Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.648
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Justitia et Pax Literasi Hukum Jurnal Jatiswara Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Innovative: Journal Of Social Science Research Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Hukum dan Pembangunan
Muhammad Marizal
Universitas Tidar
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
PENGARUH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG: Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan Nisa, Tifani Azzahra; Gama Bhakti, Indira Swasti; Marizal, Muhammad
LONTAR MERAH Vol. 5 No. 2 (2022): Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v5i2.3043

Abstract

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral atau salah satu peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia, karena dengan perkawinan manusia dapat meneruskan keturunannya tersebut. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1). Tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Di Kabupaten Temanggung perkawinan banyak dilakukan pada saat usia yang belum mencukupi batas usia yang ditentukan oleh undan-undang sehingga harus ada persetujuan Pengadilan berupa Dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua. Adapun faktor dari terjadinya perkawinan di bawah umur di Temanggung itu sendiri yaitu Faktor Ekonomi, Faktor pendidikan, Faktor Keluarga. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Temanggung dan mengungkapkan faktor yang menjadi alasan pasangan perkawinan di bawah umur mengajukan gugatan perceraian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif dengan menggunakan data primer dimana data yang bersumber dari Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis melalui pendekatan Undang-Undang. Maka berdasarkan hasil penelitian, Perkawinan yang dilakukan di bawah umur berpengaruh terhadap tingkat perceraian yang terjadi di Kabupaten Temanggung
Dynamics of Customary Land Rights for Public Interest in Indonesia Marizal, M; Aulia Pravasta Indrianingrum; Hilman Rigel Nugroho
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v4i2.685

Abstract

Customary land which is one part of the customary law community has a large and significant role in the existence of the existence of the customary law community in an area. It is undeniable that land is an important element for meeting the needs and achieving the level of welfare of each person, including customary law communities. Utilization of ulayat land or called ulayat rights owned by indigenous peoples is actually used and intended for the welfare of indigenous peoples. Basically, the use of ulayat land in Indonesia is carried out based on the communal style (togetherness) which is one of the characteristics of customary law communities. Along with the times, with the limited amount of land in the territory of Indonesia, but collided with the increase in the number of people and population density that continues to increase, it has implications for the discovery of customary land uses carried out by other than customary law communities. The dynamics that often become a problem in the utilization of customary land are interesting to be studied in more depth. This type of research belongs to the type of normative juridical, with the research method used in compiling this paper is descriptive-qualitative method. Keywords: Customary Law Community, Communal Land, Customary Rights
Renewal of Director’s Criminal Liability for BUMN Losses Based on Business Judgment Rule Triantono; Marizal, Muhammad
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v6i1.1481

Abstract

One of the problematic issues in existence of BUMN is the uncertainty in determining whether BUMN is a representation of the state or fully a business entity. This is due to the absence of an understanding of the BUMN's capital originating from separated state assets. This condition in turn has an impact on the uncertainty of the criminal responsibility of the directors if the BUMN suffers a loss associated with The Principle of State Losses and The Principle of Business Judgment Rule as one of the universal principles in company management. Based on this, there are two problems, namely: 1) What is the importance of The Business Judgment Rule Principle in the management of BUMN’s in Indonesia? 2) How is the criminal responsibility of the Board of Directors for the loss of BUMN related to the Business Judgment Rule Principle? This study is a normative juridical study conducted through a literature study using legal materials to produce an analytical description in order to answer the problems posed. The results of this study show that The Principle of Business Judgment Rule has an important position in ensuring the protection of directors who run the company based on Good Faith and Condor. The renewal of the board of directors' criminal liability for BUMN losses based on the Business Judgment Rule Principle has the direction (Ius Constituendum) of revising the BUMN Law in the form of reconceptualization and strengthening of The Principles of Good Faith and Good Will through the framework of good corporate governance.
MENGUAK PERSOALAN HAK ULAYAT SUKU AWYU DENGAN PT INDO ASIANA LESTARI Devita Putri; Hastuti Rahmasari; Syera Nadia Prastya; Zahra Anisa Wira Yuda; Muhammad Marizal
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i8.3265

