Articles
<![CDATA[Dampak pembangunan Jalan Balige bypass terhadap alih fungsi lahan Kabupaten Toba ]]>
<![CDATA[Dian Pranata Tampubolon]]>;
<![CDATA[Westi Utami]]>;
<![CDATA[Sutaryono Sutaryono]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Geografi: Kajian, Teori, dan Praktek dalam Bidang Pendidikan dan Ilmu Geografi Vol 27, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.17977/um017v27i12022p1-14
<![CDATA[Infrastructure development often has an impact on land use changes. This study aims to map the impact of Balige bypass road construction on land use changes and analyze its suitability with spatial planning. The research method was carried out through descriptive qualitative with a spatial approach. The data includes Sentinel images for 2017 and 2021, maps of the Regional Spatial Plan (RTRW) and interviews with government officials. Image analysis is carried out visually, while mapping of land use changes is carried out through overlaying land use maps for 2017 and 2021 and to map the suitability of the RTRW, overlaying land use maps with the RTRW. The results of the analysis show that after the road construction there was a change in land use from rice fields to settlements covering an area of 103.27 Ha. Meanwhile, an analysis of the RTRW shows that there is a mismatch in the use of a land area of 47.2 Ha. This study shows that the use of remote sensing through sentinel imagery and spatial analysis can be a tool for monitoring natural resources, this study is also useful as material for developing Geography learning.Pembangunan infrastruktur seringkali berdampak pada perubahan penggunaan tanah. Penelitian ini bertujuan memetakan dampak pembangunan jalan Balige bypass terhadap perubahan penggunaan tanah dan menganalisis kesesuaiannya dengan tata ruang. Metode penelitian dilakukan melalui kualitatif deskriptif dengan pendekatan spasial. Data yang digunakan meliputi citra Sentinel tahun 2017 dan 2021, peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta wawancara dengan pejabat pemerintahan. Analisis citra dilakukan secara visual, sementara pemetaan perubahan penggunaan tanah dilakukan melalui overlay peta penggunaan tanah 2017 dengan 2021, dan untuk memetakan kesesuaian RTRW dilakukan overlay peta penggunaan tanah dengan RTRW. Hasil analisis menunjukkan pasca pembangunan jalan terjadi perubahan penggunaan tanah dari sawah menjadi pemukiman seluas 103,27 Ha. Sementara analisis terhadap RTRW menunjukkan terjadi ketidaksesuaian penggunaan lahan seluas 47,2 Ha. Kajian ini menunjukkan pemanfaatan penginderaan jauh melalui citra sentinel serta analisis spasial mampu menjadi alat monitoring sumber daya alam, kajian ini juga bermanfaat sebagai bahan pengembangan pembelajaran ilmu Geografi.]]>
<![CDATA[PENGUATAN PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Sutaryono Sutaryono]]>;
<![CDATA[Arsan Nurrokhman]]>;
<![CDATA[Novita Dian Lestari]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengembangan Kota Vol 9, No 2: Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (817.362 KB)
|
DOI: 10.14710/jpk.9.2.154-165
<![CDATA[Pelaksanaan penegakan hukum/penertiban pemanfaatan ruang saat ini memiliki kecenderungan berhenti pada temuan adanya indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang. Pengenaan sanksi yang merupakan hasil rekomendasi audit tata ruang masih jarang dilaksanakan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum di bidang penataan ruang masih belum optimal. Di sisi lain, muncul tantangan baru pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang pasca penetapan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) di tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menemukenali permasalahan pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang untuk kemudian merumuskan strategi penguatan pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang pasca ditetapkannya UUCK. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode desk study yang mengutamakan content analysis. Content analysis dilakukan terhadap regulasi penertiban pemanfaatan ruang dan salah satu laporan hasil audit tata ruang. Data yang dikumpulkan berupa data indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang dari hasil audit dan pelaksanaan tindaklanjutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang tidak efektif. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh (a) muatan dalam regulasi belum sepenuhnya bisa operasional; (b) pelaksanaan pengawasan di lapangan terbatas; (c) peran masyarakat dalam pengawasan adanya pelanggaran terhadap tata ruang belum optimal; (d) fungsi koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam peran masing-masing belum maksimal dilakukan; dan (e) kondisi dan status PPNS yang belum kuat. Ketidakefektifan tersebut dapat di atasi dengan strategi kebijakan penertiban pemanfaatan ruang yang berupa penguatan regulasi, penguatan sumberdaya manusia, penataan kelembagaan, dan pengalokasian anggaran yang memadai.]]>
