrowing the company's identity. This way, it can anticipate potential adverse situations. This article is a normative legal writing using legislative and conceptual approaches. The data used include primary legal materials and secondary legal materials analyzed through deductive reasoning. The concept of null and void applies to agreements involving borrowing a company's name with the intention of directing the tender to be won by a participant under its control. On the other hand, for agreements involving borrowing a company's name made on the grounds of not having a company or business entity that meets tender requirements, the concept of cancellability applies.
PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS PEMBATALAN PEMENANG TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI Permata, Bintang Puwan
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v5i2.770

Abstract

This article aims to determine the legal remedies available to the winner of a construction contract tender when its award is revoked through an invalid administrative court decision. This research is of a normative legal nature and involves a legislative approach and a case approach. The data sources used include primary legal materials related to the procurement of goods and services and principles of civil law, especially those related to compensation for wrongful acts and court decisions. Secondary legal sources were obtained from books and journal articles using a literature review data collection technique. The research findings indicate that a tender winner whose award has been revoked through an invalid administrative court decision can seek compensation by filing a lawsuit in a district court. The compensation obtained may include material compensation, which arises from actual losses suffered by the plaintiff, and immaterial compensation, which is calculated based on the expected profits that could have been obtained if there had been no wrongful act. In the judgment in case number 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt, the judge determined that the defendant had committed a wrongful act but awarded the plaintiff only immaterial compensation.
Problematika Pemilihan Jenis Kontrak Pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi Permata, Bintang Puwan
JATISWARA Vol. 40 No. 3 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam pelaksanaan pekerjaan konsultansi pengawasan konstruksi yang menggunakan jenis kontrak Lump Sum, penyedia jasa seringkali merasa dirugikan ketika terjadi penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan bertambahnya beban kerja namun tidak diimbangi dengan penambahan nilai kontrak. Artikel ini menggarisbawahi pentingnya kecermatan dalam pemilihan jenis kontrak kaitannya dengan penegakan asas-asas dalam hukum perjanjian. Artikel ini merupakan kajian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan teori. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui kajian pustaka dan dianalisis dengan penalaran deduktif. Kesediaan peserta seleksi dalam menyampaikan penawaran merupakan wujud dari kesepakatannya untuk mematuhi segala hal yang tercantum dalam dokumen pemilihan. Para pihak harus bertanggungjawab untuk melaksanakan segala ketentuan yang tercantum dalam rancangan kontrak yang disepakati.
Co-Authors