Articles
<![CDATA[ANALISIS KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA SINDANGSARI KECAMATAN CISOMPET KABUPATEN GARUT ]]>
<![CDATA[Purnawan, Ade]]>;
<![CDATA[Karmila, Mila]]>;
<![CDATA[Nurbudiwati]]>;
<![CDATA[Sutiana, Jajang]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 10 No. 3 (2024): 2024 Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56015/gjikplp.v10i3.192
<![CDATA[The village government's lack of socialization regarding the population administration process to the community and suboptimal infrastructure can disrupt the quality of services. The aim of this research is to determine the quality of administrative services as well as supporting and inhibiting factors at the Sindangsari Village Office, Cisompet District, Garut Regency. The research method used is qualitative research, data collection techniques: observation, interviews and documentation. The research results show that the quality of Service Quality from the aspects: 1. Tangible with indicators of employee appearance and comfort of the place where Service Quality is carried out and the interview results obtained have not run optimally, dimension 2. Reliability with indicators of employee accuracy and employee ability and interview results it was found that this had been implemented well, 3. Responsiveness with indicators Responding to every service user and employee providing Service Quality quickly and from the interview results obtained this had been implemented well 4. Assurance with indicators Officers provided guarantees on time and officers provided cost guarantees and the results of the interviews obtained have been implemented well. 5. Emphaty with the indicator Prioritizing the interests of service users and employees serving non-discriminatorily and this has not been implemented well. Inhibiting factors still have negative perceptions from the community regarding service quality, supporting factors include namely so that employees can provide better service quality with the enthusiasm of each employee. From the research results obtained in the field, it is in accordance with what was stated by the informants to find out the analysis of the quality of Population Administration Services in Sindangsari Village, Cisompet District, Garut Regency using 5 variables as reference material and these five variables have been implemented quite well in Sindangsari Village, Cisompet District. Garut Regency.]]>
<![CDATA[Kualitas Pelayanan Perekaman E-Ktp ]]>
<![CDATA[Purnawan, Ade]]>
<![CDATA[ Jurnal Publik Vol. 16 No. 02 (2022): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pasca Sarjana Universitas Garut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52434/jp.v16i02.125
<![CDATA[Kualitas pelayanan perekaman e-KTP di Kecamatan Cigeudug Kabupaten Garut di indikasi adanya permasalahan terkait dengan pelayanan perekaman E-KTP yang lambat dalam memberikan pelayanan serta berbelitnya prosedurnya, adapaun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauhmana kuaitas pelayanan Perekaman E-KTP di Kecamatan Cigeudug Kabupaten Garut. Meode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, adapun tekhnik pengambilan dapat melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian bahwa dari sisi dimensi reliability, Responiviness, Empaty dan tangible dalam perekaman E-KTP prinsipnya sudah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa hambatan dalam pelayanan perekaman E-KTP di Kecamatan Cigeudug Kabupaten Garut adalah hambatan yang bersipat internal diantaranya adalah kualitas sumber daya manusia yang masih kurang dilihat dari kompetensinya, kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia sehingga perangkat yang digunakan terkadang eror atau jaringan tidak setabil, sedangkan hambatan eksternal adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem kependudukan dan pentingnya dokumen kependudukan, dan untuk mengantisipasinya adalah adanya pemeliharaan perangkat dan jaringan yang tersedia sehingga bisa meminimalisir kendala-kendala yang terjadi dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat dengan mensosialisasikannya dengan cara memasang spanduk dan memberikan informasi ketika ada kegiatan-kegiatan di kampung-kampung melalui Camat Cigeudug.]]>
<![CDATA[Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) ]]>
<![CDATA[Nurbudiwati, Nurbudiwati]]>;
<![CDATA[Purnawan, Ade]]>;
<![CDATA[Achmad Fauzi, Helmi]]>
<![CDATA[ Jurnal Publik Vol. 16 No. 02 (2022): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pasca Sarjana Universitas Garut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52434/jp.v16i02.134