<![CDATA[Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah dengan Objek Tanah Ulayat (Kasus Jalan Tol Padang-Sicincin) ]]>
<![CDATA[Asih Retno Dewi]]>;
<![CDATA[Sutaryono Sutaryono]]>;
<![CDATA[Alifia Nurhikmahwati]]>
<![CDATA[ BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31292/bhumi.v6i2.454
<![CDATA[Infrastructure development that is being promoted by the government to support economic growth is often constrained by land acquisition problems. The issue of land acquisition tends to be more complex when it comes to communal land. This research tries to map land acquisition problems with customary land objects in the Padang-Sicincin Toll Road project in Padang Pariaman Regency along with alternative solutions. The land acquisition problems were analyzed qualitatively. The findings of the study are the amount of compensation, the status of land objects, the agencies involved, and the entitled/affected communities with sequences based on the stages in land acquisition. Alternative solutions offered include: improving the quality of clear and detailed planning documents, meaningful socialization and public consultation, and massive community involvement at every stage of land acquisition. Regarding the assessment of compensation for communal land, it is necessary to formulate an assessment indicator in the Indonesian Assessment Standard that accommodates social and customary costs.Intisari: Pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi seringkali terkendala masalah pengadaan tanah. Masalah pengadaan tanah tersebut cenderung lebih kompleks bila mengenai tanah ulayat. Penelitian ini mencoba memetakan permasalahan pengadaan tanah dengan objek tanah ulayat pada proyek Jalan Tol Padang-Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman beserta alternatif solusinya. Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara kualitatif. Beberapa temuan penelitian antara lain permasalahan besarnya ganti kerugian, status objek tanah, instansi yang terlibat, maupun masyarakat yang berhak/terdampak dengan sekuensi berdasarkan tahapan-tahapan dalam pengadaan tanah. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut antara lain: peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang jelas dan detil, sosialisasi dan konsultasi publik yang bermakna, serta pelibatan masyarakat secara masif pada setiap tahapan pengadaan tanah. Terkait penilaian ganti kerugian untuk tanah ulayat perlu dirumuskan indikator penilaian pada Standar Penilaian Indonesia yang mengakomodasi biaya sosial dan biaya adat.Kata kunci: Pengadaan tanah, tanah ulayat, Padang Pariaman.]]>
<![CDATA[Kontribusi Redistribusi Tanah Terhadap Kenaikan Pendapatan Masyarakat di Jawa Tengah ]]>
<![CDATA[Restu Istiningdyah]]>;
<![CDATA[Sutaryono Sutaryono]]>;
<![CDATA[Wahyuni Wahyuni]]>
<![CDATA[ Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 (2018): Sept-Tunas Agraria ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1632.755 KB)
|
DOI: 10.31292/jta.v1i1.2
<![CDATA[Abstract: This research aims to determine the contribution of land redistribution activities carried out by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial/National Land Agency on Key Performance Indicators (IKU) which is compiled namely the percentage increase in income of people receiving agrarian reform. Data analysis is done by using spatial pattern to give description of distribution of land redistribution and contribution of land redistribution activity to IKU which have been prepared. The difference of formula applied in calculation of IKU cause unclear amount of contribution of a strategic program especially redistribution of land to IKU. Re-formulation of IKU is the percentage of increase in income of recipients of agrarian reform needs to be done so that the contribution of a strategic activity undertaken can be measured clearly. Keywords : contribution, land redistribution, Key Performance Indicators Intisari:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi kegiatan