Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS DIHAPUSNYA KETENTUAN PASAL 26 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA Akhmad Munawar; Muhammad Aini; Dedi Sugiyanto; Miftah Ulumudin Tsani
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2021): Edisi Oktober 2021
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v2i3.40

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasca berlakunya UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 memberikan dampak perubahan pada beberapa ketentuan yang diatur dalam UU-PPLH termasuk bagian yang dihapus adalah Pasal 26 ayat (4) UU-PPLH yang berbunyi “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL” juga tidak diikuti penjelasan sehingga dapat menimbulkan kerancuan dalam hal yang seperti apa masyarakat menolak dokumen tersebut, dengan dihapusnya ketentuan pasal 26 ayat (4) UU-PPLH berakibat kepada Masyarakat tidak lagi memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup alias amdal pada suatu proyek karena hak mereka sudah dihapus didalam UU Cipta Kerja. Adapun rumusan masalah pertama dalam penelitian ini adalah Bagaimana akibat hukum dihapusnya ketentuan Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pwerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya rumusan masalah yang ke dua adalah Bagaimana ketentuan dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28 Huruf H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif dikarenakan permasalahan akan dianalisis dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dihapusnya ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

PENDAMPINGAN DAN PENYULUHAN HUKUM URGENSI STATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI DESA KARANG INTAN KABUPATEN BANJAR Miftah Ulumudin Tsani; Akhmad Munawar; Dedi Sigiyanto; Muhammad Fauzy; Muthia Hafina Putri; Ade Adistya
Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER 2021
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (503.426 KB)

Tanah adalah salah satu aset berharga yang bernilai tinggi bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Pada jaman hindia belanda, kepemilikan atas tanah masih di kuasai oleh penjajah. Karena saat itu masih menduduki Indonesia sebagai tanah jajahan. Pada saat itu, masyarakat Indonesia merasakan kesengsaraan atas tanah miliknya yang tidak boleh diakui. Hal ini di karenakan masyarakat tidak memiliki bukti otentik terhadap tanah miliknya tersebut. Tanah yang tidak dapat dibuktikan status kepemilikannya dengan surat pembuktian resmi dianggap sebagai tanah milik Negara. Barulah setelah dibentuk undang-undang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang akrab di sebut UUPA, masyarakat Indonesia mulai bersenang hati, akhirnya penelitian panjangnya untuk mendapatkan status kepemilikan atas tanahnya berbuah manis. dengan lahirnya UUPA telah menghapuskan kebijakan-kebijakan pemerintah saat era colonial Belanda tentang pertanahan.

TUMPANG TINDIH REGULASI ADVOKAT DI INDONESIA Miftah Ulumudin Tsani (Universitas Islam Kalimantan)
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 13, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v13i1.4252

Advokat mempunyai peranan dan fungsi penting dalam sebuah sistem peradilan. Pelaksanaan tugas profesi dilakukan oleh Advokat demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum dan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan termasuk usaha memberdayakan masyarakat untuk memberikan kesadaran mengenai hak-hak fundamental mereka di hadapan hukum. Ketentuan mengenai Advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, UU Advokat merupakan payung hukum utama di Indonesia karena memang tidak ada Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang mengatur mengenai Advokat. Seiring berjalannya waktu UU Advokat dirasa sudah tidak ideal dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat khususnya bagi Advokat, karena terjadi tumpang tindih mengenai regulasi advokat yang tidak selaras dan konsisten dengan UU Advokat. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui Beberapa aturan yang di terbitkan oleh Instansi Negara yang menyebabkan regulasi tentang Advokat menjadi kabur.

Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Dalam Rangka Penguatan Posisi Indonesia Pada Ruang Lingkup Internasional Miftah Ulumudin Tsani; Muhammad Ridho Taufiq
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 5 No. 2 (2024): Edisi Juni 2024
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v5i2.141

Percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional sangat penting untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Karena globalisasi yang intens telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, yang mengharuskan adanya kerangka hukum perdata internasional yang adaptif dan komprehensif. Metode yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan teknik pendekatan konseptual dan komparatif yang berfokus pada muatan hukum perdata internasional pada beberapa negara yang bertujuan untuk mengetahui urgensi percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional di Indonesia. Kesimpulannya Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional diusulkan untuk menggantikan ketentuan hukum warisan kolonial yang dianggap sudah tidak lagi relevan. Percepatan pengesahan rancangan undang-undang tersebut adalah langkah yang mendesak dan strategis bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan globalisasi, meningkatkan daya saing internasional, serta melindungi kepentingan hukum warganya di luar negeri. Langkah ini juga merupakan bagian integral dari upaya reformasi hukum nasional menuju sistem hukum yang lebih modern dan responsif terhadap dinamika global.

