Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.57
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTITIA JURNAL HUKUM DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JHR (Jurnal Hukum Replik) Indonesian Journal of Law and Policy Studies Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIka) Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal Dedikasi Hukum Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu) Domus Legalis Cogitatio
Dwi Nur Fauziah Ahmad
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang
Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Teoritik Dan Praktik Asas Tujuan Hukum Pada Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Proyek Strategis Nasional Irna Rudiana; Amiludin; Dwi Nur Fauziah Ahmad
Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKa) Vol. 2 No. 2 (2022): September
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/jika.v2i2.5734

Abstract

Masalah: Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi perlindungan dan penegakan hukum itu sendiri. Kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum amat diperlukan dalam konteks agrarian terkhusus penyediaan lahan dalam menunjang pembangunan Proyek Strategis Nasional. Tidak jarang bahwa kendati telah terdapat mekanisme dan ketentuan dalam pelaksanaan pengadaan tanah tetap terjadi konflik agrarian. Hal ini menyebabkan penerapan secara teoritik dan praktik asas tujuan hukum berupa kepastian, kemanfaatan, dan keadilan menjadi dipertanyakan. Penelitian ini mengkaji secara yuridis-normatif mengenai implementasi teoritik dan praktik asas tujuan hukum penyediaan lahan dalam menunjang pembangunan di Tanah Air. Tujuan: Dari uraian tersebut, penulis ingin mengkaji lebih lanjut implementasi teoritik dan praktik asas tujuan hukum pada penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam proyek strategis nasional. Metodologi: Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statuary approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) Temuan/Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukan kendati dalam tatanan teoritik berdasarkan asas dan prinsip yang terkandung dalam regulasi mencerminkan pemeunhan seluruh asas tujuan hukum, namun dalam tatanan praktik asas kemanfaatan dan keadilan masih menjadi bias sehingga diperlukan pengukuran terkait dengan opportunity cost atas kemanfaatan masyarakat luas dibanding pihak yang melepaskan hak atas tanah. Jenis penelitian: Hukum Agraria Kata kunci: Asas Tujuan Hukum, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Proyek Strategis Nasional
UPAYA PENCEGAHAN KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA HIPNOTIS YANG TERJADI DI MINIMARKET (Studi Kasus di Polsek Teluknaga Kabupaten Tangerang) Dwi Nur Fauziah Ahmad; Riri Mega Pertiwi
Simposium Nasional Mulitidisiplin (SinaMu) Vol 2 (2020): Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.338 KB) | DOI: 10.31000/sinamu.v2i0.3294

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan penulis yang sangat mendalam terhadap maraknya tindak pidana penipuan yang terjadi pada beberapa minimarket di Teluknaga, Kabupaten Tangerang, yang mana lebih banyak kasus yang tidak terselesaikan daripada yang berhasil ditangani oleh kepolisian sektor Teluknaga. Tindakan penipuan dengan cara hipnotis menjadi masalah yang sangat rumit terutama pada proses pembuktian.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Empiris merupakan studi kasus wawancara dengan pihak kepolisian Polsek Teluknaga untuk mengetahui upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penipuan dengan cara hipnotis, observasi ke minimarket yang pernah karyawannya menjadi korban. Dari hasil penelitian penulis, ditemukan bahwa tidak ada undang-undang khusus yang mengatur kejahatan hipnotis sehingga menjadi kendala dalam penanganannya. Salah satu saran penulis adalah diperlukan aturan pidana khusus yang mengatur tentang kejahatan hipnotis sebagai pedoman kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana dengan cara hipnotis. Ketiadaan aturan khusus menjadi salah satu kendala dalam upaya penegakan hukum.Kata Kunci: Tindak Pidana, Hipnotis, Karyawan Minimarket dan Kepolisian
PEMIDANAAN TINDAK PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN MASALAH HUKUM Dwi Nur Fauziah Ahmad; Arif Fadillah; Tedi Filyansyah
Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu) Vol 4 (2022): Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.333 KB) | DOI: 10.31000/sinamu.v4i1.7900

