Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Implementasi Aplikasi Enterprise Resource Planning Odoo Modul Sales Menggunakan Metode Rapid Application Development Di Ud. Permatasari Risa Mutiara; Yuli Adam Prasetyo; Muhammad azani
eProceedings of Engineering Vol 4, No 2 (2017): Agustus, 2017
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK UD. Permatasari merupakan salah satu pelaku bisnis dalam industri retail FMCG (Fast Moving Consumer Goods) dan bahan material. Yang di dirikan pada tahun 1986 di Ciamis, Jawa Barat. Perusahaan ini telah memiliki 60 orang karyawan yang terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya, bagian Gudang, sales & marketing, administrasi, checker barang, penanggung jawab pengiriman, pembelian, penggajian. Dengan format penjualan grosir store dan penawaran barang secara langsung kepada retail. permasalahan yang terlihat pada proses bisnis di perusahaan ini. UD. Permatasari memiliki kendala serta masalah diantaranya kurang adanya sistem yang mengefisiensi waktu dan pembagian jobdesk pada perusahaan. Selain itu terlihat bahwa belum terintegrasinya proses bisnis sales order dari salesman dengan sistem penjualan di UD Permatasari. Proses yang berjalan saat ini dimulai dari transaksi penjualan masih dilakukan dengan cara manual. Pada permasalahan tersebut solusi yang dinilai mampu menangani masalah tersebut dengan menerapkan konsep ERP (Enterprise Resource Planning) dengan menggunakan aplikasi Odoo menggunakan metode RAD (Rapid Application Development) karena keunggulan yang bisa didapatkan adalah kecepatan, ketepatan, dan biaya yang relatif lebih rendah dibanding dengan metode yang lainnya. . Odoo adalah aplikasi yang bersifat modular yang artinya terdiri dari modul-modul yang terpisah tetapi dapat diintegrasikan satu sama lain. Modul yang ada di Odoo antara lain adalah Inventory, sales, purchase, accounting, point of sale, Human Resources, CRM dan Marketing. Selain itu, proses bisnis yang dijalankan pada setiap modul Odoo merupakan best practice untuk kelas opensource dan secara umum Odoo mencakup proses bisnis perusahaan dagang UMKM seperti UD. Permatasari sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menerapkanya lebih cepat dari pada membangun sistem dari awal. Kata Kunci : ERP, Odoo, Sales, Rapid Application Development, kustomisasi
Pelaksanaan Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Desa Kualu Kecamatan Tambang Muhammad Abdi; Muhammad Azani
Jurnal Hukum Respublica Vol. 19 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v19i2.5670

Abstract

Problems in the implementation of inheritance are still common in the community today. This is due to the lack of public understanding of the procedures for the implementation of inheritance and the lack of public awareness to learn the provisions in the Compilation of Islamic Law regarding the procedures for the distribution of inheritance and the lack of socialization carried out by the Village Government and the Office of Religious Affairs towards the community regarding how to carry out the distribution of inheritance. One problem that occurs in the implementation of the distribution of inheritance is regarding an uncle who also gets a share of the inheritance even though all the main heirs of the testator are still complete and the last child gets more share of the inheritance even though the last child is a girl who has a daughter other siblings, the size of each heir is determined by an uncle. The research method used in this study is the law of sociological research. The data collection technique used is the method of observation, interview, questionnaire, and literature review. The results of this study are that the implementation of inheritance distribution implemented by Kualu Village community is still wrong and not in accordance with the provisions contained in the Compilation of Islamic Law. The inhibiting factor is the lack of knowledge and public insights on how to carry out the correct distribution of inheritance according to the compilation of Islamic law. Efforts should be made to hold socialization to the public about how the implementation of the distribution of inheritance is good and right according to the compilation of Islamic law, and increase public awareness to learn more about how to carry out the distribution of inheritance according to Islamic law compilation.
KEWAJIBAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA-PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU Muhammad Azani; Hasan Basri; Siti Halimah
Jotika Research in Business Law Vol. 3 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56445/jrbl.v3i1.125

Abstract

The rights and obligations of the husband and wife after the divorce are contained in Article 41 of the Marriage Law, but currently many ex-husbands forget the obligation to provide for children after the divorce so that many ex-wives demand this obligation. Therefore, the authors formulate the problem as follows: 1) How is the implementation of the fulfillment of children's rights after the divorce of their parents based on Law No. 1 of 1974 concerning Marriage in the Pekanbaru Religious Court?, 2) What are the obstacles in granting and fulfilling rights -children's rights after divorce?, 3) What about post-divorce, the child's rights are not fulfilled by his biological father? The aims of this study are as follows: 1) To find out the implementation of the fulfillment of children's rights after divorce based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, 2) To find out the factors that become obstacles in the implementation of the granting of children's rights after divorce, 3) To find out the legal remedies that can be taken for children's rights that are not fulfilled by their biological father. In addition, there are several factors that hinder the implementation of post-divorce child rights, including economic factors, independence of ex-wife, relationship between ex-husband and ex-wife who post-divorce is not good, the ex-husband has remarried, and the complicated and high cost of the application for the execution of post-divorce child maintenance rights is neglected by the ex-husband. The legal effort taken to fight for the right to support children post-divorce granted by the Religious Courts is through execution, but during 2020 to 2023 no one has ever registered an application at the Pekanbaru City Religious Court Office.
PELAKSANAAN PENGUCAPAN IKRAR TALAK BERDASARKAN PASAL 131 INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU Faiza Hayati Aprila Hasan; Muhammad Azani; Hasan Basri
Jotika Research in Business Law Vol. 3 No. 2 (2024): Juli
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56445/jrbl.v3i2.141

Abstract

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana sebagai suatu penderitaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturuan mengenai pemeriksaan acara cepat dan pemeriksaan acara singkat dalam Hukum Acara Pidana berdasarkan Hukum Acara Pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang mengatur mengenai Hukum Acara Pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diatur ketentuan mengenai Acara Pemeriksaan Singkat dan Acara Pemeriksaan Cepat. Acara Pemeriksaan Singkat adalah untuk perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta yang menurut Penuntut Umum pembuktiannya dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Acara Pemeriksaan Cepat adalah untuk pemeriksaan tindak pidana ringan dan pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas.