Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di Provinsi Kepulauan Riau Ukas; Razaki Persada; Zuhdi Arman
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.035 KB) | DOI: 10.33059/jhsk.v15i1.2104

Abstract

Sistem pemerintahan demokrasi didapati dimana–mana termasuk di Indonesia, hal ini terkait dengan proses politik dalam suatu pemilihan yang dikenal dengan pemilu, dimana pemilu itu sendiri memilih anggotaDPR, DPD dan DPRD Provinsi, Pemilu berfungsi sebagai sirkulasi elit politik eksekutif, dan legislatif secara teratur dan berkesinambungan, sesuai tujuan politik dan pemilihan itu sendiri berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Pemilihan Umum yang terkait serta beberapa Peraturan Perundangundanganlainnya. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas, maka melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011dibentuk lembaga yang bertanggung jawab mengenaipenyelenggara pemilu yaitu Dewan Penyelenggara Pemilu(DKPP) yang bertujuan untuk menjaga Pelaksanaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu sesuai Pasal 110 (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Provinsi Kepulauan Riau tetap mengedepankan profesinal serta mempunyai integritas, kapabilitas, dengan daerah pemilihan 7 (tujuh) Kabupaten/Kota. Selain ketentuan hukum Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, khususnya di Provinsi Kepulaiaun Riau secara umum sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, sekalipun ada sedikit hambatan dan permasalahanyang dianggap tidak mencerminkan pelanggaran berat dalam pelaksanaan kode etik penyelenggara pemilu. Pelakanaan pemilu dan kemandirian penyelenggara pemilu di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pelaksanaan pemilu seperti yang disebutkan di atas telah melalui beberapa tahapansesuai yang telah ditetapkandalam Undang-Undang.Terkait dengan kode etik penyelenggara pemilusudah dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, dan pengawasan dari DKPP berjalan sesuai arus dan prosodural yang ada. Pada simpulannya bahwa penegakan kode etik dan penyelenggara pemilu di Provinsi Kepulauan Riau berdasrkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011telah memperlihatkan kemandirian, penegakan kode etik telah mengikuti prosudur yang telah ditetapkan serta efektivitasnya berjalan dengan baik.
Digital Literacy on Information and Electronic Transactions in the Student Paradigm of SMAN 2 Koto Pariaman Ukas; Syuryani; Padrisan Jamba; Sari; Lenny Husna; Raju Moh Hazmi; Ragil Surya Prakasa; Zuhdi Arman
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari Vol. 2 No. 5 (2023): May, 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jpmb.v2i5.4234

Abstract

Digital literacy is widespread and often addresses key issues. To educate students on digital literacy, it is necessary to develop reading skills, read the content carefully, and then use digital literacy to understand the content. This activity aims to improve the digital literacy skills of teenagers, especially at SMAN 2 Koto Pariaman. The formulation of activity forms, activity stages, and evaluation are the three stages that become the method of implementing PKM activities. The assessment results show that the level of understanding of members about continuing education is very high, and they have awareness about the risks involved in the web and virtual entertainment, as shown by the consequences of the poll of 83.3% related to negative substances on the Web. However, the evaluation results showed that the majority of participants only used the internet to communicate, play games, and use social media, so they did not understand digital literacy regarding the use of the internet for science.