redistribusi tanah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disusun yaitu persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pola keruangan untuk memberikan gambaran sebaran pelaksanaan redistribusi tanah dan kontribusi kegiatan redistribusi tanah terhadap IKU yang telah disusun. Adanya perbedaan rumus yang diterapkan dalam perhitungan IKU menyebabkan ketidakjelasan besaran kontribusi suatu program strategis khususnya redistribusi tanah terhadap IKU. Perumusan ulang IKU yaitu persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria perlu dilakukan sehingga kontribusi suatu kegiatan strategis yang dilaksanakan dapat diukur dengan jelas. Kata Kunci : Kontribusi, redistribusi tanah, Indikator Kinerja Utama]]>
<![CDATA[Hubungan Ketersediaan Tanah dengan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun dalam Pembangunan Kota Baru Manado (Studi di Kecamatan Mapanget Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara) ]]>
<![CDATA[Try Saut Martua Siahaan]]>;
<![CDATA[Sutaryono Sutaryono]]>;
<![CDATA[Westi Utami]]>
<![CDATA[ Tunas Agraria Vol. 2 No. 1 (2019): Jan-Tunas Agraria ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1529.088 KB)
|
DOI: 10.31292/jta.v2i1.20
<![CDATA[Abstract: The high flow of urbanization and uneven population growth, led to the plan to move the downtown of Kota Baru Manado to Mapanget Sub-district. The Planning of development for Ready To Build Area (Kasiba) and Ready to Build Environment (Lisiba) is carried out by considering the potential of each region so creating an integrated Kasiba and Lisiba development. The research method that used was descriptive qualitative method with spatial approach. The method of analysis that conducted in this study was spatial analysis method with overlay technique that used GIS technology. Spatial analysis with overlay technique is a process of analyzing and integrating two or more different spatial data to obtain new spatial data. The overlay technique was implemented based on the integration model between the Kasiba and Lisiba Potential Region Map with the Kota Baru Manado’s Land Availability Scale.Based on the research results could be seen that in the framework of preparation of Kasiba and Lisiba, Land Stewardship Scale provided the information of the use and control of land, the suitability of land use with RTRW and the availability of land. More than half of MapangetSub-district entered into the permitted land use zone and the remainder included into a limited/conditional permitted land use zone with a 59%: 41% ratio.Keywords: land availability, kasiba and lisiba, Kota Baru ManadoIntisari: Tingginya arus urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang tidak rata menyebabkan adanya rencana untuk memindahkan pusat Kota Baru Manado ke Kecamatan Mapanget. Perencanaan pembangunan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) dilaksanakan dengan memperhatikan potensi masing-masing daerah sehingga mewujudkan suatu pembangunan Kasiba dan Lisiba yang terpadu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan keruangan (spatial approach). Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis spasial dengan teknik tumpang susun (overlay) menggunakan teknologi SIG. Hasil penelitian menunjukkan dalam penyusunan Kasiba dan Lisiba, Neraca Penatagunaan Tanah memberikan informasi mengenai penggunaan dan penguasaan tanah, kesesuaian penggunaan tanah dengan RTRW serta ketersediaan tanah. Ketersediaan tanah untuk pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan penggunaan, penguasaan, kemampuan tanah serta kerawanan terhadap bencana.Kata Kunci: ketersediaan tanah, kasiba dan lisiba, Kota Baru Manado]]>
<![CDATA[Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju ]]>
<![CDATA[Amran AS Wahidin]]>;
<![CDATA[Sutaryono Sutaryono]]>;
<![CDATA[Rakhmat Riyadi]]>
<![CDATA[ Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 (2019): Mei-Tunas Agraria ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (633.001 KB)
|
DOI: 10.31292/jta.v2i2.31
