Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Pendampingan Usaha Rumahan Pembuatan Hak Kekayaan Intelektual Desa Purworejo Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Sami'an, Sami'an; Al Farisi, Salman; Soeharto, Achmad; Pujiningsih, Sri
PENA ABDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 1 (2024): Januari 2024
Publisher : LPPM Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/abdms.v5i1.2936

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Purworejo terletak di Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, di bagian barat Kabupaten Pekalongan, dekat dengan Pantura Wiradesa bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Purworejo tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan membantu mereka dalam melindungi produk home industri mereka dengan mendaftarkan HKI. Ini adalah langkah yang penting dalam mendukung pengembangan usaha rumahan dan kreativitas masyarakat, serta melindungi hak-hak intelektual mereka. bahwa mayoritas penduduk Desa Purworejo adalah petani. Ini memberikan latar belakang ekonomi yang penting karena kegiatan pengabdian masyarakat akan membantu diversifikasi mata pencaharian melalui home industry. Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Penjelasan mengenai pentingnya HKI untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan umum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat relevan. HKI mencakup hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan lain-lain yang bisa berlaku untuk produk-produk home industry. Tujuan utama adalah memberikan pendampingan kepada usaha rumahan dalam melindungi HKI produk mereka dan memotivasi masyarakat untuk mendaftarkan HKI pada produk home industri. Hal ini dapat membantu masyarakat meningkatkan pendapatan mereka melalui perlindungan hukum atas karya-karya mereka. Metode Pelaksanaan Kegiatan : Pelatihan dan diskusi tentang pembuatan HKI adalah metode yang tepat. Ini akan memberikan pemahaman praktis kepada masyarakat tentang cara melindungi karya mereka. Waktu Pelaksanaan pada semester gasal tahun 2023. Hasil yang Diharapkan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat memahami pentingnya legalitas produk home industri mereka dengan HKI. Dengan adanya pelatihan, diharapkan masyarakat akan termotivasi untuk mendaftarkan HKI pada produk mereka, sehingga produk-produk tersebut akan memiliki perlindungan hukum dan legalitas yang sesuai. Dampak Ekonomi: Melalui pelindungan HKI, masyarakat dapat meningkatkan nilai tambah produk mereka dan berpotensi memasarkannya dengan harga yang lebih baik. Ini dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan mereka dan perkembangan ekonomi di Desa Purworejo. Kegiatan seperti ini dapat berperan penting dalam memajukan usaha mikro dan home industri, memotivasi kreativitas masyarakat, dan melindungi hak-hak intelektual mereka. Selain itu, ini juga dapat menjadi langkah penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan di daerah tersebut.
University Ranking and Information Disclosure: The Case of Indonesia Pujiningsih, Sri; Utami, Helianti
Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis Vol 9, No 1 (2022): March 2022
Publisher : Accounting Departement Economics and Business Faculty Syiah Kuala University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jdab.v9i1.23583

Abstract

This study aims to explore the information disclosure level of universities in Indonesia andits relationship with university ranking. Data were collected from universities reportspublished in their website from 2018 to 2020 (53 Observations). Using content analysis andregression tests, this study found a low level of information disclosure in universities inIndonesia. The disclosure of sustainability aspect is the lowliest level (9%) compared to theother information disclosures. The intellectual capital disclosure is not explicitly stated inthe universities reports. The results of the regression test confirmed that the universitiesranking have a positive effect on the universities disclosure level. The study supports theapplicability of the signal theory in the context of higher education institutions.
Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia (Membaca Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Sumber Etik) Pujiningsih, Sri
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 17 No. 1 (2017): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v17i1.645

Abstract

The purpose of the Indonesian state is contained in the Constitution of 1945 paragraph IV. Achieving the goals together should be designed, formulated and agreed with all the elements of the nation in the teacher called legal politics. The establishment of legal instruments is the final activity of public policy which includes the legislation process. Applied ethics which is a branch of philosophy that discusses about human behavior, in this paper is human in the state. The purpose of this page is to know the relationship between law and how and how to find law and ethics in the Political Law in Indonesia. The legal political formulation was 15 years after independence through the TAP MPRS. 2 of 1960 on the outline of the National Development Plan of the Universe Planning was then changed to State Policy Guidelines (GBHN) which renewed for 5 (five) years. Meanwhile, the relationship between ethics and law can be seen from 3 (three) dimensions, namely the dimension of substance and container, the dimension of relationship breadth shows and the human dimension to realize or violate it.Keywords: Law and Ethics, Political Law, Pancasila