Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN NELAYAN DI DESA PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ASEP NURDIN ROSIHAN ANWAR
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v4i2.1483

Penelitian ini mengkaji mengenai implementasi pemberdayaan nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Teori dan konsep-konsep yang digunakan adalah Teori Implementasi Kebijakan dan pemberdayaan nelayan. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi lapangan di Kabupaten Pangandaran. Desain penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pedekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi program pemberdayaan nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Hasil yang diperoleh adalah bahwa program pemberdayaan nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran sudah berjalan dengan baik, namun masih terlaksana dengan maksimal, karena ada beberapa faktor yang menjadi penghambat seperti komunikasi yang tidak terjalin secara maksimal dilapangan, sumber daya manusia yaitu nelayan masih menggunakan cara cara tradisional dalam melaut kemampuan dan keterampilan nelayan menggunakan peralatan modern masih terbatas, kesungguhan implementator dalam melaksanakan program belum secara detil, dan struktur birokrasi dalam mengeluarkan kebijakan program harus memiliki unsur keberlanjutan agar mereka dapat menjadi lebih mandiri dan tidak memiliki ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah. Kata Kunci: Implementasi, Pemberdayaan Nelayan, Nelayan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, Pangandaran.

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA TERINTEGRASI DI KABUPATEN PANGANDARAN Asep Nurdin Rosihan Anwar; II Sujai
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i4.4550

Era keterbukaan informasi publik telah mengubah paradigma masyarakat yang membutuhkan lebih banyak informasi mengenai program yang dijalankan oleh suatu pemerintahan di semua tingkat. Begitu pula dengan Desa yang saat ini mengalami transformasi menjadi lebih dinamis dan berkemajuan. Perkembangan teknologi informasi juga telah memberikan ruang perubahan bagi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pelayanan yang berbasis teknologi informasi. Hal ini juga merupakan kewajiban Pemerintah Desa dalam membangun dan membangun sistem informasi setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 86 ayat (4) menyatakan Sistem Informasi Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa, dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Begitu pula di wilayah Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) telah mengimplementasikan Sistem Informasi Desa (SID) di beberapa desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dari data sistem informasi desa yang telah dihimpun, yakni terdapat 42 (empat puluh dua) desa yang telah mempunyai sistem informasi desa dari 93 (sembilan puluh empat) desa yang ada di Kabupaten Pangandaran. Artinya hanya 44,68% (persen) desa yang telah mempunyai sistem informasi desa yang terintegrasi. Sistem informasi desa yang dimiliki desa-desa tersebut terdiri dari website pemerintahan desa dengan domain .id ataupun adapula yang hanya masih berupa web-blog. Sehingga dapat dikatakan implementasi sistem informasi desa di Kabupaten Pangandaran belum optimal

PERAN PENYULUH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KELUARGA BERENCANA DALAM KEGIATAN POSYANDU DI DESA BUNISEURI KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS Gingin Gina Ambarsari; Ii Sujai; Asep Nurdin Rosihan Anwar
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2718

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya peran Penyuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dalam menjalankan tugasnya. Tujuan dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui peran Penyuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dalam kegiatan posyandu di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa: Peran Penyuluh Unit Pelaksana Teknik Dinas Keluarga Berencana dalam Kegiatan Posyandu di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis secara umum sudah berjalan cukup baik. Adapun hambatan yang dihadapi Penyuluh Keluarga Berencana yaitu jadwal penyuluhan harus mengikuti masyarakat, sebagaian besar masyarakat menganggap penggunaan Keluarga Berencana tidak baik, masyarakat kurang terbuka dalam menyampaikan keluhan, sering terjadi perbedaan pendapat antara penyuluh Keluarga Berencana dan petugas posyandu.

IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN NELAYAN DI DESA PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ASEP NURDIN ROSIHAN ANWAR
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini mengkaji mengenai implementasi pemberdayaan nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Teori dan konsep-konsep yang digunakan adalah Teori Implementasi Kebijakan dan pemberdayaan nelayan. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi lapangan di Kabupaten Pangandaran. Desain penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pedekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi program pemberdayaan nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Hasil yang diperoleh adalah bahwa program pemberdayaan nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran sudah berjalan dengan baik, namun masih terlaksana dengan maksimal, karena ada beberapa faktor yang menjadi penghambat seperti komunikasi yang tidak terjalin secara maksimal dilapangan, sumber daya manusia yaitu nelayan masih menggunakan cara cara tradisional dalam melaut kemampuan dan keterampilan nelayan menggunakan peralatan modern masih terbatas, kesungguhan implementator dalam melaksanakan program belum secara detil, dan struktur birokrasi dalam mengeluarkan kebijakan program harus memiliki unsur keberlanjutan agar mereka dapat menjadi lebih mandiri dan tidak memiliki ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah. Kata Kunci: Implementasi, Pemberdayaan Nelayan, Nelayan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, Pangandaran.

