Articles
<![CDATA[MOGOK KERJA YANG MENGAKIBATKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) MASSAL PADA HOTEL PATRA JASA BALI ]]>
<![CDATA[Pande Sudirja S.]]>;
<![CDATA[I Ketut Markeling]]>;
<![CDATA[I Made Pujawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (102.982 KB)
<![CDATA[A strike is a fundamental right afforded to laborers and labor unions. A strike can not be done freely, there are limits and conditions that arrange. However, in some cases, still often strike that does not comply with the provisions of these regulations that could cause harm to employers and laborers themselves. This paper will describe the case of a strike occurred at Patra Jasa Hotel Bali, which resulted in Termination of Employment to 243 employees, this paper also describes the completion of the rights of employees who are experiencing Termination of Employment at Patra Jasa Hotel Bali under Act Number 13 Year 2003 about employment.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PENJAHIT RUMAHAN YANG BEKERJA SEBAGAI PEMBORONG PEKERJAAN GARMENT TANPA PERJANJIAN TERTULIS ]]>
<![CDATA[Dewa Gede Ari Pratama]]>;
<![CDATA[I Made Pujawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (230.263 KB)
<![CDATA[Penjahit rumahan merupakan bentuk usaha dibidang industri pakaian yang dilakukan oleh seorang penjahit atau perorangan yang bekerja dengan alat-alat yang terbatas. Dalam prakteknya seorang penjahit rumahan bisa saja mengadakan hubungan dalam pembuatan pakaian dengan sebuah perusahaan garment. Dalam hubungan tersebut seorang penjahit rumahan dapat dikategorikan sebagai pemborong pekerjaan yang diserahkan oleh perusahaan garment tersebut, namun dalam perjanjian pemborongan kerja antara penjahit rumahan dengan garment tidak dibuat secara tertulis, hal tersebut tentu dapat memicu terjadinya suatu bentuk pelanggaran perjanjian dikemudian hari dan cenderung merugikan pihak penjahit rumahan dikarenakan faktor kekuatan yang tak seimbang diantara kedua belah pihak. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bentuk hubungan yang terjadi dalam perjanjian pemborongan kerja antara penjahit rumahan dengan perusahaan garment dan bentuk perlindungan hukum bagi penjahit rumahan yang bekerja sebagai pemborong pakaian yang diserahkan oleh perusahaan garment. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dari penulisan ini yaitu hubungan yang terdapat dalam perjanjian pemborongan kerja antara penjahit rumahan dengan perusahaan garment berbeda dari hubungan yang timbul dari perjanjian kerja, dimana hubungan yang timbul dari perjanjian pemborongan kerja merupakan hubungan hukum yang bersifat horizontal dan bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah tersebut dapat berupa perlindungan hukum bentuk secara preventif maupun refresif. Perlindungan refresif disini dapat ditempuh melalui upaya penyelesaian hukum diluar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penjahit Rumahan, Perjanjian Pemborongan Kerja]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN IMPORTIR ATAS KERUGIAN EKSPORTIR AKIBAT DARI FREE ON BOARD TRAP ]]>
<![CDATA[Angela Paramitha Sasongko]]>;
<![CDATA[I Made Pujawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (26.205 KB)
<![CDATA[In international trade transactions may arise a dispute that could develop into a legal dispute. This can cause unwanted loss of the parties, whereas the likelihood of disputes in international trade is very large because of the delivery and receipt of goods often carried out in different countries. One category is a condition Free On Board (FOB). This paper describes whether the importer is responsible for the losses incurred by exporters in case of FOB Trap. In addition, this paper also describes what legal steps can be taken by exporters for losses suffered due to FOB Trap.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM TERHADAP TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT YANG TIDAK DIIKATKAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI DESA PAKRAMAN PADANGSAMBIAN ]]>
<![CDATA[Made Robby Karna Aditya]]>;
<![CDATA[I Made Pujawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (54.438 KB)
<![CDATA[Lembaga Perkreditan desa berfungsi sebagai lembaga keuangan kredit yang bertujuan diberikan kepada masyarakatnya. Pemberian tentunya disertai dengan adanya jaminan. Namun tidak semua jaminan yang berupa tanah diikat dengan akta pemberian hak tanggungan oleh Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Padangsambian. Permasalahan yang terjadi disni yaitu faktor-faktor penyebab kredit dengan jaminan berupa hak milik atas tanah tidak diikat dengan APHT pada LPD di desa Pakraman Padangsambian? Dan Akibat hukum kredit dengan jaminan berupa hak milik atas tanah yang tidak diikatkan APHT pada LPD di desa Pakraman Padangsambian? Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa yang pertama penyebab kredit dengan jaminan berupa hak milik atas tanah yang tidak diikatkan APHT pada LPD di desa Pakraman Padangsambian ialah kredit di berikan berdasarkan asas kepercayaan, jadi kredit yang yang diberikan dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak diikatkan APHT. Dan untuk mengurangi biaya pengikatan yang dibebankan oleh pihak peminjam. Sedangkan yang kedua Akibat hukum kredit dengan jaminan berupa hak milik atas tanah tidak diikatkan APHT pada LPD di desa Pakraman Padangsambian ialah dari pihak LPD tidak akan memiliki kedudukan sebagai kreditur preference atau kreditur yang diutamakan pengembalian kreditnya apabila terjadi kredit macet, sehingga kredit berupa hak milik atas tanah tidak diikatkan hak tanggungan tidak memberikan kepastian hukum bagi LPD selaku kreditur. Kata kunci: Akibat hukum, tanah, jaminan, hak tanggungan, LPD]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KERUGIAN PENGGUNA JASA ANGKUTAN BARANG KARENA KELALAIAN PEKERJANYA DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN (Studi Kasus CV. Duta DewataTransportindo) ? ]]>
<![CDATA[Ni Ketut PitriAdiGunarti]]>;
<![CDATA[A.A Ketut Sukranatha]]>;
<![CDATA[I Made Pujawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (360.735 KB)
<![CDATA[Karya ilmiah ini berjudul “Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Kerugian Pengguna Jasa Angkutan Barang karena Kelalaian Pekerjanya dalam Perjanjian Pengangkutan”. Perjanjian pengangkutan dalam hal ini merupakan suatu timbal balik yang mana pihak pengangkut mengikatkan dirinya untuk melaksanakan pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu, dan kemudian pengirim membayar biaya/ongkos angkutan sebagaimana yang telah disepakati bersama. Permasalahan yang diuraikan dalam karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pengangkut karena kesalahan pekerjanya yang merugikan pengguna jasa angkutan barang dalam perjanjian pengangkutan dan juga untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan barang jika terjadi kesalahan dari pihak pengangkut. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum empiris. Apabila pengangkut sudah melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan pengangkutan barang atau penumpang, maka pengangkut dalam ini sudah terikat pada konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima oleh pengangkut barang ataupun tanggung jawab terhadap penumpang dan muatan yang diangkutnya. Kemudian dari kewajiban tersebut muncul tanggung jawab pengangkut, yang berarti segala sesuatu yang mengganggu keselamatan penumpang atau barang menjadi tanggung jawab pengangkut itu sendiri. Kata kunci : Tanggung Jawab Pengangkutan, Pengguna Jasa, Ganti Rugi]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN NASABAH PERBANKAN MELALUI OTORITAS JASA KEUANGAN ]]>
<![CDATA[Ngakan Putu Surya Negara]]>;
<![CDATA[I Made Udiana]]>;
<![CDATA[I Made Pujawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (150.128 KB)
<![CDATA[Pemindahan fungsi pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilakukan karena adanya penilaian bahwa pengawasan bank yang dilakukan oleh BI selama ini kurang efektif, sehingga dengan dilakukannya harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut pengawasan lembaga perbankan diharapkan fungsi pengawasan lembaga keuangan khususnya bank yang sekarang sudah dipegang oleh OJK dapat meningkat dan dilakukan dengan adil terhadap semua institusi yang diawasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) kebijakan perlindungan nasabah perbankan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan (2) bentuk perlindungan nasabah perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum merupakan teknik studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan argumentasi hukum berdasarkan logika hukum deduktif-induktif dan penyajian secara deskriptif sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kebijakan perlindungan nasabah perbankan diberikan oleh OJK mengingat adanya bank yang tidak sehat ataupun bank gagal, yang dianggap sebagai suatu bentuk kurangnya keberhasilan Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan. Oleh karena banyaknya permasalahan pada sektor keuangan (termasuk perbankan) dan perlindungan nasabah yang belum maksimal serta koordinasi yang belum baik pada lembaga perbankan maka perlindungan nasabah perbankan dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK; dan (2) Bentuk perlindungan nasabah perbankan oleh OJK dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. Bentuk perlindungan secara langsung berupa (a) transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah; (b) penyelesaian pengaduan nasabah oleh pihak bank; (c) penyelesaian pengaduan nasabah oleh OJK; dan (d) edukasi masyarakat. Sedangkan bentuk perlindungan tidak langsung dilakukan oleh OJK melalui pengawasan terhadap kegiatan perbankan. Kata Kunci: Perlindungan Nasabah, Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA OUTSOURCING PADA KOPERASI KARYAWAN (KOPKAR) COCA-COLA UNIT BALI DI DENPASAR ]]>