Abstract

Perlindungan Hukum terhadap anak merupakan tindakan yang berhadapan dengan hukum serta dapat menjawab apa yang menjadi masalah utama terhadap anak yang berkonfik dengan hukum serta bagaimana peran penegak hukum dalam menjalankan penanggulangan masalah-masalah terhadap anak yang sedang berhadapan dengan masalah hukum. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak secara khusus. Jenis penelitian yang dilakukan adalah Hukum yuridis normative. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor utama yang menjadi penyebab seorang anak dapat terlibat didalam kejahatan adalah karena faktor keluarga, lingkungan sekitar tempat tinggal, ekonomi, serta tingkat pendidikan yang rendah dan banyak mengkonsumsi minuman beralkohol atau obat-obatan. Adapun langkah-langkah atau upaya yang kongkrit dari semua instansi pelaksana yang terkait dalam upaya penanganan terhadap anak yang sedang mengalami masalah dengan hukum dapat dilakukan namun belum menunjukan hasil yang signifikan dalam memberikan dukungan terhadap perlindungan hak-hak anak.Kata Kunci : Pemidanaan, Perlindungan Anak, Pidana AnakLegal protection for children is an act that is in conflict with the law and can answer what is the main problem for children in conflict with the law and what is the role of law enforcement in carrying out overcoming problems for children who are dealing with legal problems. In order to carry out coaching and provide protection for children, support is needed both in terms of institutions and legal instruments that are more stable and adequate. Therefore, children who commit crimes require a special juvenile court. This type of research is normative juridical law. The results of this study indicate that the main factors that cause a child to be involved in crime are family factors, the environment around where they live, the economy, and a low level of education and consuming a lot of alcoholic beverages or drugs. Meanwhile, concrete steps or efforts from all relevant implementing agencies in efforts to deal with children who are experiencing problems with the law can be carried out but have not shown significant results in providing support for the protection of children's rights.Keywords: Punishment, Child Protection, Child Crime
International Law Enforcement Against Immigrant Smuggling in Indonesian Waters Muhamad Furqon Juanda; Amiludin Amiludin; Dwi Nur Fauziah Ahmad
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 2 (2023): July-December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v8i2.14702

Abstract

Indonesia, which is in the middle of the world, could become a place where transnational crime, in this case human smuggling, takes place. With this position, Indonesia could become a place where illegal immigrants or people who are being smuggled end up. A systematic literature review (SLR) will be used to gather data to figure out what the problems are in this study. Systematic Literature Review (SLR) is the process of finding, choosing, and critically evaluating research results to answer well-formed questions. One way to deal with the problem of people sneaking into Indonesian waters is through international law enforcement. Because international law enforcement can protect the human rights of people who are smuggling immigrants, it can also keep Indonesian waters safe and secure. Indonesia is working through domestic legislation to address the problem of people smuggling. The effort consists of two parts, namely, prevention efforts and repressive efforts. The Indonesian government should play a more active role in dealing with illegal immigrants through the Directorate General of Immigration and not just passively wait for UNHCR and IOM.
Comparison of Dispute Resolution in General Elections in Indonesia and Thailand Saputra, Darwin; Amiludin, Amiludin; Ahmad, Dwi Nur Fauziah; Razif, Imran Bukhari
Indonesia Law Reform Journal Vol. 4 No. 1 (2024): March, 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ilrej.v4i1.34868

