Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

KUALITAS PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT KOTA BATAM Razaki Persada
Sosiohumaniora Vol 13, No 3 (2011): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2011
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v13i3.5508

Abstract

KUALITAS PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT KOTA BATAM
Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di Provinsi Kepulauan Riau Ukas; Razaki Persada; Zuhdi Arman
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.035 KB) | DOI: 10.33059/jhsk.v15i1.2104

Abstract

Sistem pemerintahan demokrasi didapati dimana–mana termasuk di Indonesia, hal ini terkait dengan proses politik dalam suatu pemilihan yang dikenal dengan pemilu, dimana pemilu itu sendiri memilih anggotaDPR, DPD dan DPRD Provinsi, Pemilu berfungsi sebagai sirkulasi elit politik eksekutif, dan legislatif secara teratur dan berkesinambungan, sesuai tujuan politik dan pemilihan itu sendiri berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Pemilihan Umum yang terkait serta beberapa Peraturan Perundangundanganlainnya. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas, maka melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011dibentuk lembaga yang bertanggung jawab mengenaipenyelenggara pemilu yaitu Dewan Penyelenggara Pemilu(DKPP) yang bertujuan untuk menjaga Pelaksanaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu sesuai Pasal 110 (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Provinsi Kepulauan Riau tetap mengedepankan profesinal serta mempunyai integritas, kapabilitas, dengan daerah pemilihan 7 (tujuh) Kabupaten/Kota. Selain ketentuan hukum Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, khususnya di Provinsi Kepulaiaun Riau secara umum sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, sekalipun ada sedikit hambatan dan permasalahanyang dianggap tidak mencerminkan pelanggaran berat dalam pelaksanaan kode etik penyelenggara pemilu. Pelakanaan pemilu dan kemandirian penyelenggara pemilu di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pelaksanaan pemilu seperti yang disebutkan di atas telah melalui beberapa tahapansesuai yang telah ditetapkandalam Undang-Undang.Terkait dengan kode etik penyelenggara pemilusudah dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, dan pengawasan dari DKPP berjalan sesuai arus dan prosodural yang ada. Pada simpulannya bahwa penegakan kode etik dan penyelenggara pemilu di Provinsi Kepulauan Riau berdasrkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011telah memperlihatkan kemandirian, penegakan kode etik telah mengikuti prosudur yang telah ditetapkan serta efektivitasnya berjalan dengan baik.
EFFECTIVENESS OF CHILDREN'S COMPETITIVENESS IN THE USE OF POPULATION ADMINISTRATION Dedi Epriadi; Razaki Persada; Ukas Ukas
DIA: Jurnal Administrasi Publik Vol 17 No 2 (2019): PEMBANGUNAN
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.155 KB) | DOI: 10.30996/dia.v17i2.3577

Abstract

One of the demands on the Department of Population and Civil Registration of Bungo Regency is to provide services to the community to achieve orderly population administration but from the writer's initial observation, data collection officers in the field found it difficult to optimize data collection, because SAD lives in nomadic life. detected by the assessor. While the purpose of this study was to determine the effectiveness of the SAD data collection at the Population and Civil Registry Office of Bungo Regency. In this case, it will be analyzed how the effectiveness of SAD data collection relating directly to the orderly Administration which is set forth in the regulation of the Minister of the Interior Number: 11 of 2010 concerning guidelines on data collection and issuance of population documents for vulnerable population administration. In this study, researchers used a descriptive qualitative research method by looking at research subjects who became this study. While in data collection techniques, researchers use the literature study technique, field studies consisting of observations, interviews, and documentation. Descriptive data analysis techniques in analyzing data, i.e. with data that has been collected from interviews and documentation or library studies will be analyzed and interpreted to find out its meaning and meaning. The results of the study prove that effective data collection will spur an increase in the orderly administration of optimal population, besides, it is recommended to the Department of Population and Civil Registration to register in a sustainable manner in the Bungo Regency, especially to remote communities, although there are still many deficiencies in it but have appeared changes and differences in Bungo District. 
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Rani Ananda Pratama; Mani Festati Broto; Razaki Persada
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.857 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i6.7362

Abstract

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pengentasan kemiskinan yang digulirkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan melibatkan unsur Pemerintah Daerah sebagai pelaksana di daerah. Sasaran PKH adalah keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdapat dalam data terpadu program penanganan fakir miskin dengan kriteria peserta PKH adalah keluarga miskin yang memenuhi minimal salah satu dari komponen kesehatan, komponen pendidikan, komponen kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas berat dan lanjut usia. PKH di Kecamatan Bunguran Timur telah diimplementasikan lebih dari tiga tahun namun penurunan angka kemiskinan belum signifikan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna termasuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi serta menganalisis faktor-faktor yang dapat menghambat keberhasilan implementasi dan untuk memberikan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses implementasi program tersebut. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi menggunakan Model George C. Edwards III untuk faktor internal yaitu faktor komunikasi, faktor sumberdaya, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi serta Model Van Meter Van Horn untuk faktor eksternal yaitu lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Penelitian menggunakan metode kualitatif yang akan dideskripsikan melalui kata-kata dan kalimat yang rinci dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan penelaahan dokumen. Instrumen penelitian menggunakan Peneliti sebagai instrumen utama dan pedoman wawancara dilengkapi dengan alat perekam sebagai instrumen tambahan. Pemilihan informan dalam penelitian ini ditetapkan secara purposive sampling yang terdiri dari pelaksana PKH, keluarga penerima manfaat (KPM), masyarakat serta lembaga legislatif daerah (DPRD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi PKH di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna sudah terlaksana dengan baik namun belum optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi, faktor struktur birokrasi dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Adapun faktor penghambat implementasi antara lain faktor komunikasi yang belum tersampaikan secara jelas, faktor sumber daya yang terlihat dari kurangnya tenaga sumberdaya manusia serta sumberdaya peralatan penunjang pelaksanaan pekerjaan, faktor struktur birokrasi yang terlihat dari belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar pelaksana terutama antar perangkat daerah yang terlibat dalam PKH.
Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Puskesmas Ranai Kabupaten Natuna Sarita Opianti; Razaki Persada; Djoko Raharjo
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.026 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i12.11029

Abstract

Pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai macam aspek. Salah satu dampak besar pandemi Covid-19 adalah pada aspek pelayanan publik bidang kesehatan. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu yang memuaskan bagi pasien sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Studi pendahuluan di Puskesmas Ranai menunjukan bahwa adanya penurunan angka kunjungan pasien ke Puskesmas Ranai selama masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan kesehatan pada masa pandemic covid-19 di Puskesmas Ranai Kabupaten Natuna. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi, karena informan yang dipilih adalah pasien yang datang berkunjung ke Puskesmas Ranai pada masa Pandemi Covid-19. Teknik pengambilan informan adalah dengan teknik purposive sampling, Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Proses analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan metode analisis Collaizi. Kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Ranai sudah baik namun dari 5 dimensi yang digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan masih terdapat 2 dimensi kurang berjalan dengan optimal yaitu responsiveness dan tampilan fisik (tagibel). Faktor – Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Ranai adalah SDM, insentif, sarana prasarana, waktu tunggu pelayanan, dan alur pelayanan yang berbelit.Dampak dari pandemic covid-19 terhadap pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan terganggu, psikososial, jumlah kunjungan menurun. Upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan pelayanan kesehatan adalah peningkatan kapasitas sarana prasarana dan sumber daya manusia, memaksimalkan upaya promotif preventif dan penerapan sistem pelayanan secara online.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna Wahyu Saputro; Razaki Persada; Mani Festati Broto
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i11.13914

Abstract

The Village Fund policy is intended for villages to finance the implementation of village governance. For more than three years, the priority use of the Village Fund has been directed towards stunting prevention. However, it was identified that stunting prevention in three villages in Bunguran Tengah sub-district is still high. The assumption is that with the management of the Village Fund for stunting prevention in the three villages, it will decrease, if this continues, it will risk decreasing the level of productivity in the three villages. The purpose of this study is to analyze the implementation of the Village Fund Management Policy in Bunguran Tengah Sub-district, Natuna Regency, including an analysis of the factors that influence policy implementation, factors that hinder policy implementation, and efforts to overcome factors that hinder policy implementation. The theory used as a basis for examining the focus of research, namely Policy Implementation Theory using the Donald P. Warwick Model, includes Enabling Factors consisting of Organizational Commitment, Organizational Capability, Information Quality, and Potential. The inhibiting factors consist of the number of actors involved in policy implementation, low commitment or dual loyalty, the inherent complexity of the policy (instrinsic complexity), too long decision-making levels, time and leadership changes. This research was conducted using qualitative methods. The determination of informants in this study was carried out by purposive sampling, including the Head of Service, Sub-District Head, Village Head, Community Empowerment Expert, Village Facilitator, Community Development Cadre (KPM), Community Leaders. Data analysis will be carried out with descriptive analysis using the stages of data analysis according to Miles and Huberman. The results of this study indicate that the Village Fund Management Policy Implementation Process in Bunguran Tengah District, Natuna Regency, Riau Islands Province is running quite well, but not yet optimal. Influenced by factors of organizational commitment, organizational capability, quality of information, potential. Factors that hinder implementation include the low ability of human resources, Standard Operating Procedures in stunting prevention efforts in three villages have not been compiled as guidelines for the flow of work procedures, low commitment that occurs in leaders and implementers, decision-making levels that are too long, changes in leadership mean there is also the possibility of policy changes and the unavailability of supporting equipment, this results in less effective management of the Village Fund.
Effectiveness of Direct Village Fund Cash Assistance in Pulau Tiga Village, Pulau Tiga Barat District, Natuna Regency, 2020 Muhammadiah Muhammadiah; Dian Herdiana; Razaki Persada
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 12 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v5i12.6321

Abstract

Direct Cash Assistance (BLT) is a social assistance program from the government which aims to provide direct financial assistance to people in need. This research aims to find out and assess the effectiveness of Direct Village Fund Cash Assistance (BLT-DD), analyze the impact of Direct Village Fund Cash Assistance on the community receiving aid and analyze the Government's policy regarding Direct Village Fund Cash Assistance (BLT-DD) in Pulau Tiga Village, Pulau Tiga Barat District, Natuna Regency. This research uses qualitative methods with data collection methods of observation, interviews and documentation. The informants in this research consisted of 12 people. The results of the research show that (1) The Government's policy regarding Direct Village Fund Cash Assistance (BLT-DD) in Pulau Tiga Village, Pulau Tiga Barat District, Natuna Regency is to implement strengthening public outreach and communication, increasing transparency and accountability, optimizing the use of resources, and strengthening monitoring and evaluation. (2) The effectiveness of direct cash assistance from Village Funds in Pulau Tiga Village, Pulau Tiga Barat District, Natuna Regency in 2020 can be measured by several aspects, namely accuracy in timing, accuracy in calculating costs, accuracy in measurements, accuracy in making choices, accuracy in thinking, accuracy in carrying out orders, accuracy in determining goals and accuracy of targets. (3) The impact of direct cash assistance from village funds on aid recipient communities in Pulau Tiga Village, Pulau Tiga Barat District, Natuna Regency refers to the speed of distribution and direct benefits, reducing financial burdens and increasing skills and economic opportunities.
Pengaruh Kompetensi Petugas dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Puskesmas Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna Husna, Maryatul; Persada , Razaki; Rahardjo , Djoko
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i1.17377

Abstract

Puskesmas Tanjung, yang terletak di Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, merupakan puskesmas non rawat inap. Dibandingkan dengan Puskesmas Ranai di Kecamatan Bunguran Timur, Puskesmas Tanjung memiliki kekurangan dalam hal jumlah dokter, kelengkapan peralatan medis, dan fasilitas pendukung. Beberapa pasien juga mengeluhkan kurang sigapnya petugas serta ruang tunggu yang tidak nyaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi petugas dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien di Puskesmas Tanjung. Penelitian ini bersifat survei eksplanatori, dengan populasi seluruh pasien Puskesmas Tanjung dari Januari hingga November 2022 sebanyak 3.540 orang. Sampel penelitian berjumlah 370 orang. Data dianalisis menggunakan Uji Normalitas, Koefisien Determinasi, Uji Simultan, dan Uji Parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, kompetensi petugas (sig=0,047) dan kualitas pelayanan (sig=0,027) berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pasien. Variabel kualitas pelayanan (t=3,441) memiliki pengaruh lebih dominan terhadap kepuasan pasien dibandingkan dengan kompetensi petugas (t=0,992). Secara simultan, kompetensi petugas dan kualitas pelayanan (Fhitung=23,978) berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pasien. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kompetensi petugas dan kualitas pelayanan, baik secara parsial maupun simultan, berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pasien Puskesmas Tanjung. Direkomendasikan agar kompetensi petugas dan kualitas pelayanan dipertahankan serta ditingkatkan, melalui pelatihan khusus bagi petugas kesehatan serta pemeliharaan rutin bangunan dan fasilitas pendukung.
Lecturer Performance, Academic Service Quality, Availability of Facilities on Student Satisfaction at Stain Kepulauan Riau Dvi Afriansyah; Razaki Persada; Agus Susanto
Mudir : Jurnal Manajemen Pendidikan Vol. 7 No. 2 (2025): Juli : Mudir : Jurnal Manajemen Pendidikan
Publisher : Prodi. Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Pesantren Sunan Drajat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/mudir.v7i2.1688