<![CDATA[Pencapaian target penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak dapat dijadikan acuan atau ukuran untuk menentukkan tingkat kesadaran masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh petugas desa untuk dapat mengajak wajib pajak serta masyarakat dalam pemberian penyuluhan, peningkatan pelayanan serta dalam pemberian penghargaan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB karena kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan itu timbul dari diri pribadi wajib pajak sendiri, maka pada hakikatnya membayar PBB merupakan salah satu perwujudan kegotong-royongan nasional dalam membantu pembangunan nasional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. lokasi penelitian di Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan wajib pajak, petugas kecamatan serta petugas desa. Selain itu digunakan pula beberapa data dan dokumen untuk menunjang kelengkapan dan kedalaman informasi yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB yaitu: (1) kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat/wajib pajak, (2) adanya kebocoran didalam penarikan pajak, (3) adanya penyebab kultural antara lain kondisi wajib pajak belum memiliki uang, dan (4),faktor ekonomi yaitu kondisi wajib pajak yang miskin sehingga sulit membayar pajak bumi dan bangunan.]]>
<![CDATA[Analisis Dampak Relokasi Pembangunan Rel Kereta Api Cibatu Garut ]]>
<![CDATA[Purnawan, Ade]]>;
<![CDATA[Nurbudiwati, Nurbudiwati]]>;
<![CDATA[Wahid, Aji Abdul]]>;
<![CDATA[Mawarni, Dea Suci]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 12 No 2 (2021): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36624/jpkp.v12i2.78
<![CDATA[Pertumbuhan kota menimbulkan perubahan sosial salah satunya disebabkan adanya inovasi berupa teknologi atau adanya pembangunan, yang membawa dampak pada perubahan prilaku masyarakat, baik itu secara alamiah maupun terencana. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap relokasi pembangunan rel kereta api, pelaksanaan relokasi pembangunan rel kereta api, dan mengetahui dampak positif dan negatif dalam relokasi pembangunan rel kereta api Cibatu-Garut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif agar bisa memahami gejala sosial masyarakat secara luas, data didapatkan dengan metode observasi dan wawancara serta studi dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa presepsi masyarakat terhadap relokasi pembangunan rel kereta api Cibatu-Garut menimbulkan pandangan positif dan pandangan negatif. Hal ini disebabkan karena dengan adanya pembangunan ini tentunya akan memberikan kemajuan bagi daerah Jawa Barat khususnya di Kabupaten Garut namun banyak masyarakat yang terdampak sehingga tidak mempunyai tempat tinggal karena rumahnya dibongkar dan kehilangan pekerjaannya yang sebagai besar berprofesi sebagai pedagang.]]>
<![CDATA[Policy Evaluation of Non-Cash Food Assistance Program Distribution in Tarogong District Kidul Garut Regency ]]>
<![CDATA[Raesalat, Riksa]]>;
<![CDATA[Purnawan, Ade]]>;
<![CDATA[Kania, Ikeu]]>;
<![CDATA[Miftahudin, Salfa]]>
<![CDATA[ Jurnal Polisci Vol 1 No 4 (2024): Vol 1 No. 4 : Maret 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[ann4publisher@gmail.com ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62885/polisci.v1i4.226
<![CDATA[The Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) is a program to provide non-cash food assistance from the government which is given to KPM every month through banking mechanisms. The existence of this program is because in Covid-19, the community's economy is very difficult to make a living due to government policies that implement lockdowns regularly in every region of Indonesia, especially Garut Regency which is the focus of research. The method applied is a descriptive qualitative method using the location of the researcher is Tarogong Kidul District and Villages in the Tarogong Kidul area, Garut Regency. This research aims to create poor food security in Garut Regency. The Policy Evaluation Theory used in this study uses the theory of William N Dunn. The results of this study show that BPNT distribution has been carried out well according to existing procedures, although there are still obstacles in BPNT distribution in data collection. This is because some villages in the Tarogong Kidul District area still have not updated the integrated social welfare data (DTKS) that will be inputted by the Garut Regency Social Office.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PELAYANAN PADA UMKM DI BIDANG PARIWISATA MENGGUNAKAN PENDEKATAN HUMAN SIGMA ]]>
<![CDATA[Sari, Intan Tenisia Prawita]]>;
<![CDATA[Rismanto, Hilman]]>;
<![CDATA[Nurbudiwati, Nurbudiwati]]>;
<![CDATA[Rauf, Mohamad Iqbal Abdul]]>;
<![CDATA[Purnawan, Ade]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 2 (2024): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dak.v11i2.15678
<![CDATA[Tingkat kedatangan pengunjung merupakan salah satu faktor utama keberlangsungan usaha UMKM yang bergerak dalam sector pariwisata berkelanjutan. Para pengelola tempat wisata sekaligus pelaku UMKM harus memiliki strategi untuk melakukan peningkatan pelayanan melebihi ekspektasi konsumen sehingga timbul keterikatan konsumen dan tingkat kedatangan kembali pun meningkat. Pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai keeratan hubungan antara konsumen dengan karyawan adalah melalui metode Human Sigma. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai keeratan hubungan antara konsumen dengan karyawan dan pengelola UMKM pariwisata dengan menggunakan Metode Human Sigma. 100 pengunjung dan karyawan dari berbagai UMKM kepariwisataan di Kabupaten Garut ambil bagian dalam penelitian. Variabel penelitian dibedakan berdasarkan consumer engagement dan Employee Engagement. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diketahui dengan pendekatan Human Sigma, UMKM Bidang Pariwisata di Kabupaten garut kondisinya adalah non optimized atau tidak optimal dengan nilai keterikatan Konsumen sebesar 47%, dan nilai keterikatan Pegawai sebesar 48 %, Selain itu diperoleh juga nilai Human Sigma 33.59%. Oleh karena itu, diperlukan adanya langkah-langkah yang berekesinambungan dan berkelanjutan dalam pelayanan UMKM.Kata Kunci : Human Sigma, Pariwisata, Pelayanan, UMKM.]]>