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA TERINTEGRASI DI KABUPATEN PANGANDARAN Asep Nurdin Rosihan Anwar; II Sujai
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i4.4550

Era keterbukaan informasi publik telah mengubah paradigma masyarakat yang membutuhkan lebih banyak informasi mengenai program yang dijalankan oleh suatu pemerintahan di semua tingkat. Begitu pula dengan Desa yang saat ini mengalami transformasi menjadi lebih dinamis dan berkemajuan. Perkembangan teknologi informasi juga telah memberikan ruang perubahan bagi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pelayanan yang berbasis teknologi informasi. Hal ini juga merupakan kewajiban Pemerintah Desa dalam membangun dan membangun sistem informasi setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 86 ayat (4) menyatakan Sistem Informasi Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa, dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Begitu pula di wilayah Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) telah mengimplementasikan Sistem Informasi Desa (SID) di beberapa desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dari data sistem informasi desa yang telah dihimpun, yakni terdapat 42 (empat puluh dua) desa yang telah mempunyai sistem informasi desa dari 93 (sembilan puluh empat) desa yang ada di Kabupaten Pangandaran. Artinya hanya 44,68% (persen) desa yang telah mempunyai sistem informasi desa yang terintegrasi. Sistem informasi desa yang dimiliki desa-desa tersebut terdiri dari website pemerintahan desa dengan domain .id ataupun adapula yang hanya masih berupa web-blog. Sehingga dapat dikatakan implementasi sistem informasi desa di Kabupaten Pangandaran belum optimal

PERAN PENYULUH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KELUARGA BERENCANA DALAM KEGIATAN POSYANDU DI DESA BUNISEURI KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS Gingin Gina Ambarsari; Ii Sujai; Asep Nurdin Rosihan Anwar
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya peran Penyuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dalam menjalankan tugasnya. Tujuan dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui peran Penyuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dalam kegiatan posyandu di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa: Peran Penyuluh Unit Pelaksana Teknik Dinas Keluarga Berencana dalam Kegiatan Posyandu di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis secara umum sudah berjalan cukup baik. Adapun hambatan yang dihadapi Penyuluh Keluarga Berencana yaitu jadwal penyuluhan harus mengikuti masyarakat, sebagaian besar masyarakat menganggap penggunaan Keluarga Berencana tidak baik, masyarakat kurang terbuka dalam menyampaikan keluhan, sering terjadi perbedaan pendapat antara penyuluh Keluarga Berencana dan petugas posyandu.

Implementasi Kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Lina Herlina; Erlan Suwarlan; Asep Nurdin Rosihan Anwar
THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP) Vol 4 No 2 (2022): THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/ijpp.v4i2.6638