PENYULUHAN HUKUM URGENSI TERHADAP PENDAFTARAN TANAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH DI DESA HANDIL PURAI Miftah Ulumudin Tsani; Sugiyanto, Dedi; Yulianti, Farah Mutia; Febriyanti, Cantika Aulia
Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 4 No. 2 (2024): EDISI OKTOBER 2024
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Seiring dengan lajunya pertumbuhan penduduk yang sedemikian besar dan luas tanah yang relatif tidak bertambah, sehingga menyebabkan tanah dan berbagai masalah Agraria yang timbul Pendaftaran atas suatu tanah merupakan hal yang harus dilakukan oleh siapa saja yang melakukan transaksi jual beli, sewa menyewa maupun lain sebagainya. Pendaftaran atas tanah harus dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Di Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar sebagian warganya belum memahami pentingnya pendaftaran kepemilikan sertifikat tanah salah satu contohnya yaitu terjadinya Sengketa Tanah di Desa Handil Purai. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan hukum masyarakat mengenai pendaftaran tanah dalam perlindungan kepemilikan sertifikat tanah. Menggunakan metode pendekatan-pendekatan sosial yuridis (socio-legal) dan menggunakan pendekatan interdisipliner atau “hibrida” antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis dan menggunakan analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan holistik. Maka nantinya yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Pemahaman mengenai Urgensi Terhadap Pendaftaran Tanah dalam Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah di Desa Handil Purai.

Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Wilayah Desa Babirik Sugiyanto, Dedi; Tsani, Miftah Ulumudin; Kusumah, Athaya Salsabila Farendra; Ramadhana, Muhammad
IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2024): IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/ikhlas.v3i1.992

The existence of the State of Indonesia as an Agrarian State has been mandated in the Constitution of the Republic of Indonesia which gives the State the responsibility to guarantee the right to food as the right to food security and sovereignty. The State's obligation to maintain food security is faced with the challenge of meeting increasing food needs, and especially due to the increasingly rapid increase in population, it is necessary to make efforts to prevent land degradation, with the enactment of Law Number 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land. In the Explanation of Law Number 41 of 2009 it is stated that the conversion of agricultural land is a threat to the achievement of food security and sovereignty. The purpose of this PKM is to provide knowledge, understanding and legal awareness to the community about the legal aspects of Sustainable Food Agricultural Land Protection. The method used is the Presentation Method with the concept of partnering with the Babirik village office and presenting several community leaders interactively with the community to understand the importance of legal protection for Sustainable Food Agricultural Land. The results of the implementation of the activity are that the community understands the legal basis for the Protection of Sustainable Food Agricultural Land in the Babirik Village area, namely Law Number 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land and Banjar Regency Regional Regulation Number 9 of 2012 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land which stipulates agricultural land that must be protected, including monitoring mechanisms and sanctions for violations. The conclusion of this Activity has succeeded in helping the community understand the various incentives available to support agricultural activities, as well as the importance of complying with provisions regarding land conversion to prevent violations of the law. Eksistensi Negara Indonesia sebagai Negara Agraris telah dimanatkan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yang memberikan tanggung jawab kepada Negara untuk menjamin hak atas pangan sebagai hak ketahanan dan kedaulatan pangan. Kewajiban Negara dalam menjaga ketahanan pangan dihadapkan pada tantangan pemenuhan kebutuhan pangan yang semakin meningkat, dan terutama disebabkan oleh peningkatan populasi yang semakin cepat, maka perlu dilakukan upaya pencegahan terjadinya degradasi lahan, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 disebutkan bahwa alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Tujuan dari PKM ini untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum kepada masyarakat tentang aspek hukum Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah Metode Presentasi dengan konsep bermitra dengan kantor desa Babirik dan menghadirkan beberapa tokoh masyarakat secara interaktif bersama masyarakat untuk memahami pentingnya perlindungan hukum atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu masyarakat memahami dasar hukum Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayah Desa Babirik yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menetapkan lahan pertanian yang harus dilindungi, termasuk mekanisme pengawasan dan sanksi bagi pelanggaran. Kesimpulan dari Kegiatan ini telah berhasil membantu masyarakat memahami berbagai insentif yang tersedia untuk mendukung kegiatan pertanian, serta pentingnya mematuhi ketentuan mengenai alih fungsi lahan untuk mencegah pelanggaran hukum

PROBLEMATIKA STREET PHOTOGRAPHY DALAM PERSPEKTIF ESTETIKA SENI DAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Desy Sugianti; Miftah Ulumudin Tsani; Dedi Sugiyanto
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 18, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v18i1.22092

This study examines street photography in Indonesia as a visual art practice that engages freedom of expression, ethical considerations, and Intellectual Property Rights (IPR). Street photography functions not only as documentation of everyday life in public spaces but also as a medium for expressing social conditions, cultural dynamics, and urban life. Advances in digital technology and social media have facilitated the processes of image capture and dissemination, thereby increasing public access to street photography works. However, these developments have also generated legal and ethical issues. From a legal perspective, photographers hold copyright over photographic works as original creations, including both moral rights and economic rights. Nevertheless, street photography practices frequently involve photographing individuals without prior consent, which may give rise to issues concerning the right to privacy and the right to one’s image. These issues become more pronounced when photographs are used for commercial purposes or widely disseminated through digital media. This study employs a qualitative method with a normative–interpretative legal approach through the analysis of copyright regulations, legal concepts of privacy, and relevant literature. The findings indicate that the existence of public space does not eliminate the ethical responsibility of photographers. Although copyright resides with the photographer, respect for the rights and dignity of photographic subjects must be upheld. The study concludes that street photography practices in Indonesia require a balance between creative freedom, ethical awareness, and legal understanding in order to develop responsibly and sustainably.