Abstract

The history of general elections in Indonesia began in 1955 with the implementation of a Proportional Representation system, allowing voters to directly elect candidates or parties. This system underwent modifications over time, including the adoption of an open-list system in 2004. The enactment of Law No. 7 of 2017 subsequently regulated the conduct of general elections in Indonesia, emphasizing principles such as direct, general, free, secret, fair, and honest elections. In Thailand, the history of general elections commenced following the 1932 revolution that ended absolute monarchy. Despite this, Thailand has experienced numerous military coups affecting its political dynamics, notably in 2006 and 2014, sparking debates among opposing political factions. This study employs a normative and legal approach to analyze the dispute resolution systems of general elections in Indonesia, contrasting them with Thailand's specialized commission approach for similar matters. In Indonesia, the resolution of election disputes is governed by Law No. 7 of 2017, with oversight bodies including the General Election Commission and the Election Supervisory Board. Conversely, Thailand's Election Commission of Thailand plays a crucial role in resolving election disputes in accordance with the constitution. Both countries adopt different approaches in handling election disputes; Indonesia relies on judicial bodies such as the Administrative Court and the Supreme Court, whereas Thailand employs the Election Commission of Thailand as a non-judicial institution with broad authority in addressing electoral law violations. Abstrak Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia dimulai pada tahun 1955 dengan menggunakan Sistem Proporsional, di mana pemilih dapat memilih calon secara langsung atau partai. Sistem ini mengalami modifikasi dari waktu ke waktu, termasuk penerapan stelsel daftar terbuka pada tahun 2004. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 kemudian mengatur pelaksanaan pemilihan umum dengan prinsip-prinsip seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Di Thailand, sejarah pemilihan umum dimulai setelah revolusi tahun 1932 yang mengakhiri monarki absolut. Meskipun demikian, Thailand mengalami banyak kudeta militer yang mempengaruhi dinamika politiknya, termasuk kudeta pada tahun 2006 dan 2014 yang melibatkan perdebatan antara faksi-faksi politik yang berseberangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan perundang-undangan untuk menganalisis sistem penanganan sengketa pemilihan umum di Indonesia, dibandingkan dengan Thailand yang memiliki pendekatan komisi khusus untuk hal serupa. Penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, dengan badan penyelesaian termasuk Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan umum. Di Thailand, Election Commission of Thailand memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa pemilihan umum sesuai dengan konstitusi. Kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani sengketa pemilihan umum, Indonesia melalui badan peradilan seperti Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung, sedangkan Thailand melalui Election Commission of Thailand sebagai lembaga non-peradilan yang memiliki kewenangan luas dalam menangani pelanggaran undang-undang pemilihan umum.
ANALYSIS OF ARTICLE 177 LETTER (D) LAW NUMBER 7 OF 2017 CONCERNING GENERAL ELECTIONS REGARDING WOMEN'S REPRESENTATION QUOTAS IN LEGISLATIVE ELECTIONS 2019 IN TANGERANG CITY Nilasari, Nur Apisha; Nazah, Farida Nurun; Ahmad, Dwi Nur Fauziah
Jurnal Hukum Replik Vol 12, No 1 (2024): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v12i1.11058

Abstract

Women's participation in politics is essential for the policy formation process. The aim of women's participation in parliament is to create accommodative and substantial political policy making. The right of politicized women was legislated through Law Number 68 of 1945. The aim of the research is to determine the representation of female legislative candidates who have met the qualifications of the Tangerang City Electoral Commission in the 2019 Election and to assess the contribution of women in parliament at the Tangerang City Regional Legislative Council to political policy making. This research is empirical, utilizing data collection methods such as observation, interviews, and documentation at the Electoral Commission and Regional Legislative Council offices in Tangerang City. The research results show a significant disparity in the representation of female legislative candidates in Tangerang City who have met the qualifications set by the Tangerang City Electoral Commission qualifications has a very unequal number. In the 2019 election, 648 candidates qualified for the permanent candidate list, comprising 411 men and 234 women from a total of 16 political parties. Meanwhile, 50 people were appointed as members of the Tangerang City Regional Legislative Council, comprising 44 men and 6 women, with a percentage of 12%. The contribution of women as members of the Tangerang City Regional Legislative Council in making political policies has been sufficiently considered. This is proven by the implementation of socialization programs at the women's protection service and the establishment of policies related to public health services (Kesta).Keywords : Women's Representation, Legislative Elections, Political Policy
ANALYSIS OF THE EXPANSION OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY IN RENEWING CRIMINAL LAW Ahmad Arif Fadilah; Dwi Nur Fauziah Ahmad
Domus Legalis Cogitatio Vol 1 No 1 (2024): Domus Legalis Cogitatio Vol 1 No 1 April 2024
Publisher : Faculty of Law Atma Jaya Yogyakarta University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/dlc.v1i1.7640