<![CDATA[Analisa Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Pada Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut ]]>
<![CDATA[Rosmayati, Irma]]>;
<![CDATA[Abdul Fatah , Hassanudin]]>;
<![CDATA[Anggraeni, Windi Ariesti]]>;
<![CDATA[Purnawan, Ade]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut yang terdiri dari 20 kelurahan/desa dengan luas wilayah mencapai 5.207 Ha dengan potensi besar pada hasil pertanian beras di ladang pesawahan, memerlukan pengembangan sumber daya manusia dan organisasi sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian. Namun, pencapaian target kecamatan masih rendah, khususnya dalam laporan keuangan akhir tahun yang menunjukkan capaian target sebesar 2%. Hal ini disebabkan oleh pemahaman dan keahlian yang belum optimal dalam sistem akuntansi pemerintahan di Kecamatan Karangpawitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem akuntansi pemerintahan di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dari wawancara dan observasi, serta data sekunder dari literatur, jurnal, dan situs internet terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan di Kecamatan Karangpawitan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No 238/PMK.05/2011, baik pada dana rutin maupun insidental, serta implementasi good governance yang telah berjalan dengan baik.]]>
<![CDATA[Kualitas Pelayanan Perekaman E-Ktp ]]>
<![CDATA[Purnawan, Ade]]>
<![CDATA[ Jurnal Publik Vol. 16 No. 02 (2022): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pasca Sarjana Universitas Garut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52434/jp.v16i02.125
<![CDATA[Kualitas pelayanan perekaman e-KTP di Kecamatan Cigeudug Kabupaten Garut di indikasi adanya permasalahan terkait dengan pelayanan perekaman E-KTP yang lambat dalam memberikan pelayanan serta berbelitnya prosedurnya, adapaun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauhmana kuaitas pelayanan Perekaman E-KTP di Kecamatan Cigeudug Kabupaten Garut. Meode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, adapun tekhnik pengambilan dapat melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian bahwa dari sisi dimensi reliability, Responiviness, Empaty dan tangible dalam perekaman E-KTP prinsipnya sudah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa hambatan dalam pelayanan perekaman E-KTP di Kecamatan Cigeudug Kabupaten Garut adalah hambatan yang bersipat internal diantaranya adalah kualitas sumber daya manusia yang masih kurang dilihat dari kompetensinya, kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia sehingga perangkat yang digunakan terkadang eror atau jaringan tidak setabil, sedangkan hambatan eksternal adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem kependudukan dan pentingnya dokumen kependudukan, dan untuk mengantisipasinya adalah adanya pemeliharaan perangkat dan jaringan yang tersedia sehingga bisa meminimalisir kendala-kendala yang terjadi dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat dengan mensosialisasikannya dengan cara memasang spanduk dan memberikan informasi ketika ada kegiatan-kegiatan di kampung-kampung melalui Camat Cigeudug.]]>
<![CDATA[Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) ]]>
<![CDATA[Nurbudiwati, Nurbudiwati]]>;
<![CDATA[Purnawan, Ade]]>;
<![CDATA[Achmad Fauzi, Helmi]]>
<![CDATA[ Jurnal Publik Vol. 16 No. 02 (2022): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pasca Sarjana Universitas Garut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52434/jp.v16i02.134
<![CDATA[Pencapaian target penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak dapat dijadikan acuan atau ukuran untuk menentukkan tingkat kesadaran masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh petugas desa untuk dapat mengajak wajib pajak serta masyarakat dalam pemberian penyuluhan, peningkatan pelayanan serta dalam pemberian penghargaan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB karena kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan itu timbul dari diri pribadi wajib pajak sendiri, maka pada hakikatnya membayar PBB merupakan salah satu perwujudan kegotong-royongan nasional dalam membantu pembangunan nasional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. lokasi penelitian di Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan wajib pajak, petugas kecamatan serta petugas desa. Selain itu digunakan pula beberapa data dan dokumen untuk menunjang kelengkapan dan kedalaman informasi yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB yaitu: (1) kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat/wajib pajak, (2) adanya kebocoran didalam penarikan pajak, (3) adanya penyebab kultural antara lain kondisi wajib pajak belum memiliki uang, dan (4),faktor ekonomi yaitu kondisi wajib pajak yang miskin sehingga sulit membayar pajak bumi dan bangunan.]]>