Abstract

Hak Ulayat suatu masyarakat hukum adat menentukan kekuasaan serta kewajibannya terhadap tanah yang berada dalam lingkungan wilayahnya. Masyarakat hukum adat memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dengan tanah yang dikuasainya. Hak Ulayat di Indonesia masih banyak menyebabkan sengketa, seperti yang penulis jelaskan dalam jurnal ini mengenai konflik antara salah satu suku di Indonesia dengan PT Indo Asiana. Metode penelitian yang penulis terapkan yaitu metode penelitian hukum normatif-empiris dengan judicial case study. Tujuan dari metode ini adalah memastikan sudah sesuai atau belum penerapan hukum dalam peristiwa hukum in concreto dengan ketentuan peraturan. Kami menggunakan pendekatan terhadap suatu konflik dan campur tangan pengadilan.
Pemberdayaan Desa Wisata “Nepal Van Java” dalam Mengentaskan Kemiskinan Pasca Pandemic Covid-19 Rani Pajrin; Muhammad Marizal; Muhammad Ardhi Razaq Aqba
PROFICIO Vol. 5 No. 2 (2024): PROFICIO : Jurnal Abdimas FKIP UTP
Publisher : FKIP UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/jpf.v5i2.3384

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa dan mendeskripsikan mengenai strategi Pemberdayaan Desa Wisata Pesona Dusun Butuh/ Nepal Van Java untuk mengentaskan kemiskinan pasca pandemi covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan secara diskripsi analisis. Data-data Primer yang diperoleh melalui indepth interview untuk diinventarisir, diklasifikasikan serta dianalisis. Data primer yang diperoleh dari para pemangku kepentingan dari pemerintah desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Terdapat tiga strategi dalam melakukan upaya pengentasan kemiskinan. Pertama, melakukan perluasan kesempatan pada kegiatan ekonomi terhadap masyarakat miskin. Masyarakat yang terlibat dalam berbagai aspek seperti mengelola tempat-tempat wisata, menjual berbagai oleh-oleh dari hasil olahan mereka. Pengelolaan yang dilakukan telah berdasarkan pada jaminan atas hak-hak partisipasi dalam mengelola desa wisata. Kedua, penghapusan hambatan sosial dalam menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan kelembagaan masyarakat miskin (facilitating empowerment). Hambatan sosial yang selama ini menjadi tantangan bagi masyarakat miskin melalui sistem pencangkokan atau pendampingan sehingga hambatan-hambatan sosial dapat teselesaikan. Ketiga, memperluas terhadap jaring pengaman (enhacing security) supaya masyarakat memiliki kemampuan dari dampak negatif dari kebijakan makro. Meningkatkan jumlah masyarakat penerima bantuan BST DD secara merata dan berkeadilan.
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur Dalam Perspektif Poltik Hukum Otonomi Daerah Triantono, Triantono; Marizal, Muhammad; Ardhi Razaq A, Muhammad
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Policy of the Borobudur National Tourism Strategic Area (KSPN) still has problems in terms of central and regional legal policy relations, village authority, and the approach of community participation. Research related to this was carried out using a normative juridical method with an empirical approach. Data was collected through the collection of legal materials, observations, in-depth interviews, and FGDs with key groups. The collected data is then processed and analyzed to produce an analytical description. The results of the study show that the policy of the Borobudur area as a strategic national tourism area (KSPN) opens opportunities, especially in improving regional management to improve community welfare. However, problems in the era of regional autonomy and the increasing capacity of village government authorities are still encountered regarding the synergies of the legal policy of managing the Borobudur area as an area of cultural heritage, tourism and education. The problem of participation, protection and empowerment of communities around the Borobudur area is also still encountered and becomes an important point through a protective-responsive empowerment approach.
Analisis Hukum Terhadap Larangan Membawakan Lagu Dalam Karya Cipta Hasil Kolaborasi Tudio Nouval, Wahyu Prabowo, Muhammad Marizal
LONTAR MERAH Vol. 7 No. 2 (2024): HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v7i2.4425

