Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal RATU ADIL RECHTSTAAT Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Darma Agung Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Cakrawala Ilmiah PENANOMICS: INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS Justicia Journal
Bintara Sura Priambada
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : RATU ADIL

 1 
VIKTIMOLOGI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TENTANG KEPENTINGAN KORBAN Bintara Sura Priambada
RATU ADIL Vol 3, No 2 (2014): RATU ADIL
Publisher : RATU ADIL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (136.174 KB)

Abstract

Posisi korban dalam suatu tindak pidana dapat dikatakan tidak mudah dipecahkan dari sudut hukum, Masalah kepentingan korban dari sejak lama kurang begitu mendapat perhatian, tetapi obyek perhatian ternyata masih lebih terfokus kepada bagaimana memberikan hukuman kepada si pelaku tindak pidana. Korban tindak pidana dalam KUHAP belum mendapat perhatian optimum, tetapi sebaliknya perhatian pengaturan hukum atas dasar penghormatan terhadap HAM dari pelalai tindak pidana cukup banyak. Pengertian mengenai kepentingan korban dalam kajian viktimologt, tidak saja hanya di pandang dari perspektif hukum pidana atau kriminologi saja, melainkan berkaitan pula dengan aspek keperdataan. Pandangan KUHAP terhadap hak-hak korban tindak pidana masih sangat terbatas dan tidak sebanding dengan hak-hak yang diperoleh pelaku tindak pidana
ANALISIS PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 DALAM SISTEM DESENTRALISASI Bintara Sura Priambada
RATU ADIL Vol 3, No 1 (2014): RATU ADIL
Publisher : RATU ADIL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.424 KB)

Abstract

Dalam era otonomi daerah, dituntut peranan pemerintah daerah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat daerahnya dengan penyediaan public services yang sangat dibutuhkan. Pergeseran paradigma dari good government menuju good governance (local governance), akan melibatkan hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya dalam kegiatan/urusan urusan pemerintahan. Desentralisasi yang berarti penyerahan kewenangan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Dengan desentralisasi, diharapkan ‘jarak’ antara rakyat dengan  pembuat kebijakan menjadi lebih dekat baik secara politik maupun geografis, sehingga diharapkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan hajat hidup rakyat.
Co-Authors Ashinta Sekar Bidari, SH, MH., Ashinta Sekar Bustaman Dania Rama Pratiwi Elisa Putri Oktaviani Endi, Ignasius Novie erna wati Gusmarani, Rica Hamzah Mardiansyah Hulwanullah, Hikam Ishwara, Ade Sathya Sanathana Juni Trisnowati Mohammad Zainul Arifin Sarsiti . SUMARWOTO Tauratiya Warsino, Warsino Yenny Febrianty