Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

URGENSI INSTRUMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG: Prototype Sederhana Menggunakan Zona Ruang Dalam Rencana Detail Tata Ruang Nurhikmahwati, Alifia; Sutaryono, Sutaryono; Dewi, Asih Retno
Elipsoida : Jurnal Geodesi dan Geomatika Vol 4, No 02 (2021): Volume 04 Issue 02 Year 2021
Publisher : Department of Geodesy Engineering, Faculty of Engineering, Diponegoro University,Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/elipsoida.2021.13852

Abstract

Pengendalian pemanfaatan ruang diorientasikan untuk mewujudkan tertib ruang. Persoalannya, hingga saat ini belum ada instrumen yang bersifat operasional untuk pelaksanaan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang. Naskah ini bertujuan untuk merancang instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dengan menggunakan Zona Ruang dalam Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Instrumen ini memanfaatkan teknologi informasi yang disajikan dalam wujud aplikasi WASTARU (Awasi Tata Ruang) berbasis web dan mobile. Metode Research and development digunakan untuk membangun prototype instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ketersediaan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang adalah suatu keharusan; (2) prototype aplikasi WASTARU (Awasi Tata Ruang) dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang bersifat operasional.
Declaration of Complete Land Registration in Buleleng Regency Sumarta, Putu Yoga Eka; Dewi, Asih Retno; Nurasa, Akur
Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan Vol. 2 No. 1 (2022): Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/mj.v2i1.26

Abstract

Accelerating land registration with Complete Systematic Land Registration (CSLR) is one of the agendas set by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency. Buleleng Regency as the most extensive district in Bali Province has a heavy burden in the implementation of CSLR. This is exacerbated by the absence of the archive of the Land Book (LB) and the old Measurement Letter (ML), which are the certificate issued before 1999, due to the burning of the Buleleng Regency Land Office building. The process of digitizing land data is experiencing obstacles. The descriptive method with a qualitative approach is used to explore strategies to improve the quality of digital data and land information to realize complete sub-districts/villages in Buleleng Regency. Some of the strategies pursued by the Buleleng Regency Land Office include 1) forming a complete sub-district development acceleration team; 2) socialization and coordination with the Buleleng Regency Government; 3) collaborating with Ganesha Education University in the use of students in textual validation of LB and ML as well as uploading the results of LB and ML scans; and 4) preparing the planning and implementation stages by the complete sub-district declaration acceleration team. Buleleng Regency Land Office has declared five complete sub-districts to have some impact on Buleleng Regency Land Office, Buleleng Regency Government, and the community, which in this case as holders of land rights certificates.
PEMANFAATAN NERACA PENATAGUNAAN TANAH UNTUK PERCEPATAN PENYUSUNAN RDTR-PZ Sutaryono; Dewi, Asih Retno
Jurnal Pertanahan Vol 10 No 1 (2020): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v10i1.30

Abstract

Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT), yang merupakan perimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhan penguasaan,penggunaan, dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan dapat berperan secara efektif sebagai instrumen dalampercepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ). Naskah ini bertujuan untukmengelaborasi kemungkinan percepatan penyusunan RDTR-PZ menggunakan Neraca PGT. Desk study yang mengutamakancontent analysis digunakan sebagai metode dalam kajian ini. Hasilnya menunjukkan bahwa NPGT yang meliputi neracaperubahan, neraca kesesuaian, dan prioritas ketersediaan tanah, merupakan data dan informasi yang sangat dibutuhkandalam perencanaan dan kebijakan pembangunan wilayah. Instrumen ini sangat representatif untuk digunakan sebagai basisdalam penyusunan RDTR-PZ. Apabila hal ini dapat dilakukan maka percepatan penyusunan RDTR-PZ sekaligus kendalimutu pemanfaatan ruang, perijinan pemanfaatan ruang, kebijakan penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan(RTBL) dan pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara efektif, karena sudah mendasarkan pada data daninformasi berkenaan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana terdapat dalamNPGT.
Komunikasi Pengelolaan Aduan Layanan Pertanahan dan Peningkatan Citra pada Media Sosial Instagram @kementerian.atrbpn Reza Nur Amrin; Asih Retno Dewi; Sudibyanung Sudibyanung
Jurnal Kebijakan Publik Vol 16, No 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v16i3.8864

