Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

BANTUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF KUHAP SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN ACCESS TO JUSTICE BAGI TERSANGKA / TERDAKWA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN MAJENE Nur Fitrah; H.Mukhlis Hannan
MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol 11, No 1 (2026): MITZAL, VOLUME 11, NOMOR 1, MEI 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/mitzal.v11i1.6137

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan layanan hukum bagi para tersangka dan terdakwa yang kekurangan dana, dengan menggunakan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam konteks sistem peradilan pidana yang ada di Kabupaten Majene. Layanan hukum sebagai hak dasar menunjukkan usaha perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang dijamin oleh berbagai peraturan hukum baik di tingkat internasional maupun nasional.Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan bantuan hukum gratis bagi tersangka dan terdakwa yang tidak memiliki kemampuan finansial di Kabupaten Majene, serta faktor-faktor yang mengakibatkan pelaksanannya belum mencapai hasil yang maksimal sesuai ketentuan KUHAP. Meskipun KUHAP telah menghapus berbagai batasan dalam pemberian bantuan hukum yang pernah diterapkan di masa HIR, masih terdapat banyak permasalahan dan penyimpangan di lapangan yang dapat menghambat pemenuhan hak-hak para tersangka dan terdakwa.Metode yang dipakai dalam studi ini adalah riset empiris dengan pendekatan hukum yang bersifat sosiologis. Informasi dikumpulkan melalui pengamatan langsung di lapangan dan wawancara dengan aparat penegak hukum serta lembaga yang memberikan bantuan hukum di Kabupaten Majene. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan layanan hukum dalam kerangka KUHAP di sistem peradilan pidana di Kabupaten Majene, khususnya di Polres Majene, Pengadilan Negeri Kabupaten Majene, serta Lembaga Bantuan Hukum, belum berjalan secara maksimal. Penyebab utamanya adalah adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum, akses yang terbatas untuk mendapatkan pengacara atau penyedia layanan hukum, dan rendahnya kerjasama antar lembaga penegak hukum yang ada. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan pengawasan atas pelaksanaan bantuan hukum, peningkatan sosialisasi mengenai hak bantuan hukum kepada masyarakat, penyediaan dana dan sumber daya yang cukup untuk lembaga bantuan hukum, serta peningkatan kolaborasi antara aparat penegak hukum dan lembaga bantuan hukum agar implementasi dukungan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu dapat dilaksanakan secara efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip KUHAP serta Hak Asasi Manusia.
KINERJA APARAT KELURAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN KASAMBANG KECAMATAN TAPALANG Nur Fitrah; Muhammad Syaeba; Hapsi Hapsi
Journal Peqguruang: Conference Series Vol 4, No 1 (2022): Peqguruang, Volume 4, No.1, Mei 2022
Publisher : Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jp.v4i1.2451

Abstract

Hapsi.20170307118, Kinerja Aparat Kelurahan Dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Kasambang Kecamatan Tapalang. Dibimbing Oleh Bapak Muhammad Syaeba dan Ibu Nur Fitrah sebagaiPembimbing.Salah satu fungsi Pemerintahan yang utama adalah menyelengarakan pelayanan umum sebagai wujud dari tugas umum pemerintah  untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti bahwa untuk mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dengan baik maka organisasi birokrasi harus profesional,tanggap,aspiratip terhadap berbagai tuntutan masyarakat yang dilayani.Pemerintahan Daerah daerah di tuntut tuk meningkatkan kegiatan-kegiatan  pemerintah dan pembangunan,otonomi daerag tersbut adalah pelimpahan sebagian kewenangan  dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah dalam rangka percepatan pembangunan daereah.Di Kelurahan KasambangKecamatan Tapalang kecakapan aparat dalam memberikan pelayanan masih sangat minim sehingga pelaksanaan pelayanan public yang bersifat penting belum baiknya. Dalam hal ini menunjukkan bahwa kinerja aparat kelurahan Kasambang, Kecamatan Tapalang tidak sesuai yang diharapkan.
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MAMASA Nur fitrah; Muhammad Massyat; Sinta Sinta
Journal Peqguruang: Conference Series Vol 4, No 2 (2022): Peqguruang, Volume 4, No.2, November 2022
Publisher : Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jp.v4i2.1149

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Mamasa dan Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Mamasa terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Mamasa. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode kualitatif, Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dan Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni undang-undang nomor 23 Tahun 2014. Namun pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tersebut masih tidak berjalan dengan optimal karena masih adanya hambatan – hambatan dalam pelaksanaan pengawasan.
Strategi Promosi Wisata pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar Irvandi Bahar; Hamdan Hamdan; Nur Fitrah
Journal Peqguruang: Conference Series Vol 5, No 1 (2023): Vol 5, No 1 (2023): Peqguruang, Volume 5, No.1, Mei 2023
Publisher : Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jp.v5i1.2969

