Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

UPAYA PENCEGAHAN KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA HIPNOTIS YANG TERJADI DI MINIMARKET (Studi Kasus di Polsek Teluknaga Kabupaten Tangerang) Dwi Nur Fauziah Ahmad; Riri Mega Pertiwi
Simposium Nasional Mulitidisiplin (SinaMu) Vol 2 (2020): Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.338 KB) | DOI: 10.31000/sinamu.v2i0.3294

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan penulis yang sangat mendalam terhadap maraknya tindak pidana penipuan yang terjadi pada beberapa minimarket di Teluknaga, Kabupaten Tangerang, yang mana lebih banyak kasus yang tidak terselesaikan daripada yang berhasil ditangani oleh kepolisian sektor Teluknaga. Tindakan penipuan dengan cara hipnotis menjadi masalah yang sangat rumit terutama pada proses pembuktian.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Empiris merupakan studi kasus wawancara dengan pihak kepolisian Polsek Teluknaga untuk mengetahui upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penipuan dengan cara hipnotis, observasi ke minimarket yang pernah karyawannya menjadi korban. Dari hasil penelitian penulis, ditemukan bahwa tidak ada undang-undang khusus yang mengatur kejahatan hipnotis sehingga menjadi kendala dalam penanganannya. Salah satu saran penulis adalah diperlukan aturan pidana khusus yang mengatur tentang kejahatan hipnotis sebagai pedoman kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana dengan cara hipnotis. Ketiadaan aturan khusus menjadi salah satu kendala dalam upaya penegakan hukum.Kata Kunci: Tindak Pidana, Hipnotis, Karyawan Minimarket dan Kepolisian
PEMIDANAAN TINDAK PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN MASALAH HUKUM Dwi Nur Fauziah Ahmad; Arif Fadillah; Tedi Filyansyah
Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu) Vol 4 (2022): Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.333 KB) | DOI: 10.31000/sinamu.v4i1.7900

Abstract

Perlindungan Hukum terhadap anak merupakan tindakan yang berhadapan dengan hukum serta dapat menjawab apa yang menjadi masalah utama terhadap anak yang berkonfik dengan hukum serta bagaimana peran penegak hukum dalam menjalankan penanggulangan masalah-masalah terhadap anak yang sedang berhadapan dengan masalah hukum. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak secara khusus. Jenis penelitian yang dilakukan adalah Hukum yuridis normative. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor utama yang menjadi penyebab seorang anak dapat terlibat didalam kejahatan adalah karena faktor keluarga, lingkungan sekitar tempat tinggal, ekonomi, serta tingkat pendidikan yang rendah dan banyak mengkonsumsi minuman beralkohol atau obat-obatan. Adapun langkah-langkah atau upaya yang kongkrit dari semua instansi pelaksana yang terkait dalam upaya penanganan terhadap anak yang sedang mengalami masalah dengan hukum dapat dilakukan namun belum menunjukan hasil yang signifikan dalam memberikan dukungan terhadap perlindungan hak-hak anak.Kata Kunci : Pemidanaan, Perlindungan Anak, Pidana AnakLegal protection for children is an act that is in conflict with the law and can answer what is the main problem for children in conflict with the law and what is the role of law enforcement in carrying out overcoming problems for children who are dealing with legal problems. In order to carry out coaching and provide protection for children, support is needed both in terms of institutions and legal instruments that are more stable and adequate. Therefore, children who commit crimes require a special juvenile court. This type of research is normative juridical law. The results of this study indicate that the main factors that cause a child to be involved in crime are family factors, the environment around where they live, the economy, and a low level of education and consuming a lot of alcoholic beverages or drugs. Meanwhile, concrete steps or efforts from all relevant implementing agencies in efforts to deal with children who are experiencing problems with the law can be carried out but have not shown significant results in providing support for the protection of children's rights.Keywords: Punishment, Child Protection, Child Crime
International Law Enforcement Against Immigrant Smuggling in Indonesian Waters Muhamad Furqon Juanda; Amiludin Amiludin; Dwi Nur Fauziah Ahmad
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 2 (2023): July-December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v8i2.14702

Abstract

Indonesia, which is in the middle of the world, could become a place where transnational crime, in this case human smuggling, takes place. With this position, Indonesia could become a place where illegal immigrants or people who are being smuggled end up. A systematic literature review (SLR) will be used to gather data to figure out what the problems are in this study. Systematic Literature Review (SLR) is the process of finding, choosing, and critically evaluating research results to answer well-formed questions. One way to deal with the problem of people sneaking into Indonesian waters is through international law enforcement. Because international law enforcement can protect the human rights of people who are smuggling immigrants, it can also keep Indonesian waters safe and secure. Indonesia is working through domestic legislation to address the problem of people smuggling. The effort consists of two parts, namely, prevention efforts and repressive efforts. The Indonesian government should play a more active role in dealing with illegal immigrants through the Directorate General of Immigration and not just passively wait for UNHCR and IOM.
ANALYSIS OF THE EXPANSION OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY IN RENEWING CRIMINAL LAW Ahmad Arif Fadilah; Dwi Nur Fauziah Ahmad
Domus Legalis Cogitatio Vol 1 No 1 (2024): Domus Legalis Cogitatio Vol 1 No 1 April 2024
Publisher : Faculty of Law Atma Jaya Yogyakarta University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/dlc.v1i1.7640

Abstract

The principle of legality is the most basic principle in the application of material criminal law. The principle of legality adhered to in Indonesian criminal law was originally the principle of formal legality. Meanwhile, in the renewal of criminal law embodied in the National Criminal Code, the principle of legality adopted also includes the principle of material legality. This article aims to analyze the expansion of the legality principle in the renewal of Indonesian criminal law and understand the meaning of the expansion of the legality principle. This article was written using a normative legal research method with a statutory approach. The result of this study is that the expansion of the legality principle in criminal law renewal is an effort to balance the fulfillment of legal objectives between legal certainty in the formal legality principle and justice in the material legality principle.