Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.447
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Batulis Civil Law Review UNES Journal of Swara Justisia PAMALI: Pattimura Magister Law Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Law and Justice
Ismi Fadjriah Hamzah
Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
The Binding Power of Teraupetic Agreements Reviewed from Health Law Fadhillah, Farhan; Sudirman, Sudirman; Hamzah, Ismi Fadjriah
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol 5, No 3 (2025): NOVEMBER
Publisher : Postgraduate Program in Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pamali.v5i3.3342

Abstract

Introduction: The enactment of Law Number 17 of 2023 concerning Health has brought a paradigm shift in the arrangement of therapeutic agreements between health workers and patients.Purposes of the Research: This study aims to analyze the binding power of therapeutic agreements by focusing on the legal position of the exoneration clause in informed consent and examining the form of settlement for patient losses.Methods of the Research: Using normative legal research methods with Statute approach and conceptual approach.Results Main Findings of the Research: This study reveals that therapeutic agreements have binding power based on the principle of adequate informed consent. However, the exoneration clause in informed consent faces stricter legal restrictions based on Law Number 17 of 2023, especially related to the expanded responsibility of hospitals. The research concludes that the binding power of therapeutic agreements must be balanced with the protection of patients' rights, and effective dispute resolution mechanisms are needed to ensure fairness for all parties.
Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Klausula Baku dalam Kontrak Financial Technology (Fintech) Galant Nanda Alamsyah; Sudirman; Ismi Fadjriah Hamzah; Wahyudi Umar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3239

Abstract

Penelitian ini membahas keabsahan klausula baku dalam kontrak pinjaman online berbasis fintech dan perlindungan hukum bagi konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana klausula eksonerasi yang membebaskan penyelenggara dari tanggung jawab mempengaruhi keabsahan kontrak, serta bagaimana konsumen dilindungi secara hukum dalam perjanjian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausula baku dalam kontrak fintech dan upaya perlindungan hukum bagi konsumen. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula eksonerasi dalam kontrak fintech bertentangan dengan Pasal 18 UUPK dan dapat dianggap batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut KUH Perdata. Selain itu, perlindungan hukum bagi konsumen dapat diperoleh melalui mekanisme litigasi dan non-litigasi, termasuk penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang menawarkan solusi lebih cepat dan efisien dibandingkan proses pengadilan.
Control without Ownership: Nominee Agreements and the Restriction of Freehold Land Rights for Foreign Nationals in Indonesia Paroto, Farida; Akib, Ma'ruf; Hamzah , Ismi Fadjriah
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol. 11 No. 2 (2026)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ajmpi.v11i2.11399

Abstract

This article examines the legal status, doctrinal coherence, and regulatory implications of nominee agreements used to facilitate foreign control over freehold land in Indonesia. Although Indonesian agrarian law formally prohibits foreign ownership of freehold title, nominee arrangements continue to operate through private contractual mechanisms that separate formal ownership from effective control. Using normative legal research grounded in statutory, conceptual, and analytical approaches, this study analyzes the interaction between agrarian law, civil law doctrine, and regulatory policy. The findings demonstrate that nominee agreements occupy a structurally ambiguous position: while formally inconsistent with the prohibition regime and the social function principle of land, their persistence reflects deeper tensions between title-based formalism and the absence of a transparent beneficial ownership framework. The article argues that the endurance of nominee practices is not solely a consequence of weak enforcement, but of regulatory design limitations that fail to address sophisticated forms of legal circumvention. It concludes that reconstructing the regulatory approach, from an absolute prohibition model toward a transparency- and accountability-based framework, offers a more coherent strategy to reconcile agrarian sovereignty, legal certainty, and foreign investment dynamics. This reconstruction strengthens doctrinal integrity while enhancing regulatory effectiveness within Indonesia’s contemporary land law system.
Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktik Perjanjian Leasing dan Jaminan Fidusia Alimudin; Rasmuddin; Hamzah, Ismi Fadjriah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/bb1jak64

Abstract

Perkembangan pembiayaan leasing di Indonesia memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh barang bernilai ekonomi tinggi melalui sistem pembayaran secara angsuran. Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan konsumen pada dasarnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun dalam praktiknya, penerapan asas tersebut tidak selalu berjalan secara ideal karena penggunaan kontrak baku yang disusun secara sepihak oleh perusahaan leasing sehingga menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara kreditur dan debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian leasing serta mengkaji implikasi hukum penggunaan jaminan fidusia dalam hubungan pembiayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak dalam praktik leasing cenderung bersifat formal karena debitur memiliki keterbatasan kesempatan untuk melakukan negosiasi terhadap klausul kontrak baku yang telah ditentukan oleh perusahaan pembiayaan. Selain itu, penggunaan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan sering menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait pelaksanaan eksekusi objek jaminan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan prinsip keseimbangan dan perlindungan konsumen agar penerapan asas kebebasan berkontrak dapat berjalan secara lebih adil serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Era Digital Andika, Firgin; Rasmuddin; Hamzah, Ismi Fadjriah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ysc6n689

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi digital yang masif di Indonesia. Di satu sisi, digitalisasi meningkatkan efisiensi dan konektivitas, namun di sisi lain juga memperbesar risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia serta tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia secara komprehensif, efektivitas perlindungan masih menghadapi kendala pada aspek penegakan hukum, kesadaran masyarakat, dan kesiapan kelembagaan pengawas.
Co-Authors Akib, Ma'ruf Alfurqon, Fe Fikran ALIMUDIN Andika, Firgin Damayanti, Rima Fitrilia Puspita Dewi Santika, Lasmi Eko Nuriyatman Fadhillah, Farhan Galant Nanda Alamsyah Ilham Ilham Nanda Alamsyah , Galant Paroto, Farida Rais, Noval Rasmuddin Rasmuddin Satila, Anton Sudirman Sudirman Sudirman Sudirman Sudirman Sudirman Wahyudi Umar Wetzal, Matthias Wetzel, Matthias