Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.683
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM Jurnal Hukum Lex Generalis Batulis Civil Law Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Law and Justice
Ismi Fadjriah Hamzah
Faculty Of Law, Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
BATASAN TANGGUNG JAWAB TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN DALAM TUGAS PELAYANAN KEFARMASIAN Ismi Fadjriah Hamzah; Eko Nuriyatman
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i2.24515

Abstract

Sebagai dampak prinsip pharmaceutical care peran apoteker diharapkan lebih optimal pada praktiknya. Fakta di lapangan sering ditemukan sebaliknya, dimana pembebanan berat tugas selalu dibebankan kepada tenaga teknis kefarmasian. Sehingga dalam penulisan ini ingin melihat bagaimana batasan tugas tenaga teknis kefarmasian sesuai peraturan kefarmasian yang berlaku saat ini terutama dalam praktik pelayanan kefarmasian. Hasil serta kesimpulan bahwa berdasarkan aturan diuraikan: Pertama, Tenaga Teknis Kefarmasian merupakan tenaga yang masih terbatas secara keahliannya sehingga masih diperlukan adanya tenaga yang lebih profesional dalam hal ini apoteker. Kedua, Tenaga Teknis Kefarmasian tidak dapat melakukan praktiknya secara mandiri pada sebagian besar fasilitas kefarmasian tanpa adanya pengawasan dari Apoteker. Ketiga, terdapat pengecualian bagi tenaga teknis kefarmasian melakukan praktiknya secara mandiri hanya apabila dalam hal di daerah terpencil tidak terdapat Apoteker. Keempat, tenaga teknis kefarmasian dapat menerima pelimpahan pekerjaan kefarmasian dari tenaga apoteker dengan tetap di bawah pengawasan pemberi pelimpahan yakni apoteker. Kelima, tenaga teknis kefarmasian dapat melakukan kegiatan mandiri pada toko obat.
PPAT's Obligation in Providing Free Services to Indigent People Ilham Ilham; Sudirman Sudirman; Wahyudi Umar; Ismi Fadjriah Hamzah
JURNAL AKTA Vol 11, No 2 (2024): June 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i2.37247

Abstract

PPAT Temporarily must provide free services to people who are unable to obtain an Authentic Deed of land rights or property rights to flats, which is strong evidence in the legal process. However, existing regulations governing this matter can lead to multiple interpretations and incomplete documentation requirements, making it difficult for Land Deed Making Officials (PPAT) to fulfill their obligations. Therefore, the application of standardization by PPAT depends on the interpretation of each individual, because it is not regulated in applicable regulations. This study aims to analyze regulations, literature, and interviews with PPAT to find out how they fulfill their responsibilities. This research used normative legal research which reveals that misinterpretation is caused by two factors, namely the absence of criteria to determine a person's incompetence and the imprecise requirements to guarantee its accuracy. The conclusion show better provide services to the community, it is necessary to establish clear criteria and standards for individuals who are unable to carry out legal actions in the field of land and flats.
Status Hukum Tindakan Tenaga Medis / Tenaga Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Ismi Fadjriah Hamzah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.9890

Abstract

Abstrak Di Indonesia, aborsi sudah menjadi permasalahan dengan perhatian serius. Pemerintah Indonesia memberikan larangan sepenuhnya atas kegiatan yang berkaitan dengan aborsi, hanya dengan pengecualian yang sangat terbatas. Praktik Aborsi merupakan perbuatan yang tidak lagi tabu saat ini. Kasus aborsi banyak dijumpai dalam setiap pemberitaan. Dalam kasus terbaru tahun pada 2023, melibatkan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat status hukum tindakan tenaga medis/tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan aborsi berdasarkan Undang-undang Kesehatan. Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil Kesimpulan bahwa Berdasarkan bahwa status hukum tindakan tenaga medis/tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan aborsi dikategorikan menjadi status legal dan ilegal. Status legal apabila pelayanan aborsi dilakukan oleh tenaga yang memperoleh kewenangan dalam jabatannya/keprofesiannya untuk melakukan tindakan tersebut yaitu tenaga medis yang dapat dibantu oleh tenaga kesehatan yang berdasarkan pada Pasal 60 UU 17/2023 tentang Kesehatan serta dikaitkan dengan Pasal 463 KUHP terbaru dalam UU 1/2023. Dalam hal tindakan aborsi yang dilakukan tenaga medis atau tenaga kesehatan telah sesuai dengan ketentuan tersebut, tidak dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 429 ayat (3). Status ilegal pada tindakan tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam pelayanan aborsi dapat dilihat pada situasi dimana praktik aborsi tersebut dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan apa yang “hanya diperbolehkan” secara hukum. Maka, apabila tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan aborsi ilegal dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 428-Pasal 429 UU 17/2023 tentang Kesehatan. Kata Kunci : Aborsi, Status Hukum, Undang-Undang Kesehatan
Telekesehatan dan Telemedisin: Perspektif Hukum Kesehatan Ismi Fadjriah Hamzah
Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan Vol. 2 No. 2 (2024): EDISI MEI
Publisher : LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Telehealth and telemedicine have become important innovations in health services, especially during and after the COVID-19 pandemic. This article examines the development and regulation of telehealth and telemedicine in Indonesia from a health law perspective. Using normative legal research methods, this study analyzes Law Number 17 of 2023 concerning Health and Minister of Health Regulation Number 20 of 2019 as the main legal basis. The research results show that even though there are basic regulations, there is still an urgent need to establish more comprehensive government regulations regarding telemedicine. The absence of implementing regulations has the potential to create legal uncertainty in practice. Although telehealth and telemedicine offer innovative solutions to improve access to healthcare, especially in remote areas, the development of more comprehensive regulations is urgently needed to ensure effective and ethical implementation.
Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Kegagalan Percetakan Sawah di Kabupaten Konawe (Studi Kepustakaan) Rais, Noval; Akib, Ma'ruf; Hamzah, Ismi Fadjriah
Wajah Hukum Vol 8, No 2 (2024): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i2.1507