<![CDATA[Abstract: Implementation of spatial utilization control activities in Mamuju Regency, West Sulawesi Province, is not running optimally because the Regional Regulation on Regional Spatial Planning (Perda RTRW) of Mamuju Regency has not been issued. This regulation vacuum has a great impact in the service of the application for the granting of a location permit and change permit for land use, especially in terms of fulfilling the permit requirements in the form of an application of land technical considerations carried out by the Land Office of Mamuju Regency, while the Land Technical Consideration Service which contains technical studies of land stewardship and availability the land must be in accordance with the Spatial Plan of the territory. Phase The activities of land technical considerations at the Land Office of Mamuju Regency are carried out in accordance with the Cash No. 2 of 2011, in addition to its implementation in accordance with spatial planning, the Land Office added a recommendation letter from the Public Works and Spatial Planning office, the Agriculture Service and the Plantation Service in the attachment to the application requirements. The Role of Land Technical Considerations as an Instrument for Spatial Utilization in Mamuju Regency, namely Land Technical Consideration is the main requirement in obtaining a Permit for Land Use Change and Location Permit, this is because in the Minutes of Land Technical Consideration there is a technical study on Land Stewardship and Technical Assessment of Land Availability. Keywords: control, space utilization, land technical considerations Intisari: Kekosongan Regulasi Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Kabupaten Mamuju berdampak dalam pelayanan permohonan pemberian Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan tanah. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk megetahui pelaksanan dan peran pertimbangan teknis pertanahan dalam ijin lokasi dan ijin perubahan penggunaan tanah, Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan Metode Kulitatif dengan Pendekatan Deskriptif. Hasil penelitian menunjukan dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan aturan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunan Tanah. Peran Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagai Intrumen Pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Mamuju merupakan syarat utama, didalam mendapatkan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dan Izin Lokasi. Saran seharusnya yang menjadi dasar dalam pemberian Izin Perubahan Penggunaan tanah berupa Surat Keputusan. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju segera mensahkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Kata Kunci : pengendalian, pemanfaatan ruang, pertimbangan teknis pertanahan]]>
<![CDATA[Potensi Pengadaan Tanah Berbasis Kebencanaan di Kota Palu ]]>
<![CDATA[Mokhamad Usman Rakhmawan]]>;
<![CDATA[Sutaryono Sutaryono]]>;
<![CDATA[Setiowati Setiowati]]>
<![CDATA[ Tunas Agraria Vol. 2 No. 3 (2019): Sep-Tunas Agraria ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (957.645 KB)
|
DOI: 10.31292/jta.v2i3.41
<![CDATA[Berdasarkan hasil studi dari tim revisi peta gempa Indonesia (dalam Irsyam, M, dkk, 2010) struktur geologi aktif yang melewati Kota Palu adalah berupa PKF (Palu Koro Fault) dan MF (Matano Fault) keduanya merupakan sesar aktif yang banyak dijumpai disekitar lembah Palu. Rentetan bencana yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 disebabkan adanya pergerakan tektonik pada Patahan Palu Korro. Oleh sebab itu Kota Palu diharuskan memiliki tindakan mitigasi bencana. Setelah adanya zonasi ruang rawan bencana di Kota Palu dan sekitarnya yang membagi Kota Palu menjadi 4 Zonasi yaitu ZRB 4, ZRB 3, ZRB 2 dan ZRB 1. Kemudian adanya Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah yang direncanakan untuk dibangun hunian tetap untuk korban bencana yang bertampalan dengan ZRB 3, dimana dalam zonasi ini ada larangan untuk membangun hunian baru diatasnya serta ada yang bertampalan dengan hak kepemilikan masyarakat. Sehingga perlu adanya tindakan mitigasi bencana berupa Peta Potensi Pengadaan Tanah Berbasis Kebencanaan. Dalam peta ini memberikan informasi lokasi-lokasi yang berada diluar ZRB 4 dan ZRB 3 serta tidak bertampalan dengan Hak Kepemilikan Masyarakat.]]>
<![CDATA[Pemanfaatan Smart PTSL Sebagai Instrumen Pengumpul, Pengolah dan Pengintegrasi Data Fisik dan Data Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ]]>
<![CDATA[Hasrul Ahmad]]>;
<![CDATA[Mr Sutaryono]]>;
<![CDATA[Nuraini Aisiyah]]>
<![CDATA[ Tunas Agraria Vol. 3 No. 3 (2020): Sept-Tunas Agraria ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (967.981 KB)
|
DOI: 10.31292/jta.v3i3.116
