Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SURAT EDARAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 420/531.1/DISDIK.SET/2020 PADA MASA PANDEMI COVID 19 Pebi Camne Halawa; Zuhdi Arman
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Pada masa pandemi covid 19, banyak surat edaran yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah pusat maupun daerah. Surat edaran itupun memuat poin-poin dalam penanggulangan, pencegahan dan penyebaran covid 19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dalam pelaksanaan salah satu surat edaran yang dikeluarkan oleh gubernur kepulauan riau pada masa pandemi covid 19 yang ditujukan pada lembaga pendidikan dalam pemberian keringanan uang sekolah siswa. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Supaya penelitian ini tidak terlalu luas maka perlu ada pembatasan masalah dan penelitian ini lakukan disebuah sekolah swasta yang ada di kota batam yaitu sekolah menengah atas ananda batam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan surat edaran gubernur kepulauan riau nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020 pada masa pandemi covid 19 di nilai kurang efektif, dikarenakan dalam pemberian keringanan uang sekolah kepada siswa tidak secara merata. Namun disisi lain pihak sekolah juga membutuhkan biaya besar untuk melanjutkan kegiatan operasional sekolah.

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA BATAM Roy Rizky Sangkot Parulian Silaban; Zuhdi Arman
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Kewenangan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bukanlah tanpa alasan. Namun, didukung oleh dasar pijakan yuridis yang jelas. Demikian pula pada Pasal 255 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan dibentuknya Satpol PP guna untuk membantu kepala daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan penyelenggarakan ketertiban umum serta menjaga ketentraman masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana peran Satpol PP dalam penyertiban pekerja seks komersial di Kota Batam. Penelitian ini dilakukan di Marko Satpol PP Batam dengan mengumpulkan data melalui wawancara narasumber. Hasil dari penelitian dalam penertiban pekerja seks komersial di Kota Batam Satpol PP berperan mendampingi Dinas Sosial dalam melakukan pendataan dan penertiban terhadap pekerja seks komersial di Kota Batam. Dalam upaya penertiban pekerja seks komersial, Satpol PP menemukan beberapa kendala yaitu salah satunya adalah Satpol PP tidak memiliki tempat penampungan untuk pekerja seks komersial yang terjaring dalam razia.

IMPLEMENTASI SURAT EDARAN SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 PADA CALON PENUMPANG TRANSPORTASI UDARA Muhamad Ari Wibowo; Zuhdi Arman
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Pada saat pandemi Covid-19, pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan berupa surat edaran yang bertujuan untuk mengatur pembatasan aktifitas perjalanan masyarakat dan menekan angka penularan virus Covid-19. Salah satu surat edaran yang dikeluarkan adalah Addendum Kedua Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 21 Tahun. Surat edaran ini memuat beberapa hal terkait dengan protokol kesehatan bagi para pelaku perjalanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi surat edaran yang dikeluarkan oleh satuan tugas penanganan covid-19 yang ditujukan kepada seluruh masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dalam negeri dimasa pandemi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Agar pembahasan tidak terlalu luas maka batasan masalah dalam penelitian ini, penelitian dilakukan di Bandara Hang Nadim Batam. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah implementasi Addendum Kedua Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 21 Tahun 2021 yang dinilai belum optimal, ini disebabkan sulitnya calon penumpang pesawat udara untuk memenuhi persyaratan yang tertuang dalam kebijakan tersebut, kesulitan yang dialami mulai dari mempersiapkan dokumen hingga biaya tambahan untuk melakukan tes covid-19 . Meskipun disisi lain pemerintah juga terus bekerja keras dalam menekan angka penularan virus sehingga masyarakat dapat dengan tenang melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara.

SETTLEMENT OF REGION DISPUTES THROUGH THE CONSTITUTIONAL Zuhdi Arman
eScience Humanity Journal Vol 1 No 1 (2020): eScience Humanity Journal Volume 1 Number 1 November 2020
Publisher : Asosiasi Ide Bahasa Kepri

Regional boundaries have an important meaning as the limits of regional government authority in carrying out regional government functions. Implies the emergence of conflicts between regions regarding the assertion of territorial boundaries because it is related to upholding the existence and sovereignty of each local government. In this research, the purpose of writing is not only to describe the conflict resolution process through the administrative process, but also relates to the settlement process through a review of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia by the Constitutional Court. The method used in this research is normative juridical. Through this research the writer can find research that is contrary to legal principles. Whereas Regulation of the Minister of Home Affairs Number 76 of 2012 is the correct regulation that is able to resolve conflicts in border areas. The administrative process regulated in Law Number 23 Year 2014 has not been able to resolve the problem of border area conflict even though the decision is a final decision but also has legal remedies as a review in court.