Abstract

The principle of legality is the most basic principle in the application of material criminal law. The principle of legality adhered to in Indonesian criminal law was originally the principle of formal legality. Meanwhile, in the renewal of criminal law embodied in the National Criminal Code, the principle of legality adopted also includes the principle of material legality. This article aims to analyze the expansion of the legality principle in the renewal of Indonesian criminal law and understand the meaning of the expansion of the legality principle. This article was written using a normative legal research method with a statutory approach. The result of this study is that the expansion of the legality principle in criminal law renewal is an effort to balance the fulfillment of legal objectives between legal certainty in the formal legality principle and justice in the material legality principle.
Implementation of Permendikbudristek Number 30 of 2021 And The Law on The Criminal Action of Sexual Violence Towards The Behavior of Sexual Harassment by Educators To Students In The Campus Environment (Case Study of The University of Muhammadiyah Tangerang) Efrilia, Erma; Fauziah Ahmad, Dwi Nur; Amiludin, Amiludin; Hidayatullah, Hidayatullah
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 7 No 1 (2023): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v7i1.18386

Abstract

Sexual harassment has recently occurred a lot in the campus environment, the purpose of this study is to find out the application of Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology number 30 of 2021 and the law on criminal acts of sexual violence against sexual harassment behavior by educators to students in the University Muhammadiyah Tangerang environment, this research is empirical juridical with primary and secondary data sources, primary data is obtained from interviews with speakers, namely the director of Legal Aid of University Muhammadiyah Tangerang, Taskforce and student selection committee, observations in the University Muhammadiyah Tangerang campus environment and documentation, while the secondary data comes from primary legal materials in the form of laws and regulations, namely Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology number 30 of 2021 and Law Number 12 of 2022 concerning sexual violence crimes, which is then analyzed qualitatively so that data is presented in the form of sentences. The result of the discussion was the existence of a task force selection committee as a form of implementing regulations and protecting victims.Sexual harassment, campus, implement, regulations
Pelatihan Keterampilan Soft Skills bagi Pekerja Rumahan (Home-Based Workers): Meningkatkan Kualitas Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Informal Leuhery, Ferdy; Ahmad, Dwi Nur Fauziah; Nurmansyah, Agung; Desi Kristanti; M. Imron Mas'ud
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 2 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i2.681

Abstract

Penguatan kapasitas pengelolaan sumber daya manusia (SDM) menjadi esensial bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna menghadapi tantangan pasar yang dinamis. Artikel ini menguraikan pendekatan praktis dan solusi berbasis komunitas dalam memperkuat kapasitas pengelolaan SDM di UMKM. Melalui tinjauan literatur, kami mengeksplorasi konsep penguatan kapasitas, pengelolaan SDM, dan peran komunitas dalam konteks UMKM. Ditemukan bahwa UMKM membutuhkan strategi yang terjangkau, relevan, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas SDM mereka. Pendekatan praktis berfokus pada peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan sikap pengelola SDM, sementara solusi berbasis komunitas memanfaatkan kolaborasi antara UMKM, pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah. Kerangka kerja ini memungkinkan UMKM untuk mengakses sumber daya dan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan potensi SDM mereka. Implikasi praktis dan arah penelitian masa depan dibahas untuk meningkatkan efektivitas penguatan kapasitas SDM bagi UMKM.
Co-Authors Abdul Kadir Agung Nurmansyah Ahmad Arif Fadilah Ahmad Arif fadilah Amiludin Amiludin, Amiludin Amiludin, Amiludin Arif Fadillah Auliya Khasanofa Desi Kristanti Dwi Citra Ningtyas Efrilia, Erma Erma Efrilia Erwin Adi Saputra Fachri Aldifara Kurnia Handayani Handayani Haryanto Haryanto hidayatullah, Hidayatullah hidayatullah Irna Rudiana Latifatul Hidayati Leuhery, Ferdy M. Imron Mas'ud Muhamad Furqon Juanda Nazah, Farida Nurun Nida Hana Vina S Nilasari, Nur Apisha Rachmadi Pangestu Razif, Imran Bukhari Rifa Yuniar Riri Mega Pertiwi Saiful Bahri Saputra, Darwin Sarah Nurmila Putri Sobirin Sobirin Tamara Sulaeman Nasution Tedi Filyansyah Ulil Albab Yazied Fahma Wijaya Muhammad