<![CDATA[One of the obstacles in achieving the target of PTSL is the difficulty in integrating physical and juridical data, as effect of inefficiency of data collection. This research aims to explain the benefit of using SMART PTSL as an instrument to collect, process and integrate physical and juridical data and to test relative accuracy of area, shape and position of land parcels mapped using SMART PTSL, compared to land parcels download from Geo-KKP. Mixed method by combining quantitative and qualitative methods was implemented. The sample was determined using purposive sampling method. The results show that SMART PTSL give benefit in (a) simplify the process of physical and juridical data integration; (b) shorten the process of physical and juridical data verification; (c) simplify data entry to KKP PTSL. The result of relative accuracy comparison of area, shape and location show that from 34 land parcels, 11 parcels were meet the tolerance, while 23 parcels were not. The tolerance was calculated using equation 0,5 ?L. Moreover, the result of tolerance calculation was affected by measurement method.]]>
<![CDATA[Merancang Konsolidasi Tanah Untuk Menyelesaikan Konflik Tanah Tutupan ]]>
<![CDATA[Redimon Lala Simatupang]]>;
<![CDATA[Sutaryono Sutaryono]]>;
<![CDATA[Ahmad Nashih Luthfi]]>
<![CDATA[ Tunas Agraria Vol. 4 No. 1 (2021): Jan-Tunas Agraria ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1932.407 KB)
|
DOI: 10.31292/jta.v4i1.138
<![CDATA[The confiscation of community land that occurred during the Colonial Government still has an impact to this day. The unclear status of community land is caused by the land polemic itself, whether the confiscation is accompanied by compensation or not. One of these incidents occurred in Parangtritis Village, Kretek District, Bantul Regency, which is known as land cover. The issue of land cover has yet to find a solution. Since the establishment of the Yogyakarta Special Region Agrarian Reform Task Force (GTRA DIY), land cover has been proposed as the object of land for agrarian reform. The mechanism offered is land consolidation. With land consolidation, it is not only possible to solve the problem of land cover itself by legalizing assets, but it is followed up by providing access and structuring existing access / assets Perampasan tanah milik masyarakat yang terjadi pada masa Pemerintah Penjajahan masih meninggalkan dampaknya hingga saat ini. Ketidakjelasan status tanah masyarakat diakibatkan polemik tanah itu sendiri apakah perampasan disertai ganti rugi atau tidak. Kejadian ini salah satunya terjadi di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, yang dikenal dengan nama tanah tutupan. Persoalan tanah tutupan hingga saat ini belum menemukan jalan keluarnya. Hingga Sejak dibentuknya Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta (GTRA DIY), tanah tutupan diusulkan sebagai tanah objek reforma agraria. Mekanisme yang ditawarkan adalah konsolidasi tanah. Dengan adanya konsolidasi tanah, tidak hanya dapat menyelesaikan masalah tanah tutupan itu sendiri dengan legalisasi aset, tetapi ditindaklanjuti dengan pemberian akses dan penataan akses/aset yang sudah ada.Kata Kunci: Konsolidasi tanah, Tanah tutupan, GTRA]]>
<![CDATA[Kesesuaian Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Sumenep ]]>
<![CDATA[Ferdi Rifanda Hambali]]>;
<![CDATA[Sutaryono Sutaryono]]>;
<![CDATA[Sukmo Pinuji]]>
<![CDATA[ Tunas Agraria Vol. 4 No. 3 (2021): Sept-Tunas Agraria ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (879.293 KB)
|
DOI: 10.31292/jta.v4i3.164
<![CDATA[Pertanian merupakan sektor strategis yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhanperekonomian dan ketahanan pangan dalam suatu negara. Namun, dari waktu ke waktu lahan pertanian semakin tergerus akibat alih fungsi lahan, dimana tanah pertanian produktif terus berkurang menjadi tanah non pertanian. Kajian ini bertujuan untuk memetakan potensi LP2B dan dampaknya di Kabupaten Sumenep sekaligus memetakan kesesuaian LP2B dengan RTRW serta memetakan kesesuaian LP2B dengan penggunaan tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode campuran dengan pendekatan spasial. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) terdapat luasan lebih dari 500 ha yang berpotensi hilang atau berubah peruntukannya, sehingga perlu ditetapkan secara detail melalui Perda LP2B; (2) kesesuaian LP2B terhadap RTRW seluas 10.568,478 ha atau sebesar 64,91% dan ketidaksesuaian seluas 5.713,012 ha atau sebesar 35,09%; (3) kesesuaian LP2B terhadap penggunaan tanah eksisting seluas 13.277,613 ha atau sebesar 81,55 % dan tidak sesuaiseluas 3.003,872 ha atau sebesar 18,45 %, dari luas keseluruhan yaitu seluas 16.281,485 ha.]]>