PENINGKATAN PENGETAHUAN HUKUM LINGKUNGAN DAN ENGLISH CONVERSATION PENJAGA PANTAI MENDUKUNG PROGRAM WISATA BAHARI BATAM Zuhdi Arman; Tomi Arianto
PUAN INDONESIA Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Puan Indonesia Vol 1 No 2 Januari 2020
Publisher : ASOSIASI IDEBAHASA KEPRI

The development of a tourist area must be supported by the facilities and quality of existing Human Resources knowledge in the local area; Namely knowledge of tourism activities, the ability and communication skills and understanding of the rules of the game with foreign tourists. Setokok Beach is one of the destinations taken into account in supporting the marine tourism area in Batam. For this reason, legal guidance is needed specifically relating to the environment and the legal rules governing environmental preservation to the community so that they can live a life of society, nation and state without doing any damage to the environment that is now rife in Batam for it as one of the areas around Batam island in order to be prevented about the dangers of environmental damage in accordance with the current of globalization and the development of the times so that inevitably the community is demanded to be able to know the ins and outs of legal issues related to preserving and protecting the environment especially to the people at Setokok beach. The method taught is in the form of fostering Understanding of Environmental Law and English conversation practice according to the needs and conditions of training participants. The results obtained through community service in Setokok Beach can be seen from the mastery of the ability to practice law and speaking conversation.

PEMBINAAN ANCAMAN HUKUMAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI MADRASAH ALIYAH DARUL IHSAN TANJUNG SENGKUANG KOTA BATAM Zuhdi Arman; Michael Jibrael Rorong; Irene Svinarky
PUAN INDONESIA Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Puan Indonesia
Publisher : ASOSIASI IDEBAHASA KEPRI

The spread of drugs in Indonesia, which is increasing every year, is increasing by the large population of Indonesia's population. Indonesia is one of the extraordinary markets for drug mafia to bring these illegal goods into the archipelago. The largest number of drug users in Indonesia from year to year are still dominated by students, in this case students and school children, especially high school and junior high school levels. In the medical world, drugs can be medicinal properties for healing. Drug use in the medical world is legal. So what becomes a policeman is when someone consumes drugs without the supervision of a health professional or doctor. If someone uses drugs without the supervision of a doctor, they think it will be very dangerous because drug users are because drugs are poisonous substances that can cause drug users to always depend or be addicted to these drugs, damage organs, affect a person's decline or make thoughts do not become irrational and damage the brain permanently. The result is even more terrible, which leads to death. The abuse of narcotics and illicit drugs among the younger generation is increasing. The proliferation of deviant behavior of the young generation can endanger the survival of this nation in the future. Because youth, as the generation expected to become the nation's successor, are increasingly vulnerable to being eaten away by nerve-destroying addictive substances. So that the young man could not think clearly. As a result, the generation of hope for a nation that is strong and intelligent will only be a memory. The target for the spread of these drugs is young people or teenagers.

PEMBINAAN GAYA KEPEMIMPINAN DAN KOMUNIKASI EFEKTIF PADA PADA SISWA DAN SISWI SMA ANANDA KOTA BATAM Michael Jibrael Rorong; Zuhdi Arman; Dedi Epriadi
PUAN INDONESIA Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Puan Indonesia Vol 3 No 2 Januari 2022
Publisher : ASOSIASI IDEBAHASA KEPRI

Students and Students are a place for students' aspirations to express their creativity. OSIS is formed based on the decision of the principal of the school which has a management body. Students who are involved in the OSIS management body must pass several criteria and requirements, including having communication skills and having a leadership spirit. Communication has a strong influence in shaping a person's attitude and leadership style in an organization. Students must be given briefings on attitudes and leadership styles so that they can direct, control their members and be responsible so that all parts of the work are coordinated in order to achieve company or organizational goals. One of the requirements to become an OSIS administrator is sitting at Ananda High School in Batam City, where the psychological condition of students is still unstable to lead. So that there are some conflicts that arise such as misunderstanding between members, task structure factors and organizational structures, for example, the unequal desire between the treasurer and chairman, personal factors, namely individuals must make decisions concerning themselves and the organization, environmental factors such as the absence of support from the environment or certain parties, differences of opinion, incomplete gatherings, many administrators who leave, there is leisure between members, poor time management and declining performance.

HUKUM DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) WILAYAH PERBATASAN NEGARA DI KEPULAUAN RIAU Ukas Ukas; Zuhdi Arman
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 14 No 2 (2019): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v14i2.1609

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun kegiatan usaha lainnya, dimana masyarakat bermukim disana biasa didapati atau menghasilkan sampah, air buangan atau aktivitas lainnya yang tidak terkelola dengan baik akan menimbulkan dampak bagi makhluk dan lingkungan disekitarnya, karena sifat dan konsentrasinya baik langsung maupun tidak dapat merusak lingkungan dan kesehatan mahluk hidup disekitarnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian memperlihatkan pencemaran, bahan berbahaya dan beracun (B3) bisa saja terjadi kapan dan dimana saja baik dilakukan oleh industri dan kegiatan usaha lainnya untuk mengambil keuntungan tanpa memikirkan kesalahan akibat kegiatan tersebut, penataan dan habitat lingkungan itu rusak karena terjadinya kerusakan lingkungan dan yang tak kalah penting munculnya bahan berbahaya dan beracun, yang harus diperangi untuk menjaga pembangunan lingkungan yang asri dan berwawasan lingkungan untuk saat ini dan saat generasi yang akan datang

Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di Provinsi Kepulauan Riau Ukas; Razaki Persada; Zuhdi Arman
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Sistem pemerintahan demokrasi didapati dimana–mana termasuk di Indonesia, hal ini terkait dengan proses politik dalam suatu pemilihan yang dikenal dengan pemilu, dimana pemilu itu sendiri memilih anggotaDPR, DPD dan DPRD Provinsi, Pemilu berfungsi sebagai sirkulasi elit politik eksekutif, dan legislatif secara teratur dan berkesinambungan, sesuai tujuan politik dan pemilihan itu sendiri berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Pemilihan Umum yang terkait serta beberapa Peraturan Perundangundanganlainnya. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas, maka melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011dibentuk lembaga yang bertanggung jawab mengenaipenyelenggara pemilu yaitu Dewan Penyelenggara Pemilu(DKPP) yang bertujuan untuk menjaga Pelaksanaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu sesuai Pasal 110 (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Provinsi Kepulauan Riau tetap mengedepankan profesinal serta mempunyai integritas, kapabilitas, dengan daerah pemilihan 7 (tujuh) Kabupaten/Kota. Selain ketentuan hukum Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, khususnya di Provinsi Kepulaiaun Riau secara umum sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, sekalipun ada sedikit hambatan dan permasalahanyang dianggap tidak mencerminkan pelanggaran berat dalam pelaksanaan kode etik penyelenggara pemilu. Pelakanaan pemilu dan kemandirian penyelenggara pemilu di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pelaksanaan pemilu seperti yang disebutkan di atas telah melalui beberapa tahapansesuai yang telah ditetapkandalam Undang-Undang.Terkait dengan kode etik penyelenggara pemilusudah dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, dan pengawasan dari DKPP berjalan sesuai arus dan prosodural yang ada. Pada simpulannya bahwa penegakan kode etik dan penyelenggara pemilu di Provinsi Kepulauan Riau berdasrkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011telah memperlihatkan kemandirian, penegakan kode etik telah mengikuti prosudur yang telah ditetapkan serta efektivitasnya berjalan dengan baik.

PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DARI PERDAGANGAN VALUTA ASING SECARA ONLINE YANG MENGGUNAKAN BROKER LUAR NEGERI Zuhdi Arman; Lenny Husna
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v15i2.2553

Foreign exchange trading is one of the most popular businesses in the world, including the Indonesian people. The income generated from an Indonesian trader will certainly raise an aspect of Income Tax that must be fulfilled. This study aims to analyze the application of personal income tax and to determine the form of tax avoidance that can occur in relation to online foreign exchange trading using foreign brokers. The method used in this research is descriptive qualitative, data collection is done by means of in-depth interviews, observation and documentation, informant selection techniques with purposive sampling, data analysis techniques performed by data reduction, data presentation and drawing conclusions. The result of this research is the application of personal income tax on personal traders (taxpayers) which is carried out by means of a self-assessment system with the expectation of voluntary compliance in which the taxpayer must self-report the tax owed at the end of the year. Due to the lack of supervision over the implementation of the self assessment system, and online forex trading transactions are carried out fully online, taxpayers have a very big opportunity to do tax evasion. In the application of individual PPh, there are also several obstacles that occur both from the side of the taxpayer itself and from the side of the government.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search