<![CDATA[I Putu Widhi Semarajaya]]>;
<![CDATA[I Nyoman Mudana]]>;
<![CDATA[I Made Pujawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (240.555 KB)
<![CDATA[Judul dari penelitian ini adalah pelaksanaan sistem pengupahan pekerja outsourcing pada Koperasi Karyawan Coca-Cola Unit Bali di Denpasar. Penelitian ini bermaksud mengetahui sistem pengupahan bagi pekerja outsourcing pada Koperasi Karyawan Coca-Cola Unit Bali di Denpasar serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi sistem pengupahan pekerja outsourcing pada Koperasi Karyawan Coca-Cola Unit Bali di Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yuridis. Kesimpulan dari tulisan ini bahwa sistem pengupahan yang diterapkan Koperasi Karyawan Coca-Cola Unit Bali di Denpasar adalah sistem upah jangka waktu bulanan dan pemotongan upah terhadap pekerja yang sakit/izin sedangkan faktor dalam pemberian upah yang layak kepada para pekerja outsourcing yakni karena faktor biaya hidup dan produktifitas kerja.]]>
<![CDATA[PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WARISAN UNTUK ANAK LUAR KAWIN ]]>
<![CDATA[Kadek Diyah Permatasari]]>;
<![CDATA[I Made Pujawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 08, September 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (481.638 KB)
<![CDATA[Karya ilmiah ini berjudul Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Warisan Untuk Anak Luar Kawin. Latar belakang tulisan ini adalah kedudukan anak luar kawin dalam kehidupan sehari-hari adalah serba sulit, di satu pihak karena status yang demikian oleh sebagian masyarakat mereka dipandang rendah dan hina, di lain pihak dalam hal kesejahteraan dan hak keperdataan masih mendapat pembatasan-pembatasan, seperti dalam hal pewarisan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran notaris dalam pembuatan akta warisan untuk anak luar kawin. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literatur terkait. Kesimpulan dalam penulisan ini adalah notaris mempunyai peran menjamin kepastian hukum dalam pembuatan akta warisan untuk anak luar kawin agar di kemudian hari tidak terjadi masalah dengan pewaris lainnya, yang sifatnya otentik sebagai alat bukti yang sempurna. Kata Kunci : Peran Notaris, Akta Warisan, Anak Luar Kawin]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT TERHADAP BARANG KIRIMAN APABILA MENGALAMI KERUSAKAN (STUDI PADA PT.GED DENPASAR BALI) ]]>
<![CDATA[KADEK AYU ANGGRENI PUTRI]]>;
<![CDATA[A. A. KETUT SUKRANATHA]]>;
<![CDATA[I MADE PUJAWAN]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (220.344 KB)
<![CDATA[Pengangkutan ialah merupakan kegiatan yang sangat vital dikehidupan masyarakat. Mengapa demikian, karena didasari oleh berbagai faktor. Perjanjian memang ini merupakan perjanjian pengangkutan. Setiap Penelitian yang bersifat ilmiah, seperti dalam penulisan skripsi, metodelogi sangat diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat penulisan ilmiah dalam penulisan skripsi. Hal tersebut dibutuhkan agar penulisan ilmiah tersebut tidak menyimpang dari permasalahan yang dibahas. Metodelogi peneliatian adalah ilmu kerangka kerja melaksanakan penelitan. Walaupun tanggung jawab hukum perusahaan telah dialihkan kepada pihak asuransi, perusahaan diharapkan mampu meminimalisir terjadinya kerusakan atau kecelakaan terhadap barang kiriman, dengan melakukan pemeriksaan terhadap barang kiriman terlebih dahulu sebelum barang kiriman itu diangkut, agar terjadinya pengiriman yang aman dan nyaman terhadap barang kiriman.]]>
<![CDATA[KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TABANAN ]]>
<![CDATA[I Ketut Suprapta Adi]]>;
<![CDATA[I Made Pujawan]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Januari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (85.541 KB)
<![CDATA[This research entitled “contribution of market retribution in improving own source revenue of Tabanan district” which becomes problem of the research is the own source revenue of Tabanan district comes from retribution which one of them is market. Based on the background, the author raises the problems of the research, such as: how does the discharge in collecting of market of retribution in Tabanan district and also how do the relation between market retribution with own source revenue of Tabanan district. This research uses empirical method and obtain the conclusion that market retribution has worked well and directly proportional with the own source revenue of Tabanan district.]]>