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan agar mengetahui strategi promosi wisata pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar. Riset ini merupakan penelitian deskriptif dengan mrnggunakan pendekatan Kualitatif yang memiliki tujuan untuk menggali suatu fakta tentang strategi promosi wisata pada Dinas Pemuda olahraga dan Pariwisata Polewali Mandar. Informasi atau data yang didapat dideskripsikan menurut fakta yang ada dilapangan lalu disajikan dalam bentuk kalimat atau kata-kata lalu diambil suatu kesimpulan. Tehnik pengumpulan data didapat dari dokumentasi, observasi dan wawancara. Hasil penelitian memperlihatkan jika strategi promosi yang dijalankan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar adalah dengan menggunakan promosi di media sosial dan media cetak juga melakukan promosi wisata menggunakan event..Kata kunci :Promosi, Strategi, Wisata
STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DAFTAR PEMILIH PADA PEMILU TAHUN 2019 Nur Fitrah; Muhammad Arfandi Adnan; Ahmad Bahtiar
Journal Peqguruang: Conference Series Vol 5, No 2 (2023): Peqguruang, Volume 5 Nomor 2 November 2023
Publisher : Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jp.v5i2.4066

Abstract

Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar Dalam Meningkatkan Kualitas Daftar Pemilih pada Pemilu 2019. (Pembimbing Nur Fitrah dan Mohammad Arfandi Adnan). Pada pemilu tahun 2019 daftar pemilih sudah menjadi fokus perhatian oleh peserta pemilu, pengawas pemilu, pemerhati pemilu dan stakeholder terkait kepemiluan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar dalam meningkatkan kualitas daftar pemilih pada Pemilu 2019.  Metodologi penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran, pemahaman dan penjelasan tentang strategi KPU Kabupaten Polewali Mandar dalam meningkatkan kualitas daftar pemilih. dalam pemilu 2019. Metodologi penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.  Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kantor KPU Kabupaten Polewali Mandar, kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan strategi yang direncanakan diawal yaitu, membuat Renstra lalu membentuk Pokja, kordinasi rutin ke Disdukcapil sebagai penyadia data kependukakan, juga kordinasi ke dinas terkait lainnya, melakukan kordinasi dengan perguruan tinggi dan SLTA untuk kepentingan pemilih pemula, lalu pemutakhiran daftar pemilih, dan sosialisasi langsung ke pemilih.
Eksistensi Kepemimpinan Perempuan Dalam Kontestasi Politik dan Pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar Nurdiani Nurdiani; Nur Fitrah
Journal Peqguruang: Conference Series Vol 5, No 1 (2023): Vol 5, No 1 (2023): Peqguruang, Volume 5, No.1, Mei 2023
Publisher : Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jp.v5i1.3555

Abstract

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Eksistensi Kepemimpinan Perempuan dalam panggung politik di Kabupaten Polewali Mandar bagaimana keterlibatan perempuan dalam panggung politik dan pemerintahan di kabupaten Polewali Mandar..Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui eksistensi kepemimpinan perempuan dalam panggung politik dan keterlibatan perempuan dalam panggung politik dan pemerintahanAdapun metode yang digunakan jenis Penelitian yaitu penelitian kualitatif lokasi dan waktu penelitian dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar Instrumen Penelitian yaitu instrumen yang utama dalam upaya mengumpulkan data dan membuat  pedoman wawancara informan penelitian sebagai sumber informasi teknik mengumpulkan data yaitu wawancara,Observasi,dokumentasi,teknik analisis data yaitu pengumpulan data reduksi data penyajian data kemudian menarik kesimpulan.Berdasarkan kesimpulan bahwa Eksistensi Kepemimpinan Perempuan dalam Kontestasi politik di kabupaten polewali mandar sudah ada peningkatan dilihat dari beberapa perempuan yang menduduki jabatan sebagai pemimpin di politik yaitu  di desa dari 114 desa yang ada di polewali mandar ada 9 perempuan menjadi kepala desa dan banyaknya keikutsertaan perempuan menjadi kepala desa dan banyaknya keikutsertaan perempuan dalam pemerintahan juga beberapa yang telah mendudki jabatan sebagai pemimpin di instansi,seperti mendudki jabatan sebagai kepala dinas.
OPTIMALISASI PENGENDALIAN PERNIKAHAN DINI OLEH BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DI KECAMATAN POLEWALI Najnia Najnia; Nur Fitrah; Mohammad Arfandi Adnan
Journal Peqguruang: Conference Series Vol 8, No 1 (2026): Peqguruang, Volume 8 Nomor 1 Mei 2026
Publisher : Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jp.v8i1.6350