The Legal Role and Responsibility of Thesis Supervisors About Student Final Project Plagiarism Miftah Ulumudin Tsani; Dedi Sugiyanto; Cantika Aulia Febriyanti; Farah Mutia Yulianti
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 4 No. 2 (2024): October Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v4i2.110

The problem of plagiarism in the academic environment is currently one of the problems that must be anticipated, technological developments have 2 conflicting impacts on students and lecturers, technology provides openness to all the information needed so that it can produce something positive if used and utilized properly but on the contrary, it will have a negative impact if misused in making scientific works. So that the Role and Legal Responsibility of Thesis Supervisors Against Plagiarism of Students' Final Assignments is deemed necessary to be studied, in this research article raises the formulation of the problem in the form of how the legal responsibility of the thesis supervisor to students who are proven to have committed plagiarism. The research method used is normative legal research, namely legal research that uses secondary data sources or data obtained through library materials in the form of laws and regulations, books or scientific research results. The results of this study are the responsibility of the thesis supervisor for plagiarism of students' final assignments regulated in the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology Number 53 of 2023 concerning Quality Assurance of Higher Education and Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. If a student's final assignment is proven to be plagiarized, legally the thesis supervisor is not held responsible. Still, there is an exception if the final assignment is developed into an article published in a scientific journal and includes the supervisor's name. The lecturer has violated academic integrity and must be held legally responsible in the form of administrative, civil and criminal cases.

The Legal Role and Responsibility of Thesis Supervisors About Student Final Project Plagiarism Tsani, Miftah Ulumudin; Sugiyanto, Dedi; Febriyanti, Cantika Aulia; Yulianti, Farah Mutia
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 4 No. 2 (2024): October Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v4i2.110

The problem of plagiarism in the academic environment is currently one of the problems that must be anticipated, technological developments have 2 conflicting impacts on students and lecturers, technology provides openness to all the information needed so that it can produce something positive if used and utilized properly but on the contrary, it will have a negative impact if misused in making scientific works. So that the Role and Legal Responsibility of Thesis Supervisors Against Plagiarism of Students' Final Assignments is deemed necessary to be studied, in this research article raises the formulation of the problem in the form of how the legal responsibility of the thesis supervisor to students who are proven to have committed plagiarism. The research method used is normative legal research, namely legal research that uses secondary data sources or data obtained through library materials in the form of laws and regulations, books or scientific research results. The results of this study are the responsibility of the thesis supervisor for plagiarism of students' final assignments regulated in the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology Number 53 of 2023 concerning Quality Assurance of Higher Education and Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. If a student's final assignment is proven to be plagiarized, legally the thesis supervisor is not held responsible. Still, there is an exception if the final assignment is developed into an article published in a scientific journal and includes the supervisor's name. The lecturer has violated academic integrity and must be held legally responsible in the form of administrative, civil and criminal cases.

Analisis Yuridis Dihapusnya Ketentuan Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Akhmad Munawar; Muhammad Aini; Dedi Sugiyanto; Miftah Ulumudin Tsani
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2021): Edisi Oktober 2021
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v2i3.40

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28 H paragraph (1) states that everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to have a place to live, and to have a good and healthy living environment and have the right to obtain health services. After the enactment of the Employment Creation Law on October 5, 2020, the impact of changes to several provisions stipulated in the PPLH Law, including the part that was deleted was Article 26 paragraph (4) of the PPLH Law which reads "The community as referred to in paragraph (1) may file an objection to The AMDAL document” is also not accompanied by an explanation so that it can lead to confusion in what kind of society rejects the document, with the abolition of the provisions of Article 26 paragraph (4) of the PPLH Law, resulting in the community no longer having the right to file an objection to the environmental impact analysis document. alias Amdal on a project because their rights have been removed in the Job Creation Act. The formulation of the first problem in this study is how the legal consequences of the abolition of the provisions of Article 26 Paragraph (4) of Law no. 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment on the participation of the community in the supervision of a good and healthy environment. Furthermore, the formulation of the second problem is how the provisions in Article 26 paragraph (4) of Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management from the perspective of Human Rights in Article 28 Letter H Paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia. This study uses a type of juridical-normative research because the problem will be analyzed by reviewing the laws and regulations relating to the abolition of the provisions of Article 26 paragraph (4) of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management in Law Number 11 of 2020 on Job Creation.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search