Abstract

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan. Hak eksklusif pencipta meliputi hak moral dan hak ekonomi. Lagu merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), namun lagu sering menimbulkan permasalahan. Lagu yang diciptakan oleh beberapa orang pencipta rentan terjadi permasalahan. Kasus hak cipta kerap dialami oleh band kotak dengan Posan Tobing dan Julia Angelia. Setelah keduanya keluar dari grup band tersebut, lagu yang mereka ciptakan bersama menimbulkan permasalahan. Posan dan Julia melarang band kotak untuk membawakan lagu kolaborasi mereka. Tindakan tersebut telah melanggar hak moral (Pasal 5 UUHC) dan hak ekonomi (Pasal 8 UUHC) band kotak sebagai pencipta lagu tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber data. Hasil penelitian ini bahwa bentuk perlindungan hukum hak cipta terdiri dari perlindungan terhadap hak moral pencipta dan hak ekonomi. Seseorang yang melanggar hak pencipta dapat dikenakan akibat hukum karena telah melanggar hak cipta lagu. Terkait royalti di Indonesia dilakukan oleh LMKN dan LMK
Persinggungan Hak Ex Officio Hakim Dan Ultra Petitum Partium Dalam Perkara Perceraian Muhammad Panjiraka Siwi; Rizki Firmansyah; Diana Putri Natalia; Sindu Adi Dewanto; Haza Iryadul F.B.; Muhammad Marizal
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 6 (2024): GJMI - JUNI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i6.605

Abstract

Perceraian di Pengadilan Agama merupakan ranah hukum yang kompleks, melibatkan berbagai aspek sosial, kultural, dan hukum. Sehingga peran hakim vital dengan konsep hukum progresif sebagai landasan maka muncul tantangan implementasi ex officio hakim, ultra petitum partium, konsep judge made law, dan hukum progresif dalam konteks perceraian di Pengadilan Agama. Hukum progresif, yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, menjadi penting dalam merespons ketidakpuasan terhadap penerapan ilmu hukum positif. Hakim dalam era hukum progresif diharapkan tidak hanya sebagai penegak aturan, melainkan sebagai arsitek hukum yang dapat menciptakan keadilan responsif terhadap realitas sosial. Dalam konteks perceraian, hakim memiliki kewenangan ex officio, memungkinkan mereka bertindak tanpa harus terbatas pada tuntutan pihak yang bersengketa. Namun, pelaksanaan ex officio hakim dihadapkan pada pembatasan, termasuk prinsip ultra petitum partium yang mengatur batas wewenang hakim agar tidak melampaui tuntutan yang diajukan. Keseluruhan, artikel ini membahas bagaimana hukum progresif, ex officio hakim, ultra petitum partium, dan judge made law berinteraksi dalam ranah perceraian di Pengadilan Agama. Implementasi konsep-konsep tersebut menjadi krusial dalam mencapai keadilan yang responsif dan seimbang, sambil tetap memperhatikan hak-hak individu yang terlibat dalam persengketaan perceraian.
Analisis Penggunaan Alasan Penghapus Kesalahan dalam KUHP (Studi Kasus Pembunuhan Redho Tri Agustian 2023) Juniarti, Sony; Putri Awwaliyah, Rizka; Trisnawati , Trisnawati; Rabbani Kurniawan, Hafidz; Marizal, Muhammad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9485

Abstract

Hukum pidana merupakan sekumpulan aturan yang mengatur mengenai sanksi yang memberikan efek jera bagi pelakunya, terutama pelaku kejahatan sebagai subjek utamanya. Dalam praktiknya, meskipun sanksi yang dikenakan sangat pedih, tetapi terdapat beberapa hal yang dapat menghapuskan pidana melalui alasan pembenar dan alasan pemaaf, termasuk bagi kasus pembunuhan yang diancam sangat berat. Kasus pembunuhan dan mutilasi yang dialami oleh mahasiswa UMY, Redho Tri Agustian sempat menyita perhatian karena perlakuan pelaku yang sangat keji dan tidak manusiawi. Akan tetapi, dalam fakta persidangan baru ditemukan bahwa salah satu pelaku ternyata mengalami kesehatan mental sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang alasan pemaaf terhadap pelaku dalam kasus ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang berarti mendapatkan data dari observasi didukung dengan studi kepustakaan sehingga didapat data kualitatif kemudian data tersebut dilakukan analisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pemaaf dapat digunakan untuk membebaskan pelaku dari pidana selama dapat dibuktikan melalui prosedur yang sah sehingga dalam kasus ini para terdakwa sebagai pelaku tidak dapat diyakinkan mendapatkan alasan pemaaf.
Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Kekerasan Berbasis Gender Model Kolaboratif-Pastisipatif Triantono, Triantono; Marizal, Muhammad; Nisa, Fitria Khairum
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 15, No 1 (2024): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v15i1.15372

