Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.189
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa INJURLENS Open Access DRIVERset Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)
Miftah Ulumudin Tsani
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Dalam Rangka Penguatan Posisi Indonesia Pada Ruang Lingkup Internasional Miftah Ulumudin Tsani; Muhammad Ridho Taufiq
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 5 No. 2 (2024): Edisi Juni 2024
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v5i2.141

Abstract

Percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional sangat penting untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Karena globalisasi yang intens telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, yang mengharuskan adanya kerangka hukum perdata internasional yang adaptif dan komprehensif. Metode yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan teknik pendekatan konseptual dan komparatif yang berfokus pada muatan hukum perdata internasional pada beberapa negara yang bertujuan untuk mengetahui urgensi percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional di Indonesia. Kesimpulannya Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional diusulkan untuk menggantikan ketentuan hukum warisan kolonial yang dianggap sudah tidak lagi relevan. Percepatan pengesahan rancangan undang-undang tersebut adalah langkah yang mendesak dan strategis bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan globalisasi, meningkatkan daya saing internasional, serta melindungi kepentingan hukum warganya di luar negeri. Langkah ini juga merupakan bagian integral dari upaya reformasi hukum nasional menuju sistem hukum yang lebih modern dan responsif terhadap dinamika global.
Pembubaran Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas: Kajian Kritis Berbasis Pendekatan Kasus Di Indonesia Dedi Sugiyanto; Miftah Ulumudin Tsani
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 6 No. 2 (2025): Edisi Juni 2025
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v6i2.146

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai pembubaran Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum positif di Indonesia serta bagaimana penyelesaian permasalahan pembubaran PT melalui putusan pengadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus kajian ini adalah pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta pembaharuan norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 153A dan Pasal 153G Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembubaran PT dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan hukum tertentu, termasuk tidak beroperasinya perusahaan, kerugian yang terus-menerus, serta kegagalan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Studi kasus yang dianalisis adalah Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 16/Pdt.P/2019/PN.Sit, yang memutuskan pembubaran PT. Radio Suara Situbondo atas permohonan Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai pemegang saham mayoritas. Permohonan tersebut didasarkan pada tidak aktifnya operasional perusahaan sejak tahun 2014, kerugian berkelanjutan, serta temuan BPK dan Inspektorat mengenai hilangnya aset perusahaan. Putusan ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
PROBLEMATIKA STREET PHOTOGRAPHY DALAM PERSPEKTIF ESTETIKA SENI DAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Desy Sugianti; Miftah Ulumudin Tsani; Dedi Sugiyanto
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 18 No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v18i1.22092

Abstract

This study examines street photography in Indonesia as a visual art practice that engages freedom of expression, ethical considerations, and Intellectual Property Rights (IPR). Street photography functions not only as documentation of everyday life in public spaces but also as a medium for expressing social conditions, cultural dynamics, and urban life. Advances in digital technology and social media have facilitated the processes of image capture and dissemination, thereby increasing public access to street photography works. However, these developments have also generated legal and ethical issues. From a legal perspective, photographers hold copyright over photographic works as original creations, including both moral rights and economic rights. Nevertheless, street photography practices frequently involve photographing individuals without prior consent, which may give rise to issues concerning the right to privacy and the right to one’s image. These issues become more pronounced when photographs are used for commercial purposes or widely disseminated through digital media. This study employs a qualitative method with a normative–interpretative legal approach through the analysis of copyright regulations, legal concepts of privacy, and relevant literature. The findings indicate that the existence of public space does not eliminate the ethical responsibility of photographers. Although copyright resides with the photographer, respect for the rights and dignity of photographic subjects must be upheld. The study concludes that street photography practices in Indonesia require a balance between creative freedom, ethical awareness, and legal understanding in order to develop responsibly and sustainably.
Co-Authors Ade Adistya Akhmad Munawar Cantika Aulia Febriyanti Dedi Sigiyanto Dedi Sugiyanto Dedi Sugiyanto Dedi Sugiyanto Desy Sugianti Farah Mutia Yulianti Febriyanti, Cantika Aulia Kusumah, Athaya Salsabila Farendra Muhammad Aini Muhammad Fauzy Muhammad Ridho Taufiq Muthia Hafina Putri Ramadhana, Muhammad Yulianti, Farah Mutia