Abstract

The Rice Paddy Printing Program in Konawe Regency, Southeast Sulawesi, aims to increase rice production for national food security, but has experienced complex failures, raising questions about the government's legal responsibilities. This research used a normative juridical method with a statutory approach, lasting for 6 months. The focus of the research is the government's responsibility for the failure of rice field printing in Konawe Regency. The main data sources include Law Number 23 of 2014 and Government Regulation Number 26 of 2008, as well as secondary and tertiary legal materials such as books, journals and internet sites. The research location is in Konawe Regency, with data collection techniques through document study and qualitative analysis. The result is an analysis of the failure of the rice field printing program in Konawe Regency, showing that the main problems are lack of coordination between agencies, lack of assistance for farmers, inadequate infrastructure, inadequate planning and weak supervision. The legal consequences of this failure include state losses due to lawsuits from farmers, as well as a decline in public trust in the government. Recommendations for improvement include strengthening coordination between agencies, increasing mentoring and empowering farmers through training, as well as building supporting infrastructure such as irrigation systems and market access.
WANPRESTASI PADA LAYANAN PAYLATER DALAM APLIKASI SHOPEE Iftahul Jannah, Rahayu; Akib, Ma'ruf; Fadjriah, Ismi; Umar, Wahyudi
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 4 (2024): Tema Hukum Perdata
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the phenomenon of default in the use of the PayLater service on the Shopee application, which is increasingly popular in Indonesia along with the development of e-commerce. The purpose of this study is to analyze the legal consequences of default by debtors in the use of this service. Normative legal research is carried out using a legislative and conceptual approach. The results of this study emphasize that consumers must understand the terms and conditions before using PayLater to avoid legal problems in the future because the results show that default occurs when debtors do not fulfill their payment obligations as agreed, which can result in fines and recording in the Financial Information Service System (SLIK) of the OJK.
Limitations of Guardians' Legal Acts in the Management of Children's Assets Damayanti, Rima Fitrilia Puspita; Akib, Ma'ruf; Fadjriah, Ismi; Umar, Wahyudi; Alfurqon, Fe Fikran
Batulis Civil Law Review Vol 6, No 1 (2025): VOLUME 6 ISSUE 1, MARCH 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v6i1.2868

Abstract

Introduction: This article explores the limitations of guardians' legal authority in managing children's assets, emphasizing the importance of protecting minors from potential abuses by guardians.Purposes of the Research: The purpose of this study is to analyze the legal framework governing guardianship in Indonesia, focusing on the responsibilities and limitations imposed on guardians in asset managementMethods of the Research: This research employs a normative legal approach, analyzing statutes and legal principles, particularly from the Civil Code, to understand the scope of guardianship and its implications for children's welfare.Results Main Findings of the Research: The findings reveal critical gaps in the guardianship system, highlighting the need for enhanced oversight and accountability measures. This research contributes to existing knowledge by proposing legal reforms that ensure guardians act in the best interests of children, thereby advancing protective legal frameworks.
Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Klausula Baku dalam Kontrak Financial Technology (Fintech) Galant Nanda Alamsyah; Sudirman; Ismi Fadjriah Hamzah; Wahyudi Umar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3239