Abstract

Perkawinan usia masih terjadi dan berdampak pada munculnya masalah sosial seperti kemiskinan, rendahnya kualitas kesehatan ibu dan anak, serta kekerasan dalam rumah tangga. Norma gender yang ada pada masyarakat Desa Polengan masih rentan memunculkan kekerasan berbasis gender dengan korban kekerasan paling banyak adalah perempuan. Tidak hanya itu, belum adanya instrumen pedoman tentang partisipasi masyarakat dalam pencegahan perkawinan usia anak dan kekerasan berbasis gender. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dengan cara memberikan sosialisasi dengan tujuan penguatan kapasitas masyarakat, membangun komitmen melalui pendekatan community based organization, dan menyusun pedoman Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Kekerasan Berbasis Gender. Terdapat tiga ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam upaya merespon perkawinan usia anak: (1) upaya kolektif terintegrasi dalam mewujudkan lingkungan bebas pernikahan anak; (2) pengarusutamaan pendewasaan usia perkawinan minimal 21 pada level penyusunan kebijakan; dan (3) pendampingan dan pemberdayaan bagi keluarga rentan sebagai dampak dari pernikahan usia anak. Strategi pencegahan perkawinan usia anak antara lain dengan: (1) Pemberdayaan individu, keluarga, dan kelompok masyarakat, (2) pengarusutamaan pendewasaan perkawinan anak dengan Penyusunan kebijakan Pemerintah desa, (3) komitmen masyarakat dalam mengadvokasi dan memberikan pendampingan pada keluarga rentan, serta (4) nilai dari kegiatan gotong royong secara kolektif. Selain itu, perlu adanya pendekatan dalam mengintervensi perkawinan usia anak yaitu pendekatan primer dengan cara pencegahan dan pendekatan sekunder dengan cara pendampingan.
Co-Authors Aditya Putra Kurniawan Afriansyah Tanjung Ardhi Razaq A, Muhammad Aulia Pravasta Indrianingrum Devita Putri Diana Putri Natalia Diyah Ayu Riyanti Fahrul Hamdani Khoerudin Fitria Khairum Nisa Gama Bhakti, Indira Swasti Gunawan, Tri Agus Hadji, Kuswan Hastuti Rahmasari Haza Iryadul F.B. Hilman Rigel Nugroho Indira Swasti Gama Bhakti Irawan Malebra Juniarti, Sony Muhammad Ardhi Razaq Aqba Muhammad Panjiraka Siwi Muslichatun Muslichatun Muslichatun, Muslichatun Muslih, Sodik Mutiara Ramadhani Natasya Okta Setiani Nisa, Tifani Azzahra Nur Rahmawati Nur Rahmawati Puspandari, Rr. Yunita Putri Awwaliyah, Rizka Rabbani Kurniawan, Hafidz Ramadhani, Mutiara RANI PAJRIN Rihardi, Satrio Ageng Riyanti, Diyah Ayu Rizki Firmansyah Rofiq, Nur Salsabila Poteri Dariyah H Septiawan Puji Trianto Sindu Adi Dewanto Sodik Muslih Syera Nadia Prastya Teten Tendiyanto Tifani Azzahra Nisa Triantono Triantono Triantono Triantono Triantono Triantono Triantono, Triantono Triantono, Triantono Trisnawati , Trisnawati Zahra Anisa Wira Yuda