Abstract

Lecturer Performance, Academic Service Quality, Availability of Facilities and Infrastructure in Islamic universities have a major impact on the quality of education, scientific development, and entry into the institution. Based on initial observations, STAIN Sultan Abdurrahman Kepri has a low level of Student Satisfaction in 3 aspects. This research is a quantitative study. The primary data source was obtained from students of STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau consisting of 11 study programs with a total of 92 students. The instrument used to collect data in this study was in the form of a digital questionnaire as the main instrument and observation as a supporting instrument. The results of this study Constant (15.707), This shows the basic value of student satisfaction when all independent variables are zero. In this context, the theoretical value that shows the basic level of satisfaction without the influence of lecturer performance, academic service quality, or the availability of facilities and infrastructure. Lecturer Performance (0.175), This coefficient shows that every one unit increase in lecturer performance, assuming other variables remain constant, will increase student satisfaction by 0.175 units. This shows that lecturer performance has a positive and significant influence on student satisfaction. Academic Service Quality (0.191), This coefficient shows that every one unit increase in academic service quality, assuming other variables remain constant, will increase student satisfaction by 0.191 units. This indicates that the quality of academic service also contributes positively and significantly to student satisfaction. Availability of Facilities and Infrastructure (-0.011), This negative coefficient shows that every one unit increase in the availability of facilities and infrastructure, assuming other variables remain constant, will reduce student satisfaction by 0.011 units, this shows that the availability of facilities and infrastructure is still inadequate, and needs to be improved.
Analisis Diferensial Pengaruh Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Efektivitas Belanja Langsung: Studi Empiris pada Bapenda Kabupaten Karimun Dwiyana, Eva; Persada, Razaki; Ikhsan, M.; Irawanto, Irawanto
REFORMASI Vol 15, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i1.6604

Abstract

The acceptance of local revenue from taxes and levies on the one hand has not been maximised while on the other hand the effectiveness of direct expenditure and the ability of the government to realise the implementation of budgeted and planned direct expenditure budget activity programs is less effective. This study aims to determine the effect of optimisation of local tax revenue and local retribution on the effectiveness of direct expenditure. This research was conducted at the Karimun Regency Regional Revenue Agency. The research respondents were 101 people out of 135 existing populations, consisting of civil servants (PNS) and honorary employees. Variable measurement is done using Likert's scale. Data were collected through questionnaires, data analysis methods were carried out by validity and reliability tests, classical assumption tests, descriptive analysis, multiple regression analysis and hypothesis testing (correlation coefficient, determination, t-test and f-test). Statistical aids are used SPSS version. 27 for windows. The results showed that partially, Local Tax Optimisation has a statistically significant effect on Direct Expenditure Effectiveness, Local Retribution Optimisation has no statistically significant effect on Direct Expenditure Effectiveness. While simultaneously, local tax optimisation and local retribution optimisation have a significant effect together. The conclusion shows that the optimisation of local tax revenue and local retribution has an effect on the effectiveness of direct expenditure and has a contribution in efforts to increase local revenue in the Regional Revenue Agency of Karimun Regency. Penerimaan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi disatu sisi belum maksimal  sedangkan disisi yang yang lain  efektifitas belanja langsung dan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan  pelaksanaan program kegiatan anggaran belanja  langsung yang  dianggarkan dan direncanakan kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap efektifitas belanja langsung. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun. Responden penelitian berjumlah 101 orang dari 135 populasi yang ada, yang berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai honorer. Pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala Likert’s. Data dikumpulkan melalui kuisioner, Metode analisis data dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis deskriptif, analisis regresi berganda dan uji hipotesis (koefisien korelasi, determinasi, Uji-t dan Uji-F). Alat bantu statistik digunakan aplikasi SPSS versi. 27 for windows. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial, Optimalisasi Pajak Daerah berpengaruh signifikan secara statistik terhadap Efektifitas Belanja Langsung, Optimalisasi Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap Efektifitas Belanja Langsung. Sedangkan secara simultan, Optimalisasi Pajak Daerah dan Optimalisasi Retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara bersama-sama. Kesimpulan menunjukan bahwa optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap efektifitas belanja langsung dan memiliki kontribusi dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.