Abstract

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui Optimalisasi PengendalianPernikahan DiniOleh Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Di Kecamatan Polewali . Hasil penelitian ini membahas pengendalian pernikahan dini oleh BKKBN di Kecamatan Polewali. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum berjalan optimal. Kendala utama meliputi kurangnya sosialisasi, tekanan orang tua, dan faktor ekonomi. Penerapan formal belum diiringi efektivitas nyata di lapangan. Diperlukan peningkatan sosialisasi, pendampingan, dan pembinaan lanjutan.
IMPLEMENTASI SISTEM WHISTLEBLOWING SEBAGAI ALAT PENGAWASAN INTERNAL DALAM PEMERINTAHAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR Reski Amalia; Nur Fitrah; Mohammad Arfandi Adnan
Journal Peqguruang: Conference Series Vol 7, No 2 (2025): Peqguruang, Volume 7 Nomor 2 November 2025
Publisher : Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jp.v7i2.6300

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi sistem whistleblowing sebagai alat pengawasan internal di Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar. Sistem ini memungkinkan pelaporan pelanggaran secara rahasia guna mendorong transparansi dan akuntabilitas. Pendekatan kualitatif digunakan dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada komitmen awal dari pemerintah daerah, pelaksanaan sistem ini masih terkendala oleh rendahnya sosialisasi, minimnya perlindungan pelapor, dan keterbatasan infrastruktur. Untuk itu, dibutuhkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan jaminan perlindungan hukum agar sistem whistleblowing dapat berfungsi efektif sebagai alat pencegahan korupsi.
Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar Dalam Menekan Angka Golput Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Studi Kasus Kecamatan Campalagian) Ahmad Saleh; Nur Fitrah; Wilda Febriani
Journal Peqguruang: Conference Series Vol 5, No 2 (2023): Peqguruang, Volume 5 Nomor 2 November 2023
Publisher : Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jp.v5i2.4216

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana Stratetegi KPU Kabupaten Polewali Mandar dalam menekan angka golput pada pemilihan presiden tahun 2019 yang berfokus di kecamatan campalagian. Pengumpulan data dilakukan dengan taknik wawancara, observasi dan pengamatan langsung. Kemudian menggunakan metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori strategi komunikasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pemilihan umum presiden tahun 2019 Strategi KPU Kabupaten Polewali Mandar dalam menekan angka golput di Kecamatan Campalagian yaitu menggunkan 4 (empat) indikator strategi. 1 ) Strategi Penguatan yang dilakukan KPU Kabupaten Polewali Mandar sudah profesional dan berintegritas lewat perencanaan program, melakukan pendataan daftar pemilih tetap, melakukan sosialisasi dan rapat kerja. 2) Stratgi Rasionalisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Polewali Mandar yaitu memberikan informasi selebaran kertas berisi gambar calon pasangan melalui sosial media dan pemasangan baliho. 3) Strategi bujukan yang dilakukan KPU Kabupaten Polewali Mandar yaitu melakukan sosialisasi melalui kegiatan-kegiatan seni dan kegiatan jalan santai agar menarik pemilih untuk meningkatkan partisipasinya, dan 4) Strategi Konfrontasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar yaitu membentuk relawan demokrasi untuk melakukan sosialisasi khusus pada kelompok perempuan, kelompok keagamaan, kelompok pemilih pemula, kelompok marginal, dan kelompok penyandang disabilitas yang sudah dijelaskan di bab pembahasan.
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA RANTELEMO KECAMATAN BAMBANG KABUPATEN MAMASA Nur Fitrah; Abdul Khalik; Fredision Fredision
Journal Peqguruang: Conference Series Vol 4, No 2 (2022): Peqguruang, Volume 4, No.2, November 2022
Publisher : Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jp.v4i2.792

Abstract

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai judul utama untuk meneliti sebagian besar dari pengelolaan program simpan pinjam menggunakan buku manual, sehingga kurangnya Ilmu Teknologi juga salah satu pengaruh besar dalam menjalankan laju program simpan pinjam. Metode yang digunakan adalah metode kulitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, study pustaka, dan dokumentasi. Analisis data yang di gunakan adalah analisis deskriptif yang dilakukan untuk mengidentifikasi pemahaman pengelolaan badan usaha milik desa Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah di jelaskan di bab sebelumnya, maka kesimpulan akhir ialah pemikiran masyarakat yang masih cukup sempit serta kurangnya sumber daya manusia dan sosialisasi pengurus inti BUMDes Rantelemo Maju, dalam mengembangkan program simpan pinjam, serta kurangnya sosialisasi sangat berpengaruh besar dalam menjalankan laju program simpan pinjam. Selain itu persyaratan yang di keluarkan pengurus BUMDes sangat tidak sesuai dengan kondisi kehidupan sosial masyarakat Desa Rantelemo