Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAKAN BULLYING DI SEKOLAH DASAR NEGERI 020 BALIKPAPAN UTARA Aswadul Fitri Saiful Rahman; Wiwiek Sriwahyuni; Arif Rahman Hakim; Fakhri Azhar; Mega Octavia Cahyani; Heldy Prayogi Elyunandri; Teguh Prayitno; Abdul Latif
JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka Vol 3, No 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/jmm.v3i2.50

Abstract

Kehidupan sosial manusia tidak terlepas dari interaksi satu sama lain. Perkembangan interaksi sosial akan meningkat seiring bertambahnya usia. Peningkatan perilaku pada anak sangat bergantung pada keluarga. Keluarga mempunyai peranan penting dalam mengajarkan cara berperilaku yang baik dan benar kepada putra putrinya, tetapi jika lingkungan keluarga tidak ikut terlibat dalam perkembangan sosial individu, akan berdampak sesuatu yang kurang baik, salah satunya bullying. Bullying ini dilakukan seseorang atau kelompok tertentu untuk menyakiti seseorang melalui fisik atau psikologis dan membuat korban trauma dan tertekan. Dalam kegiatan ini kami berusaha untuk berpartisipai dalam mencegah tindakan bullying pada siswa-siswi Sekolah Dasar 020 Balikpapan Utara. Lingkungan Sekolah Dasar merupakan lingkungan yang rentan terhadap bullying. Dalam kegiatan ini kami juga melakukan permainan yang memberikan pembelajaran bagaimana bekerja sama, toleransi dan menghargai terhadap sesamanya
DAMPAK KENAIKAN RASIO PAJAK BAGI INDUSTRI WISATA YANG TERDAPAT DI INDONESIA Shandya Alonso Eka Renanda; Bella Ananda Putri; Fajar Kurniawan; Fakhri Azhar
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i7.3238

Abstract

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara Indonesia, dimana dengan beragamnya pajak diatur oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya ialah pajak industri pariwisata, dimana hal tersebut mencakup sektor perekonomian di bagian pajak hiburan, pajak hotel hingga pajak restoran. Rasio pajak (Tax Ratio) adalah indikator persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara dimasa yang sama. Dampak kenaikan rasio pajak pada industri wisata di Indonesia memang sangat kompleks dan memiliki implikasi yang luas. Terdapat pertimbangan-pertimbangan yang perlu dipertimbangkan dengan cermat oleh pemerintah dalam menetapkan kebijakan pajak yang sesuai, yaitu Meningkatnya biaya operasiona, Meningkatnya pengangguran, Meningkatnya tingkat pengunjungan, Meningkatnya pendapatan pemerintah, Meningkatnya pengusahaan, Meningkatnya konsumsi. Langkah-langkah strategis yang diusulkan pemerintah sesuai perda nomor 1 tahun 2004 yaitu, Penerapan Insentif Pajak, Penyesuaian Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Pemahaman Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD, Harmonisasi Kebijakan Perpajakan.
IMPLIKASI HUKUM DARI PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA INTERNASIONAL DALAM SENGKETA HAK INTELEKTUAL KASUS APPLE DAN SAMSUNG Aulia Salsabila; Farantika Dwi Hardini; Azahra Wulandari Aji; Fakhri Azhar; Putra, Aditya Amarta
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.939

Abstract

Sengketa antara Apple dan Samsung merupakan salah satu contoh signifikan dalam konteks pembuktian perkara perdata internasional yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari proses pembuktian yang terjadi dalam sengketa tersebut, dengan fokus pada aspek-aspek hukum internasional yang mempengaruhi hasil akhir dari perkara. Dalam kasus ini, kedua perusahaan terlibat dalam serangkaian litigasi di berbagai yurisdiksi, yang menyoroti tantangan dalam penegakan hak paten dan perlindungan kekayaan intelektual di tingkat global. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis normatif dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan serta regulasi internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi hukum dan prosedur pembuktian di masing-masing negara dapat mempengaruhi hasil sengketa, serta menciptakan ketidakpastian bagi pelaku industri teknologi. Implikasi dari temuan ini mencakup perlunya harmonisasi regulasi dan prosedur hukum internasional untuk meningkatkan kepastian hukum bagi para pemegang hak kekayaan intelektual di era globalisasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengacara, akademisi, dan pembuat kebijakan mengenai pentingnya pendekatan terpadu dalam menangani sengketa hak kekayaan intelektual di tingkat internasional.
Kriminalisasi Judi Online terhadap Masyarakat dan Sistem Peradilan Pidana Farantika Dwi Hardini; Azahra Wulandari Aji; Fakhri Azhar; Aditya Amarta Putra; Ali Baroroh Al Muflih
Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2025): Agustus : Majelis : Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/majelis.v2i3.1002

Abstract

This article discusses the phenomenon of criminalisation of online gambling in society and its implications for the criminal justice system in Indonesia. Gambling, which is regulated in the Criminal Code (KUHP) Article 303 and Article 303 bis, has undergone transformation in line with the development of information technology. Online gambling, as a form of gambling that utilises the internet, poses new challenges in law enforcement and community protection. In this context, this study aims to analyse the social impact of online gambling as well as the effectiveness of the criminal justice system in handling gambling cases that occur in cyberspace. Through a normative approach and juridical analysis, this article finds that despite clear regulations on gambling, the implementation of the law still faces obstacles, including the lack of public understanding of the risks and legal consequences of online gambling. Therefore, synergy between law enforcement, government, and the community is needed to create more effective awareness and prevention of online gambling practices.