Abstract

The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency via its Instagram account @kementerian.atrbpn uses social media to share land information and build its image. The information posted gave rise to various comments by netizens. This research aims to find out netizens' comments on posts in 2023 and the admin's response to these comments as well as finding out their efforts to improve their image in 2024. Qualitative analysis methods using media content are used in this research. A list of netizen comments and admin responses was collected through data collection, observation, and documentation studies. Netizens' comments dominate in the form of complaints and questions about land services and land mafia problems. The response often given by admins is to accept or thank them, tag the relevant work unit's Instagram account, and respond substantively. These comments are a form of community participation in the programs being held. Efforts to improve image are carried out through human resource development and collaboration, socialization of communication strategy and complaint management programs, and creation of land mafia and making contemporary posts.
Mengukur kepercayaan masyarakat atas kinerja Kementerian ATR/BPN melalui analisis sentimen pada platform digital Amrin, Reza Nur; Darman, Ridho; Dewi, Asih Retno; Sudibyanung, Sudibyanung
Widya Bhumi Vol. 6 No. 1 (2026): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v6i1.254

Abstract

Governments increasingly leverage social media for institutional reputation management, yet a significant gap often persists between institutional narratives and public perception. This study aims to analyze the topical and sentimental disparities between the Instagram posts of Indonesia’s Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) and netizens' responses throughout 2023. Employing a quantitative approach, this research applies lexicon-based sentiment analysis and descriptive content analysis to 15,198 comments across 1,213 posts. The results reveal a striking digital communication paradox. While the institutional agenda is heavily dominated by the celebration of land certificate handovers and ministerial visits, 56.5% of public comments exhibit negative sentiment. Netizens actively repurpose the comment section into a grassroots grievance mechanism for agrarian disputes, bureaucratic hurdles in land certification, and reports of land mafias. Consequently, there is a diametrical clash in the contextualization of the core lexicons "land" and "certificate" between the glorification of government performance and the reality of public service delivery. This study concludes that social media exposure does not holistically reflect successful land governance. The findings highlight a critical policy implication, urging government institutions to shift their digital governance paradigm from a mere public relations tool to an evaluative instrument for responsive public service.   Pemerintah semakin gencar memanfaatkan media sosial untuk membangun citra kelembagaan, namun seringkali terdapat kesenjangan antara narasi institusi dan persepsi publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis disparitas topik dan sentimen antara unggahan Instagram Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan respons warganet sepanjang tahun 2023. Menggunakan pendekatan kuantitatif, studi ini mengaplikasikan analisis sentimen berbasis leksikon (lexicon-based) dan analisis isi deskriptif terhadap 15.198 komentar dari 1.213 unggahan. Hasil penelitian menyingkap sebuah paradoks komunikasi digital. Sementara agenda institusi didominasi oleh selebrasi kinerja penyerahan sertipikat dan kunjungan kerja menteri, 56,5% komentar warganet justru bersentimen negatif. Warganet secara aktif mengalihfungsikan ruang komentar menjadi wadah pengaduan sengketa agraria, hambatan prosedur administrasi, hingga pelaporan indikasi mafia tanah. Terdapat benturan pemaknaan diametral pada leksikon "tanah" dan "sertipikat" antara glorifikasi kinerja pemerintah dan realitas layanan publik di akar rumput. Studi ini menyimpulkan bahwa eksposur media sosial belum merefleksikan keberhasilan tata kelola pertanahan secara holistik. Implikasi dari temuan ini menuntut institusi pemerintah untuk menggeser paradigma tata kelola digital dari sekadar instrumen kehumasan (public relations) menjadi instrumen evaluasi pelayanan publik yang responsif.