Berdasarkan observasi di Desa Kertabumi ditemukan permasalahan perihal implementasi kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yaitu rendahnya minat remaja untuk ikut andil dalam kegiatan PIK-R. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif. Dengan datanya yaitu data primer dan sekunder dengan jumlah informan sebanyak 10 (sepuluh) orang yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua PIK-R, 2 orang Kader PIK-R, Kepala Dusun, perwakilan RW, perwakilan RT serta 2 orang remaja bukan anggota PIK-R. Sedangkan pengumpulan data melalui teknik dokumentasi dan studi lapangan (observasi, wawancara). Kemudian pengolahan data dengan cara reduksi data, sajian data dan verifikasi data. Adapun hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Desa Kertabumi masih belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan masih ditemukan berbagai permasalahan diantaranya yaitu kecukupan sumber daya manusia tidak diikuti dengan kemampuan sumber daya itu sendiri, anggaran belum tetap dan fasilitas masih kurang. Selain itu, implementor belum konsisten dalam melaksanakan tanggung jawabnya, kemudian mekanisme kelembagaan belum maksimal, koordinasi yang terjadi sudah ada namun tidak rutin.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI DAN JARINGAN OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS Nandang Firmansyah; Regi Refian Garis; Asep Nurdin Rosihan Anwar
Journal Education and Government Wiyata Vol 1 No 3 (2023): Agustus 2023
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya permasalahan yaitu belum optimalnya Implementasi Kebijakan Tata Kelola keamanan Informasi dan Jaringan Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis . Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator: terdapat beberapa permasalahan yaitu : Terdapatnya berita hoaks yang masih marak dan di terima oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Ciamis. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang menerima berita hoaks melalui media sosial. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Oleh Dinas Komunikasi dan Jaringan Kabupaten Ciamis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Oleh Dinas Komunikasi dan Jaringan Kabupaten Ciamis Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan yaitu bersumber dari data primer yang berasal dari Dinas Komunikasi dan Informatika serta Masyarakat, sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi pustaka baik berupa dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, studi lapangan laporan hasil penelitian, buku-buku, internet, karangan ilmiah, dan bacaan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakaan yaitu melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Adapun teknik analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa secara keseluruhan menganalisis Implementasi Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Oleh Dinas Komunikasi dan Jaringan Kabupaten Ciamis masih belum optimal.

IMPLEMENTATION OF KAMPUNG TURIS PARKING POLICY BY KARANG TARUNA WONOHARJO VILLAGE PANGANDARAN DISTRICT PANGANDARAN REGENCY Mira Meriyani; Irfan Nursetiawan; Asep Nurdin Rosihan Anwar
JGSRD: Journal of Government Science and Rural Development Vol 4 No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/jgsrd.v4i2.3525

This research is motivated by the not yet optimal implementation of the policy for the management of the Kampung Turis parking lot by the Youth Organizations in Wonoharjo Village, Pangandaran District, Pangandaran Regency withInadequate parking facilities and infrastructure where there is no adequate parking space, there is no marking line for parking vehicles or Parking Space Units (SRP), Lack of discipline of parking officers in the collection of parking taxes in the Tourist Village, Wonoharjo Village, Pangandaran District, Pangandaran Regency, and has not there is guidance for parking officers from the Pangandaran Regency Transportation Service. Based on the research results that the implementation of the policy for managing the parking lot of the Kampung Turis by Karang Taruna, Wonoharjo Village, Pangandaran District, Pangandaran Regency, has not been optimal, with many problems in its implementation such as inadequate facilities and infrastructure in policy implementation, lack of understanding of officers on the contents of the policy, and no clear delegation of authority. from the government to officers in implementing policies, policy information has not been conveyed clearly by officers to the public regarding policy implementation, there is no integrated and consistent communication between officers and the community, organizations and related agencies, there is no adequate budget support in implementing the policy and there is no regulatory support in implementing the policy for the management of the Kampung Turis parking lot.

Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Budidaya Ikan “Mina Karya” di Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran Rusti Oktavian; Regi Refian Garis; Asep Nurdin Rosihan Anwar
Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 3 (2024): JIMI - JULI
Publisher : PT. PENERBIT TIGA MUTIARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61404/jimi.v2i3.280

Strengthening Village communities improves living standards, produces sustainable benefits for the community, encourages community independence and initiative, develops the Village economy, improves the environment, and forms community financial institutions, are efforts to create activities that make this possible. Increasing the creativity and productivity of the people of Babakan Village who face several obstacles in strengthening the fish cultivation population, including the dry season causing drought, this has an impact on the development of fish cultivation, the outreach and training by the Babakan Village Government for fish cultivation groups regarding their potential, the cultivator community has not been maximized. Fish lack insight and knowledge so that fish farming management is carried out by autodidacts. The conclusions obtained show that the role of the village government in strengthening the "Mina Kariya" fisheries cultivation group in Babakan Village, Pangandaran District, Pangandaran Province is basically functioning and very good. However, it still faces several obstacles, such as the lack of consensus among all breeders and it is still not optimal. So far we have not found an alternative to making our own food, so fish food still needs to be purchased. Farmers' skills and knowledge are still low and there are no alternative aquaculture techniques that can help farmers run their operations effectively. There is no research that focuses on the role of the Village Head in empowering community business groups, especially in Pangandaran Regency, so it is urgent in this research to find solutions to solve the problems that occur.

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search