Abstract

Penelitian ini membahas keabsahan klausula baku dalam kontrak pinjaman online berbasis fintech dan perlindungan hukum bagi konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana klausula eksonerasi yang membebaskan penyelenggara dari tanggung jawab mempengaruhi keabsahan kontrak, serta bagaimana konsumen dilindungi secara hukum dalam perjanjian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausula baku dalam kontrak fintech dan upaya perlindungan hukum bagi konsumen. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula eksonerasi dalam kontrak fintech bertentangan dengan Pasal 18 UUPK dan dapat dianggap batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut KUH Perdata. Selain itu, perlindungan hukum bagi konsumen dapat diperoleh melalui mekanisme litigasi dan non-litigasi, termasuk penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang menawarkan solusi lebih cepat dan efisien dibandingkan proses pengadilan.
The Urgency of Identity Verification and Safeguarding Personal Information During Online Transactions Satila, Anton; Sudirman; Fadjriah Hamzah, Ismi; Umar, Wahyudi; Wetzal, Matthias
Law and Justice Vol. 9 No. 1 (2024): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v9i1.6484

Abstract

The complexity of law enforcement in online trading fraud cases poses significant challenges. Sellers can carry out fraudulent activities through product counterfeiting or making transactions outside of e-commerce platforms, while buyers can commit fraud by falsifying identities and making fake orders. Despite efforts to address this problem through legal remedies, the prevalence of fraud has not decreased. In the normative research study, fraudulent behavior is studied related to the provisions contained in the ITE Law and the Personal Data Protection Law. These findings underscore the importance of implementing authentication measures to verify the identity of sellers and buyers during online interactions. Authentication methods like this can significantly reduce fraud by allowing for quick identification of perpetrators and tracking of their fraudulent activities, ultimately deterring them from engaging in fraudulent behavior.     Kompleksitas penegakan hukum dalam kasus penipuan perdagangan online menimbulkan tantangan yang signifikan. Penjual dapat melakukan kegiatan penipuan melalui pemalsuan produk atau melakukan transaksi di luar platform e-commerce, sementara pembeli dapat melakukan penipuan dengan memalsukan identitas dan membuat pesanan palsu. Meskipun ada upaya untuk mengatasi masalah ini melalui upaya hukum, prevalensi penipuan tidak berkurang. Dalam studi penelitian normatif ini, perilaku penipuan dikaji dengan aturan yang terdapat dalam UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya penerapan langkah-langkah otentikasi untuk memverifikasi identitas penjual dan pembeli selama interaksi online. Metode otentikasi seperti ini dapat secara signifikan mengurangi penipuan dengan memungkinkan identifikasi pelaku dan pelacakan aktivitas penipuan dengan cepat, yang pada akhirnya menghalangi pelaku untuk terlibat dalam perilaku curang.
Legal Frameworks for Setting Aside Arbitral Awards in Taiwan and Indonesia: A Cross-Country Analysis Umar, Wahyudi; Rasmuddin, Rasmuddin; Hamzah, Ismi Fadjriah; Wetzel, Matthias
Batulis Civil Law Review Vol 6, No 2 (2025): VOLUME 6 ISSUE 2, JULY 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v6i2.2938

Abstract

Introduction: Arbitration awards are one of the effective ways to resolve international business disputes. However, as in other countries, in Taiwan and Indonesia, arbitral awards may be annulled under certain conditions.Purposes of the Research: This study aims to conduct a cross-country analysis of the legal framework used to annul arbitral awards in Taiwan and Indonesia and evaluate the differences and similarities between the two countries.Methods of the Research: The research method used is normative legal research with a statutory approach.Results Main Findings of the Research: The results showed significant differences in the legal framework used to annul arbitral awards in Taiwan and Indonesia. In Taiwan, courts have broad authority to annul arbitral awards, whereas in Indonesia, courts can only annul arbitral awards under certain conditions. However, the two countries have similarities in the mechanism for the annulment of arbitral awards, such as the submission of annulment requests to the courts and the requirements and time limits that must be met to apply for an annulment.
Co-Authors Akib, Ma'ruf Alfurqon, Fe Fikran Damayanti, Rima Fitrilia Puspita Eko Nuriyatman Galant Nanda Alamsyah Iftahul Jannah, Rahayu Ilham Ilham Ma'ruf Akib Rais, Noval Rasmuddin Rasmuddin Satila, Anton Sudirman Sudirman Sudirman Sudirman Wahyudi Umar Wetzal, Matthias Wetzel, Matthias